Blog

Ada Jakarta Penuh Warna Minggu Pagi, 7 Rute Transjakarta Beroperasi Mulai Pukul 10.00 WIB Megapolitan 29 November 2025

Ada Jakarta Penuh Warna Minggu Pagi, 7 Rute Transjakarta Beroperasi Mulai Pukul 10.00 WIB
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
PT Transportasi Jakarta (
Transjakarta
) akan melakukan
penyesuaian rute
dan waktu operasional sejumlah layanan pada Minggu (30/11/2025) untuk mendukung penyelenggaraan acara
Jakarta Penuh Warna
(JPW) yang berlangsung di kawasan Balai Kota hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran
mobilitas masyarakat
selama kegiatan berlangsung.
“Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyongsong lima abad Jakarta yaitu Jakarta Penuh Warna (JPW),” ujar Ayu saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (29/11/2025).
Salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni tujuh rute Transjakarta akan mulai beroperasi pukul 10.00 WIB pada hari acara. Biasanya, rute-rute tersebut beroperasi sejak pukul 05.00 WIB.
Adapun tujuh rute yang terdampak penyesuaian waktu adalah:
1P Senen – Blok M
1R Senen – Tanah Abang
2P Senen – Transport Hub Dukuh Atas
2Q Gondangdia – Balai Kota
5M Kampung Melayu – Tanah Abang via Cikini
6A Balai Kota – Ragunan via Kuningan
6B Balai Kota – Ragunan via Semanggi
Selain perubahan jam operasional, Transjakarta juga menerapkan penyesuaian layanan pada pukul 05.00–10.00 WIB khusus di Koridor 1 dan Koridor 2.
Koridor 1
– Blok M – Kota

Dialihkan melalui Koridor 9 dan 13, melayani halte: Petojo, Tarakan, Tomang Raya, Kota Bambu, Kemanggisan, Petamburan, Gerbang Pemuda, Widya Chandra, Simpang Kuningan, Tegal Parang, Pancoran, Tegal Mampang, Rawa Barat, dan Pasar Santa.

Tidak melayani: Halte Kebon Sirih hingga Masjid Agung serta ASEAN.
– Rute 1A: Pantai Maju – Balai Kota

Dialihkan via Halte Juanda.

Tidak melayani: Halte Monumen Nasional dan Balai Kota.

Menjadi melayani: Halte Pecenongan dan Juanda.
Koridor 2
– Pulo Gadung – Monumen Nasional

Tidak melayani Halte Balai Kota dan Gambir 2.
– Rute 2A: Pulo Gadung – Rawa Buaya via Balai Kota

Tidak melayani Halte Balai Kota.

Menjadi melayani: Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.
– Rute 5C: Cililitan – Juanda

Dialihkan via Halte Juanda.

Tidak melayani: Halte Balai Kota.

Menjadi melayani: Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.
– Rute 7F: Kampung Rambutan – Juanda via Cempaka Putih

Dialihkan via Halte Juanda.

Tidak melayani: Halte Balai Kota.

Menjadi melayani: Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan.
Ayu mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan selama penutupan dan rekayasa layanan berlangsung.
“PT Transportasi Jakarta mengimbau seluruh pelanggan untuk mengutamakan keselamatan, memperhatikan informasi terbaru, serta merencanakan perjalanan lebih awal. Informasi real-time dapat diakses melalui media sosial resmi Transjakarta atau aplikasi TJ : Transjakarta,” tambahnya.
Sebagai informasi, acara JPW akan dimulai pukul 05.30 WIB dengan rangkaian kegiatan seperti fun walk, panggung olahraga, defile olahraga, donor darah, hingga pojok UMKM. Rute fun walk dimulai dari Balai Kota dan berakhir di Bundaran HI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 23:03
Pengungsi di Pedalaman Aceh Utara Krisis Logistik: Telur dan Minyak Goreng Habis Regional 29 November 2025

