Xcloud.id

Organisasi: API

  • Respons Rusia soal Serangan Ukraina Bikin Pembangkit Nuklir Terbakar

    Respons Rusia soal Serangan Ukraina Bikin Pembangkit Nuklir Terbakar

    Jakarta –

    Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kursk di Rusia kebakaran setelah militer negara tersebut menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Ukraina. Penjabat Gubernur Kursk, Alexander Khinshtein, mengatakan, serangan Ukraina tersebut menciptakan ancaman bagi keselamatan nuklir.

    “Serangan ini merupakan ancaman bagi keselamatan nuklir dan pelanggaran semua konvensi internasional,” tulis Khinshtein di aplikasi perpesanan Telegram, dilansir AFP, Minggu (24/8/2025).

    Sementara itu, PLTN Kursk dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap PLTN itu merusak sebuah transformator tambahan dan menyebabkan penurunan kapasitas operasi sebesar 50% di unit tiga PLTN tersebut.

    Pembangkit Nuklir Terbakar

    Sebelumnya, Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kursk di Rusia kebakaran setelah militer negara tersebut menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Ukraina. Saat ini kobaran api di PLTN tersebut telah berhasil dipadamkan.

    “Perangkat itu meledak saat menghantam PLTN Kursk di Rusia barat”, ujar pihak PLTN Kursk, dilansir AFP, Minggu (24/8/2025).

    Usai jatuh menghantam PLTN, drone tersebut memicu kobaran api yang menurut pihak PLTN “telah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran”.

    Berdasarkan laporan, tidak ada korban jiwa atas jatuhnya pesawat nirawak di lokasi tersebut.

    Lihat juga Video Zelensky Klaim Serangan Rusia Hancurkan Pabrik Asal AS

    (yld/gbr)

  • Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Solo (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    “Jika ada ruang fiskal, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi Stasiun Solo Balapan di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

    Gibran menilai bahwa dalam sebuah perumusan kebijakan yang menyangkut masyarakat, harus ditentukan terlebih dahulu skala prioritas sesuai kebutuhan.

    Menurut Gibran, jika ada ruang fiskal yang dapat dianggarkan oleh PT KAI, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, hingga kaum difabel.

    “Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya,” kata Gibran.

    Oleh karenanya, Gibran memohon maaf kepada anggota DPR yang mengusulkan gerbong khusus perokok karena segala perumusan kebijakan akan memperhitungkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

    Namun demikian, seluruh aspirasi dari anggota DPR untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.

    “Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas? Silakan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Saya mohon maaf kepada bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas,” tambah Gibran.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh.

    Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).

    Menanggapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi industri tekstil nasional dalam menjaga daya saing, khususnya pada sektor hulu di bawah naungan Asosiasi Produsen Benang Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI).

    Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kepatuhan pelaporan industri anggota APSyFI tercatat masih rendah. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, dari 20 perusahaan anggota, hanya 15 yang melaporkan aktivitas industrinya, sementara 5 perusahaan lainnya absen atau lalai.

    “Masih ada perusahaan besar anggota Apsyfi yang tidak melaporkan kinerjanya sama sekali. Padahal, kewajiban pelaporan ini adalah bentuk akuntabilitas industri kepada negara. Minimnya komitmen administratif justru melemahkan posisi asosiasi yang mengklaim sebagai garda depan tekstil nasional,” kata Febri dalam keterangan resminya, Sabtu (23/8/2025).

    Febri menjelaskan, dalam data Kemenperin tercatat adanya anomali pada kinerja industri anggota APSyFI. Di tengah permintaan asosiasi agar pemerintah memperketat impor, justru terjadi lonjakan signifikan impor oleh anggotanya sendiri.

    Data menunjukkan, volume impor benang dan kain oleh perusahaan anggota APSyFI meningkat lebih dari 239% dalam satu tahun, dari 14,07 juta kilogram (2024) menjadi 47,88 juta kilogram (2025).

    “Ada anggota APSyFI yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat maupun API Umum sehingga bebas melakukan impor besar-besaran. Di satu sisi, mereka menuntut proteksi, namun di sisi lain aktif menjadi importir. Ini jelas kontradiktif dengan semangat kemandirian industri,” ujarnya.

    Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk perlindungan dan instrumen fiskal bagi industri hulu tekstil, antara lain Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Polyester Staple Fiber (PSF) yang sudah berjalan sejak tahun 2010 dan berlaku hingga tahun 2027.

    Selain itu, BMAD Spin Drawn Yarn (SDY) yang berlaku hingga tahun 2025, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Benang dari serat sintetis yang berlaku hingga 2026, serta masih ada BMTP Kain yang berlaku sampai tahun 2027.

    “Artinya, industri anggota APSyFI selama ini sudah menikmati keuntungan ganda, yaitu proteksi tarif sekaligus fasilitas impor. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan investasi baru maupun modernisasi teknologi,” jelas Febri.

    Kemenperin menegaskan, kebijakan rekomendasi impor maupun perlindungan industri selalu berbasis pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hulu, intermediate, dan hilir.

    Industri hilir yang berorientasi ekspor diberikan kemudahan agar kompetitif di pasar global, sementara pasar domestik diarahkan untuk substitusi impor sesuai verifikasi kemampuan industri nasional.

    Febri menambahkan, jika usulan BMAD dengan tarif 45% diterapkan sesuai hitungan KADI, risikonya adalah PHK hingga 40.000 pekerja di industri hilir.

    “Ini akan menjadi tragedi nasional. Sedangkan potensi PHK di sektor hulu yang jauh lebih kecil masih bisa dimitigasi melalui optimalisasi serapan lokal,” tegasnya.

    Sektor tekstil sendiri pada kuartal I dan II 2025 masih tumbuh di atas 4%. Menurut Febri, hal ini merupakan sebuah capaian positif yang harus terus dijaga.

    “Kemenperin berharap asosiasi industri dapat melihat kebijakan pemerintah secara objektif. Justru di tengah pertumbuhan ini, yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kepatuhan, bukan narasi yang menyesatkan publik,” tutup Febri.

    (acd/acd)

  • KAI Bakal Sediakan Kereta Petani-Pedagang Dapat Dongkrak Ekonomi Desa – Page 3

    KAI Bakal Sediakan Kereta Petani-Pedagang Dapat Dongkrak Ekonomi Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti rencana PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta petani-pedagang dari pusat produksi ke pusat niaga.

    Sebagai proyek awal, kereta akan melayani rute Rangkasbitung di Kabupaten Lebak-Tanah Abang, Jakarta.

    “Keberadaan Kereta Petani – Pedagang merupakan wujud empati PT KAI pada kaum petani dan pedagang di daerah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat perkotaan. Dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi tingkat urbanisasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Djoko menyebut Petani dan pedagang menggunakan kereta menuju pasar di perkotaan khususnya Jakarta sudah berlangsung lama. Sekarang yang masih bertahan dari wilayah barat menggunakan KRL Jabodetabek dan timur (Karawang dan sekitarnya) dengan KA Lokal. Sebelum pembenahan dan penertiban penumpang KRL Jabodetabek juga ada dari selatan Jakarta Bogor dan sekitarnya.

    Dari wilayah barat Jakarta, sebelumnya menggunakan KA Lokal Merak – Tanah Abang. Demikian pula dari arah timur menggunakan KA Lokal Purwakarta – Kota. Namun, untuk wilayah barat Jakarta setelah perpanjangan layanan KRL Jabodetabek hingga Stasiun Rangkasbitung, petani dan pedagang beralih menggunakan KRL dan tidak seleluasa sebelumnya. 

