Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Hati-hati! Investasi Asing Lesu, Target Indonesia Maju Terancam

    Hati-hati! Investasi Asing Lesu, Target Indonesia Maju Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan menilai investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) perlu ditingkatkan jika ingin mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Foreign Direct Investment Indonesia pada tahun 2024 sebesar US$ 60.014 juta. Adapun negara dengan kontribusi terbesar adalah Singapura US$ 20,1 juta, Hong Kong US$ 8,2 juta, China US$ 8,1 juta, Malaysia US$ 4,2 juta, dan Amerika Serikat hanya US$ 3,7 juta.

    Sementara pada 2023, realisasi investasi penanaman modal luar negeri mencapai US$ 50.267 juta di 2023. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar US$ 45.605 juta.

    Abdul menjelaskan FDI menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, penanaman modal luar negeri masih dinilai lesu.

    Hal tersebut dipengaruhi oleh likuiditas global yang masih ketat. Hal tersebut terlihat dari suku bunga acuan yang masih tinggi.

    “FDI yang selama ini kita pahami bahwa situasinya juga belum membaik karena adanya kondisi yang menggambarkan likuiditas global yang masih ketat yang tercermin dari suku bunga acuan yang masih tinggi,” jar Abdul dalam diskusi publik Indef, dikutip Kamis (17/4/2025).

    Tak hanya itu, tren pergerakn dana investasi global juga dinilai mengalami pergeseran. Karena situasi global yang tak menentu, dana-dana investasi cenderung beralih ke pasar saham, obligasi, dan emas.

    “Sementara untuk ke pasar FDI ini masih rendah, terutama karena suku bunga yang masih sangat tinggi,” ujarnya.

    Selain itu, kondisi geopolitik juga mempengaruhi keraguan investor untuk menanamkan modal.

    “FDI diprediksi akan rendah sejalan dengan mempunyai persepsi investor terhadap efek Trump,” tegasnya.

    (wur)

  • Pembentukan Kopdes Merah Putih Andalan Prabowo Digodok di Blora, Butuh Penyamaan Persepsi

    Pembentukan Kopdes Merah Putih Andalan Prabowo Digodok di Blora, Butuh Penyamaan Persepsi

    Kiswoyo menuturkan mekanisme pembentukan Kopdes Merah Putih ada tiga model, yakni pembentukan baru, pengembangan dan revitalisasi koperasi yang sudah ada sebagaimana yang sudah diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 melalui musyawarah desa (musdes) khusus di tiap-tiap desa/kelurahan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. 

    Menurutnya, bahwa sosialisasi mengenai rencana pembentukan Kopdes Merah Putih, terakhir dilakukan olehnya pada seminggu yang lalu.

    “Sudah rapat internal kecil dipimpin pak Sekda. Ada dari DP4, DPMD, Perhutani sosial juga kita undang. Kenapa mereka kita undang? karena desa ada Gapoktan. Ada juga LMDH. Ada juga PKH yang simpan pinjam, kalau ini berjalan dan bisa dikembangkan, maka kita revitalisasi,” terangnya.

    Munculnya rencana pembentukan Kopdes Merah Putih, dianggap Dindagkop UKM Kabupaten Blora tidak akan mematikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lantaran berbeda. Sekalipun faktanya seperti BUMDes, Kios Pupuk Lengkap (KPL), atau usaha lain yang bermitra dan dimodali pemerintah desa, maupun yang secara mandiri di desa-desa, ada yang menjalankan kegiatan usaha serupa juga banyak.

    Kiswoyo menjelaskan kalau bicara Kopdes Merah Putih, pihaknya harus bicara sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi dari dasar gotong royong dan kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

    “Tetapi kalau bicara BUMDes itu terobosan milik desa, sementara koperasi itu milik anggota. Kopdes dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2025. Tapi karena koperasi sudah ada undang-undangnya, itu ada turunannya. Contoh Ketika koperasi didirikan dan punya simpan pinjam, sesuai dengan permen (peraturan menteri) harus miliki modal Rp 500 juta. Tapi kalau Kopdes Merah Putih apakah mensyaratkan Rp 500 juta juga? Nah ini kan harus menyamakan persepsi. Kementerian harus duduk dulu, baru kita break down,” tutupnya.

