Blog

  • Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        27 November 2025

    Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi Bandung 27 November 2025

    Bandung Kekurangan 14.000 Guru, Pemkab Minta Rekrutmen ASN Dibuka Lagi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih memerlukan sekitar 14.000 guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai rasio guru terhadap sekolah yang ideal.
    Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten
    Bandung
    berharap pemerintah pusat kembali membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi guru dan tenaga kependidikan.
    Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan, terdapat 1.660 sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di
    Kabupaten Bandung
    .
    Saat ini, ketersediaan tenaga guru terdiri dari 5.600 yang berstatus PNS, 7.100 PPPK, dan 5.000 guru paruh waktu.
    “Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal. Kabupaten Bandung masih memerlukan sekitar 14.000 tenaga pendidik lagi,” kata Dadang kepada awak media pada Kamis (27/11/2025).
    Dia menambahkan, sebanyak 4.897 ASN guru diperkirakan akan pensiun dalam rentang waktu 2021-2025. Selama periode tersebut, terdapat penangkatan 7.968 guru.
    Namun, pada kurun 2026-2030, diperkirakan 3.047 guru akan pensiun.
    Kondisi ini, menurut Dadang, memerlukan langkah strategis agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar, termasuk pada jabatan kepala sekolah.
    “Seumpama tidak ada rekrutmen PNS guru sepanjang lima tahun ke depan, jumlah guru, terutama yang berstatus PNS, bisa menjadi minim,” tutur dia.
    Dadang juga mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan penegasan dalam regulasi ASN sehingga PPPK dapat menduduki jabatan kepala sekolah sesuai kompetensi masing-masing.
    Selain itu, dia berharap adanya pembukaan rekrutmen CPNS guru untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan.
    “Kami berkomitmen memastikan penguatan tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kualitas guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan,” jelasnya.
    Saat ini, pihaknya telah mengonsultasikan hal ini ke Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kemendikdasmen pada Senin (24/11/2025).
    Dalam kesempatan itu, bupati turut berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai penggajian PPPK guru dan tenaga kependidikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    “Saya minta negara segera mengusut tuntas keberadaan bandara di Morowali, siapa yang bermain, jangan tebang pilih, karena ini jelas sangat tidak menghormati bangsa ini. Segera ambil langkah hukum dan tindakan penertiban,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.

    “Apalagi bandara ini katanya sulit diakses dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Hal ini tentu memicu pertanyaan mengenai transparansi operasional pengelolaan bandara tersebut,” ucapnya.

    Damar menilai pemerintah juga perlu mengungkap secara jelas siapa pihak yang memberikan izin beroperasinya bandara tersebut. “Usut tuntas siapa yang memberi izin bandara. Potensi pelanggaran diduga sudah terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara,” ujarnya.

    Exponen 08 menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Perhubungan Suntana yang menyatakan Bandara PT IMIP berizin. Menurutnya, secara perizinan formal negara sudah memberikan izin, tetapi yang dimaksud Menhan Sjafrie menurutnya adalah fungsi pengawasan negara dalam hal ini otoritas pemerintah terkait di bandara itu.

    Sementara, sudah jelas Menhan Sjafrie menyatakan tidak boleh ada republik di dalam republik, yang merujuk keberadaan bandara tersebut memiliki izin resmi tetapi otoritas resminya bukan negara yang punya kuasa.

  • Seberapa Bahaya Letusan Sekunder Gunung Semeru?
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        27 November 2025

