Xcloud.id

Blog

  • Ketahuan Tambang Tanpa Izin, Pengelola Lahan Wisata di Samarinda Dihentikan

    Ketahuan Tambang Tanpa Izin, Pengelola Lahan Wisata di Samarinda Dihentikan

    SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menghentikan operasional penambangan batu gunung tak berizin di area pematangan lahan wisata di Samarinda.

    “Kami langsung menghentikan aktivitas perusahaan tersebut dan mendesak mereka untuk segera mengkaji ulang aturan tata ruang serta melengkapi perizinan terkait aktivitas pertambangan,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Bambang Arwanto, di Samarinda, Antara, Kamis, 27 November.

    Tindakan ini dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang diklaim sebagai area pembangunan wisata, namun terindikasi melakukan aktivitas ekstraksi mineral.

    Dalam sidak tersebut, tim ESDM menemukan bahwa pengelola lahan tidak mengantongi izin resmi untuk penambangan maupun pengangkutan material batuan.

    Bambang menyebut di lokasi ditemukan stiker barcode, namun setelah diperiksa, barcode tersebut hanya merupakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), bukan izin usaha pertambangan.

    Dinas ESDM meminta seluruh kegiatan penggalian dan mobilisasi material dihentikan total hingga perusahaan menyelesaikan seluruh proses hukum dan perizinan yang berlaku.

    Upaya penertiban ini dinilai krusial mengingat kewenangan penerbitan izin pertambangan galian C kini sepenuhnya berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

    “Kami menerapkan standar seleksi ketat dalam mengeluarkan legalitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik,” ujar Bambang.

    Ketatnya proses verifikasi tersebut terlihat dari data Dinas ESDM Kaltim yang mencatat hanya dua izin pertambangan galian C diterbitkan dalam dua bulan terakhir.

    Masyarakat juga diminta turut mengawasi lingkungannya dan melaporkan jika ditemukan aktivitas pengerukan bukit yang mencurigakan tanpa papan informasi perizinan.

    “Melalui penegakan aturan yang konsisten, kami berupaya memastikan bahwa setiap jengkal pemanfaatan sumber daya alam di Benua Etam memberikan kontribusi legal bagi daerah dan tidak merusak lingkungan,” kata Bambang.

  • Sosialisasi Tol HBR2 Berjalan Lancar, Warga dan PT CMNP Sepakati Sejumlah Pengaturan Teknis Megapolitan 27 November 2025

    Sosialisasi Tol HBR2 Berjalan Lancar, Warga dan PT CMNP Sepakati Sejumlah Pengaturan Teknis Megapolitan 27 November 2025

