Organisasi: API

Pasar Induk Kramat Jati Kebakaran, IKAPPI Sebut Alarm Keamanan Pasar Jelang Nataru

Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) atau IKAPPI DKI Jakarta menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di area los pepaya Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketua IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin, mengatakan pasar induk kramat jati kebakaran menjadi pengingat penting aspek keamanan pasar rakyat masih harus diperkuat, terlebih menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) di mana aktivitas perdagangan meningkat signifikan.

“IKAPPI DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Manajer Pasar Induk Kramat Jati, Bapak Agus Lamun, serta Kapolres Jakarta Timur terkait kondisi terkini di lapangan,” kata Miftahudin dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan komunikasi tersebut, situasi pascakebakaran berangsur membaik, kondusif, dan aktivitas pasar secara bertahap kembali berjalan.

Momentum Nataru menempatkan pasar tradisional sebagai garda terdepan distribusi pangan. Oleh karena itu, keamanan pasar tidak boleh dipandang sebagai persoalan insidental, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan ketenangan masyarakat.

IKAPPI DKI Jakarta menilai, penanganan kebakaran harus dibarengi dengan langkah pencegahan yang nyata agar kejadian serupa tidak terulang, khususnya saat intensitas aktivitas pasar meningkat.

Usulan IKAPPI

Salah satu hal mendasar yang perlu segera diperkuat adalah ketersediaan dan kesiapsiagaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap pasar, dengan penempatan yang mudah dijangkau dan kondisi yang siap pakai.

“Selain itu, pengecekan rutin instalasi listrik pasar menjadi kebutuhan mendesak guna meminimalkan risiko korsleting,” ujarnya.

IKAPPI DKI Jakarta mendorong penyediaan APAR aktif dan layak pakai di setiap blok dan los pasar, pemeriksaan dan perawatan berkala instalasi listrik pasar.Kemudian penguatan standar keselamatan pasar sebagai bentuk perlindungan pedagang dan konsumen.

“IKAPPI DKI meyakini bahwa pasar yang aman adalah syarat utama pasar yang kuat. Pencegahan sejak dini menjadi kunci agar aktivitas perdagangan jelang Nataru berjalan lancar, aman, dan memberi rasa tenang bagi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.

15/12/2025 10:04
Rumah Penembak Pantai Bondi Australia Digeledah, Polisi Temukan 6 Senjata

Jakarta –

Polisi telah melakukan penggeledahan ke dua rumah pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Sejumlah bukti ditemukan kepolisian.

Dua rumah yang digeledah itu berada di Bonnyrigg dan Campsite. Dalam penggeledahan itu polisi menemukan senjata api.

“Mereka (polisi) menemukan senjata api tambahan,” kata Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon, dilansir CNN International, Senin (15/12/2025).

Penembakan di Pantai Bondi terjadi pada Minggu (14/12). Lanyon mengatakan pihaknya berhasil menyita enam senjata api dari salah satu pelaku penembakan yang ditembak mati di lokasi.

Dia mengatakan bahwa tersangka telah memegang izin senjata api selama 10 tahun.

“Selama tahun-tahun tersebut, “tidak ada insiden” dan senjata apinya diatur, kata Lanyon.

“Polisi juga menemukan dua alat peledak rakitan yang “sederhana” di lokasi serangan, yang dipastikan aktif, kata Lanyon.

Pelaku penembakan di Pantai Bondi dilakukan oleh dua orang yang merupakan ayah dan anak. Total 15 orang tewas dalam insiden tersebut.

(ygs/yld)

15/12/2025 08:29
Heroik! Aksi Ahmed Tangan Kosong Rebut Senjata Penembak di Pantai Bondi Sydney

Jakarta –

Momen heroik dilakukan warga bernama Ahmed Al Ahmed (43) yang berhasil melumpuhkan salah satu pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Ahmed dengan tangan kosong berhasil merebut senjata pelaku.

Aksi Ahmed itu viral di media sosial. Dalam video viral terlihat Ahmed berkaus putih datang dengan sigap mengambil senjata milik pelaku.

“News.com.au dapat mengkonfirmasi bahwa pahlawan tersebut bernama Ahmed al Ahmed, 43 tahun, warga lokal Sydney yang memiliki toko buah di Sutherland,” kata laporan itu dilansir Anadolu Agency, Senin (15/12/2025).

Tindakan berani dari Ahmed itu juga menyebabkan dia tertembak. Ahmed saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit dan akan menjalani operasi.

Kerabat Ahmed, Mustafa, mengatakan Ahmed merupakan ayah dari dua anak. Pria tersebut disebut tidak memiliki pengalaman dengan senjata api.

Mustafa menyebut kondisi Ahmed saat ini dalam keadaan baik meski menerima tembakan dari pelaku.

Tindakan berani dari Ahmed itu menuai pujian dari banyak pihak. Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns memuji Ahmed sebagai pahlawan.

“Ini adalah pemandangan paling luar biasa yang pernah saya lihat. Seorang pria berjalan menghampiri seorang pria bersenjata yang telah menembaki masyarakat dan seorang diri melucuti senjatanya, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawa banyak orang lain,” kata Chris.

“Pria itu adalah pahlawan sejati, dan saya tidak ragu bahwa ada banyak sekali orang yang selamat malam ini berkat keberaniannya,” tambahnya.

Penembakan maut di Pantai Bondi terjadi pada Minggu (14/12). Total 15 orang terluka akibat peristiwa tersebut.

(ygs/yld)

15/12/2025 07:48
Fakta-fakta Kasus Korupsi Kepala Daerah, Demi Mahar Politik

Bisnis.com, JAKARTA – Akhir-akhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di beberapa provinsi, dengan dugaan korupsi yakni demi mahar politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

Budi menuturkan bahwa biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai.

“Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

“KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Sudewo

KPK sedang menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan bahwa penyidik sedang mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

KPK juga menduga bahwa aliran dana itu ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

“Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

“Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

15/12/2025 07:32
Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra.

“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy.

Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional.

Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy.

Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

15/12/2025 00:00
Pelaku Penembakan Festival Yahudi di Sydney Diduga Pakai Senapan Berburu Hewan

GELORA.CO – Penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia, sangat mengerikan sekaligus mengejutkan.

Mengerikan karena dua pelaku melepaskan tembakan secara brutal ke arah kerumunan festival Yahudi di pantai hingga dilaporkan menewaskan 11 orang dan melukai 29 orang.

Satu pelaku tewas. Sementara pelaku lainnya dalam kondisi kritis dan dalam penjagaan ketat di rumah sakit.

Dan yang mengejutkan, pemembakan itu terjadi di negara yang memiliki undang-undang super ketat mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api, National Firearms Agreement.

Undang-undang tersebut dibuat setelah tragedi berdarah di Port Arthur, Tasmania, Australia, pada 1996.

Penembakan yang dilakukan oleh Martin Bryant, seorang dengan keterbelakangan mental ini, menewaskan 35 orang dan melukai 18 orang lainnya.

Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada 1996, peristiwa di Pantai Bondi menjadi yang terburuk dalam sejarah penembakan massal di Australia.

Pertanyaannya, apa jenis senjata api pelaku penembakan di Pantai Bondi dan bagaimana mereka mendapatkan senjata tersebut?

Polisi negara bagian New South Wales (NSW) belum secara resmi mengkonfirmasi jenis senjata yang tepat yang digunakan oleh dua pria bersenjata yang melepaskan tembakan di Pantai Bondi siang ini.

Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan berkait hal itu. Oleh karenanya belum bisa memastkan detail spesifok senjata yang digunakan.

Tapi, polisi NSW mengatakan kepada news.com.au, rekaman pascakejadian dari dekat jembatan penyeberangan di atas Taman Bondi menunjukkan, yang berserakan adalah selongsong peluru senapan atau shotgun warna merah.

Termasuk selongsong logam yang lebih tipis, umumnya digunakan untuk senapan berburu seperti senjata api bolt-action.

Senapan tersebut dirancang untuk akurasi dan daya bunuh pada jarak yang lebih jauh.

Meskipun memerlukan pengoperasian manual untuk setiap tembakan dan menembak lebih lambat daripada senjata api semi-otomatis, senapan ini masih dapat menembakkan beberapa peluru terarah dan presisi per menit di tangan orang berpengalaman.

Beberapa pihak kini mempertanyakan bagaimana kedua pria tersebut bisa mendapatkan akses ke senjata mematikan tersebut, mengingat Australia memiliki undang-undang senjata api terketat di dunia.

Undang-undang itu mewajibkan warga negara memiliki lisensi kepemilikan senjata api. Kemudian mendaftarkan senjata api tersebut. Termasuk alasan kuat dan spesifik seseorang memiliki senjata.

Alasan yang diperbolehkan, yakni untuk olahraga, koleksi, dan pekerjaan dalam hal ini petugas kemanan atau polisi. Bahkan alasan untuk membela diri, tidak diperbolehkan.

Jenis senjata juga tak boleh sembarangan. Umumnya petani atau peternak yang diizinkan memiliki senapan bolt-action untuk berburu hewan hama.

