Xcloud.id

Blog

  • DPRD Sulsel Bakal Usut GMTD Terkait Dugaan Manipulasi Operasional Usaha

    DPRD Sulsel Bakal Usut GMTD Terkait Dugaan Manipulasi Operasional Usaha

    Bisnis.com, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid mengatakan ada dugaan manipulasi operasional usaha yang dilakukan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD)

    Perusahaan tersebut, dikatakannya, melakukan pengembangan yang tidak sesuai atau telah melenceng dari izin operasinya. Oleh sebab itu pihaknya bakal segera mengusut dan menindak tegas apabila GMTD terbukti melakukan manipulasi operasional usaha.

    Kadir Halid menjelaskan bahwa izin prinsip GMTD beroperasi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan di awal pendiriannya, dengan luas lahan 1.000 hektare untuk melakukan pengembangan pariwisata.

    Akan tetapi dalam pelaksanaannya, GMTD malah berjualan rumah dan tanah kavling. Hal ini lah yang disebut Kadir telah melenceng dari izin operasinya.

    Kemudian, setelah Lippo Group masuk sebagai pemegang saham, dia menambahkan, GMTD membentuk perusahaan lagi yang dinamai PT Makassar Permata Sulawesi. Perusahaan ini bekerja di luar GMTD, yang terkadang menjual lahan milik GMTD.

    “Inilah yang akan kami telusuri sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD. Karena di GMTD kan ada sahamnya Pemprov Sulsel,” ungkap Kadir Halid melalui keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, saham Pemprov Sulsel sejak awal pendirian GMTD sebanyak 20%, sementara Pemkot Makassar 10%, Pemkab Gowa 10% dan Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan 10%.

    Namun seiring berjalannya waktu, besaran saham tersebut dikatakan Kadir makin tergerus. Bahkan dividen ke Pemprov Sulsel selama ini juga disebutkannya sangat kecil. 

    Berdasarkan laporan keuangan GMTD yang didapatkan Kadir, keuntungan GMTD per tahun sudah menyentuh angka triliunan. Namun dividen ke Pemprov Sulsel yang selama ini diterima baru Rp6 miliar, Pemkot Makassar baru Rp3 miliar, dan Pemkab Gowa baru Rp3 miliar.

    “Oleh karena itu, memang ada dugaan manipulasi. Termasuk pembagian dividen yang sangat kecil untuk Pemprov Sulsel. Bisa saja ini pidana. Karena ada kerugian yang seakan-akan GMTD ini melakukan manipulasi sehingga dividen kepada Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa, kecil sekali,” ungkap Kadir.

    Lebih lanjut, DPRD dikatakannya akan melakukan penelusuran, baik melalui rapat dengar pendapat atau hak angket. Tujuannya agar masyarakat Sulsel tidak ada yang dirugikan oleh entitas Lippo tersebut

    “Saat ini, agenda di DPRD Sulsel masih padat. Ada rapat paripurna, setelah itu ada pengawasan, lalu ada rapat banggar di Jakarta. Pulang dari situ, akan kita rapatkan untuk memanggil GMTD,” ucap Kadir.

  • Pemkab Bojonegoro Optimis Serapan APBD 2025 Tembus 83,75 Persen di Penghujung Tahun

    Pemkab Bojonegoro Optimis Serapan APBD 2025 Tembus 83,75 Persen di Penghujung Tahun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menjelang tutup tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro optimis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akan melonjak signifikan.

    Meski sisa waktu terbilang singkat, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Edi Susanto, memproyeksikan serapan anggaran daerah akan menyentuh angka 83,75 persen pada Desember nanti.

    Edi menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil kalkulasi akumulatif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro. Mesin birokrasi saat ini diklaim sedang bekerja ekstra keras untuk menuntaskan berbagai program kegiatan yang telah direncanakan.

    “Kalau dari masing-masing OPD se-Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan, total serapan hingga akhir tahun sekitar 83,75 persen,” ungkap Edi Susanto, Kamis (27/11/2025).