    Sosialisasi Tol HBR2 Berjalan Lancar, Warga dan PT CMNP Sepakati Sejumlah Pengaturan Teknis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menyatakan, pertemuan dan sosialisasi dengan warga RW 013 Penjaringan, Jakarta Utara, terkait pembangunan Jalan Tol Harbour Road 2 (HBR2) berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang disetujui kedua belah pihak.
    Supervisor Konstruksi Proyek HBR2, Tri Agus Riyanto, menyampaikan, pihaknya akan tetap memprioritaskan kebutuhan warga sekitar, termasuk dalam kondisi darurat.
    “Semua hal-hal yang menyangkut kepentingan warga selalu menjadi prioritas utama kami, jadi tidak benar apabila disebut tidak mementingkan warga,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).
    Agus juga menjelaskan bahwa CMNP telah memperoleh izin serta menjalankan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
    Dari pertemuan tersebut, disepakati sejumlah hal, antara lain pengaturan akses jalan bagi warga, relokasi parkir kendaraan roda empat, serta pemasangan pagar sementara di halaman depan Masjid Jami’ Rahmatul Ummah demi keselamatan warga selama proses konstruksi.
    Tokoh pemuda RW 013, Hadi Wijaya, mengapresiasi langkah CMNP yang melakukan survei lapangan untuk menampung permintaan warga.
    “Kami berharap kedepannya hubungan baik warga Penjaringan dan CMNP tetap terjalin,” ucapnya.
    Saat ini, proses pengadaan tanah di wilayah Penjaringan tengah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
    Sebelumnya diberitakan, belasan warung milik warga di RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, terancam dibongkar imbas adanya pembangunan jalan tol.
    Ketua RW 13, Tri Tanto, mengatakan, ada empat RT di wilayahnya yang terdampak pembangunan jalan tersebut.
    “Ada RT 3, 5, 10, dan 12. Kalau di (rumah) warga enggak ada yang kena, yang kena warung-warung numpang aja, itu juga lahan tol,” ucap Tri saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (17/9/2025).
    Belasan warung tersebut berada di sisi kanan jalan, persis di samping Tol Gedong Panjang.
    Kemudian, rencananya akan dibangun tol layang baru yang menghubungkan area Jakarta International Stadium (JIS) menuju ke Bandara Soekarno Hatta, di atas wilayah RW 13 tersebut.
    Tri mengatakan, proses pengerjaan jalan tol di wilayahnya dimulai sejak bulan Juni 2025.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, proyek tol itu baru dikerjakan sepanjang 200 meter dari samping pintu Tol Gedong Panjang hingga depan Pos RW 13.
    Proyek pembangunan tol tersebut membuat sebagian besar jalan di lokasi ini tak bisa dilalui.
    Sebab, proses penggalian untuk pemasangan tiang pancang masih dilakukan.
    Area yang digali pun terlihat ditutupi oleh seng dan separator.
    Hanya ada setapak jalan yang disediakan untuk para pengendara motor dan pejalan kaki.
    Tri memastikan, warung warganya yang terdampak pembangunan jalan tol akan mendapatkan ganti rugi.
    “Mereka juga dapat ganti rugi, tapi saya belum tahu karena kan mereka dipanggil nama sendiri-sendiri nego,” jelas Tri.
    Salah satu pemilik warung bernama Yuni (53) mengaku pasrah warungnya dibongkar untuk pembangunan tol.
    Sebab, ia sadar bahwa warungnya berada di atas lahan milik pengelola tol.
    la juga merasa bersyukur karena masih mendapatkan ganti rugi dari pengelola tol.
    Yuni sendiri berharap bisa mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 15 juta untuk warungnya yang terdampak.
    “Ada orang yang minta Rp 70 juta, Rp 50 juta, kan nanti nego dulu, cuma ini kan bukan tanah kita,” beber Yuni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Targetkan pengeluaran masyarakat di Januari Rp116 Triliun

    Pemerintah Targetkan pengeluaran masyarakat di Januari Rp116 Triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan belanja masyarakat atau spending pada bulan Januari mencapai Rp116 triliun, sebagai bagian dari upaya akselerasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Kemudian dari program belanja, itu diharapkan spending masyarakat pada waktu bulan Januari sebesar Rp116 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Airlangga merincikan target pengeluaran masyarakat sebesar Rp116 triliun itu terdiri dari program “Hari Belanja Nasional” pada 10 hingga 16 Desember dengan transaksi diperkirakan Rp33 hingga Rp34 triliun.

    Kemudian, belanja pada program “Belanja di Indonesia Saja” yang ditargetkan mencapai Rp30 triliun pada 18 Desember hingga 4 Januari, serta Epic Sale di minimarket sepanjang 1 hingga 31 Desember dengan target transaksi Rp56 triliun.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga turut melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi belanja kementerian/lembaga besar hingga saat ini telah mencapai sekitar 70 persen dan diharapkan dapat mencapai 95 persen di akhir tahun.

    Program-program unggulan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan listrik pedesaan juga akan terus diakselerasi.

    Untuk mendorong belanja masyarakat, Airlangga mengatakan pemerintah telah mengumumkan berbagai program diskon. Diskon tarif kereta api sebesar 30 persen diberlakukan pada periode 22 Desember hingga 10 Januari dengan target 1.509.000 penumpang.

    Diskon tarif angkutan laut sebesar 20 persen berlaku pada 17 Desember hingga 10 Januari dengan target 405.881 penumpang.

    Terdapat pula diskon 100 persen untuk pelabuhan atau 19 persen dari tarif terpadu pada 22 Desember sampai 10 Januari, yang menargetkan 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

    Sektor penerbangan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14 persen pada periode 22 Desember hingga 10 Januari, dengan target 3,5 juta penumpang.

    “Kemudian diskon tarif tol yang besarnya 10 sampai 20 persen,” kata Airlangga.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro Dialokasikan Rp3 Triliun, BI Sambut Baik

    Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro Dialokasikan Rp3 Triliun, BI Sambut Baik

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan menjadi Perda oleh DPRD Bojonegoro pada Rabu (26/11/2025) malam adalah babak awal.

