Organisasi: API

Jakarta –

Mati lampu di suatu area itu jarang terjadi di Eropa, apalagi di Jerman. Bisa terhitung jari kejadian seperti itu. Oleh sebab itu ketika itu terjadi di Spanyol dan Portugal yang tidak jauh dari Jerman, insiden menyisakan kecemasan warga di negara ini.

Di awal minggu ini, di beberapa negara Eropa, terutama di Spanyol dan Portugal mengalami pemadaman listrik besar-besaran: Tanpa lampu lalu lintas, tanpa kereta api, tanpa ATM, tanpa internet.

Akibatnya, roda kehidupan di sebagian besar wilayah kacau-balau. Penyebabnya masih belum jelas, dan penyelidikan sedang dilakukan untuk memastikan apakah serangan siber telah terjadi pada infrastruktur vital tersebut.

Otoritas Jerman, negara yang juga berada di Eropa, berusaha menenangkan warganya sendiri: Pemadaman listrik serupa tidak perlu dikhawatirkan di Jerman. “Pemadaman listrik dalam skala besar dan berlangsung lama tidak mungkin terjadi di Jerman,” ujar Badan Jaringan Jerman.

Jaringan listrik Jerman dirancang dengan sistem redundansi yang canggih, yang berarti jika satu saluran rusak, saluran lainnya dapat segera menggantikannya.

Namun, ketidakpastian tetap membayangi. Seberapa aman pasokan energi dan air, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan keuangan?

Dengan kata lain, seberapa kokoh perlindungan terhadap infrastruktur kritis yang begitu penting bagi kelangsungan hidup masyarakat modern?

Serangan siber di Jerman

Polisi juga tidak luput dari dampaknya. Pada waktu yang bersamaan, surat kabar Berlin “Taz” melaporkan bahwa mereka menjadi target serangan siber “besar-besaran” pada hari pemilihan federal tanggal 23 Februari, yang membuat situs web tersebut tidak dapat diakses selama beberapa jam.

Dan ini hanya merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi. Serangan terhadap infrastruktur penting telah berulang kali terjadi: Kabel data di Laut Baltik rusak, jaringan lumpuh, dan jaringan teknologi informasi (TI) perusahaan disusupi.

Para ahli memperkirakan sekitar 80 persen infrastruktur penting di Jerman dikuasai oleh pihak swasta, seperti perusahaan-perusahaan industri.

Namun, otoritas publik pun semakin sering menjadi sasaran serangan para peretas, termasuk di parlemen Jerman Bundestag dan kementerian federal di Berlin.

Serangan-serangan ini menyasar lembaga-lembaga yang menjadi sendi-sendi penting demokrasi.

Investasi besar untuk infrastruktur: Jembatan, sekolah, jalanan dan hal vital lainnya

Pemerintah Jerman yang akan datang kini merencanakan investasi besar dalam infrastruktur, dengan dana khusus baru sebesar 500 miliar euro.

Investasi ini akan digelontorkan selama dua belas tahun dan difokuskan pada sektor-sektor seperti transportasi, digitalisasi, dan infrastruktur energi.

Tahun lalu, pemerintahan koalisi sebelumnya telah berusaha untuk memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur penting.

Namun, karena perpecahan dalam koalisi yang prematur, Bundestag tidak sempat meloloskan undang-undang tersebut.

Menteri Dalam Negeri Jerman saat ini, Nancy Faeser, telah menyerukan perlindungan yang lebih baik terhadap infrastruktur penting menyusul pemadaman listrik yang terjadi di Spanyol dan Portugal.

Dalam wawancara dengan jaringan media Jerman Redaktionsnetzwerk, dia menyatakan, “Kita harus lebih memperkuat ketahanan dan perlawanan kita. Kita harus mengurangi ketergantungan kritis dan risiko keamanan di mana pun di area infrastruktur kritis.”

Inilah yang kemungkinan besar akan tertulis dalam perjanjian koalisi pemerintahan masa depan CDU/CSU dan SPD.

Mengingat meningkatnya ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, serangan siber hibrida, dan perang agresi Rusia terhadap Ukraina, perlu ada penguatan dalam hal keamanan siber, perlindungan sipil dan bencana, serta pertahanan sipil.

Sebagai contoh, Kantor Federal untuk Keamanan Informasi (BSI) akan diperluas menjadi pusat komando untuk keamanan siber.

Untuk menghindari ketergantungan lebih lanju, seperti pada Cina, akan ada upaya pengembangan teknologi chip dan semikonduktor domestik.

Di masa depan, hanya komponen yang diproduksi oleh “negara tepercaya” yang akan diizinkan untuk dipasang pada infrastruktur penting.

Selain itu, perusahaan kecil dan menengah akan diberikan layanan konsultasi preventif, karena mereka juga semakin rentan terhadap serangan siber.

Komitmen terhadap perlindungan infrastruktur penting juga harus ditingkatkan di Uni Eropa. Proyek ProtectEU baru-baru ini dipresentasikan di Strasbourg.

Dalam presentasinya, komisaris keamanan yang bertanggung jawab membicarakan tentang meningkatnya rasa ketidakpastian di kalangan penduduk, yang semakin khawatir tentang ancaman terorisme dan serangan hibrida.

“Frekuensi dan kecanggihan tindakan permusuhan yang merusak keamanan Uni Eropa telah meningkat,” demikian kata rencana strategis tersebut.

Aktor-aktor jahat telah memperluas persenjataan mereka secara signifikan. Kampanye hibrida, seperti sabotase terhadap infrastruktur penting, pembakaran, serangan siber, campur tangan pemilu, manipulasi informasi dari luar negeri, dan penciptaan tekanan migrasi secara artifisial, semakin gencar dilakukan.

Lembaga-lembaga Uni Eropa pun tidak luput dari serangan tersebut

Uni Eropa berencana untuk menyatukan informasi intelijen mengenai potensi serangan masa depan melalui Kapasitas Analisis Intelijen Tunggal (SIAC).

Otoritas kepolisian Europol akan diperluas, dan pertukaran data antar negara anggota akan dilakukan.

Tujuan bersama otoritas dan pemerintah di Eropa serta Jerman adalah jelas: Mereka ingin melindungi infrastruktur penting dengan lebih baik dari serangan, serta melakukannya dengan cara yang lebih tepat waktu dan efektif.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid

Lihat Video ‘Penyebab Mati Listrik Massal di Spanyol-Portugal Masih Misteri’:

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini