Blog

  • Anggota DPR minta PU renovasi “jembatan horor” Sidoarjo-Mojokerto

    Anggota DPR minta PU renovasi “jembatan horor” Sidoarjo-Mojokerto

    jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi itu, menurut dia, membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Tom Lifawa meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merenovasi jembatan tua yang disebut “jembatan horor” di wilayah perbatasan Sidoarjo-Mojokerto, Jawa Timur.

    Dia mengatakan jembatan yang viral di masyarakat itu telah lama dikeluhkan warga karena kondisi fisiknya yang kian memburuk dan membahayakan pengguna jalan.

    “Saya di sini menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Karena ini cukup viral, di Sidoarjo dan Mojokerto itu ada jembatan horor,” kata Tom di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi itu, menurut dia, membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas.

    Jika kondisi jembatan dibiarkan, menurut dia, insiden yang membahayakan masyarakat berpotensi bisa terjadi.

    “Kalau dibiarkan, nanti akan terus viral. Apalagi kalau sampai terjadi sesuatu di situ. Saya pasti akan mencari yang paling realistis untuk segera direalisasikan,” kata dia.

    Dia pun sudah menyerahkan dokumen dan laporan lengkap terkait kondisi jembatan kepada Kementerian PU agar proses evaluasi dan penanganan dapat dilakukan segera.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan rumah pompa dan bendungan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terus dikebut.

    Proyek pembangunan rumah pompa dan bendungan ini memiliki fungsi strategis dalam mengatur aliran air. Termasuk mengendalikan volume air agar tidak meluap ke area hilir yang kerap menjadi titik langganan banjir.

    Infrastruktur ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air dari wilayah hulu, khususnya dari Kecamatan Tanggulangin.

    Bupati H. Subandi menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu sesuai jadwal yang ditargetkan, yaitu pada 26 Desember 2025. Menurutnya, keberadaan rumah pompa dan bendungan ini akan sangat membantu kelancaran aliran sungai dari Tanggulangin dan berkontribusi besar dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

    “Saya minta seluruh pihak terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengurangi dampak banjir, terutama di wilayah Tanggulangin yang selama ini terdampak signifikan,” tegas H.Subandi
    saat meninjau perkembangan pembangunan rumah pompa bersama jajaran Dinas PUBMSDA, BPBD Sidoarjo, serta unsur Forkopimka di Candi, Kamis (27/11/2025).

    Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup aspek kualitas pekerjaan hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek.

    “Semua pembangunan akan kami evaluasi, mulai dari kualitas hingga kesesuaian target. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Riyan, pelaksana lapangan mengutarakan pembangunan proyek ini sudah masuk tahap 49%, dan optimis selesai tepat waktu meski di musim penghujan.

    “Pembangunan ini sudah berjalan 49% dan akan kita kebut agar selesai pada tanggal 26 Desember 2025. Pengerjaan akan kita fokuskan pada lantai dasar bendungan sesuai dengan arahan Bupati Sidoarjo,” ucapnya.

    Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir serta memastikan pembangunan berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat. (isa/but)

  • Setahun Jadi Tersangka KDRT, Shahnaz Anindya Pertanyakan Nasib Altaf Vicko

    Setahun Jadi Tersangka KDRT, Shahnaz Anindya Pertanyakan Nasib Altaf Vicko

    JAKARTA – Selebgram Shahnaz Anindya kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 26 November 2025.

    Kedatangannya kali ini adalah untuk mencari kejelasan atas laporannya terhadap sang mantan suami, presenter Altaf Vicko, yang tak kunjung menemui titik terang.

    Usai menyambangi Polres, Shahnaz mengungkapkan kekecewaannya. Ia mempertanyakan mengapa kasus KDRT Psikis yang dilaporkannya seolah mandek, padahal status Altaf Vicko sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun yang lalu.

    “Aku datang mau menanyakan kasus aku aja, mau mem-follow up,” ujar Shahnaz kepada awak media, belum lama ini.

    “Karena kasusnya lagi ngambang, udah satu tahun jadi tersangka dari Juni 2024 kemarin,” lanjutnya.