  • Larang Wartawan Foto Ijazah, Jokowi Mirip Rezim Orba

    Larang Wartawan Foto Ijazah, Jokowi Mirip Rezim Orba

    GELORA.CO – Organisasi wartawan diserukan memprotes keras perlakuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang melarang awak media mengambil gambar dan mempublikasikan ijazah yang ditunjukkannya.

    Demikian dikatakan aktivis Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Roy Suryo kepada RMOL, Kamis 17 April 2025.

    “Pelarangan mengambil gambar ijazah tersebut tidak manusiawi, juga membuat kualitas berita yang dihasilkan sangat jauh dari prinsip jurnalisme modern dan menjadi kental unsur subjektifnya karena hanya mengandalkan persepsi dan opini belaka,” kata Roy Suryo. 

    Saat bertemu wartawan di kediaman pribadinya di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, pada Rabu 16 April 2025, Jokowi menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Informasi wartawan di lokasi, sebelum bertemu Jokowi, para wartawan diwajibkan untuk mengumpulkan semua kamera, handphone dan segala jenis alat perekam elektronik terlebih dahulu,” kata Roy Suryo.

    Menurut Roy Suryo, prosedur yang dilakukan Jokowi itu sangat menyedihkan di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini.

    “Mosok wartawan kembali disuruh hanya melihat, menghafal dan menceritakan apa yang sangat terbatas diketahui hanya melalui panca indranya,” kata Roy Suryo.

    Kata Roy Suryo, perlakuan Jokowi tersebut seperti rezim Orde Baru, dimana  era itu media mengalami banyak pembatasan dan kontrol.

    “Wartawan sering kali harus mengikuti prosedur ketat dan mendapatkan izin khusus untuk meliput acara tertentu. Tidak jarang setelah terbit atau disiarkan pun masih ada tindakan pembredelan bilamana pemberitaannya tidak sesuai dengan selera penguasa,” pungkas Roy Suryo.

  • Viral Sindiran Ketergantungan Amerika Serikat pada Produk ‘Made in China’, Donald Trump Kalah Perang Dagang?

    Viral Sindiran Ketergantungan Amerika Serikat pada Produk ‘Made in China’, Donald Trump Kalah Perang Dagang?

    PIKIRAN RAKYAT – Perang dagang berkepanjangan Amerika Serikat dan China berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan resesi, membuat risiko bertambah tinggi.

    Kecenderungan seperti ini tampaknya belum akan segera sirna, apalagi China terus meladeni tantangan perang dagang dari AS. Terutama sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang tarif ke banyak negara.

    Donald Trump akan terus menghadapi masalah-masalah besar yang tak diharapkan, yang akan kian membesar seiring sikap keras sejumlah negara, terutama China yang terus meladeni manuver perang tarif.

    China merespons tarif Amerika Serikat dengan mengenakan tarif balasan pada barang-barang impor dari AS termasuk produk pertanian dan teknologi. Ketegangan perdagangan secara umum masih tinggi, negosiasi keduanya menyelesaikan sengketa terus menjadi perhatian.

    Ketergantungan Produk Made in China

    Sejumlah netizen membuat meme atau konten sindiran yang menggambarkan ketergantungan AS pada produk “Made in China” dan bagaimana tarif bisa memengaruhi ketersediaan barang murah.

    Ada juga diskusi dan kritik pada kebijakan tarif yang dianggap merugikan konsumen dan bisnis Amerika Serikat. Banyak yang menyadari sulitnya melepaskan diri dari produk China karena integrasinya dalam rantai pasokan global dan ketersediaan alternatif yang terbatas untuk sejumlah jenis barang.

