Organisasi: API

  • Libur Panjang, KAI Angkut 37.000 Penumpang dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

    Libur Panjang, KAI Angkut 37.000 Penumpang dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

    loading…

    PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat peningkatan jumlah penumpang pada keberangkatan pada momen libur panjang perayaan Imlek 2025. Foto/SindoNews

    JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat peningkatan jumlah penumpang pada keberangkatan pada momen libur panjang perayaan Imlek 2025, Sabtu (25/1/2024).

    Berdasarkan catatan pukul 07.00 WIB, jumlah kereta api jarak jauh yang dijalankan sebanyak 68 perjalanan, dengan kapasitas 37.024 tempat duduk.

    Adapun puluhan kereta itu diberangkatkan dari Stasiun Gambir sebanyak 15.528 penumpang dan Stasiun Pasar Senen 21.496 penumpang.

    Baca Juga

    “Tingkat okupansi telah mencapai 100,5%, dengan total tiket yang terjual sebanyak 37.198 tempat duduk,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko, Sabtu (25/1/2025).

    Ixfan menjelaskan, sebanyak 15.530 tempat duduk dari Stasiun Gambir dan 21.668 tempat duduk dari Stasiun Pasar Senen. “Selain itu, sejak keberangkatan Jumat (24/1), sebanyak 37.383 penumpang telah diberangkatkan dari Daop 1 Jakarta,” terang Ixfan.

    (cip)

  • Warga Temukan Benda yang Menyerupai Granat di Jatisampurna Bekasi, Berikut Kronologinya – Halaman all

    Warga Temukan Benda yang Menyerupai Granat di Jatisampurna Bekasi, Berikut Kronologinya – Halaman all

    Seorang warga berinisial DP (26) tak menyangka menemukan sebuah benda yang diduga senjata peledak lempat atau granat.

    Tayang: Sabtu, 25 Januari 2025 11:30 WIB

    Pixabay

    Ilustrasi granat. Seorang warga berinisial DP (26) tak menyangka menemukan sebuah benda yang diduga senjata peledak lempat atau granat pada Jumat (24/1/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Seorang warga berinisial DP (26) tak menyangka menemukan sebuah benda yang diduga senjata peledak lempat atau granat pada Jumat (24/1/2025).

    Adapun penemuan benda itu di sebuah kebun di Jalan Mendut RT. 004 RW 001 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

    “Pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2025 Pukul 15.30 WIB telah terjadi penemuan Granat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Ade Ary mengatakan awalnya DP mendatangi kebun tersebut untuk mencari burung dengan cara pulut. 

    Lalu, kata Ade Ary, warga tersebut tersandung sebuah benda yang tertanam di dalam tanah saat tengah berjalan di lokasi.

    “Kemudian saksi 1 melihat benda tersebut dan benda tersebut menyerupai senjata peledak lempar atau Granat,” tuturnya.

    Setelahnya, DP mencoba mengangkat benda tersebut untuk memastikan apakah granat tersebut asli atau hanya sebuah mainan.

    “Karena benda tersebut berat atau diduga asli, saksi 1 kemudian mendatangi tempat tinggal Saksi 2 (inisial A) dan memberitahukan perihal penemuan benda yang diduga granat,” ungkapnya. 

    Atas temuan itu, warga pun melaporkannya ke Polsek Jatisampurna Kota Bekasi untuk ditindaklanjuti. 

    “Saat ini dilakukan pendalaman oleh Polsek Jatisampurna,” tutur Ade Ary.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Banjir Grobogan Jateng, 11 Perjalanan Kereta Api Semarang-Surabaya Dialihkan

    Banjir Grobogan Jateng, 11 Perjalanan Kereta Api Semarang-Surabaya Dialihkan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, KAI DAOP IV Semarang kembali menutup jalur dan menerapkan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute perjalanan kereta api memutar melalui jalur Brumbung-Gundih-Gambringan maupun jalur Brumbung-Solo-Surabaya.

    Hal ini menyusul jalur rel kereta api KM 32+5/7 di antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, Desa Papanrejo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kembali tergerus derasnya arus luapan sungai Tuntang.