    Shahnaz merasa ada yang janggal dengan mandeknya kasus yang ia laporkan sejak 2023 ini. “Ini sudah lama banget tapi progresnya nggak maju-maju, ini ada apa, itu yang saya pertanyakan,” ungkapnya dengan nada heran.

    Ia pun menyoroti fakta bahwa berkas perkaranya belum juga dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Hal ini menjadi pertanyaan besar baginya sebagai pihak pelapor yang mencari keadilan.

    Kekecewaannya semakin memuncak saat melihat sang mantan suami masih bisa bebas beraktivitas. “Tersangkanya masih berkeliaran di mana-mana,” papar Shahnaz.

  • 6
                    
                        Situs Gunung Padang Digali, Arkeolog Temukan Artefak Perunggu dan Tembikar
                        Bandung

    6 Situs Gunung Padang Digali, Arkeolog Temukan Artefak Perunggu dan Tembikar Bandung

    Situs Gunung Padang Digali, Arkeolog Temukan Artefak Perunggu dan Tembikar
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Tim peneliti menemukan sejumlah artefak berupa fragmen logam dan tembikar saat melakukan ekskavasi di Situs Gunung Padang, yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
    Temuan ini makin menegaskan situs megalitikum tersebut merupakan
    karya budaya manusia
    .
    Ketua tim Kajian dan Pemugaran
    Situs Gunung Padang
    , Ali Akbar menjelaskan,
    ekskavasi
    dilakukan secara manual di hampir semua teras situs, dengan kedalaman penggalian antara dua hingga delapan meter.
    “Dari hasil ekskavasi belasan kotak gali, di kedalaman dua meter tidak ditemukan batuan lagi. Artinya, batuan yang ada di permukaan tanah didatangkan dari luar,” ujar Ali kepada Kompas.com melalui sambungan telepon pada Kamis (27/11/2025).
    Ali menambahkan, di kedalaman empat meter, tim menemukan susunan batuan dan fragmen logam yang kemungkinan besar adalah
    perunggu
    , serta
    tembikar
    .
    Ia menjelaskan, batuan yang tersusun rapi di bawah tanah tersebut bukan merupakan jenis
    columnar joint
    , melainkan jenis batuan yang mirip dengan temuan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2013-2014.
    “Susunan batuan tersebut berfungsi sebagai fondasi atau penahan untuk memperkuat tanah urukan,” ungkapnya.
    Ali juga menekankan pentingnya temuan ini, yang menunjukkan adanya lapisan budaya yang berbeda antara lapisan di atas permukaan tanah dan lapisan di bawahnya.
    “Lapisan budaya di bawah ini cukup intensif juga,” tutur dia.
    Terkait penemuan fragmen perunggu, Ali menjelaskan,
    artefak
    tersebut menunjukkan bahwa benda itu adalah hasil buatan manusia.
    “Masih dianalisis dan dibersihkan. Yang pasti, perunggu sebagai campuran logam sudah merupakan gabungan dari berbagai unsur. Jadi, ketika sudah berbentuk perunggu, itu menandakan sebagai hasil karya budaya manusia,” tutup Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TPS Bau Tak Sedap dan Kumuh, Ini yang Dilakukan DLH Gresik

    TPS Bau Tak Sedap dan Kumuh, Ini yang Dilakukan DLH Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jalan AIS Nasutin sebelah GOR Giri Krida Gresik, dikeluhkan warga akibat bau menyengat. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, area TPS tersebut terlihat kumuh, dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

    Keluhan warga sudah berlangsung beberapa pekan terakhir. Beberapa di antara mereka mengaku terganggu, terutama saat melintas atau beraktivitas di sekitar TPS yang menimbulkan bau menyengat.

    Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, Sri Zubaidah mengatakan, pihaknya segera melakukan sejumlah langkah penanganan.

    “Petugas kami sebenarnya melakukan pembersihan rutin pada dinding TPS, dan lantai sekurang-kurangnya dua hari sekali menggunakan cairan pembersih,” katanya, Kamis (27/11/2025).

    Selain itu lanjut Sri Zubaidah, DLH akan menambah ritase pengangkatan sampah dengan menyesuaikan timbulan sampah supaya tidak sampai meluber.