    Kini, Pemkab Bojonegoro dihadapkan pada pekerjaan rumah (PR) besar untuk segera menyusun kebijakan turunan agar Dana Abadi yang bersumber dari kekayaan migas ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

    Non-Governmental Organization, Bojonegoro Institute (BI), menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen eksekutif dan legislatif. Penetapan Perda ini dinilai sebagai langkah visioner yang memastikan keberlanjutan pembangunan pasca sumber daya migas habis.

    Bojonegoro pun mencatatkan diri sebagai kabupaten pelopor di Indonesia yang memiliki inisiasi Dana Abadi berbasis sumber daya alam. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi atas penetapan Raperda Dana Abadi,” ujar Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, Kamis (27/11/2025).

    Perda Dana Abadi Bojonegoro memiliki sejarah panjang. Raperda ini tercatat sebagai satu-satunya yang terlama diinisiasi dan dirumuskan oleh Pemda, yakni sejak tahun 2015 atau sepuluh tahun silam.

    Makna utama dari dana ini adalah menjaga kekayaan migas agar manfaatnya dinikmati secara berkelanjutan dan berkeadilan oleh masyarakat Bojonegoro dari generasi ke generasi.

    Dana ini bersifat abadi: pokok dana tidak boleh ditarik atau digunakan. Hanya hasil pengembangannya saja yang boleh dipakai untuk membiayai program prioritas, dalam hal ini pendidikan.

    Bahkan, sebagian dari hasil pengembangan ini diamanatkan untuk kembali menambah pokok Dana Abadi, memastikan nilai dana terus bertumbuh dan manfaatnya makin besar di masa depan.

    Pasca penetapan Perda, Bojonegoro Institute mengingatkan Pemkab bahwa masih banyak PR teknis yang harus dituntaskan. Kebijakan turunan Perda ini harus segera disusun untuk mengisi kekosongan aturan teknis.

    Beberapa poin krusial yang harus segera diatur Pemkab Bojonegoro, seperti pembentukan badan khusus pengelola Dana Abadi, lengkap dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kode etik pengelolaannya.

    Kedua, mekanisme investasi yang mengatur secara detail tata cara penempatan, pemilihan jenis investasi, dan standar analisis kelayakan. Kemudian, menyusun mekanisme dan persyaratan penyaluran program-kegiatan di bidang pendidikan yang akan dialokasikan dari hasil pengembangan Dana Abadi.

    Awe, sapaan AW Syaiful Huda, secara tegas menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan investasi. “Penempatan investasi Dana Abadi ke lembaga keuangan harus melalui analisis kelayakan, investment grade dan proses lelang atau beauty contest secara terbuka, transparan dan akuntabel,” ujar Awe.

    Selain aturan teknis, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci sukses jangka panjang. BI mendesak Pemkab Bojonegoro untuk segera membangun sistem informasi pengelolaan Dana Abadi yang mudah diakses masyarakat secara berkala dan real time.

    Langkah lain yang tak kalah penting adalah pembentukan Dewan Pengawas Independen. Keberadaan dewan ini diperlukan untuk memastikan pengawasan dan evaluasi berjalan secara kredibel dan independen, jauh dari intervensi politik atau kepentingan sesaat.

    Pada akhirnya, keberhasilan Dana Abadi Bojonegoro akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. BI mengajak segenap warga Bojonegoro untuk turut serta mengawasi seluruh proses pengelolaan dan penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi demi masa depan pendidikan anak cucu Bojonegoro.

    Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Achmad Gunawan mengungkap, total anggaran yang akan dialokasikan pada dana abadi daerah bidang pendidikan sebesar Rp3 triliun. Jumlah tersebut akan dialokasikan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2030.

    Skema alokasi yang digunakan pada 2026 akan dialokasikan sebesar Rp500 miliar, kemudian tahun 2027-2028 sebesar Rp750 miliar, serta di tahun 2029-2030 sebesar Rp500 miliar.

    Fokus utama pengembangan Dana Abadi ini diarahkan ke Bidang Pendidikan. Dana Abadi Pendidikan bertujuan untuk akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan penguatan fungsi riset dan inovasi daerah.

    Bentuk Dana Abadi Pendidikan akan berupa pemberian beasiswa, penelitian, riset, inovasi, dan pengembangan teknologi. “Hasil dari pengembangan dana abadi ini akan digunakan untuk melaksanakan beasiswa pendidikan, penelitian pengembangan IPTEK, dan/atau peningkatan riset dan inovasi daerah,” pungkas Gunawan seperti dikutip di laman website Pemkab Bojonegoro. [lus/but]

  • Pria di Bengkulu Bakar Kios Kakak Ipar, Merembet Hingga Hanguskan 30 Bangunan

    Pria di Bengkulu Bakar Kios Kakak Ipar, Merembet Hingga Hanguskan 30 Bangunan

    Liputan6.com, Jakarta Ipar adalah maut, istilah ini tentu sangat familiar. Kejadian nyata terjadi di Bengkulu. Seorang pria berinisial FS nekat membakar kios milik kakak iparnya karena dipicu dendam pribadi. Masalahnya, api jadi merembet hingga membakar 30 kios pasar lain. Pelaku pun kiri dibekuk polisi.

    “Selamat ulang tahun, bakar kau,” kata pelaku dalam video. Dikutip dari SCTV, Kamis (27/11/2025).

    Kejadian itu berlangsung di kompleks Pasar Karmia Jaya Kota Bengkulu, selasa kemarin.

    Pelaku pembakaran terungkap karena videonya saat membakar salah satu kios tersebar luas di media sosial.

    Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak ipar dan terlibat cekcok. Pelaku yang tak terima, melampiaskan amarahnya dengan membakar kios kakak Ipar menggunakan bensin hingga berujung terbakarnya 30 kios lainnya.

    “Terduga Pelaku ini dendam terhadap masih di dalam lingkungan keluarganya itu. Sehingga dia melakukan pembakaran terhadap kios yang digunakan usaha dari keluarga,” kata Kasubnitpidum Polresta Bengkulu Ipda Revi Hari Sona.

  • Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Liputan6.com, Jakarta – Korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau Galodo di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah. Kepala BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengonfirmasi bahwa per Kamis (27/11/2025) sore, total korban tewas mencapai 7 orang.

    Sementara itu, tim pencarian masih terus mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang.

    “Itu data sementara, masih ada tiga titik di lokasi galodo yang belum bisa dijangkau petugas,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, petugas gabungan terkendala dalam mengevakuasi korban karena jalannya tidak bisa dilalui dan titik galodo terkepung dari berbagai arah.

    “Sinyal komunikasi tidak ada, longsor di mana-mana, listrik padam. Di lokasi yang belum bisa dijangkau itu informasinya ada 50 orang, bisa jadi bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk menembus titik tersebut menembus titik titik itu, pihaknya menyewa alat berat, karena alat berat milik pemda sudah dipakai semua.

    “Iya ini segera didatangkan alat berat untuk membuka jalur ke titik yang terisolasi,” kata Rahmad.

    Kemudian untuk identitas tujuh orang meninggal, pihaknya belum bisa menginformasikan karena masih dalam proses identifikasi.

    “Lalu untuk pengungsi yang bisa dijangkau sudah dibuat dapur umum, peralatan sudah didistribusikan,” ia menambahkan.

     

  • Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Korban Tewas Bertambah Jadi 7 Orang, Evakuasi Terkendala

    Liputan6.com, Jakarta – Korban meninggal dunia akibat banjir bandang atau Galodo di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah. Kepala BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengonfirmasi bahwa per Kamis (27/11/2025) sore, total korban tewas mencapai 7 orang.

    Sementara itu, tim pencarian masih terus mencari dua orang lainnya yang dilaporkan hilang.

    “Itu data sementara, masih ada tiga titik di lokasi galodo yang belum bisa dijangkau petugas,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, petugas gabungan terkendala dalam mengevakuasi korban karena jalannya tidak bisa dilalui dan titik galodo terkepung dari berbagai arah.

    “Sinyal komunikasi tidak ada, longsor di mana-mana, listrik padam. Di lokasi yang belum bisa dijangkau itu informasinya ada 50 orang, bisa jadi bertambah,” ujarnya.

    Ia mengatakan untuk menembus titik tersebut menembus titik titik itu, pihaknya menyewa alat berat, karena alat berat milik pemda sudah dipakai semua.