14/12/2025 23:29
5 Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun Nasional

Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para menteri di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (14/12/2025) hari ini.
Pemanggilan ini dilakukan usai Prabowo meninjau banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa hari terakhir ini.
“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa
Menteri Kabinet Merah Putih
di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram-nya, Minggu.
Teddy menjelaskan, Prabowo membahas mengenai
penanganan bencana
bersama para menteri.
Prabowo, kata Teddy, meminta agar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.
“Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ucapnya.
Lalu, Prabowo juga meminta penambahan secara maksimal untuk alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak.
“Presiden ingin menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” kata Teddy.
Tidak hanya soal bencana, Teddy mengungkapkan, Prabowo dan para menteri juga membahas kesiapan menghadapi liburan akhir tahun.
Menurutnya, Prabowo menanyakan perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak.
“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” imbuhnya.
Dalam rapat ini, tampak hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta beberapa menteri lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 21:08
Kumpulkan Menteri, Prabowo Bahas Diskon Nataru hingga Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadi presiden di Hambalang, Minggu (14/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan sejumlah insentif guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Insentif tersebut menyasar sektor transportasi dan fasilitas publik.

“Terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (14/12/2025).

Selain membahas insentif transportasi, Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Pemerintah ingin memastikan pasokan dan harga tetap terkendali selama periode liburan.

Perkembangan perekonomian nasional turut menjadi perhatian, termasuk isu yang berkaitan dengan bea cukai dan perpajakan, guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat.

Tak hanya fokus pada persiapan Nataru, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah diminta segera mempercepat pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga terdampak.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera terbangun,” terangnya.

Presiden juga menegaskan perlunya penambahan alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di wilayah yang terdampak paling parah.

“Presiden ingin menteri Pekerjaan Umum (PU) [Dody Hanggodo] memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” tulisnya.

14/12/2025 20:33
Tahun Baru dan Krisis Kesadaran Kita

Tahun Baru dan Krisis Kesadaran Kita
Pemerhati peristiwa sosial dan keagamaan
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
MENJELANG
pergantian tahun, ruang publik di Indonesia kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Media sosial dipadati hitung mundur, pusat perbelanjaan menawarkan promo akhir tahun, sementara pemerintah daerah menyiapkan panggung hiburan dan pengamanan.
Di tengah tekanan ekonomi, ketidakpastian global, dan kelelahan sosial pascapandemi,
tahun baru
hadir sebagai jeda yang dinanti—sebuah harapan singkat untuk melepaskan penat kolektif.
Setiap pergantian tahun, wajah kota-kota di Indonesia nyaris seragam. Kembang api menghiasi langit, musik mengalun dari berbagai sudut, dan ruang publik dipenuhi kerumunan hingga larut malam. Tahun baru dirayakan sebagai pesta bersama, penanda jeda dari rutinitas dan kepenatan hidup sehari-hari.
Dalam masyarakat yang kian kompetitif dan sarat tekanan, kebutuhan akan hiburan tentu tidak bisa disangkal. Ia menjadi katup pelepas yang wajar. Namun, di balik kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: apa yang sebenarnya kita rayakan?
Pergantian angka pada kalender kerap diperlakukan seolah membawa harapan otomatis, seakan waktu akan menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Padahal, waktu bergerak netral. Ia tidak memilih, tidak menunggu, dan tidak memberi keringanan. Yang berubah—atau justru tidak berubah—adalah cara manusia memaknai dan mengelolanya.
Di sinilah krisis kesadaran itu muncul. Kita tidak kekurangan perayaan, tetapi kekurangan perenungan. Budaya kita relatif akrab dengan seremoni, namun sering gagap dalam
refleksi
. Kita piawai menciptakan momen ramai, tetapi kurang tekun membangun kebiasaan evaluasi. Tahun baru pun lebih sering dipahami sebagai pesta kolektif, bukan sebagai kesempatan meninjau ulang arah hidup—baik secara personal maupun sebagai masyarakat.
Ironisnya, dalam konteks Indonesia, krisis ini terjadi di tengah kekayaan tradisi reflektif. Dalam khazanah budaya dan keagamaan kita dikenal praktik muhasabah, tirakat, semedi, hingga laku prihatin. Semua mengajarkan nilai yang sama: perubahan menuntut kesadaran, pengendalian diri, dan kesabaran.
Namun, di tengah arus budaya populer yang serba instan, tradisi perenungan itu kian terpinggirkan, tergantikan oleh euforia sesaat dan optimisme musiman. Akibatnya, pergantian tahun sering berlalu tanpa makna substantif. Resolusi disusun dengan penuh semangat, tetapi cepat dilupakan. Target hidup dipancang tinggi, sementara kebiasaan lama tetap dipelihara.
Kita berharap perubahan besar, tetapi enggan memulai dari disiplin kecil: menghargai waktu, jujur pada proses, konsisten pada tanggung jawab. Tahun berganti, tetapi pola hidup dan cara kerja nyaris tak beranjak.
Perlu ditegaskan, tahun baru tidak memiliki daya transformatif apa pun. Ia tidak mengubah individu, masyarakat, apalagi bangsa, hanya karena kalender bergeser. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui kesadaran yang disertai ikhtiar nyata dan kerja panjang. Momentum pergantian tahun penting bukan karena sifatnya yang simbolik, melainkan karena ia memberi ruang jeda—kesempatan langka untuk berhenti sejenak, menilai arah, lalu memperbaiki langkah.
Dalam kehidupan berbangsa, refleksi semacam ini menjadi semakin relevan. Berbagai persoalan—dari rendahnya etos kerja, rapuhnya integritas publik, hingga menurunnya kualitas relasi sosial—tidak akan selesai dengan optimisme seremonial. Ia menuntut pembaruan kesadaran yang berkelanjutan.
Tanpa refleksi, kita berisiko mengulang kesalahan yang sama dari tahun ke tahun, hanya dengan kemasan waktu yang berbeda.
Perayaan tahun baru
tentu tidak perlu dilarang atau dipersoalkan secara berlebihan. Ia bagian dari dinamika sosial yang wajar. Namun, masyarakat yang sehat bukan hanya pandai merayakan, melainkan juga mampu bercermin.
Pesta yang tidak diimbangi refleksi berisiko menjelma kebisingan kolektif—ramai di permukaan, tetapi hampa di kedalaman. Pada akhirnya, ukuran kemajuan hidup tidak ditentukan oleh seberapa meriah awal tahun disambut, melainkan oleh kualitas langkah-langkah yang diambil setelahnya.
Tahun baru seharusnya tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tetapi menjadi titik tolak pembaruan kesadaran. Tanpa itu, pergantian kalender hanyalah peristiwa rutin: datang, berlalu, dan dilupakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 18:19
Rakerda PKS Magetan 2025 Targetkan 7 Kursi DPRD dan Pimpinan Dewan