    Ada persepsi umum di kalangan konsumen Barat, produk “Made in China” identik dengan kualitas rendah. Persepsi ini sebagian berasal dari masa lalu saat China pertama kali menjadi pusat manufaktur global.

    Meskipun masih ada produk berkualitas rendah yang diproduksi di China, banyak pabrikan mereka kini mampu menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi, terutama merek-merek internasional yang memiliki standar ketat.

    Perang dagang bisa memperkuat persepsi negatif “Made in China” di kalangan sebagian konsumen AS, meskipun kualitas produk itu sendiri mungkin tak selalu menjadi isu utama dalam sengketa perdagangan.

    Dampak

    Amerika Serikat sangat bergantung pada produk “Made in China” untuk berbagai macam barang seperti elektronik konsumen misalnya smartphone dan laptop, pakaian, mainan serta komponen industri.

    Rantai pasokan perusahaan-perusahaan AS sudah terintegrasi erat dengan manufaktur di China selama beberapa dekade terakhir karena biaya produksi yang lebih rendah.

    Tarif yang dikenakan AS pada barang-barang China secara langsung meningkatkan biaya impor bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang mengandalkan produk atau komponen dari sana.

    Selama beberapa dekade sebelum pandemi, konsumen Amerika Serikat menikmati era barang-barang murah sebagian besar karena impor dari China. Perang dagang dan tarif bisa mengakhiri era ini.

    Ketergantungan AS pada manufaktur China berpengaruh besar pada bagaimana tarif berdampak pada ekonomi Amerika, sementara kemampuan dan respons China menentukan dinamika dan potensi eskalasi konflik perdagangan ini.

    Persepsi kualitas produk “Made in China” juga memainkan peran membentuk opini publik dan respons konsumen pada langkah-langkah perdagangan yang diambil kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • MenPANRB dorong instansi percepat penetapan NIP CASN 2024

    MenPANRB dorong instansi percepat penetapan NIP CASN 2024

    Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah agar segera mempercepat pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

    Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 secara virtual, Rabu.

    “Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” kata Rini dalam keterangannya terkait rakor yang dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024 itu.

    Dia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi lain, Rini mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya.

    Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat, yakni CPNS sebesar 179.025 orang, dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang.

    Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.

    Berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah akan mengangkat lebih dari 1,1 juta CASN TA 2024, baik CPNS maupun PPPK tahap I dan II. “Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan,” jelasnya.

    Rini menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    “Hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses, tetapi justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi yang profesional,” ujar Rini.

    Untuk itu, ia meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai tenggat waktu. Seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025.

    Sementara PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    Melalui rakor ini, Rini berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Rakor ini juga menciptakan sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi secara cepat, tepat, dan akuntabel.

    Rini berharap agar seluruh instansi pusat dan daerah menyampaikan komunikasi publik yang tepat dan menyeluruh agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak simpang siur.

    “Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai,” tegasnya.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjabarkan statistik penetapan NIP atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, instansi yang telah menerbitka NIP sebanyak 374 instansi, serta 32 instansi telah menerbitkan SK pengangkatan.

    “Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 diantaranya sudah terbit NIP, dan 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan,” papar Zudan.

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PANRB dan BKN atas percepatan pengangkatan ini. Menurutnya, kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang, kebijakan fiskal, hingga mitigasi yang tepat.

    Dia menjelaskan yang dilakukan Kementerian PANRB ini sejalan dengan Asta Cita poin 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

    “Melalui Asta Cita butir 7 menegaskan komitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan rekrutmen ASN secara profesional dan berdasar sistem merit,” pungkas Putranto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Xi Jinping Mesra di Vietnam Picu Amarah Trump

    Xi Jinping Mesra di Vietnam Picu Amarah Trump

    Jakarta –

    China ‘mesra’ dengan Vietnam memicu amarah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kemesraan itu ditunjukkan melalui kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Vietnam dalam rangka tur Asia Tenggara.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/4/2025), Xi Jinping dalam kunjungan ke Vietnam ini secara terang-terangan menentang intimidasi sepihak tanpa menyebut Amerika Serikat. Kunjungan Xi itu menuai komentar Donald Trump yang menyebut kunjungan tersebut bertujuan untuk ‘mengacaukan’ AS.

    Xi berkunjung ke Vietnam sebagai bagian dari tur Asia Tenggara, yang mencakup Malaysia dan Kamboja, dengan Beijing berupaya memposisikan diri sebagai alternatif yang stabil dibandingkan Trump saat para pemimpin negara-negara dunia menghadapi tarif AS.

    Dalam kunjungannya, Xi menyerukan negaranya dan Vietnam untuk “menentang intimidasi sepihak dan menegakkan stabilitas sistem perdagangan bebas global”.

    Beberapa jam kemudian, Trump menyampaikan komentarnya saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, dengan menyebut pertemuan antara Xi dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, bertujuan untuk melukai AS.

    “Saya tidak menyalahkan China. Saya tidak menyalahkan Vietnam. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihat mereka bertemu hari ini, dan itu luar biasa,” ucap Trump dalam komentarnya.

    “Itu pertemuan yang baik… seperti berupaya mencari tahu, bagaimana mengacaukan Amerika Serikat,” cetusnya.

    China dan Vietnam menandatangani 45 perjanjian kerja sama sepanjang Senin (14/4) waktu setempat, termasuk kerja sama bidang rantai pasokan, kecerdasan buatan (AI), patroli maritim bersama dan pengembangan jalur kereta api.

    Pertemuan Xi Jinping dan Tom Lam

    Foto: Momen Trump dan Xi Jinping bertemu di Jepang tahun 2019 lalu (dok. Reuters)

    Dalam pertemuan dengan To Lam pada Senin (14/4), Xi mengatakan bahwa kedua negara “berada di titik balik sejarah … dan harus bergerak maju dengan tangan terbuka”.

    Lam, menurut kantor berita Vietnam News Agency, mengatakan setelah pembicaraan dengan Xi bahwa kedua pemimpin “mencapai banyak persepsi umum yang penting dan komprehensif”.

    Kunjungan Xi ini dilakukan hampir dua pekan setelah AS — pasar ekspor terbesar bagi Vietnam yang merupakan pusat manufaktur — memberlakukan tarif sebesar 46 persen untuk barang-barang Vietnam sebagai bagian dari rentetan tarif global.

    Meskipun penerapan tarif AS terhadap Vietnam dan sebagian besar negara lainnya ditangguhkan, China masih menghadapi tarif sangat besar dan berupaya mempererat hubungan perdagangan regional dan mengimbangi dampaknya dalam kunjungan luar negeri pertama Xi untuk tahun ini.

    Dari Vietnam, Xi akan melanjutkan kunjungan ke Malaysia dan Kamboja, dalam kunjungan yang disebut Beijing “sangat penting” bagi kawasan yang lebih luas.

    Xi sebelumnya mendesak Vietnam dan China untuk “dengan tegas menjaga sistem perdagangan multilateral, rantai pasokan, dan industri global yang stabil, serta lingkungan internasional yang terbuka dan kooperatif. Xi juga menegaskan bahwa “perang dagang dan perang tarif tidak akan menghasilkan pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa”.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Nyinyir Perjalanan Xi Jinping ke Vietnam, Sebut Mau Hancurkan AS

    Trump Nyinyir Perjalanan Xi Jinping ke Vietnam, Sebut Mau Hancurkan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merespon perjalanan Pemimpin China Xi Jinping ke beberapa negara ASEAN, yakni Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Menurut Trump, perjalanan Xi ke Vietnam bertujuan untuk ‘mengacaukan’ AS.

    “Saya tidak menyalahkan China. Saya tidak menyalahkan Vietnam. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihat mereka bertemu hari ini, dan itu luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip AFP pada Selasa (15/4/2025).

    “Itu pertemuan yang menyenangkan… seperti mencoba mencari tahu, bagaimana kita (China dan Vietnam berencana) mengacaukan Amerika Serikat,” tambah Trump, menyebut pembicaraan mereka ditujukan untuk merugikan AS.

    Komentar Trump muncul beberapa jam setelah Xi mendorong Vietnam untuk melawan “intimidasi sepihak” AS, dan menjunjung tinggi perdagangan bebas dan terbuka. Xi juga mengajak Vietnam untuk memperkuat kerja sama perdagangan di tengah upaya Trump menaikkan tarif impor.

    Xi mengunjungi Vietnam sebagai bagian dari tur Asia Tenggara yang akan mencakup Malaysia dan Kamboja. Dalam kunjungan itu. Beijing mencoba memposisikan dirinya sebagai alternatif yang stabil bagi Trump saat para pemimpin menghadapi tarif AS.

    Pemimpin China itu meminta negaranya dan Vietnam pada hari Senin untuk “menentang intimidasi sepihak dan menegakkan stabilitas sistem perdagangan bebas global”, menurut media pemerintah Beijing.

    China dan Vietnam telah menandatangani 45 perjanjian kerja sama pada Senin (14/4/2025), termasuk di bidang rantai pasokan, kecerdasan buatan, patroli maritim bersama, dan pengembangan jalur kereta api.

    Xi mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam To Lam bahwa negara mereka “berdiri di titik balik sejarah… dan harus melangkah maju dengan bergandengan tangan”.

    Lam mengatakan setelah pembicaraan bahwa kedua pemimpin “mencapai banyak persepsi umum yang penting dan komprehensif”, menurut Kantor Berita Vietnam.

    Sebelum berangkat ke Malaysia, Xi meletakkan karangan bunga merah yang dihiasi namanya dan kata-kata “Hidup pemimpin besar Vietnam, Presiden Ho Chi Minh” di makam mendiang pemimpin tersebut di pusat kota Hanoi.

    Ia juga menghadiri peluncuran proyek Kerja Sama Kereta Api Vietnam-China, yang akan membantu mengelola proyek kereta api senilai US$8 miliar untuk menghubungkan kota pelabuhan utara terbesar di Vietnam dengan perbatasan dengan China.

    Jalur kereta api baru itu akan melintasi beberapa pusat manufaktur utama Vietnam, yang menjadi tempat Samsung, Foxconn, Pegatron, dan raksasa global lainnya, yang banyak di antaranya bergantung pada aliran komponen rutin dari China.

    Kunjungan Xi dilakukan hampir dua minggu setelah AS, pasar ekspor terbesar Vietnam dalam tiga bulan pertama tahun ini, mengenakan tarif sebesar 46% pada barang-barang Vietnam sebagai bagian dari serangan tarif global. China sendiri dikenakan tarif AS sebesar 145% oleh Trump.

    (tfa/tfa)

  • Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai indeks keyakinan konsumen yang menurun selama tiga bulan terakhir, memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di tingkat produsen maupun membuat investor menunda rencana penanaman modalnya.  

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat penurunan optimisme konsumen tersebut dapat berdampak negatif terhadap berbagai macam hal, termasuk rencana kegiatan produksi dan persepsi investor. 

    Dengan menurunannya persepsi konsumen, termasuk di dalamnya indeks ekspektasi ekonomi (IEK), maka para produsen di Indonesia mungkin dapat menurunkan kapasitas produksinya dalam jangka waktu dekat dan memilih untuk menggunakan stok yang sudah ada. 

    “Jika penurunan IKK tersebut terus berlanjut secara berkepanjangan, maka investor juga dapat melihat hal tersebut dan menunda kegiatan investasi mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2025).

    Sementara pemerintah telah menargetkan investasi senilai Rp1.905 triliun. Lebih tinggi dari realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024.

    Per Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1. Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7. 

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Josua lebih lanjut melihat pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memperkuat konsumsi maupun keyakinan konsumen akan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga kelas menengah dan aspiring middle class.

    “Diperlukan juga dukungan pemerintah, misalnya melakukan spending dengan lebih efektif dan tepat sasaran untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen,” tuturnya. 

    Pasalnya, melihat data Mandiri Spending Index (MSI) per 6 April 2025, kelompok bawah tergerus daya beli, sementara kelompok menengah menahan belanja. 

    Terbukti bahwa tingkat tabungan kelompok bawah yang biasanya meningkat di periode Ramadan (84,4 pada Maret 2024), namun tahun ini terus melambat dan berada di level terendah ke level 79,8 (Maret 2025). Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan daya beli yang semakin tergerus. 

    Sementara tingkat tabungan kelompok menengah stabil dan relatif sama dengan di Ramadan 2024, dari 101,1 (Maret 2024) menjadi 101,8 (Maret 2025). 

    Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat, dari 97,4 (Maret 2024) menjadi 93,3 (Maret 2025). Kondisi ini mengindikasikan belanja lebih banyak dilakukan oleh kelompok atas. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David Sumual pun melihat kebiasaan masyarakat akan bergeser untuk membeli barang tahan lama yang lebih murah (downtrading).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara saat disodorkan pertanyaan soal keyakinan konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir. Padahal, terdapat Ramadan maupun Lebaran yang menjadi momen peningkatan daya beli. 

    “Kita akan tingkatkan [keyakinan konsumen],” ujarnya sambil masuk ke mobil usai menghadiri Taklimat Media di Gedung Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sementara saat ditanya terkait langkah pemerintah untuk memperkuat keyakinan konsumen, Sri Mulyani memilih diam. 

  • GP Ansor dan DPR Sebut Tak Ada Potensi Dwifungsi dalam UU TNI

    GP Ansor dan DPR Sebut Tak Ada Potensi Dwifungsi dalam UU TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin mengatakan tidak ada potensi dwifungsi ABRI dalam Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan DPR. Ia mengaku telah membaca pasal-pasal dalam UU tersebut. 

    “Ketakutan terhadap dwifungsi ABRI perlu ditinjau ulang, perlu dibaca pasal itu secara keseluruhan, bahwa ini bukan seperti Orde Baru. Orde Baru tentara punya parlemen, sekarang tidak. Saya kira kan kalau diatur lebih baik,” kata Addin kepada wartawan, Selasa (15/4/2025) .

    Menurutnya, GP Ansor sejak awal mendukung revisi UU TNI. “Memang satu hari sebelum keputusan sidang DPR, kita menyatakan sikap mendukung revisi Undang-Undang TNI,” tutur Addin.

    GP Ansor tidak mempermasalahkan apabila sampai sekarang masih ada demo penolakan terhadap revisi UU TNI, karena itu merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat. 

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan revisi UU TNI bukan produk legislasi yang gegabah. Menurutnya, DPR tidak menutup mata terhadap aspirasi publik yang menginginkan TNI tetap profesional dan tidak kembali ke era dwifungsi.

    “Ini tentu bukan bentuk mengembalikan semangat dwifungsi atau politisasi militer, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan riil di lapangan,” tegas Adies.

    Ia menambahkan, tantangan pertahanan dan keamanan saat ini menuntut kesiapan maksimal dari semua elemen bangsa, termasuk institusi militer.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menilai revisi UU TNI yang baru disahkan DPR tidak akan membawa Indonesia menuju era dwifungsi ABRI layaknya Orde Baru.

    “Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa Orde Baru dwifungsi ABRI. Memang simpang siur narasi yang beredar di masyarakat luas dan sebetulnya kita harus bisa melihat dengan sabar dan detail apa saja yang menjadi perbedaan dari UU sebelumnya,” ucap AHY.

    Di satu sisi, AHY memahami masih banyak orang yang salah persepsi dalam mengartikan seluruh pasal dalam UU TNI. Karenanya, dia berharap UU TNI ini dapat disosialisasikan dengan maksimal sehingga masyarakat tahu tujuan utama dari UU tersebut.