    Seberapa Bahaya Letusan Sekunder Gunung Semeru? Surabaya 27 November 2025

    Seberapa Bahaya Letusan Sekunder Gunung Semeru?
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Fenomena letusan sekunder kerap terjadi di sekitar aliran lahar hujan pascaerupsi Gunung Semeru pada Rabu (19/11/2025).
    Fenomena ini dipicu oleh terjadinya banjir lahar hujan
    Gunung Semeru
    maupun guyuran hujan di sekitar aliran sungai.
    Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Api Semeru
    Yasa Suparman
    menjelaskan, fenomena
    letusan sekunder
    merupakan hasil dari pertemuan air dengan material endapan hasil awan panas.
    Air yang dimaksud bisa berasal dari adanya banjir lahar maupun guyuran hujan.
    Biasanya, hasil pertemuan itu menghasilkan letusan disertai asap berwarna putih pekat dan beraroma belerang.
    “Ketika ada material panas terkena air akan terjadi sebuah letusan atau ledakan, ini yang dinamakan letusan sekunder,” kata Yasa Suparman di PPGA Semeru, Kamis (27/11/2025).
    Yasa memperingatkan, meski letusan sekunder tidak memiliki risiko bahaya seperti halnya awan panas, namun, tetap berbahaya.
    Pasalnya, saat letusan sekunder terjadi, dikhawatirkan material yang mengendap di sungai terlontar dan terkena ke tubuh seseorang.
    Material tersebut tentunya masih memiliki suhu yang cukup panas.
    “Berbahaya ya, karena dia temperaturnya tinggi, takutnya ada material yang ikut terlepaskan bersamaan dengan letusan sekunder, tentunya batu yang dilontarkan memiliki temperatur yang tinggi,” terangnya.
    Yasa mengimbau warga untuk tidak berada di sekitar area yang dilintasi awan panas.
    Selain temperaturnya masih tinggi apabila terkena langsung, risiko letusan sekunder juga masih bisa terjadi.
    Mengingat, saat ini kawasan lereng Gunung Semeru kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
    “Jadi mohon masyarakat agar tidak mendekati area-area yang kemarin mendekati jalur awan panas, karena temperaturnya masih tinggi,” imbaunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Longsor di Angkola Sangkunur Tapsel: 25 Warga Tertimbun, 5 Ditemukan Meninggal
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        27 November 2025

    Longsor di Angkola Sangkunur Tapsel: 25 Warga Tertimbun, 5 Ditemukan Meninggal Medan 27 November 2025

    Longsor di Angkola Sangkunur Tapsel: 25 Warga Tertimbun, 5 Ditemukan Meninggal
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com
    – Bencana longsor akibat cuaca ekstrem melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu (26/11/2025) malam.
    Longsor tersebut menimbun sedikitnya 12 rumah yang dihuni 25 warga di Desa Batugodang, Kecamatan
    Angkola Sangkunur
    .
    Komandan Rayon Militer (Koramil) 19 Siais, Kapten Halasson Sirait menjelaskan,
    cuaca ekstrem
    berupa hujan deras disertai angin kencang menyebabkan longsor di Dusun Kampung Durian dan Dusun Gunung Pardomuan.
    “Untuk sementara data yang diketahui, dari 12 rumah yang tertimbun ada 25 orang. Sedikitnya 21 orang di Dusun Kampung Durian dan 4 orang di Dusun Gunung Pardomuan,” ungkap Kapten Sirait saat dihubungi melalui sambungan ponsel, Kamis (27/11/2025) malam.
    Hingga Kamis sore, baru lima korban yang berhasil ditemukan. Proses evakuasi terkendala oleh minimnya alat dan padamnya listrik.
    “Karena kondisi yang minim dan listrik juga padam, maka pukul 18.00 proses evakuasi dihentikan sementara,” ucapnya.
    Ia menambahkan, evakuasi di Dusun Pardomuan belum dapat dilakukan karena terkendala alat berat.
    Untuk membantu warga yang terdampak, TNI bersama Polri dan masyarakat setempat telah mengungsikan mereka ke lokasi yang lebih aman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belasan Alat Berat Dikerahkan Buat Sudetan Sungai di Aliran Lahar Gunung Semeru
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        27 November 2025

    Belasan Alat Berat Dikerahkan Buat Sudetan Sungai di Aliran Lahar Gunung Semeru Surabaya 27 November 2025