    “Terdapat 11 perjalanan kereta api yang harus dialihkan atas kejadian tersebut,” kata Muhari, Sabtu (25/1/2025) pagi.

    Muhari menambahkan, sebagai upaya penanganan darurat, jajaran forkopimda Kabupaten Grobogan segera bergerak cepat dengan kembali menggerakkan satgas penanganan banjir dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan.

    “Satgas gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, Tagana, PMI, Banser, relawan dan unsur terkait kembali terjun ke lapangan untuk kaji cepat dan penanganan darurat serta memberikan dukungan kepada KAI DAOP IV Semarang,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, KAI saat ini telah menyiagakan ratusan petugas prasarana, alat berat serta material pendukung lainnya untuk mengani luapan air di lokasi kejadian. “Proses penanganan dilakukan secara intensif dengan tujuan supaya jalur dapat segera digunakan kembali,” katanya.

    Sementara itu, lanjut berdasarkan perkembangan laporan tingkat elevasi dari Bendung Glapan sebagai pengatur debet air sungai Tuntang, tren debit air mengalami peningkatan secara signifikan. Adapun tingkat elevasi per hari Sabtu (25/1) pukul 00.00 WIB, berada pada angka 1970, dari ambang batas level tertinggi yakni 1905. Dari peningkatan tersebut, maka statusnya dinyatakan awas.

    BPBD Kabupaten Grobogan telah memberikan instruksi kepada perangkat desa untuk segera melaksanakan evakuasi warga termasuk hewan ternak atas banjir susulan tersebut. Beberapa wilayah pun kembali dilaporkan mulai dikepung banjir susulan. Saat ini, tim sedang melakukan kaji cepat dan perkembangan data terbaru akan disampaikan ke depannya.

  • Libur Panjang, Tol Cikampek Berlakukan Contraflow Mulai Kilometer 47 sampai Km 65 Arah Timur – Halaman all

    Libur Panjang, Tol Cikampek Berlakukan Contraflow Mulai Kilometer 47 sampai Km 65 Arah Timur – Halaman all

    Kepadatan lalu lintas terjadi di tol Jakarta – Cikampek akhir pekan ini bersamaan dengan dimulainya libur panjang Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek.

    Tayang: Sabtu, 25 Januari 2025 10:46 WIB |
    Diperbarui: Sabtu, 25 Januari 2025 11:18 WIB

    dok. JM

    PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan contraflow 1 lajur mulai dari kilometer 47 sampai dengan km 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 09.21 WIB, Sabtu, 25 Januari 2025. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepadatan lalu lintas terjadi di ruas tol Jakarta – Cikampek akhir pekan ini bersamaan dengan dimulainya libur panjang Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek.

    Atas diskresi dari kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan contraflow 1 lajur mulai dari kilometer 47 sampai dengan km 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 09.21 WIB.

    “Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat,” ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paalo, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa agar mengutamakan keselamatan, mengantisipasi perjalanan.

    “Jika mengikuti jalur contraflow pastikan tetap berada pada jalurnya dan jika mengalami kondisi darurat agar menggunakan bahu dalam,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi dari Jasa Marga, kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah ruas jalan.

    “Pukul 10.08 WIB Tol Japek Karawang Barat KM 44 – KM 48 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 50 – Karawang Timur KM 57 PADAT, kepadatan volume lalin,” tulis Jasa Marga.

    “10.09 WIB Jalan Layang MBZ Karawang Barat KM 43 – KM 44 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 47 – KM 48 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin,” tulisnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Update Banjir di Jawa Tengah, 11 Kereta Api Memutar

    Update Banjir di Jawa Tengah, 11 Kereta Api Memutar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bencana banjir yang melanda wilayah Jawa Tengah melumpuhkan jalur kereta api (KA) di sekitarnya.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang kembali menutup jalur KA pada Km 32+5/7 antara Stasiun Gubug – Stasiun Karangjati Kabupaten Grobogan karena adanya luapan air.

    Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo mengatatakan pada Jumat (24/1/2025) 22.25 WIB telah terjadi luapan air kembali pada sekitar jalur KA.