    “Terkait dengan ini, saya juga menghimbau kepada pemulung untuk tidak terlalu lama menumpuk barang pilihannya di lokasi TPS,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dirinya tak henti-hentinya terus menghimbau kepada warga untuk membuang sampah sesuai jadwal agar tidak menumpuk, serta memastikan sampah organik, dan anorganik dipisahkan untuk memudahkan proses pengelolaan.

    “Petugas kami di lapangan akan terus memantau kondisi TPS tersebut hingga bau tidak sedap dapat teratasi sepenuhnya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, warga sekitar TPS ini mengaku mengeluhkan kondisi sampah yang menimbulkan bau tak sedap. Terlebih lagi, setelah hujan deras. Air dari tumpukan sampah kadang meluber di jalan yang menyebabkan warga melintas terganggu.

    “Sampahnya kadang sampai menumpuk, lalu baunya menyengat. Saya berharap pihak terkait seger mengatasi permasalahan ini,” pungkas Tovan salah satu warga. [dny/aje]

  • Wamen Komdigi: Dua regulasi tengah disiapkan sikapi perkembangan AI

    Wamen Komdigi: Dua regulasi tengah disiapkan sikapi perkembangan AI

    Bandung (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan dua regulasi tengah disiapkan pemerintah untuk menyikapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang sangat masif belakangan ini.

    Nezar mengatakan dua dokumen yang disiapkan menjadi landasan hukum itu, antara lain panduan etika AI dan peta jalan nasional Artificial Intelligence, yang ditargetkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) guna menyikapi perkembangan saat ini, termasuk AI dalam ekosistem media yang kini telah mencapai ruang redaksi.

    “Terkait pemakaian AI di ruang redaksi. Pemerintah telah membuat panduan etika AI, lalu yang kedua juga ada peta jalan nasional AI. Dua dokumen ini sedang kita siapkan untuk jadi Peraturan Presiden, saat ini sedang dibahas di Kementerian Hukum,” ujar Nezar usai acara MediaConnect: ‘Dari Cepat Jadi Cermat – Menyikapi AI di Meja Redaksi’ di Bandung, Kamis.

    Di ruang redaksi, Nezar mengungkap AI telah masuk cukup dalam dan telah sedikit banyak membantu media dalam membuat analisis-analisis yang prediktif dalam distribusi konten serta melakukan riset dengan cepat.

    “Adopsi teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) ini juga sudah masuk begitu dalam ke media. Kita lihat bagaimana AI ini membantu proses produksi di newsroom ya, untuk membuat produksi konten lebih efisien, lebih optimal juga,” ujar Nezar.

    Khusus untuk media juga, Nezar mengatakan pemerintah melihat bagaimana industri media membuat aturan internal untuk adopsi AI dalam proses produksi konten.

    Dewan Pers, kata dia, telah mengatur penggunaan AI dalam jurnalisme melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 untuk memastikan integritas, etika, dan kepercayaan publik terjaga.

    Pedoman ini menekankan bahwa AI adalah alat bantu yang harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tetap berada di bawah kendali manusia (jurnalis), menekankan pentingnya verifikasi, transparansi (memberi label konten AI), dan melindungi hak cipta karya jurnalistik dari pengambilan data tanpa izin untuk melatih model AI.

    “Jadi saya kira sejumlah regulasi-regulasi itu, baik eksternal maupun internal, mungkin bisa jadi acuan untuk sementara ini ya, bagaimana media menyikapi perkembangan AI di ruang redaksi,” kata Nezar menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Bakal Periksa Pengemudi Lawan Arah yang Lontarkan Ucapan Rasis ke Warga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Polisi Bakal Periksa Pengemudi Lawan Arah yang Lontarkan Ucapan Rasis ke Warga Megapolitan 27 November 2025