    Ia tidak menampik jika saat ini masih ada beberapa OPD yang terlihat memiliki serapan rendah. Namun, menurut Edi, hal itu lebih dikarenakan proses administrasi dan pengerjaan kegiatan yang masih berlangsung di lapangan. Ia meyakini, grafik realisasi akan menanjak tajam begitu seluruh proses rampung di bulan terakhir.

    “OPD yang serapan rendah, beberapa sudah berproses semua. Kita berharap di akhir Desember sudah ada perubahan yang signifikan,” tambahnya.

    Mengacu pada data per 25 November 2025, realisasi APBD Bojonegoro tercatat masih berada di angka 51,56 persen. Dari total kekuatan APBD sebesar Rp7,8 triliun, anggaran yang baru berhasil dibelanjakan menyentuh angka Rp4,02 triliun (Rp4.022.923.488.271).

    Kondisi ini sempat menempatkan Bojonegoro dalam daftar sorotan nasional sebagai salah satu dari 20 daerah dengan serapan APBD terendah se-Indonesia, sekaligus yang terendah di Jawa Timur pada periode tersebut.

    Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, sempat menyuarakan pesimismenya. Ia menilai, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun berisiko mengurangi kualitas hasil pembangunan dan dampak ekonominya bagi masyarakat.

    “Kita sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program. Kalau serapan dikejar di akhir tahun, hasilnya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Umar beberapa waktu lalu. [lus/aje]

  • 3 Penyesalan Anita Viralkan Kehilangan Tumbler di KRL… Megapolitan

    3 Penyesalan Anita Viralkan Kehilangan Tumbler di KRL… Megapolitan

    Penyesalan Anita Viralkan Kehilangan Tumbler di KRL…
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    — Pasangan suami istri Anita dan Alvin menyampaikan permohonan maaf terkait viralnya kasus kehilangan tumbler atau botol minum di KRL yang menyeret seorang petugas KAI Commuter, Argi.
    Dalam video berdurasi 55 detik itu, mereka menyampaikan penyesalan sekaligus mengakui bahwa unggahan Anita di media sosial yang berujung viral bukan hal tepat.
    “Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian kami ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana,” ujar Anita dalam video yang diterima
    Kompas.com,
    Kamis (27/11/2025).
    Salah satu yang merasakan dampak tersebut adalah Argi, seorang petugas yang berjaga di Stasiun Rangkasbitung. Ia mengaku dipecat akibat masalah tumbler penumpang yang hilang.
    Bagi mereka, kejadian tersebut menjadi pelajaran besar untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan keluhan di ruang publik.
    Oleh sebab itu, mereka sangat menyesal dengan kondisi yang terjadi belakangan ini.
    “Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya,” kata Anita.
    Sebelumnya, Anita membuat sebuah utas di akun Thread pribadinya, @anitadewl, mengenai tumbler miliknya yang hilang usai tertinggal di kereta.
    la menganggap ada indikasi pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) penanganan barang hilang di lingkungan stasiun.
    Kasus ini berawal ketika Anita lupa membawa
    cooler bag
    yang dibawanya dalam
    KRL
    rute Tanah Abang-Rangkasbitung, Senin (17/11/2025) pukul 19.00 WIB.
    Anita menaiki KRL
    green line
    tersebut sepulang kerja dan berada di gerbong khusus perempuan.
    Sekitar pukul 19.40 WIB, ia turun di Stasiun Rawa Buntu. Saat itu, ia baru menyadari bahwa
    cooler bag
    miliknya tertinggal di bagasi
    Commuter Line
    .
    la kemudian melapor kepada petugas. Malam itu juga,
    cooler bag
    tersebut ditemukan oleh satpam PT KAI bernama Argi. Barang itu langsung diamankan dan sempat didokumentasikan.
    Keesokan harinya, Anita bersama suaminya, Alvin, mengambil
    cooler bag
    tersebut di Stasiun Rangkasbitung.
    Namun, ia terkejut karena isi di dalam
    cooler bag
    itu, yakni sebuah tumbler, sudah hilang. Tasnya kembali, tetapi isinya tidak lengkap.
    Saat dikonfirmasi, Argi mengakui bahwa ia tidak memeriksa isi
    cooler bag
    milik Anita saat menerima barang tersebut.
    la menyadari kelalaiannya karena kondisi stasiun sedang ramai dan ia masih bertugas berjaga, sehingga
    cooler bag
    itu disimpan tanpa pengecekan detail.
    Argi kemudian menghubungi Alvin dan meminta maaf melalui pesan singkat.
    Bahkan, dalam pesan itu, Argi akan membantu Anita dan Alvin untuk melakukan pencarian melalui rekaman CCTV.
    Jika tidak ditemukan, ia bersedia mengganti tumbler tersebut sesuai harganya, yakni Rp 300.000.
    “Ini kesalahan saya dikarenakan tidak dicek terlebih dahulu, saya akan tanggung jawab dengan mengganti barang tsb Pak,” tulis Argi dalam pesan untuk Alvin yang diunggah di akun Threads @argi_bdsyh, Rabu (26/11/2025).
    KAI Commuter membantah kabar pemecatan seorang petugas stasiun sebagaimana narasi yang beredar.
    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan, perusahaan masih melakukan penelusuran untuk memastikan fakta kejadian.
    “KAI Commuter sendiri tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar, karena kami memiliki aturan dan prosedur kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan,” ujar Karina dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com,
    Kamis.
    Pada tahap awal, KAI Commuter juga sudah berkoordinasi dengan mitra pengelola petugas
    frontliner
    yang bertugas di lapangan.
    Semua petugas selalu diarahkan untuk menjalankan prosedur operasional standar (SOP) selama bertugas.
    “Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Barang Tertinggal di Commuter Line, KAI Commuter Buka Suara

    Viral Barang Tertinggal di Commuter Line, KAI Commuter Buka Suara

    Jakarta: KAI Commuter memberikan penjelasan resmi terkait unggahan viral di media sosial mengenai petugas commuter line dan barang tertinggal milik pengguna pada Senin, 27 November 2025. 

    Seperti diketahui, terdapat peristiwa viral di media sosial yang membeberkan kronologi barang yang tertinggal di bagasi KRL. Setelah melalui proses barang tersebut yang merupakan coolerbag  kembali namun tidak lengkap.

    Perusahaan menegaskan perlu dilakukan penelusuran lebih dulu untuk memastikan kejadian sebenarnya.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menekankan kabar mengenai pemecatan petugas imbas peristiwa itu tidak benar. Seluruh proses kepegawaian, kata dia, dilakukan sesuai prosedur dan aturan ketenagakerjaan.

    “Sebagai tahap awal, tentunya kami melakukan koordinasi kepada pihak mitra pengelola petugas front liner,” ujar Karina dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 November 2025.

    Ia menambahkan seluruh petugas di lapangan selalu diarahkan untuk menjalankan SOP dengan baik agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.
     

    Tidak ada pemecatan petugas
    Karina juga menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian terhadap petugas front liner seperti yang ramai dibahas di media sosial. 

    “Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi,” jelasnya.

    KAI Commuter akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya. 

    “Kami mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna. Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik,” jelasnya.

    Setiap stasiun memiliki layanan lost and found. Barang yang ditemukan akan didata dan disimpan oleh petugas. 

    Jika tidak diambil dalam kurun waktu tertentu di stasiun tujuan akhir, barang tersebut akan dipindahkan ke gudang pusat untuk penyimpanan lebih lanjut.

    Pengambilan barang tertinggal dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku. 

    “Namun pada prinsipnya, kami tetap mengajak seluruh pengguna commuter line untuk memastikan barang bawaannya aman dan tidak tertinggal. Barang bawaan merupakan tanggung jawab pelanggan,” tuturnya.

    Jakarta: KAI Commuter memberikan penjelasan resmi terkait unggahan viral di media sosial mengenai petugas commuter line dan barang tertinggal milik pengguna pada Senin, 27 November 2025. 
     
    Seperti diketahui, terdapat peristiwa viral di media sosial yang membeberkan kronologi barang yang tertinggal di bagasi KRL. Setelah melalui proses barang tersebut yang merupakan coolerbag  kembali namun tidak lengkap.
     
    Perusahaan menegaskan perlu dilakukan penelusuran lebih dulu untuk memastikan kejadian sebenarnya.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menekankan kabar mengenai pemecatan petugas imbas peristiwa itu tidak benar. Seluruh proses kepegawaian, kata dia, dilakukan sesuai prosedur dan aturan ketenagakerjaan.
     
    “Sebagai tahap awal, tentunya kami melakukan koordinasi kepada pihak mitra pengelola petugas front liner,” ujar Karina dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 November 2025.
     
    Ia menambahkan seluruh petugas di lapangan selalu diarahkan untuk menjalankan SOP dengan baik agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.
     

    Tidak ada pemecatan petugas
    Karina juga menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian terhadap petugas front liner seperti yang ramai dibahas di media sosial. 
     
    “Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi,” jelasnya.
     
    KAI Commuter akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya. 
     
    “Kami mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna. Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik,” jelasnya.
     
    Setiap stasiun memiliki layanan lost and found. Barang yang ditemukan akan didata dan disimpan oleh petugas. 
     
    Jika tidak diambil dalam kurun waktu tertentu di stasiun tujuan akhir, barang tersebut akan dipindahkan ke gudang pusat untuk penyimpanan lebih lanjut.
     
    Pengambilan barang tertinggal dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku. 
     
    “Namun pada prinsipnya, kami tetap mengajak seluruh pengguna commuter line untuk memastikan barang bawaannya aman dan tidak tertinggal. Barang bawaan merupakan tanggung jawab pelanggan,” tuturnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • TNI AU Kerahkan Korpasgat untuk Jaga Bandara IMIP

    TNI AU Kerahkan Korpasgat untuk Jaga Bandara IMIP

    JAKARTA – Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan Pasukan Korpasgat TNI AU sudah dikerahkan untuk memperketat penjagaan di bandara milik milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Hal tersebut dilakukan TNI AU sebagai tindak lanjut dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengerahkan pasukan menjaga bandara yang sebelumnya tidak bisa diawasi pemerintah.

    “Kita sudah menempatkan pasukan kita ya Pasgat ya di sana dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos ya di sana untuk menjaga, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor lah ya ke depannya,” kata Palito saat ditemui awak media di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Antara, Kamis, 27 November. 

    Dia menjelaskan penjagaan itu dilakukan agar pemerintah bisa mencegah ragam aktivitas ilegal yang memungkinkan terjadi di dalam bandara. Tidak hanya itu, TNI AU juga akan mengawasi setiap pergerakan pesawat yang mendarat maupun lepas landas di bandara IMIP.

    Menurut Palito, sejauh ini tidak ada aktivitas pesawat dari luar negeri di bandara IMIP.

    “Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja,” kata Palito.

    Walau tidak memiliki aktivitas pesawat dari luar negeri, Palito memastikan pihaknya akan tetap memperkuat pengawasan di bandara udara IMIP.

    Jika ada temuan adanya aktivitas pesawat tidak berizin di bandara IMIP, Palito memastikan pihaknya akan menindak tegas pesawat tersebut.

    “Tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing,” kata Palito.

    Untuk diketahui, IMIP merupakan bandara swasta yang dibangun dengan dana hasil pengelolaan koperasi perusahaan.

    Bandara yang berlokasi di kawasan industri Morowali ini digunakan untuk mengantar para pekerja IMIP sekaligus logistik perusahaan.

    ANTARA pun sempat melakukan perjalanan ke IMIP bersama rombongan Mabes TNI beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak ada unsur pemerintahan di lokasi bandara seperti Bea Cukai dan aparat keamanan dari kepolisian ataupun TNI.

    TNI pun menggelar latihan gabungan militer di bandara tersebut dari mulai operasi force down atau penurunan paksa pesawat asing dengan pesawat tempur hingga operasi perebutan bandara oleh pasukan Korpasgat pada 20 November 2025 lalu.

    Latihan itu digelar untuk mengasah kemampuan TNI dalam mencegah aksi penambangan ilegal yang kerap merugikan negara

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat jumpa pers di Morowali usai memantau langsung simulasi mengatakan banyak fenomena anomali di Indonesia yang dapat merugikan negara terutama di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

    Salah satunya yakni pembangunan fasilitas transportasi yang tidak mengikutsertakan unsur pemerintah di dalamnya.

    “TNI menggelar latihan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie.

    Dia menegaskan bahwa tidak ada konsep “negara dalam negara” yang berlaku di Indonesia. Karenanya dia memerintahkan jajaran TNI untuk memperketat pengawasan segala bentuk fasilitas transportasi untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal yang merugikan negara.

  • Menkes Akui Jumlah Dokter Obgyn di Luar Jawa Masih Kurang Nasional 27 November 2025

    Menkes Akui Jumlah Dokter Obgyn di Luar Jawa Masih Kurang Nasional 27 November 2025

    Menkes Akui Jumlah Dokter Obgyn di Luar Jawa Masih Kurang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui jumlah dokter spesialis, terutama spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) di luar Pulau Jawa masih kurang.
    Kurangnya
    dokter spesialis
    kandungan mengakibatkan maraknya kasus kematian ibu dan bayi ketika hendak melahirkan, seperti kasus yang menimpa Irene Sokoy di Jayapura, Papua.
    “Jadi memang kekurangan dokter spesialis, dalam hal ini
    Obgyn
    dan anestesi, itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan, kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa,” kata Budi di Kantor
    Kemenkes
    , Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).
    Sebab itu, Kementerian Kesehatan akan membangun sistem pendidikan berbasis rumah sakit atau hospital based untuk mengatasi masalah tersebut.
    “Nanti kita akan mengakselerasi jangka waktu putra-putri daerah agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, enggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu,” tutur Budi.
    Menurut Budi, kesempatan kerja bagi putra-putri daerah merupakan solusi yang tepat agar mereka bisa menjadi dokter spesialis di daerah asalnya.
    “Itu yang penting, sisi panjang yang itu harus diakselerasi. Ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo,” ucapnya.
    Budi mengatakan, Kepala Negara memerintahkan pembangunan 500
    rumah sakit pendidikan
    yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi demi mencetak dokter spesialis.
    “Mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis, di daerah asal mereka berada. Itu yang penting menurut saya dan itu harus diakselerasi,” ujar dia.
    Selain itu, ke depannya Kemenkes akan memperbaiki tata kelola rumah sakit khususnya rumah sakit di daerah.
    “Itu harus diperbaiki. Kami terus melakukan advokasi kepada Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Karena rumah sakit-rumah sakit daerah ini bisa di bawah wewenang mereka,” jelasnya.
    Untuk di Papua, Budi telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pimpinan tertinggi wakil pemerintah di bidang kesehatan untuk benar-benar melakukan tugas pelatihan dan pengawasan.
    “Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Termasuk memberikan sanksi karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru, sanksinya jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan,” kata Budi.
    “Itu harus dilayani dan BPJS pun pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Rekam KTP hingga Akta Lahir, Enam Program Disdukcapil Tuban Catat Kenaikan Tajam

    Dari Rekam KTP hingga Akta Lahir, Enam Program Disdukcapil Tuban Catat Kenaikan Tajam

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat lonjakan pelayanan administrasi kependudukan melalui enam program yakni Cedak Mas, Bahtera Kita, Lapor PAK, PAK Tama, Pelangi Biru, hingga kemitraan pemanfaatan KIA bersama berbagai pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tuban.

    Berdasarkan data dari Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Prapti Mangajoeningtyas, SST, MM., bahwa capaian dari berbagai program Disdukcapil mengalami peningkatan. Dari 6 program tersebut, yang paling terbesar ialah Cedak Mas.

    “Program ini membuka akses layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan serta menggerakkan mobil keliling untuk menjangkau desa-desa,” ujar Prapti Mangajoeningtyas.

    Program ini dijalankan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil dan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

    “Dari sepanjang tahun 2025. Rekam KTP naik dari 5.218 menjadi 12.033,” ujar Prapti Mangajoeningtyas.

    – Untuk penerbitan KTP naik dari 14.416 menjadi 57.892.
    – Kartu Keluarga meningkat dari 10.362 menjadi 56.336.
    – KIA bertambah dari 1.658 menjadi 6.087.
    – Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) keluar naik dari 2.046 menjadi 10.017
    – SKPWNI masuk naik dari 1.217 menjadi 5.613.
    – Penerbitan akta juga meningkat signifikan, mulai dari Akta 1–18 tahun naik dari 2.245 menjadi 9.550.
    – Akta lebih 18 tahun naik dari 279 menjadi 1.208.
    – Akta kematian naik dari 1.289 menjadi 6.764.

    Sedangkan, untuk layanan bayi baru lahir, inovasi “Bahtera Kita” menjadi salah satu program yang mendapatkan apresiasi tinggi, sebab program ini bekerjasama dengan 33 puskesmas, 6 rumah sakit, serta tambahan 2 klinik pada 2025, pengurusan Akta Kelahiran, KK, dan KIA dapat dilakukan langsung dari fasilitas kesehatan tanpa orang tua datang ke kantor Disdukcapil.

    “Jadi layanan ini diawali saat operator faskes memasukkan data kelahiran ke sistem nasional, sehingga dokumen dapat segera terbit setelah persyaratan terpenuhi,” kata Prapti sapanya.

    Adapun jumlah penggunaan layanan ini juga meningkat dari 1.417 pengajuan pada 2024 menjadi 2.421 pengajuan pada 2025. Sedangkan, capaian akta kelahiran sampai dengan Oktober 2025 sudah melebih target Rentra yaitu sebesar 97, 23%.

    Selanjutnya, program inovasi Lapor PAK menguatkan sistem pengawasan internal melalui laporan pelayanan harian dari atau melaporkan aktivitas layanan seluruh kecamatan secara digital, sehingga pimpinan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi rutin.

    “Sistem ini memastikan standar layanan tetap sama di seluruh wilayah Tuban. Penggunaan aplikasi meningkat dari 1.263 laporan pada 2024 menjadi 2.421 laporan pada 2025,” bebernya.

    Lalu, ada program PAK Tama (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Wredatama) atau untuk kelompok pensiunan ASN atau Wredatama ini memudahkan para pensiunan yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk pembaruan KK, KTP elektronik, dan dokumen lain. Dengan adanya program ini memastikan data pensiunan tetap mutakhir dan memberikan pelayanan yang lebih ramah bagi mereka.

    Termasuk program untuk anak-anak juga menjadi sasaran penting Disdukcapil Tuban, dengan memanfaatkan kerjasama melalui kemitraan pemanfaatan KIA bersama pelaku usaha, pemegang KIA mendapatkan layanan, produk, atau fasilitas dengan biaya lebih ringan.

    Jaringan mitra KIA saat ini sebanyak 6 mitra seperti, Yennis’s Cake, Swimingpool Pahlawan, Laboratorium Populer, Barudak Jawi, Rumah Sunat Tuban dan Level Playground, dan mitra KIA ini akan terus bertambah kedepannya, sehingga manfaat KIA semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak langsung bagi kelompok anak.

    Terakhir, program yang menyasar pasangan yang baru menikah melalui inovasi Pelangi Biru dengan berkolaborasi Disdukcapil dan Kemenag Tuban ini membuat pengantin baru tidak perlu lagi mengurus pembaruan KTP dan KK secara manual. Setelah akad nikah di KUA, petugas langsung menginput data pernikahan ke aplikasi Pelangi Biru dan diajukan ke sistem kependudukan.