Pengungsi di Pedalaman Aceh Utara Krisis Logistik: Telur dan Minyak Goreng Habis
Tim Redaksi
LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com
– Sejumlah pengungsi korban banjir di Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Sabtu (29/11/2025) mulai kehabisan bahan makanan.
Sejumlah lokasi pengungsian di Desa Rayeuk Pange, Ara Tonton, Teupin U, dan Desa Alue Bungkoh,
Kecamatan Pirak Timu
,
Aceh Utara
, kesulitan mendapatkan
bahan makanan
.
“Kalau beras kami aman. Karena ada stok di rumah yang kita bawa ke lokasi pengungsian. Namun bahan lainnya, telur, minyak goreng, dan lainnya, semua toko di kecamatan ini sudah habis,” kata Faisal Razi, salah satu pengungsi saat dihubungi lewat telepon, Sabtu.
Lokasi itu merupakan salah satu lokasi pedalaman dalam Kabupaten Aceh Utara.
Akses jalan menuju kawasan itu masih terendam
banjir
.
Listrik padam dan sinyal handphone tidak ada sama sekali.
“Sudah dua hari kehabisan barang dagangan di sejumlah toko. Ini kami coba cari ke kecamatan lain untuk bahan makanan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, saat ini banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara.
Pengakuan menyakitkan juga datang dari korban banjir parah di Desa Blang Awe, Kabupaten Pidie Jaya (Pijay).
Mereka juga hingga saat ini terus mengharapkan bantuan.
Di Desa Blang Awe, puluhan rumah warga saat ini dalam kondisi terendap lumpur sehingga warga terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga dan tenda pengungsian.
Salah seorang warga, Nora, mengaku sudah empat hari mengungsi dalam kondisi berpindah-pindah dari rumah ke rumah warga dan saudara yang tidak terdampak banjir.
Selama empat hari itu, bantuan makanan yang diterima masih sangat minim. Bahkan, untuk makan nasi hanya berharap dari sedekah orang lain.
“Selama ini makanan cuma mi instan. Ada nasi, itu pun dari sedekah warga lain,” ujarnya.
Kesulitan lainnya yang mereka hadapi saat ini adalah mengonsumsi air bersih. Menurut dia, sampai saat ini untuk kebutuhan semua belum tersedia.
“Untuk kebutuhan, kalau sekarang semua enggak ada. Air bersih, air minum juga tidak ada, susu untuk bayi, hingga pakaian,” ungkapnya.
Salah seorang warga lainnya, Asiah, mengatakan, dirinya dan keluarga saat ini sangat membutuhkan uluran tangan bantuan dari pihak luar.
“Bantuan makanan kami butuh sekali, sama air bersih,” ucapnya menangis.
Asiah menceritakan, saat ini barang-barang harta benda tidak ada yang selamat satu pun.
“Hanya ada baju di badan. Jilbab pun enggak ada. Saat ini rumah memang hancur semua, enggak ada sisa. Sekarang tinggal di rumah tetangga sementara. Ini baju pun punya tetangga kami pakai,” katanya.
Selain itu, kata Asiah, dampak banjir telah menghanyutkan semua berasnya yang baru saja panen.
“Baru siap panen kami, masih dalam rumah padi, sudah habis semua dibawa air. Harta benda pun enggak ada yang bisa diselamatkan. Kalau kami selamatkan barang, kami ikut terbawa banjir,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 23:02
ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyelesaikan rangkaian Apresiasi Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025. Puncak acara ACFFEST 2025 digelar di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut capaian membanggakan dari program ACFFEST 2025. Menurutnya, program yang telah berjalan selama 11 tahun merupakan festival film unik di kancah global.

“Saat ini, ACFFEST menjadi film antikorupsi yang pertama dan satu-satunya di dunia, serta satu dari tiga festival film yang membicarakan isu transparansi dan korupsi,” kata Wawan.

Dia berharap, ACFFEST 2025 bisa mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik korupsi melalui pendekatan yang lebih relevan dan kreatif.

“Pariwara antikorupsi diharapkan mendorong lahirnya kampanye-kampanye yang kreatif dan berdampak di masyarakat untuk mengampanyekan antikorupsi secara lebih masif,” ujar Wawan.

Sepanjang tahun 2025, film-film ACFFEST telah ditonton lebih dari 57 ribu orang dan tayang di 6 platform OTT, 2 kanal YouTube, serta hiburan di pesawat dan kereta api.

Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia. (kun)

Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya:

Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

• Media Konvensional Terbaik:

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Kabupaten Demak

• Media Digital Terbaik:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Pemerintah Kota Yogyakarta

• Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

• On Ground Activation Terbaik:

Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Pemerintah Kabupaten Klaten
Pemerintah Kabupaten Kudus

Kategori ACFFEST (Film Pendek):

• Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.
• Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.
• Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

29/11/2025 22:55
Gugatan Warga Pulau Pari Ditolak PTUN meski Sertifikat Dinilai Cacat Administrasi Megapolitan 29 November 2025

Gugatan Warga Pulau Pari Ditolak PTUN meski Sertifikat Dinilai Cacat Administrasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Bobby, warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, mengungkapkan masyarakat setempat pernah mengajukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat lahan. Namun, gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta Timur itu akhirnya ditolak.
“Dan baru kemarin, kalau nggak salah, putusan kami untuk PTUN. Ya, kami waktu itu berharap bahwa dengan kami menggugat ke PTUN di Jakarta Timur itu, kami mendapatkan, dikabulkan atau dimenangkan,” kata Bobby dalam sesi diskusi publik Peringatan Hari HAM di LBH Jakarta, Sabtu.
“Ternyata kami kalah. Enggak tahu sebabnya apa, karena kalah gitu kan,” sambung dia.
Bobby menjelaskan, langkah hukum tersebut diambil karena warga menduga penerbitan sertifikat
hak milik
(SHM) yang berada di
Pulau Pari
cacat administrasi.
Temuan serupa sebelumnya juga disampaikan Ombudsman Jakarta setelah melakukan investigasi selama dua tahun.
“Bahwa terbitnya SHM atau SGB di Pulau Pari, yang dimiliki oleh perusahaan itu, malaadministrasi cacat hukum,” ujar Bobby.
Ia menyebut, warga telah menyerahkan bukti-bukti selama proses persidangan. Karena itu, penolakan gugatan membuat masyarakat Pulau Pari semakin khawatir terhadap masa depan ruang hidup mereka.
Menurut dia, aktivitas yang dulu bebas dilakukan, seperti menepi ke pulau kosong, kini tidak lagi bisa dilakukan.
“Sekarang pun enggak bisa lagi. Dan ruang-ruang gerak itu sudah dibatasi oleh mereka,” kata dia.
Ia menambahkan, kondisi itu berdampak langsung pada penghasilan para nelayan di Pulau Pari. Hasil tangkapan disebut turun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
“Yang tadinya hasil tangkapan kami, misalkan 100.000, bisa dikatakan cuma 30.000, artinya mengurang,” ujar Bobby.
Selain persoalan gugatan yang ditolak, Bobby juga mengaku pernah mengalami kriminalisasi saat memperjuangkan hak warga. Ia pernah ditahan selama 19 hari akibat penolakannya terhadap dugaan perampasan lahan dan laut di Pulau Pari.
“Bahkan saya sendiri, orang yang sudah pernah ditahan di Polres Jakarta Utara selama 19 hari,” kata dia.
Sebelumnya, Bobby, warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, menyampaikan bahwa masyarakat di pulau tersebut telah mengalami dugaan perampasan ruang hidup selama puluhan tahun.
“Bukan cuma di daratannya, di Jakarta lah khususnya gitu kan. Tapi saya, kami di Pulau Seribu pun sama mengalami hal yang sama,” kata Bobby dalam sesi diskusi, Sabtu (29/11/2025).
Warga yang sudah menetap selama delapan generasi itu sejak lama memiliki girik dan membayar ipeda sebagai bukti administrasi lahan. Namun pada awal 1990-an, dokumen tersebut ditarik oleh pemerintah dengan janji akan diganti sertifikat hak milik.
Sertifikat yang dijanjikan tak pernah diberikan, sementara kemudian diketahui justru berpindah ke pihak lain dan menjadi dasar legalitas perusahaan.
“Di tahun 90-an, kalau enggak salah, 1992, itu ditarik oleh pemerintahan yang katanya bakal diganti dengan SHM,” kata dia.
Warga melakukan perlawanan dan mengadukan kasus tersebut ke berbagai lembaga, termasuk Ombudsman Jakarta, yang kemudian menemukan adanya dugaan malaadministrasi dalam penerbitan sertifikat lahan.
“Bahwa terbitnya SHM di Pulau Pari, yang dimiliki oleh perusahaan itu, malaadministrasi cacat hukum,” kata Bobby.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 22:50
Update Korban Bencana Alam di Tapanuli Utara: 23 Meninggal, 28 Hilang Medan 29 November 2025

Update Korban Bencana Alam di Tapanuli Utara: 23 Meninggal, 28 Hilang
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, bertambah 8 orang.
Total kini jumlah keseluruhan
korban tewas
mencapai 23 orang.
“Update jumlah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi akibat
bencana alam
di Taput jadi 23 orang, dan dinyatakan hilang 28 orang,” ujar Kasi Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing saat dihubungi
Kompas.com,
Sabtu (29/11/2025) malam.
Kata Walpon, identitas 8 korban yang baru ditemukan yakni:
Lalu, kata Walpon, hingga saat ini
Tim SAR
gabungan terus mencari para korban lain yang masih hilang.
Sebelumnya diberitakan, banjir dan longsor menerjang total 7 kecamatan di Kabupaten
Tapanuli Utara
, Sumatera Utara, Kamis (27/11/2025).
Musibah diawali oleh intensitas hujan yang tinggi sejak 3 hari lalu.
Kondisi cuaca itu kemudian mengakibatkan terjadinya longsor di perbukitan dan menimpa 17 titik di Jalan Lintas Sumatera Tarutung-Sibolga-Tapanuli Tengah, tepatnya di Kecamatan Adiankoting Parmonangan.
Dia mengatakan, untuk mempercepat pencarian korban lain, kini Tim SAR gabungan terus membersihkan longsor yang menimpa badan jalan, agar bisa menempuh jalur yang terisolasi dan menemukan orang yang hilang.
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa akibat dari peristiwa tersebut terdapat 10 titik banjir, meliputi Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Pahae Jae, Simangumban, dan Purba Tua.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 22:48
707 BTS On Lagi! Warga Aceh, Sumut, Sumbar Mulai Bisa Berkomunikasi

Jakarta: Warga sejumlah kecamatan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai kembali bisa menghubungi keluarga setelah 707 menara (site) BTS dipulihkan dalam 24 jam terakhir.

Hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025) pukul 07.00 WIB, sehingga menyisakan 1.756 menara yang masih dalam proses pemulihan.

Menara yang telah beroperasi normal berada di wilayah Provinsi Aceh (564 menara), Provinsi Sumatera Utara (112 menara), dan Provinsi Sumatera Barat (31 menara).

Menara yang masih mengalami gangguan berada di wilayah Provinsi Aceh (975 dari 3.414 menara), Provinsi Sumatera Utara (707 dari 9.612 menara), dan Provinsi Sumatera Barat (74 dari 3.739 menara).

Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan operator seluler untuk melakukan pemulihan terhadap menara BTS yang mengalami gangguan akibat bencana banjir di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Saat ini, jalur backbone di Sumatra Utara yang menyambungkan ruas Rantau – Padang Sidempuan dan ruas Sibolga – Barus – Manduamas telah berhasil dipulihkan dari sebelumnya sempat putus akibat longsor.

Jalur backbone di ruas Banda Aceh – Bireun dan Samalanga juga saat ini dilaporkan telah pulih dan beroperasi kembali.

Jakarta: Warga sejumlah kecamatan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai kembali bisa menghubungi keluarga setelah 707 menara (site) BTS dipulihkan dalam 24 jam terakhir.

Hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025) pukul 07.00 WIB, sehingga menyisakan 1.756 menara yang masih dalam proses pemulihan.

Menara yang telah beroperasi normal berada di wilayah Provinsi Aceh (564 menara), Provinsi Sumatera Utara (112 menara), dan Provinsi Sumatera Barat (31 menara).

Menara yang masih mengalami gangguan berada di wilayah Provinsi Aceh (975 dari 3.414 menara), Provinsi Sumatera Utara (707 dari 9.612 menara), dan Provinsi Sumatera Barat (74 dari 3.739 menara).

Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan operator seluler untuk melakukan pemulihan terhadap menara BTS yang mengalami gangguan akibat bencana banjir di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Saat ini, jalur backbone di Sumatra Utara yang menyambungkan ruas Rantau – Padang Sidempuan dan ruas Sibolga – Barus – Manduamas telah berhasil dipulihkan dari sebelumnya sempat putus akibat longsor.

Jalur backbone di ruas Banda Aceh – Bireun dan Samalanga juga saat ini dilaporkan telah pulih dan beroperasi kembali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

29/11/2025 22:45
Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat Regional 29 November 2025

Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Warga yang bermukim di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Riau, menanggapi pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, Sabtu (29/11/2025).
Dwi menyatakan bahwa pihaknya tak segan mempidanakan pihak yang enggan menyerahkan lahan perkebunan di TNTN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) sekaligus Juru Bicara (Jubir) warga TNTN,
Abdul Aziz
, menanggapi pernyataan Dwi.
“Dirjen Gakkum jangan asbun (asal bunyi). Jangan mengancam-ancam masyarakat. Kalau enggak paham aturan, jangan ngomong, jangan bikin malu Presiden Prabowo Subianto,” ucap Aziz kepada
Kompas.com
melalui pesan WhatsApp, Sabtu (29/11/2025) malam.
Aziz mengungkapkan, pihaknya sudah lama meminta ruang untuk saling menghamparkan data dan fakta hukum secara akademik, tidak secara ego.
Namun, kata Aziz, pihak Kehutanan justru lebih senang ”
playing victim
” di media sosial maupun media mainstream, seolah-olah terzolimi ketimbang membuka ruang dialog.
”
Kemenhut
menjual nasib gajah yang seolah-olah masyarakatlah yang menjadi penyebab habitatnya hilang. Dan bahkan
playing victim
itu sudah menjurus kepada upaya memecah belah masyarakat,” kata dia.
Aziz juga berkata bahwa pihak Kemenhut yang menjadi dalang perusak hutan di Riau.
“Kita punya datanya. Termasuk 153.000 hektar tutupan hutan HPT (Hutan Tanaman Industri) yang diberikan izin untuk digunduli menjadi HTI,” ungkap Aziz.
Ia menegaskan, jika memang hukum mau ditegakkan, sesungguhnya pihak Kemenhut lah yang paling bertanggung jawab membayar utang ekologis yang hilang oleh ugal-ugalannya izin-izin menghabisi tutupan hutan yang diberikan.
Sebagaimana diketahui, Dirjen Gakkum Kehutanan Kemenhut,
Dwi Januanto Nugroho
, menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah berupaya merelokasi permukiman dan membebaskan lahan sawit ilegal dalam kawasan Tesso Nilo.
Dia menegaskan bahwa pihaknya tak segan mempidanakan pihak yang tidak mau menyerahkan lahan perkebunan di TNTN.
“Kalau nanti sifatnya pidana, ya akan proses-proses tahapan penyidikan akan ke sana (penetapan tersangka). Kalau masyarakat yang sifatnya penghidupan, yang dikaryakan dulu sebagai pekerja skemanya kesejahteraan sosial,” ungkap Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).
Menurut Dwi, sebagian besar masyarakat bersedia menyerahkan kembali lahan yang digunakan untuk rumah dan perkebunan.
Namun, upaya relokasi sempat menghadapi penolakan oleh kelompok massa yang merusak pos TN Tesso Nilo.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah melalui Satgas PKH melakukan penertiban hutan di TNTN sejak beberapa bulan terakhir.
Pemerintah meminta warga untuk relokasi mandiri, karena kawasan tersebut akan dipulihkan.
Tanaman sawit yang ada di dalamnya dirobohkan. Namun, warga tidak sudi pergi dari lokasi begitu saja.
Puluhan ribu warga yang tinggal di kawasan TNTN menyatakan menolak relokasi.
Warga tidak mau pergi, dengan alasan bukti batas kawasan hutan yang belum jelas.
Warga pun meminta bukti proses pengukuhan batas kawasan tersebut.
Warga juga tidak terima disebut sebagai merambah atau merusak hutan.
Juru Bicara Warga TNTN, Abdul Aziz, sebelumnya juga mengatakan warga tidak berniat menghalangi penertiban kawasan hutan dan justru mendukungnya.
Ia berharap, proses penertiban dilakukan secara berkeadilan. Sebab, masifnya perambahan hutan di kawasan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan warga.
Warga meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Bila kelak tidak ada regulasi yang mendukung mereka bertahan, mereka menyatakan siap pergi dari TNTN.
Upaya penertiban perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial. Misalnya, dengan melibatkan warga terdampak untuk terlibat dalam upaya pemulihan, dengan pendekatan kemitraan konservasi.
Walhi menilai, pemerintah perlu memahami bahwa relokasi bukan sekadar pindah rumah, melainkan memastikan pekerjaan dan kebutuhan hidup warga tetap terpenuhi.
“Meminimalkan penggunaan tindakan represif dan penegakan hukum secara selektif harus jadi suatu yang integral guna menyelesaikan persoalan ini,” kata Eko Yunanda, Manajer Pengorganisasian dan Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Riau.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 22:42
Mentan Amran Tegaskan Dukung Penuh Produktivitas Gula di Jatim

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam upaya meningkatkan produksi gula nasional.

Mentan mengatakan melalui penguatan program tebu berskala besar, Jatim diproyeksikan menjadi daerah kunci dalam percepatan swasembada gula Indonesia.

“Kita akan support (Jawa Timur untuk peningkatan produksi gula),” kata Mentan usai menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengutip Antara.

Amran menegaskan Jatim memiliki peran strategis sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, termasuk dalam komoditas tebu dan gula.

“Ini gubernur kebanggaan kita, luar biasa. Beliau itu pekerja keras. Produksi padi di sini (Jawa Timur) nomor satu di Indonesia. Jagung juga nomor satu. Daging, telur, gula, semuanya terdepan,” ujar Mentan.

Oleh karena itu, lanjut Amran, Kementan memprioritaskan dukungan penuh untuk pengembangan tebu sebagai komoditas pengungkit swasembada gula.

“Kami melihat kinerja beliau sangat luar biasa. Karena itu Kementan akan memberikan support penuh, terutama untuk penguatan program tebu nasional,” Mentan.

Mentan mengatakan keberhasilan pengembangan tebu di Jatim akan menjadi penentu utama tercapainya swasembada gula dalam waktu dekat. Provinsi Jatim menyumbang lebih dari 51 persen produksi gula Indonesia, dengan luas areal tanaman tebu sekitar 245 ribu hektare yang tersebar di berbagai daerah sentra seperti Malang, Kediri, Magetan, Lumajang, hingga Situbondo.

“Jika program tebu di sini berhasil, itu artinya separuh dari target nasional berhasil. Tahun depan kita targetkan bisa mencapai swasembada gula putih,” kata Mentan.

Amran memproyeksikan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun, Indonesia berpeluang mencapai swasembada gula total, termasuk untuk kebutuhan industri, apabila seluruh pihak menjalankan program secara serius dan terukur.

“Kita harus fokus. Jika semua berjalan sesuai rencana, tiga atau empat tahun ke depan kita akan swasembada gula total. Ini butuh kerja keras bersama,” ucapnya.

Ia memastikan tambahan dukungan berupa penguatan teknologi, irigasi, pembenihan, hingga mekanisasi untuk memastikan produktivitas komoditas unggulan di Jatim terus meningkat.

Mentan mengungkapkan kolaborasi pusat dan daerah akan menjadi motor utama transformasi pertanian Indonesia.

“Jatim sudah membuktikan diri sebagai lokomotif pertanian nasional. Pemerintah pusat akan terus mendukung penuh,” imbuh Amran.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk mendukung langkah Kementan dalam mempercepat swasembada gula nasional.

“Saya bersama Pak Wagub, Kepala Dinas Peternakan, dan Kepala Dinas Pertanian hari ini memang mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai hal terkait program strategis nasional,” kata Khofifah.

Ia menyampaikan Jawa Timur mendapatkan amanah penting dari Mentan Amran untuk mempercepat program bongkar ratoon tebu dalam skala besar. Dalam audiensi tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan agar program ini berjalan sukses dan mencapai target yang ditetapkan.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menegaskan kesiapan Jawa Timur menjadi garda terdepan dalam menyukseskan target nasional tersebut. Setiap tahun, produksi gula Jawa Timur menembus lebih dari satu juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai penopang utama kebutuhan gula nasional sekaligus tulang punggung industri gula rakyat.

Meski demikian, dibalik capaian yang membanggakan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang perlu segera diatasi.

“Kalau tahun ini Pak Mentan berhasil mengantarkan swasembada beras, tahun depan sangat mungkin kita mencapai swasembada gula. Jawa Timur siap berada di lini terdepan untuk menyukseskan program nasional ini.m,” tutup Khofifah.

29/11/2025 22:39
Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyebut ketersedian beras premium yang dikelola mencapai 150.000 ton menjelang periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan beras, khususnya pada periode permintaan tinggi di akhir tahun.

“Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini berada pada tingkat yang sangat aman, yaitu 3,8 juta ton, termasuk kesiapan 150.000 ton beras premium yang tersebar di berbagai gudang besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

Terbaru, Bulog telah melakukan pengiriman 48 ton beras premium ke kawasan Batam, antara lain terdiri dari dua jenis merek yakni Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg.

Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang Bulog Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju gudang Bulog Sungai Raya Karimun.

Selain sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru, Rizal menyebut hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat menghindari potensi disinformasi terkait isu impor beras.

“Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton,” jelas Rizal.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang Nataru tetap stabil.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

“Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

29/11/2025 22:37
Empat Jalur Utama di Tapteng Tertimbun Longsor, Masih Banyak Warga Terisolir Medan 29 November 2025

Empat Jalur Utama di Tapteng Tertimbun Longsor, Masih Banyak Warga Terisolir
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebutkan, masih banyak warga di sejumlah desa terisolir akibat banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah, sejak Senin (24/11/2025).
Sejauh ini, kata dia, ada empat jalur utama menuju desa-desa di Tapteng yang belum bisa dilalui karena tertutup material longsor.
Bobby lalu meminta tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas untuk terus mempercepat pembukaan jalur yang tertimbun longsor.
“Prioritas kami saat ini adalah mengevakuasi warga yang masih terjebak dan memastikan bantuan logistik bisa masuk ke wilayah terdampak paling parah,” ujar Bobby saat memimpin percepatan pembukaan jalan darurat yang tertimbun longsor di Tapteng, Sabtu (29/11/2025), dikutip dari keterangan pers.
Mantan Walikota Medan itu lalu memastikan koordinasi lintas lembaga ini akan terus ditingkatkan agar penanganan berlangsung cepat, tepat, dan menyeluruh.
“InsyaAllah, dengan kerja bersama, kita bisa meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan,” ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa saat ini ribuan warga telah dievakuasi ke Posko Pengungsian di GOR Pandan.
Ia memastikan kebutuhan dasar para pengungsi sudah terpenuhi, mulai dari makanan hingga obat-obatan.
Bobby juga menyebut pihaknya menambah fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, akses listrik, wifi, serta kebutuhan khusus ibu dan anak.
“Kami ingin seluruh pengungsi merasa aman dan tetap nyaman selama berada di posko,” katanya.
Berdasarkan data sementara Polda Sumut, Sabtu (29/11/2025) pukul 09.00, jumlah korban tewas akibat bencana alam di Sumut sebanyak 147 orang dan 174 orang masih dalam pencarian.
“Bencana ini menimbulkan dampak signifikan, tercatat 1.076 korban, 147 meninggal dunia, 32 luka berat, 722 luka ringan, dan 174 masih dalam pencarian, serta ada 28.427 pengungsi,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan.
Ferry juga mengatakan sejak Senin (24/11/2025), tercatat ada 488 bencana alam yang melanda 21 Kabupaten/Kota di Sumut.
Jenis bencananya mulai dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung.
“Wilayah paling terdampak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mencatat 56 kejadian bencana dengan 691 korban, termasuk 47 meninggal dunia dan 51 masih dalam pencarian,” ujarnya.
Lalu di Kota Sibolga, tercatat 33 orang tewas dan 56 orang dinyatakan hilang.
“Sementara itu, Taput, Tapsel, dan Madina juga mengalami peningkatan jumlah longsor dan banjir yang memaksa ribuan warga mengungsi,” ujar Ferry.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 22:26