    Belasan Alat Berat Dikerahkan Buat Sudetan Sungai di Aliran Lahar Gunung Semeru
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Hari kedelapan pascabencana erupsi Gunung Semeru, upaya mitigasi terjadinya erupsi susulan maupun banjir lahar terus dilakukan pemerintah.
    Belasan alat berat milik Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur dikerahkan untuk melakukan normalisasi serta mempercepat pembuatan sudetan di hulu sungai aliran lahar di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (27/11/2025).
    Pantauan Kompas.com, setidaknya ada 17 alat berat dikerahkan untuk melakukan penyudetan di 3 aliran sungai lahar Semeru.
    Nur Afandi, Satgas Bencana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Dinas PU SDA Jatim menyampaikan, sudetan sepanjang 300 meter dengan kedalaman sekitar 10 meter dibangun.
    Ini untuk memastikan aliran lahar tidak kembali meluap ke permukiman warga ketika terjadi hujan deras di wilayah puncak Semeru.
    Menurutnya, pengerjaan terus dikebut karena intensitas hujan di kawasan puncak masih tinggi dan berisiko memicu banjir lahar sewaktu-waktu.
    Selain fokus pada sudetan, pemerintah juga mempercepat perbaikan tanggul-tanggul yang rusak akibat
    erupsi Semeru
    . Utamanya di sepanjang jalur aliran lahar.
    Penguatan struktur tanggul, kata Afandi, penting untuk meminimalisir dampak jika terjadi peningkatan volume lahar hujan.
    Jadi, apabila kembali terjadi banjir lahar, aliran tidak kembali meluap ke permukiman.
    “Untuk penanganan di sini kami menutup 3 aliran sungai lahar yang mengarah ke pemukiman. Kemudian dari arah sungai Sumbersari kita tutup sepanjang 75 meter. Ada juga penyudetan sepanjang 300 meter,” kata Afandi di Pronojiwo, Kamis (27/11/2025).
    Selain alat berat, terlihat puluhan prajurit TNI dari Divisi Infanteri 2/Kostrad turut membantu proses perbaikan tanggul.
    Waaster Kasdivif 2/Kostrad, Letkol Inf Rizky Aditya menyampaikan, proses pemulihan ini dikebut dan ditargetkan rampung sebelum masa tanggap darurat bencana berakhir pada 2 Desember 2025.
    “Upaya kami turun untuk membantu perbaikan serta
    normalisasi sungai
    . Karena ini titik paling bahaya yang akibatnya bisa berdampak ke permukiman. Target kami sebelum masa tanggap darurat bencana sudah rampung,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim

    Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDIP Jawa Timur Dewanti Rumpoko menyambut optimistis pembukaan kembali Bandara Notohadinegoro Jember dan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai peluang kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah. Dewanti berharap dua bandara ini bisa beroperasi berkelanjutan dan memberi dampak bagi masyarakat.

    “Saya berdoa mudah-mudahan itu bisa secara operasional jalan terus ya,” ujar Dewanti saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengingatkan bahwa sebelumnya kedua bandara sempat berhenti beroperasi akibat rendahnya jumlah penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional. Pengalaman tersebut menjadi catatan agar pengelolaan ke depan dilakukan lebih matang.

    “Mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa, yang bagus. Yang nantinya ada dampak terhadap potensi wisata lokal,” tegas mantan Wali Kota Batu tersebut.

    Menurut Dewanti, Bandara Jember dan Bandara Kediri memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan bila dikelola secara tepat. Pergerakan industri, UMKM, dan destinasi wisata dinilai bisa ikut terdorong.

    “Kalau dikelola benar, saya yakin pertumbuhan ekonomi di sekitar bandara akan meningkat. Industri, UMKM, dan destinasi wisata akan bergerak,” ujarnya.

    Namun dia mengingatkan peluang tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan akses jalan dan transportasi yang memadai. Kemudahan mobilitas wisatawan menjadi kunci agar manfaat bandara bisa dirasakan secara luas.

    “Wisatawan atau tamu yang datang jangan sampai kesulitan. Harus ada transportasi yang siap, nyaman, dan terjangkau,” tandasnya.

    Dari sisi fasilitas, Dewanti menjelaskan Bandara Notohadinegoro Jember kini memiliki runway 1.645 x 30 meter, apron 68 x 96 meter, serta terminal 920 meter persegi. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan pengembangan runway hingga 2.250 meter bahkan berpotensi 2.500 meter.

    “Bandara Dhoho Kediri juga sudah sangat memadai sebagai megaproyek modern,” kata Dewanti.