    “Jadi status perkawinan pada KK dan KTP berubah menjadi Kawin dalam waktu singkat. Layanan ini telah terhubung dengan 20 KUA dan sejak dicanangkan pada Juli 2025 sampai saat ini telah dimanfaatkan lebih dari 1.108 pasangan,” tutup Prapti. [dya/aje]

     

  • Peradah Indonesia Optimistis Polri Makin Profesional-Adaptif Layani Publik

    Peradah Indonesia Optimistis Polri Makin Profesional-Adaptif Layani Publik

    Jakarta –

    Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya sikap adaptif Polri dalam menyikapi perkembangan dunia. Ketua Umum Peradah Indonesia, I Putu Yoga Saputra, menilai tuntutan zaman mengharuskan Polri untuk terus melakukan transformasi di berbagai lini, terutama dalam pola pelayanan publik.

    “Kami mengapresiasi komitmen Kapolri yang menekankan adaptasi Polri terhadap perkembangan dunia modern. Di tengah percepatan teknologi dan dinamika sosial, Polri memang dituntut untuk semakin profesional dan mampu mengikuti perubahan,” ujar Yoga Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Pernyataan Kapolri soal institusi yang adaptif tersebut, yang disampaikan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil). Yoga menilai ini sebagai komitmen kuat untuk mendorong profesionalisme Polri agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, serta penguatan respons cepat terhadap laporan masyarakat merupakan indikator positif. Yoga menyampaikan hal-hal tersebut menunjukkan Polri semakin berupaya membangun institusi yang modern dan dipercaya publik.

    Yoga melihat langkah tersebut sebagai pondasi penting untuk menghadapi tantangan keamanan dan pelayanan publik di masa mendatang. Salah satu poin yang juga mendapat perhatian Peradah adalah tekad Kapolri untuk mengubah paradigma tugas kepolisian dari pendekatan ‘menjaga’ menjadi ‘melayani’.

    “Kapolri menegaskan perlunya Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi. Ini penting karena demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi. Pendekatan melayani akan mendorong dialog, mengurangi ketegangan, dan menjaga stabilitas tanpa mengorbankan hak-hak warga,” jelas Yoga.

    Peradah melihat konsistensi pesan tersebut sebagai sinyal bahwa Polri tengah memperkuat etika pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat. “Transformasi paradigma ini menunjukkan bahwa Polri ingin menjadi lebih dari sekadar institusi penegak hukum; Polri ingin menjadi institusi pelayan publik,” tegasnya.

    “Kami optimistis Polri yang adaptif akan semakin dipercaya publik. Harapan kami, transformasi ini tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi benar-benar hadir di seluruh satuan hingga tingkat paling bawah. Pendidikan etika, kemampuan komunikasi, dan pemahaman sosial harus terus diperkuat,” ujarnya.

    Di sisi lain, Peradah juga menegaskan komitmen untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yoga mengajak pemuda di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam membangun ruang publik yang aman, inklusif, dan kondusif.

    “Pemuda ingin melihat Polri yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga fleksibel, empatik, dan modern dalam melayani masyarakat. Dengan komitmen Kapolri yang progresif, kami percaya arah perubahan ini akan membawa Polri semakin profesional ke depannya,” pungkas Yoga.

    (aud/lir)

  • Surabaya Dihantui Marak Pencurian Kabel PJU, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

    Surabaya Dihantui Marak Pencurian Kabel PJU, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menghadapi maraknya aksi pencurian kabel penerangan jalan umum (PJU), yang telah menyebabkan kerugian signifikan. Tercatat sejak 12 Februari 2025, total kehilangan kabel mencapai 2.640 meter.

    Kerugiannya ditaksir mencapai Rp250.800.000 (Rp250 juta). Pencurian ini juga mengakibatkan padamnya fasilitas lampu PJU di beberapa lokasi.

    Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Agung Karyadi, menjelaskan bahwa kabel yang dicuri adalah jenis kabel tanam.