    “Untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api, jalur tersebut ditutup sementara karena adanya gogosan imbas luapan air yang terjadi,” kata Franoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Saat ini, KAI telah menyiagakan ratusan petugas prasarana, alat berat serta material pendukung lainnya untuk mengani luapan air di lokasi dimaksud. Proses penanganan dilakukan secara intensif agar jalur dapat segera digunakan kembali.

    KAI juga akan menerapkan kembali rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute perjalanan kereta api memutar via jalur Brumbung-Gundih-Gambringan maupun via jalur Brumbung-Solo-Surabaya.

    Adapun KA terdekat dan akan menerapkan pola operasi memutar sebagai berikut:

    Memutar via jalur Brumbung-Gundih-Gambringan:

    1. KA 77 Pandalungan relasi Jember-Jakarta

    2. KA 63 Sembrani relasi Surabaya-Jakarta

    3. KA 3 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Jakarta

    4. KA 185 Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Jakarta

    5. KA 126 Harina relasi Bandung-Surabaya

    Memutar via jalur Brumbung-Solo-Surabaya:

    1. KA 219 Kertajaya relasi Surabaya-Jakarta

    2. KA 131 Dharmawangsa relasi Surabaya-Jakarta

    3. KA 108 Jayabaya relasi Jakarta-Malang

    4. KA 64 Sembrani relasi Jakarta-Surabaya

    5. KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya

    6. KA 130 Gumarang relasi Jakarta-Surabaya

    KAI Daop 4 Semarang terus memantau kondisi di lokasi dan akan memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan penanganan luapan air kepada masyarakat.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan kereta api atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan perjalanan ini,” ucapnya.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal kereta api atau pengembalian tiket bagi pelanggan terdampak, masyarakat dapat menghubungi layanan media sosial KAI121, e- mail: [email protected], dan Whatsapp KAI121 (0811-1211-1121).

    (fsd/fsd)

  • Polusi Berkurang tapi Macet tidak Bersuara

    Polusi Berkurang tapi Macet tidak Bersuara

    Jakarta

    Masyarakat Transportasi Indonesia menggelar diskusi terkait darurat transportasi di Indonesia. Peralihan kendaraan listrik dari internal combustion engine (ICE) itu bagus, namun untuk mengurangi kemacetan dan polusi diutamakan membenahi sistem transportasi publik.

    “Muncul kendaraan listrik, tidak salah. Dengan isu kendaraan listrik sekarang tantangannya lebih besar. Kenapa? pemerintah menggunakan kampanye kendaraan listrik untuk mengganti kendaraan yang notabenenya masih memanjakan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor. Cuma ini tidak berisik dan berasap,” kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga dalam diskusi bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Kamis (23/1/2025).

    “Yang sekarang sudah mulai terjadi di kota London, Stockholm, kemudian Coppenhagen, itu sudah mulai terjadi macet tapi tidak bersuara, Norwegia sudah hampir 90 persen sudah kendaraan listrik, jadi kalau macet tidak ada suara,” jelasnya lagi.

    “Tapi pemerintah dengan subsidi dengan seperti itu, sebenarnya tidak akan banyak berubah. kota-kota kita suatu saat akan tetap macet, cuma bedanya tidak berasap dan tidak bersuara,” sambung dia.

    Kendaraan listrik sedang dikebut oleh pemerintah, MTI meminta dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus, pemerintah diharapkan juga membenahi sistem transportasi umum. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga disebabkan sarana transportasi yang belum memadai.

    “Posisi MTI adalah subsidi diberikan kepada angkutan umum. Kalau mobil listrik itu mau dihidupkan industrinya, dan perlu ada subsidi untuk menghidupkan industrinya, yang diutamakan adalah kendaraan listrik yang digunakan untuk angkutan umum,” kata Ketua MTI Tory Damantoro dalam kesempatan yang sama.

    “Masalah perubahan dari kendaraan bahan bakar ke listrik, itu memang sudah tidak bisa dihindari. Subsidi BBM kita terlalu besar, daripada dibuang-buang, dibakar-bakar di kemacetan di subsidi triliun itu, kan mending untuk angkutan umum,” tambahnya lagi.

    “Sekarang masyarakat terpaksa pakai kendaraan pribadi karena tidak ada alternatif, kan?” jelas dia.