    Polisi Bakal Periksa Pengemudi Lawan Arah yang Lontarkan Ucapan Rasis ke Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi akan memanggil pengemudi mobil melawan arah dan mengucapkan kalimat rasis kepada seorang warga di Kemayoran, Jakarta Pusat.
    Pemanggilan dilakukan dalam rangka penyelidikan peristiwa yang sudah dilaporkan ke Polres Metro
    Jakarta Pusat
    .
    “Terlapor akan dipanggil lebih dulu,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Namun, Ruslan belum memberikan informasi lebih lanjut soal jadwal dan detail pemanggilan.
    Sebelumnya, Rionaldy, pria yang menjadi korban kalimat rasial dari terlapor
    pengemudi mobil
    , sudah membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat pada Selasa (25/11/2025).
    Pengemudi mobil dilaporkan atas dugaan tindakan
    penganiayaan
    berat.
    Berdasarkan laporan Rionaldy, peristiwa terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, di Jalan Kebon Kosong, RT 011/RW 003, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa.
    Semula, Rionaldy menegur pengemudi mobil yang melawan arus karena jalan yang dilintasinya satu arah.
    “Dan terlapor tidak terima. Menyampaikan pernyataan ‘C*** don***’. Pelapor Rionaldy kemudian memukul mobil terlapor,” tutur Ruslan.
    “Kemudian terlapor memukul pelapor pada bagian bibir. Pelapor lalu meninggalkan terlapor karena hendak mengantarkan anaknya ke sekolah,” lanjutnya.
    Setelah itu, terlapor ternyata mendatangi rumah Rionaldy. Terlapor juga menendang pagar dan memaksa untuk masuk ke dalam rumah.
    Akibat kejadian itu, pelapor mengalami luka memar dan robek pada bibir.
    Sebelumnya, video yang merekam adu mulut antara dua pria di sebuah gang viral di media sosial pada Rabu.
    Video itu diunggah akun Instagram @thepaparock dengan keterangan: “Mobil Ertiga melawan arah B 1480 TZG.”
    Mulanya, pria yang merekam video keluar rumah sekitar pukul 10.30 WIB untuk mengantar anaknya ke sekolah menggunakan sepeda motor.
    Beberapa meter dari rumahnya, ia berpapasan dengan sebuah mobil hitam yang melaju melawan arah di gang.
    Pengemudi mobil itu kemudian membunyikan klakson. Perekam video lantas bertanya kepada pengemudi apakah ada jalan yang ditutup, sebab mobil tersebut melawan arus.
    Namun, pengemudi mobil tidak menjawab dan justru balik bertanya.
    “Dia (pengemudi mobil) jawab ’emang kenape lu?’ Saya bilang ini mas lawan arah,” tutur pria yang merekam video.
    Pengemudi mobil kemudian mengatakan bahwa ia tahu dirinya melawan arah.
    “Dia jawab lagi ‘gw tau emang kenapa, gw orang sini’,” tutur pria yang merekam video.
    Adu mulut pun terjadi antara keduanya. Dalam cekcok tersebut, pengemudi mobil sempat melontarkan kata-kata bernada rasis.
    Perekam video yang kesal kemudian memukul mobil tersebut. Pengemudi mobil membalas dengan memukul bagian mulut perekam video.
    Warga sekitar akhirnya melerai keduanya. Perekam video kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengantar anaknya ke sekolah.
    Namun setelah itu, ia baru mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut datang ke rumahnya dan sempat menggedor serta menendang pagar rumah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Anak Usaha Hulu Pertamina Kuasai Produksi Minyak Nasional

    7 Anak Usaha Hulu Pertamina Kuasai Produksi Minyak Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,032 juta barel setara minyak (boe) sampai dengan Oktober 2025. 

    Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya terus memperkuat sektor hulu dengan mendorong peningkatan kinerja produksi anak usaha yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding hulu. 

    Menurutnya, realisasi tersebut merupakan angin segar di tengah tekanan parameter global dan penurunan laju produksi migas alami (declining natural rate).

    “Di sisi operasional produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak. Ini tentunya menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Baron melalui keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

    Dia menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen terus meningkatkan produksi migas untuk mendukung target swasembada energi nasional.

    Hal ini terbukti dengan masuknya tujuh anak usaha hulu Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia yang dirilis oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) beberapa waktu lalu. 

    “Seluruh program strategis Pertamina dirancang untuk selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam memperkuat swasembada energi melalui penerapan dual growth strategy,” ujar Baron.