    “Iya ini segera didatangkan alat berat untuk membuka jalur ke titik yang terisolasi,” kata Rahmad.

    Kemudian untuk identitas tujuh orang meninggal, pihaknya belum bisa menginformasikan karena masih dalam proses identifikasi.

    “Lalu untuk pengungsi yang bisa dijangkau sudah dibuat dapur umum, peralatan sudah didistribusikan,” ia menambahkan.

     

  • Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa

    Jakarta (ANTARA) – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menegaskan komitmen mengusung program-program kerakyatan dalam pertemuan dengan Partai Amanah Negara Malaysia di kantor DPP Partai PRIMA, Jakarta.

    “Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa,” Sekretaris Jendral Partai PRIMA Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Dalam pertemuan tersebut Gautama menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara, ia juga memperkenalkan Partai PRIMA dengan menjelaskan sejarah berdirinya dan program perjuangannya.

    Ia menyebutkan posisi politik Partai PRIMA masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menggemakan program perjuangan melawan Serakahnomics. Menurutnya, sampai hari ini sistem ekonomi-politik Indonesia masih dalam kungkungan Serakahnomics yang menjadi musuh bersama.

    Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa Partai PRIMA didirikan oleh beberapa organisasi massa dari berbagai lintas sektor yakni Sektor Mahasiswa ada LMND (Liga mahasiswa nasionaL untuk Demokrasi), Sektor Buruh ada FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), sektor petani dan nelayan ada STN (Serikat Tani Nelayan), sektor kebudayaan ada JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat), dan Sektor Rakyat miskin kota ada SRMI (Solidaritas Rakyat Mandiri Indoensia).

    Beberapa organisasi massa ini berhimpun dan mendirikan alat politik alternatifnya sendiri karena menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia itu diputuskan dalam sektor politik.

    Partai PRIMA pada PEMILU 2024 sempat mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai peserta dalam kompetisi peserta demokrasi lima tahunan, namun tidak lolos pada tahapan verifikasi faktual. Meski demikian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai PRIMA masuk dan terlibat dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Presiden dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono diangkat sebagai Wakil Menteri Sosial.

    Gautama berharap pertemuan ini bisa menjadi awal untuk membangun kerja sama politik dan bisa menyinergikan program Partai PRIMA dan Partai Amanah Negara Malaysia.

    Perwakilan Partai Amanah Negara yang terdiri Ketua Partai Amanah Kedah, Asmirul Anuar Aris, Johar Abdullah dan Basir Haji Islmai, mengapresiasi keterbukaan partai PRIMA untuk menerima kunjungan tersebut.

    Perwakilan Partai Amanah Negara Malaysia, memuji keterlibatan sejumlah ormas dalam pembangunan Partai PRIMA. Menurutnya, di Kedah banyak anak muda yang tidak berpartai karena semua kebutuhannya dibiayai negara, dan sangat sulit sekali untuk dilibatkan sebagai pemilih maupun sebagai pengurus partai di tingkat bawah.

    Mereka juga menjelaskan situasi politik negara Malaysia dan sistem pemilu yang ada di negaranya. Mereka mengunjungi beberapa partai politik yang ada di Indonesia untuk mengonsolidasikan partai politik lintas ASEAN untuk membangun kerja sama politik.

    Acara silaturahmi diakhiri dengan pemberian cenderamata dari DPP Partai PRIMA yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jendral DPP Partai PRIMA yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Wahida, Wakil Sekretaris Jendral Ansyar, ketua Umum JAKER Annisa, Sekretaris jendral LMND Julfikar, Wakil Ketua Umum LMND Agung Trianto, Koordinator Partai PRIMA Pulau Papua Jefri Ane, Sekretaris Jendral FNPBI serta Bendahara Umum Siti Rahmawati B. Razak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat. Dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga sigap bersinergi menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, itu ya, gitu ya. Jadi, tadi utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” kata Wamendagri Bima Arya usai rapat bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Bima mengatakan Kemendagri telah memberikan perhatian khusus terkait dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Sementara ini (tim) masuk di sana Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya tadi. Daerah sanalah semua, ya. Karena menurut BMKG, ini November ini memang peak-nya (musim hujan). Terutama di daerah-daerah itu,” ujarnya.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melaporkan data dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tercatat, ada 10 kabupaten/kota yang terdampak bencana pada musim hujan ini.