    Dia menyinggung perlu adanya rencana besar, seperti kawasan yang mempermudah transit masyarakat dengan tersedianya transportasi umum seperti stasiun kereta api, terminal bus, hingga bandara, ada pula jalur khusus untuk pejalan kaki. Di satu sisi, penggunaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil akan jauh berkurang karena keberadaan transportasi umum dan area pejalan kaki yang sama nyamannya.

    “Kenapa dalam perkembangan kota di seluruh dunia, transportasi adalah tulang punggung perkembangan kota. Justru perkembangan kota itu ada di transportasi, itu tidak terjadi di setiap kota di Indonesia. Itulah pengembangan kota tidak tertata, transportasi kemudian baru masuk, seperti Jakarta dan Semarang misalnya,” kata Nirwono.

    “Idealnya yang muncul pertama kali adalah jalur transportasi publiknya, jadi arah ke mana. Baru kemudian pemerintah mendorong perkembangan komersial ada di sini, pemukiman di sini, perkantoran di sini,” jelasnya lagi.

    “Satu adalah warga menggunakan waktu beraktivitas, minimal sudah mencapai 80 persen sudah menggunakan transportasi umum, 60 persen sudah lumayan,” sambung dia.

    (riar/lth)

  • Polisi Sudah Periksa 15 Orang Saksi Terkait Kebakaran di Glodok Plaza – Halaman all

    Polisi Sudah Periksa 15 Orang Saksi Terkait Kebakaran di Glodok Plaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi terus menyelidiki kasus kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1/2025) lalu.

    Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, sampai saat ini sudah ada belasan saksi yang dimintai keterangan.

    “Untuk total saksi yang sudah diperiksa ada 15 orang,” ucap Wira Satya Triputra saat ditemui di Glodok Plaza, Jumat (24/1/2025), dilansir Tribun Jakarta.

    Saksi-saksi yang diperiksa meliputi pengelola gedung sampai warga di sekitar lokasi kebakaran yang berada di Kecamatan Tamansari tersebut.

    “Beberapa saksi sudah kami periksa. Ada dari manajemen, termasuk juga dari pegawai, dan termasuk warga sekitar sini,” ujarnya.

    Kepolisian pun akan melakukan pengecekan mengenai sistem SOP keamanan kebakaran di Glodok Plaza.

    Pasalnya, berdasarkan keterangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta terungkap fakta bahwa Glodok Plaza tak memenuhi syarat keamanan kebakaran sejak 2023 silam.

    “Tentu ini semua akan menjadi pendalaman bagi kami. Kami berharap dengan keterangan saksi yang ada bisa mengungkap sumber api dari mana,” terangnya.

    Puslabfor Mulai Olah TKP

    Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri mulai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran Glodok Plaza pada Jumat sore kemarin.

    Tim Puslabfor tampak naik menuju lokasi kebakaran di lantai 7-9 Glodok Plaza sekitar pukul 15.11 WIB.

    Proses olah TKP terpantau hanya berlangsung kurang lebih 30 menit.

    Kepala Puslabfor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Sudjarwoko, berujar, pihaknya hari ini baru sekadar melakukan pengamatan di lokasi kebakaran.

    Pengamatan dilakukan bersama sejumlah saksi yang melihat awal mula kebakaran.

    “Pada hari ini kita baru bisa melakukan olah TKP awal, karena hari-hari sebelumnya tim masih fokus untuk pencarian korban,” ucapnya saat ditemui di Glodok Plaza, Jumat.

    Pubslabfor pun belum melakukan penyitaan barang bukti lantaran baru melakukan pengamatan awal.

    “Belum ada penyitaan barang bukti. Tadi kami naik ke atas melakukan pengamatan, belum melakukan penyitaan barang bukti,” ujarnya.

    Banyaknya material berat atau puing-puing yang berseraka di sekitar lokasi pun sempat menyulitkan Tim Puslabfor dalam melakukan olah TKP.

    “Tapi itu tak jadi masalah, karena tim dari Puslabfor sudah biasa melakukan olah TKP,” tuturnya.

    Ia berharap olah TKP yang mulai dilakukan Puslabfor ini dapat mengungkap misteri di balik kebakaran besar yang melanda Glodok Plaza.