    “Kabelnya ini ada di bawah (kabel tanam), karena jaringannya rusak akhirnya (banyak PJU) padam,” kata Agung, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Agung, pencurian tersebut menyebar dan terjadi di 17 lokasi. Meliputi jaringan dari 88 tiang gawang PJU.

    “Total (kerugian) 88 gawang diperkirakan mencapai Rp250.800.000,” urainya

    Dia menduga aksi ini terorganisir dan dilakukan secara berkelompok dan berkomplot. Sehingga Dishub Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar para pelaku dapat segera tertangkap.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait ini, supaya pencurinya bisa segera tertangkap,” ucap Agung.

    Berdasarkan catatan Dishub, sejumlah titik yang menjadi sasaran pencurian itu. Terdiri dari Jalan Tunjungan sisi timur, Jalan Panglima Sudirman sisi barat, Frontage Timur Jalan A. Yani, Jalan Pemuda sisi selatan, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Indrapura, dan Jalan Urip Sumoharjo. (rma/but)

  • Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa Regional 27 November 2025

    Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa Regional 27 November 2025

    Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa
    Tim Redaksi

    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai perawat banyak disukai oleh rumah sakit (RS) di Eropa.
    Ia menyebut, perawat dari Indonesia memiliki banyak skill. Ia juga membeberkan tentang
    gaji fantastis
    .
    “Perawat-
    perawat Indonesia
    itu disenangi di rumah sakit-
    rumah sakit Eropa
    , Jerman apalagi, karena perawat di Indonesia itu banyak skill, mereka diajarkan bagaimana menyuntik, memasang infus, mengecek tensi darah, sampai elektrokardiogram (EKG), jadi dokter-dokter di RS sana senang,” beber
    Mukhtarudin
    saat menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerjanya di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/11/2025).
    Mukhtarudin menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan dari menyuntik hingga EKG itu, di banyak negara selain Eropa, dilakukan hanya oleh dokter.
    Sementara, perawat hanya asisten yang disuruh-suruh dokter untuk membantu tugasnya.
    “Bahkan periksa tensi yang melakukan dokter, tapi perawat kita bisa. Inilah keunggulan kita, makanya perawat kita disenangi oleh rumah sakit-rumah sakit yang di Eropa khususnya,” tutur dia.
    Di samping skill yang mumpuni, Mukhtarudin menyebut bahwa perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara Eropa, dikenal memiliki sikap yang baik.
    Hal itu membuat pasien rumah sakit merasa nyaman selama menjalani masa pengobatan.
    “Perawat kita di sana punya sikap bagus: ramah, sopan, dan tenggang rasa yang tinggi. Bahkan bekerja melebihi jam kerja sedikit tidak masalah. Selain itu, bersih juga, seperti di Jepang biasanya, perawat Indonesia disenangi dibandingkan dari negara-negara lain,” ujarnya.
    Di hadapan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Mukhtarudin mendorong mereka untuk mencoba bekerja di luar negeri.
    Dia menyebut bahwa bekerja sebagai perawat di luar negeri menjanjikan gaji yang sangat besar.
    Gaji perawat
    di Jepang, lanjut Mukhtarudin, berkisar antara Rp 16 hingga Rp 20 juta per bulan, kemudian di Jerman sekitar Rp 50-60 juta per bulan.
    “Mungkin terpakai untuk biaya hidup, katakanlah 50 persen, masih ada Rp 30 juta, tetap bisa ditabung atau mengirimkan keluarga di Indonesia,” imbuh dia.
    Sementara itu, kata Mukhtarudin, menjadi perawat di Amerika Serikat lebih menawarkan gaji fantastis, yakni Rp 100 juta per bulan.
    Hanya saja, semakin tinggi gaji, semakin tinggi pula standar kompetensi perawat yang ditetapkan.
    “Cuma semakin mahal gaji, juga semakin tinggi standar kompetensinya, khususnya bahasanya, karena bahasa perawat itu kan agak lebih khusus,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.