    Berikut ini data terbaru yang dihimpun oleh BNPB terkait kabupaten terdampak bencana di Sumatera:

    1. Kota Lhokseumawe (banjir)

    2. Kabupaten Aceh Barat (banjir)

    Kecamatan terdampak: 4 kecamatan
    Warga terdampak: 183 KK
    Pengungsi: 33 KK

    3. Kabupaten Aceh Utara (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 2.668 KK/4.441 jiwa
    Pengungsi: 1.270 KK/3.507 jiwa

    4. Kabupaten Aceh Timur (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 7.972 KK/29.706 jiwa
    Pengungsi: 920 KK/2.456 jiwa

    5. Kabupaten Aceh Singkil (banjir)

    Kecamatan terdampak: 7 kecamatan
    Warga terdampak: 6.579 KK/25.827 jiwa
    Pengungsi: 684 KK

    6. Kabupaten Bireuen (banjir)

    Kecamatan terdampak: 3 kecamatan

    Warga terdampak: 956 KK/2.272 jiwa
    Terancam terisolasi: 40 KK/100 jiwa

    Sumatera Utara

    7. Kabupaten Humbang Hasundutan (banjir bandang dan longsor)

    Kecamatan terdampak: 1 kecamatan
    Meninggal: 5
    Hilang: 4
    Luka berat: 7
    Luka ringan: 2

    8. Kabupaten Deli Serdang (banjir)

    Kecamatan terdampak: 2 kecamatan
    Warga terdampak: 427 KK/1.618 jiwa
    Pengungsi: 814 jiwa (dari Desa Paluh Kurau)

    9. Kabupaten Pakpak Bharat (banjir bandang)

    Kecamatan terdampak: 5 kecamatan
    Warga terdampak: Belum ada data jumlah KK/jiwa
    Korban meninggal: 1

    10. Kabupaten Tapanuli Tengah (banjir)

    Kecamatan terdampak: 11 kecamatan
    Warga terdampak: 1.902 KK
    Korban meninggal: 4
    Data pengungsi: masih dalam pendataan

    (fca/dek)

  • Penerapan KUHP Baru, Wamenko Otto Hasibuan Sosialisasi di Gresik

    Penerapan KUHP Baru, Wamenko Otto Hasibuan Sosialisasi di Gresik

    Gresik (beritajatim.com) –  Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kegiatan ini dikemas dalam bentuk seminar nasional yang dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan di bidang hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta profesi advokat dan notaris.

    Seminar yang bertajuk Implikasi Pemberlakuan KUHP Baru dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana ini diadakan untuk memperkenalkan regulasi baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026.

    Otto Hasibuan, yang merupakan mantan pengacara ternama, membuka forum dengan sebuah pernyataan yang mengundang perhatian. “Aturannya sudah disahkan sejak 2023. Tapi, saya meyakini hanya 1 persen di ruangan ini yang sudah memahami,” ujarnya sambil tersenyum, menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh terkait perubahan dalam sistem hukum Indonesia.

    Pemerintah Daerah Gresik turut mendapatkan apresiasi dari Otto Hasibuan, atas inisiatif mereka untuk mengadakan seminar ini. Langkah ini dinilai sejalan dengan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui peraturan yang telah diundangkan.

    “Forum seminar ini perlu dimasifkan, agar masyarakat dan pemangku kebijakan benar-benar paham dan mematuhi aturan,” tambah Otto Hasibuan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Peradi Pusat ini juga menyoroti peran pemerintah dalam memastikan penerapan KUHP baru yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pasca-berlakunya KUHP, peraturan pemerintah yang lebih spesifik dan sesuai dengan kearifan lokal diharapkan dapat diusulkan, dengan tetap menjaga prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi semangat Undang-Undang ini.

    “Aturan kearifan lokal budaya Gresik bisa diusulkan. Namun, tetap harus bernafaskan HAM sesuai semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga memberikan dukungan penuh terhadap penerapan KUHP baru. Menurutnya, KUHP yang baru ini bukan hanya menggantikan regulasi kolonial, tetapi juga mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih humanis.

    “Yang penting sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Gresik,” jelas Fandi Akhmad Yani.

    Dengan disahkannya KUHP baru ini, diharapkan akan ada perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan kearifan lokal yang berlaku di masing-masing daerah. [dny/suf]