    “Tentunya dari kegiatan ini ada dua hal yang akan kami lihat. Pertama, sumber api dari mana, apinya dari mana, dan material apa saja sih yang bisa menyebabkan kebakaran cukup hebat,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Selidiki Penyebab Kebakaran Glodok Plaza, Polisi Periksa 15 Saksi.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya)

  • Potret Ramainya Stasiun Kereta Shanghai Jelang Imlek

    Potret Ramainya Stasiun Kereta Shanghai Jelang Imlek

    Foto Bisnis

    REUTERS/Go Nakamura – detikFinance

    Sabtu, 25 Jan 2025 10:00 WIB

    Shanghai – Stasiun kereta di Shanghai, China, ramai pemudik jelang Imlek. Kereta api China diperkirakan akan melayani 13,2 juta penumpang pada arus mudik Imlek.

  • Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini kemungkinan besar akan menjadi saat yang sulit bagi warga Indonesia. Sederet benda-benda diramalkan mengalami kenaikan harga dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru.

    Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia tahun ini.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan
    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • Ini Daftar KA yang Dialihkan Imbas Jalur Stasiun Gubug-Karangjati Ditutup

    Ini Daftar KA yang Dialihkan Imbas Jalur Stasiun Gubug-Karangjati Ditutup

    Jakarta

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) menginformasikan bahwa jalur kereta api pada Km 32+5/7 antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati di Kabupaten Grobogan kembali ditutup akibat luapan. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan, KAI memberlakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute beberapa kereta api melalui jalur alternatif Brumbung-Gundih-Gambringan dan Brumbung-Solo-Surabaya.

    Penutupan jalur Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati dilakukan karena pada Jumat, 24 Januari 2025 pukul 22.25 WIB, luapan air menggenangi area jalur kereta api sehingga berpotensi membahayakan perjalanan.

    “Keselamatan adalah prioritas utama kami. Oleh karena itu, jalur tersebut kami tutup sementara untuk dilakukan penanganan intensif guna memulihkan kondisi secepat mungkin,” ujar Anne, dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    KAI telah mengerahkan tim tanggap darurat yang terdiri dari ratusan petugas prasarana, alat berat, dan material pendukung untuk mengatasi dampak luapan air di lokasi. Penanganan terus dilakukan secara menyeluruh agar operasional jalur dapat segera normal kembali.

    Daftar KA Terdampak:

    KA Melewati Surabaya Pasar Turi-Surabaya Gubeng-Madiun-Solo Jebres-Brumbung-Semarang Tawang:

    1. KA Kertajaya (KA 219) relasi Surabaya-Jakarta

    2. KA Dharmawangsa (KA 131) relasi Surabaya-Jakarta

    KA Melewati Gambringan-Gundih-Brumbung:

    1. KA Pandalungan (KA 77F) relasi Jember-Jakarta

    2. KA Sembrani (KA 63) relasi Surabaya-Jakarta

    3. KA Argo Bromo Anggrek (KA 3) relasi Surabaya-Jakarta

    4. KA Blambangan Ekspres (KA 185B) relasi Ketapang-Jakarta

    KA Melewati Semarang Tawang-Brumbung-Gundih-Solo Jebres-Madiun-Surabaya Gubeng-Surabaya Pasar Turi:

    1. KA Jayabaya (KA 108) relasi Jakarta-Malang

    2. KA Sembrani (KA 64) relasi Jakarta-Surabaya

    3. KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya

    4. KA Gumarang (KA 130) relasi Jakarta-Surabaya

    5. KA Pandalungan (KA 78F) Jakarta – Jember

    6. KA Sembrani Tambahan (KA 7010A) Jakarta – Surabaya

    KA Melewati Semarang Tawang-Brumbung-Gundih-Gambringan-Surabaya Pasar Turi:

    1. KA Harina (KA 126) relasi Bandung-Surabaya

    Anne mengatakan KAI memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kondisi ini. Pihaknya memahami dampak yang dirasakan para pelanggan dan berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan secepat mungkin demi memberikan layanan terbaik.

    “KAI berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat selama masa penanganan ini. Keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api akan selalu menjadi prioritas kami,” tutup Anne.

    (ada/ara)