    Menurut Baron, strategi ganda yang dijalankan Pertamina fokus pada memaksimalkan bisnis legasi migas dan mempercepat transisi energi rendah karbon. Dia menyebut, bisnis migas tetap menjadi andalan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

    Oleh karena itu, Pertamina terus melakukan inovasi dan improvisasi untuk meningkatkan kinerja hulu migas.   

    Secara nasional, Pertamina mengelola 24% blok migas yang berkontribusi terhadap produksi minyak sebesar 69% dan gas 37% dari total produksi nasional.

    Dalam daftar SKK Migas tujuh anak usaha Pertamina yang masuk dalam 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia sebagai berikut:

    Exxon Mobil Cepu Ltd (participating interest/PI Pertamina 45%) 153.900 bph
    Pertamina Hulu Rokan (151.020 bph)
    Pertamina EP (68.497 bph)
    Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph)
    Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph)
    Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph)
    Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph) 

  • Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2025

    Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank Nasional 27 November 2025

    Prabowo Minta 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi.
    Prabowo menekankan, percepatan kepemilikan
    rekening bank
    menjadi kunci perluasan akses keuangan nasional.
    Pemerintah pun mendorong keterhubungan rumah tangga dengan sistem perbankan sebagai landasan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan inklusi di seluruh daerah.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    usai mendampingi Prabowo bertemu Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
    “Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
    Airlangga mengatakan, tingkat
    inklusi keuangan
    Indonesia yang mencapai 92,7 persen perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi.
    Ia mengatakan, pemerintah melihat peningkatan pemahaman keuangan sebagai faktor penting, terutama ketika capaian literasi nasional telah berada di atas rata-rata negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
    “Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,4. Namun, angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” tutur dia.
    Airlangga menyebut, Prabowo juga memberikan arahan untuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.
    Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête dengan Ratu Máxima, Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
    “Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tête-à-tête Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” papar Airlangga.
    Inisiatif tersebut, kata Airlangga, juga diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, serta integrasi digital ID guna memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
    “Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para konsumen perbankan juga. Jadi terkait dengan
    knowledge
    termasuk juga terkait dengan adanya digital ID,
    knowledge
    sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengembang Curhat Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Ekspansi Properti

    Pengembang Curhat Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Ekspansi Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengungkap keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan yang akan mengganjal pengembangan bisnis properti pada beberapa waktu mendatang.

    Direktur CTRA, Budiarsa Satrawinata, mengungkap, dalam rangka menambah suplai unit perumahan, pengembang dihadapi oleh tantangan terbatasnya lahan yang tersedia.

    “Tantangannya ya, tentu dalam upaya meningkatkan suplainya ini, tentu semuanya kan ada misalnya keterbatasan lahan ataupun aksesibilitas terhadap lahan yang akan dikembangkan,” kata Budiarsa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meskipun demikian, Budiarsa menyebut tantangan tersebut tidaklah terlalu signifikan sejauh memang prosesnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Dia menambahkan, persoalan lahan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, apabila ketersediaan lahan di dekat perkotaan kian menipis, hal itu membuat suplai rumah bakal menjauh dari pusat kota.

    Hal itu nantinya akan merugikan konsumen karena harus kembali mengeluarkan ongkos yang besar untuk berangkat dari rumah menuju kantornya.

    “Jadi, hal-hal ini yang kita harapkan pemerintah juga bisa betul-betul sinkron dengan memberikan insentif dari segi pembiayaan dan lain-lain, tapi juga dari segi fisik support kepada proyek itu sendiri,” imbuhnya.

    Sebelumnya, hal senada turut disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) yang menyebut terdapat rencana investasi properti senilai Rp34,5 triliun yang belum terealisasi akibat terhambat masalah perizinan.

    Joko merinci, masalah perizinan yang dihadapi saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), tata ruang, hingga upaya pemerintah memperketat cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

    Sejalan dengan hal itu, Joko mengaku akan bersurat ke berbagai kementerian dan lembaga mengenai keterlambatan realisasi investasi tersebut. Mulai dari bersurat langsung ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    “Jadi gini, kita juga akan berkirim surat kepada pemerintah, ada Kementerian PKP, ada Kementerian ATR/BPN, Kementerian BKPM, Kementerian Menteri Keuangan, semuanya, kita laporkan bahwa kita punya [investasi] Rp34,5 triliun yang tertunda,” ujarnya.