    Bandara Dhoho Kediri dibangun dengan runway 3.300 x 45 meter, terminal 18.000 meter persegi berkapasitas awal 1,5 juta penumpang per tahun, serta apron untuk 12 pesawat narrow body dan 3 pesawat wide body. Namun menurut Dewanti, keunggulan fisik bandara harus diimbangi akses yang mudah.

    “Bandara itu pintu. Tapi tanpa jalan yang nyaman, shuttle, feeder, dan transportasi publik yang memadai, wisatawan akan berhenti di pintunya saja,” tegasnya.

    Dia juga mengungkapkan data awal operasional Bandara Dhoho pada masa mudik Lebaran 2024 yang mencatat 1.155 penumpang dalam beberapa hari. Data tersebut dinilainya sebagai sinyal positif.

    “Ini sinyal bahwa minat masyarakat cukup tinggi. Tapi kalau aksesnya tidak cepat dibenahi, potensinya tidak akan maksimal,” ujarnya.

    Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti memastikan pihaknya siap mengawal dukungan anggaran dan kebijakan penguatan dua bandara tersebut. Dia meminta Pemprov Jatim fokus pula pada peningkatan jalan provinsi, transportasi terintegrasi, dan manajemen lalu lintas.

    “Setiap rupiah pembangunan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata pariwisata bangkit, usaha bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh,” tegasnya. [asg/but]

  • Viral, Siswa MI di Bojonegoro Menggelar Kegiatan Belajar Mengajar di Bangunan Tak Layak
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        27 November 2025

    Viral, Siswa MI di Bojonegoro Menggelar Kegiatan Belajar Mengajar di Bangunan Tak Layak Surabaya 27 November 2025

    Viral, Siswa MI di Bojonegoro Menggelar Kegiatan Belajar Mengajar di Bangunan Tak Layak
    Tim Redaksi
    BOJONEGORO, KOMPAS.com
    – Sebuah video memperlihatkan sejumlah siswa melakukan aktivitas belajar mengajar di sebuah bangunan sekolah yang kurang layak, viral di media sosial.
    Sekolah tersebut diketahui merupakan bangunan dari salah satu lembaga
    Madrasah Ibtidaiyah
    (MI) yang berada di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten
    Bojonegoro
    , Jawa Timur
    Konstruksi bangunan sekolah tersebut terlihat kurang layak karena berdinding dan sekat setiap ruang kelas masih dari papan kayu serta berlantai tanah liat. 
    Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan ternyata tak menyurutkan semangat belajar mengajar sejumlah siswa di madrasah tersebut. 
    Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro,
    Sholihul Hadi
    membenarkan terkait informasi keberadaan bangunan sekolah tersebut.
    Bangunan tersebut sebetulnya bangunan kelas yang dibuat terpisah dengan bangunan induk lembaga demi memudahkan anak- anak di kampung tersebut mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
    Lantaran, lokasi perkampungan warga dengan lokasi gedung sekolah induk jaraknya cukup jauh sekitar 2,5 kilometer dengan kondisi medan pegunungan yang sulit. 
    “Kalau musim hujan siswa kesulitan berangkat sekolah karena medan jalannya,” kata Sholihul Hadi, dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Sholihul menuturkan, masyarakat sekitar membuat bangunan kelas apa adanya tersebut sebagai upaya jemput bola mencari siswa agar tetap bisa bersekolah.
    “Bangunan kelas itu dibuat swadaya oleh masyarakat sekitar dengan status tanah wakaf,” tuturnya.
    Adapun lembaga induk sekolah tersebut mempunyai identitas MI Silahul Muslimin, NSM : 111235220274, NPSN: 70027465, beralamat di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
    Bangunan gedung induk dari lembaga tersebut berdinding batu bata yang terdiri dari 2 ruang kelas dan dipergunakan untuk 4 rombongan belajar (rombel) dengan status layak dan baik.
    “Untuk tenaga pendidiknya tetap berasal dari sekolah induk MI Silahul Muslimin,” ungkapnya.
    Kegiatan belajar mengajar siswa di gedung induk yang berlokasi di Dusun Daplangu dimulai tahun 2021, terdiri dari kelas 1 (18 siswa), kelas 2 (5 siswa), kelas 3 (0 siswa), kelas 4 (6 siswa) dan kelas 5 (6 siswa). 
    Sedangkan di bangunan sekolah yang berlokasi di Dusun Koripan kegiatan belajar mengajar yang dimulai tahun 2023 terdiri dari, Kelas 1 (3 siswa), kelas 2 (4 siswa), kelas 3 (9 siswa). 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir dan Longsor Bener Meriah: Logistik Menipis, Warga Meninggal 11 Orang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 November 2025