Magetan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 di Hotel Bukit Bintang, Magetan, Minggu (14/12/2025). Agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan arah perjuangan PKS Magetan dalam menghadapi agenda politik dan pelayanan publik ke depan.

Rakerda diikuti jajaran Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Kabupaten Magetan, anggota Fraksi PKS DPRD Magetan, serta Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping. Kehadiran lintas struktur ini mencerminkan soliditas internal sekaligus kesiapan partai dalam menggerakkan mesin organisasi secara terpadu.

Mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, Raih Kemenangan”, Rakerda PKS Magetan menegaskan K2P2—Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik—sebagai kerangka kerja utama perjuangan partai.

Ketua DPD PKS Magetan, Indra Kusuma Aryanto, membuka kegiatan dengan pantun yang menggugah semangat peserta. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan target politik PKS Jawa Timur yang membidik perolehan dua digit suara pada pemilu legislatif mendatang, sekaligus mampu mengusung calon kepala daerah secara mandiri di 10 daerah pada Pilkada di Jawa Timur.

Secara khusus di tingkat daerah, PKS Magetan menargetkan capaian dua digit suara atau sekitar 17 persen, setara dengan perolehan 7 kursi DPRD Kabupaten Magetan. Selain itu, PKS juga menargetkan keterwakilan kader pada unsur pimpinan DPRD.

“PKS memiliki tiga modal utama dalam perjuangan politik dan dakwah, yaitu kader yang militan, struktur organisasi yang kokoh, serta amal jama’i sebagai kekuatan kolektif,” ujar Indra Kusuma Aryanto.

Sebagai tindak lanjut strategi partai, Rakerda menetapkan Delapan Program Unggulan PKS Magetan 2026, meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), Transformasi Digital (TOTAL) PKS, serta Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).

Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kaderisasi, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader PKS di tengah masyarakat.

Arahan Presiden PKS, Dr. Al Muzzammil Yusuf, disampaikan oleh Bendahara Umum DPW PKS Jawa Timur, Ustadz Nonot Suhartono. Dalam pesannya, ditegaskan bahwa kader dan sistem kaderisasi menjadi fondasi utama keberlanjutan perjuangan partai.

“Kader adalah penggerak dakwah, penjaga nilai, dan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sementara kaderisasi merupakan jantung regenerasi kepemimpinan yang memastikan kesinambungan perjuangan,” demikian pesan Presiden PKS.

PKS juga menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bentuk nyata pembelaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemenangan pemilu dipandang sebagai sarana memperluas pengabdian, bukan tujuan akhir semata.

Melalui RAKERDA 2025, PKS Magetan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat barisan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyiapkan kemenangan politik yang bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Magetan. [fiq/aje]

14/12/2025 17:47

Organisasi: API

Usulan IKAPPI

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Sudewo