    Banjir dan Longsor Bener Meriah: Logistik Menipis, Warga Meninggal 11 Orang Regional 27 November 2025

    Banjir dan Longsor Bener Meriah: Logistik Menipis, Warga Meninggal 11 Orang
    Tim Redaksi
    BENER MERIAH, KOMPAS.com
    – Kondisi logistik di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, saat ini mulai menipis, seiring dengan padamnya listrik dan jaringan internet.
    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo)
    Bener Meriah
    , Ilham Abdi, mengungkapkan bahwa hujan telah mulai reda, namun masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan.
    “Logistik sudah mulai menipis, terutama BBM dan kebutuhan pokok,” kata Ilham saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/11/2025) malam.
    Ia menambahkan, berdasarkan data terbaru, korban meninggal dunia akibat longsor saat ini mencapai 11 orang, sementara 13 lainnya masih dinyatakan hilang.
    Korban meninggal dan hilang tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.
    “13 hilang, dan 11 orang meninggal dunia. Ini jumlah sementara, data akan kami update terus,” ujarnya.
    Di sisi lain, Kabupaten
    Aceh Tengah
    , yang merupakan tetangga Bener Meriah, juga mengalami dampak parah akibat banjir.
    Menurut Kadis Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini bertambah menjadi 15 orang akibat tertimbun longsor.
    “Korban meninggal dunia yang terdeteksi 15 jiwa, yang hilang masih ada dan sedang pendataan,” kata Mustafa kepada Kompas.com.
    Ia juga melaporkan bahwa jumlah warga yang mengungsi mencapai 3.213 kepala keluarga (KK).
    Mustafa menjelaskan, intensitas hujan yang tinggi di Aceh Tengah telah memicu terjadinya tanah longsor dan banjir bandang, yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur vital.
    Semua akses transportasi darat menuju daerah tetangga, termasuk Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Nagan Raya, terputus akibat longsor, serta terputusnya ruas jalan dan jembatan.
    “Pasokan kebutuhan makanan pokok dan logistik lainnya tidak dapat masuk ke Takengon, ini telah menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan,” ujarnya.
    Dengan situasi yang semakin memprihatinkan, pihak berwenang di kedua kabupaten terus melakukan upaya untuk menangani dampak bencana dan mendata para korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi PKB Tolak Hasil Seleksi Komisioner KPID Kaltim : Keberadaan Kami Seolah Tak Ada
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 November 2025

    Fraksi PKB Tolak Hasil Seleksi Komisioner KPID Kaltim : Keberadaan Kami Seolah Tak Ada Regional 27 November 2025

    Fraksi PKB Tolak Hasil Seleksi Komisioner KPID Kaltim : Keberadaan Kami Seolah Tak Ada
    Tim Redaksi

    SAMARINDA, KOMPAS.com
    — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menolak hasil uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur periode 2025–2028 yang diumumkan pada 18 November 2025 lalu.
    PKB meminta pimpinan DPRD meninjau ulang seluruh
    hasil seleksi
    serta mekanisme yang digunakan.
    Mereka menilai keputusan Komisi I yang menetapkan tujuh komisioner dan tujuh nama cadangan melalui SK Nomor 03/UKK-KPID-Kaltim/XI/2025 tidak sah dan harus dianulir.
    Ketua
    Fraksi PKB
    , Damayanti, menyebut keputusan Komisi I DPRD Kaltim menetapkan tujuh nama komisioner tanpa melibatkan mereka sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme internal.
    “Keberadaan kami seolah tidak ada. Dari tujuh fraksi, hanya PKB yang tidak dikonfirmasi,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
    PKB menilai absennya komunikasi tersebut menyalahi prinsip keterbukaan.
    Damayanti menegaskan, jika permintaan pembatalan hasil seleksi tidak dikabulkan, PKB siap menempuh
    jalur hukum
    .
    “Ini soal harga diri fraksi. Masukan kami tidak boleh diabaikan,” katanya.
    Penolakan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim dari PKB, Yenni Eviliana.
    Ia menegaskan tidak ada koordinasi apa pun dari unsur pimpinan Komisi I terkait pelaksanaan fit and proper test.
    “Ketua komisi sedang sakit bukan alasan melewati kewenangan struktural. Keputusan tetap harus kolektif,” ujarnya.
    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai polemik ini mengikis kepercayaan publik terhadap obyektivitas
    seleksi komisioner
    .
    Ia menilai wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah proses seleksi berjalan berdasarkan indikator penilaian atau justru dipengaruhi “pengawalan” politik sejak awal.
    “Pertanyaannya, apakah seleksi obyektif atau sudah ada nama yang dikawal masing-masing fraksi?” ujarnya.
    Saiful berpendapat DPRD wajib membuka mekanisme penilaian secara transparan agar publik memahami dasar keputusan.
    Menurutnya, kualitas kelembagaan KPID sangat ditentukan oleh kredibilitas proses seleksi.
    “Kalau proses tidak objektif, kompetensi lembaga bisa ikut tergerus,” tegasnya.
    Ia juga mendorong PKB membuka ke publik jika memang terdapat praktik tidak transparan dalam proses tersebut.
    Momentum ini, menurutnya, penting untuk memperbaiki tata kelola seleksi lembaga yang kewenangannya berada di DPRD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT Bupati Ponorogo Jadi Pintu Masuk KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain

    OTT Bupati Ponorogo Jadi Pintu Masuk KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain

    Ponorogo (beritajatim.com) – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, tidak berhenti pada penetapan klaster kasus yang sudah diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa OTT tersebut justru menjadi pintu masuk, untuk menelusuri dugaan praktik rasuah lain di berbagai dinas dan sektor pelayanan publik di Ponorogo.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut proses penyidikan masih berkembang dan tim penyidik bergerak maraton di sejumlah titik. Menurutnya, setiap operasi tangkap tangan selalu membuka ruang bagi KPK untuk menilai apakah pola serupa juga terjadi pada sektor lain.

    “Dalam perkembangannya tentu setiap kegiatan tertangkap tangan, menjadi pintu awal bagi KPK untuk masuk. apakah dugaan tindak pidana korupsi ini juga terjadi di sekat-sekat lainnya atau dinas-dinas lainnya,” jelas Budi, Kamis (27/11/2025).

    Pernyataan itu menegaskan bahwa penyidikan terhadap Sugiri Sancoko tidak bersifat tunggal. KPK kini bergerak lebih luas untuk memastikan apakah jaringan praktik suap, gratifikasi, atau fee proyek merembet ke dinas, bidang, maupun rekanan lain yang terlibat dalam proyek pemerintah.

    Sejak OTT digelar, KPK sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Ponorogo dan Kota Madiun. Terbaru, tim kembali menyasar sebuah kantor di Surabaya. Kantor yang merupakan rekanan proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban itu digeledah dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

    “Oleh karena itu, tim secara maraton melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk hari kemarin tim masih di lapangan. Salah satunya di Surabaya untuk mencari bukti-bukti tambahan guna melengkapi proses penyidikan perkara ini,” katanya.

    KPK belum merinci temuan dari penggeledahan tersebut. Namun, Budi menegaskan bahwa penyidik masih berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    “Terkait update kasus Ponorogo, masih berjalan dan progresif,” pungkas Budi.

    Dengan pernyataan resmi ini, arah penyidikan KPK tampak makin melebar. OTT terhadap bupati menjadi kunci pembuka untuk mengurai potensi praktik rasuah di berbagai dinas di Ponorogo. Masyarakat kini menunggu, apakah gelombang pengungkapan akan berlanjut ke sektor-sektor lain. (end/but)