     

     

  • Polisi kerahkan 703 personel amankan Merdeka Run 2025 di Monas

    Polisi kerahkan 703 personel amankan Merdeka Run 2025 di Monas

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat memimpin Tactical Wall Game (TWG) di kawasan Monas, Minggu (24/8/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Pusat

    Polisi kerahkan 703 personel amankan Merdeka Run 2025 di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 703 personel untuk mengamankan ajang Merdeka Run yang digelar di kawasan Monas dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu pagi.

    “Untuk mendukung kelancaran dan keamanan acara, sebanyak 703 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran dikerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Susatyo yang memimpin langsung Tactical Wall Game (TWG) pada pukul 04.00 WIB, melanjutkan dengan apel pengamanan di Polsubsektor Merdeka Barat. Ia menambahkan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan tanpa senjata api, dengan pendekatan persuasif.

    “Pengamanan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan pendekatan persuasif. Ini adalah momen kebersamaan dan perayaan kemerdekaan yang harus berlangsung aman dan nyaman bagi semua,” ucap Susatyo.

    Susatyo juga mengimbau masyarakat yang hendak melintas di sekitar Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan akibat penutupan jalan selama acara berlangsung. Selain itu, warga yang hadir diminta untuk menjaga barang-barang pribadi seperti ponsel, dompet, dan perhiasan, serta mengawasi anak-anak agar tidak terpisah dari keluarga.

    “Kami hadir untuk melayani dan menjaga keamanan. Mari kita jaga suasana tetap tertib dan penuh semangat persatuan,” kata Susatyo.

    Merdeka Run tahun ini menghadirkan dua kategori lomba, yaitu:

    – Kategori Umum dengan jarak tempuh 8,0 kilometer, yang dimulai pukul 06.30 WIB, dan

    – Kategori Family dengan jarak 4,5 kilometer, yang dimulai pukul 07.00 WIB.

    Garis start dan finish berada di depan Istana Merdeka dan Silang Barat Laut Monas, dengan rute yang melewati beberapa jalan utama seperti Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Duku Atas serta kawasan sekitar Monas. Sekitar 8.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan komunitas olahraga, ambil bagian dalam kegiatan ini.

    Panitia juga turut menyediakan kantong parkir di area sekitar Monas, serta posko kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat umum. Acara ini juga dimeriahkan oleh panggung hiburan rakyat yang menambah semarak suasana kemerdekaan.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

    Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut insentif fiskal saja tidak mampu mengerek pertumbuhan industri. Guyuran insentif perpajakan perlu didukung stimulus lain dari segi regulasi hingga pengurangan ongkos produksi. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan kinerja manufaktur nasional tidak bisa hanya bertumpu pada insentif fiskal. Selama ini, industri padat karya memang banyak diguyur stimulus, kendati efektivitasnya belum optimal. 

     “Kebijakan tersebut [insentif fiskal] penting, namun harus berjalan seiring dengan paket kebijakan lain yang mendukung iklim usaha,” jelas David kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/8/2025). 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Meski masih tumbuh positif, kinerja sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) harus terus dijaga guna menekan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

    Dalam hal ini, David menerangkan bahwa tak hanya insentif fiskal, industri juga menantikan deregulasi impor yang didorong oleh pemerintah. Kendati demikian, implementasinya belum terlihat dan masih dinantikan oleh pelaku industri. 

    “Jika deregulasi impor benar-benar berjalan bersamaan dengan insentif fiskal, daya dorong terhadap pertumbuhan manufaktur akan lebih terasa,” tuturnya. 

    Di sisi lain, faktor lain juga tidak kalah penting yakni arga dan ketersediaan gas, biaya logistik yang kompetitif. David juga menyebut produsen membutuhkan penghapusan beban puncak listrik merupakan elemen vital yang menentukan daya saing industri TPT. 

    “Tanpa pembenahan di sektor-sektor tersebut, industri TPT akan sulit untuk kembali menjadi motor penggerak ekonomi,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah akan meningkatkan belanja perpajakan untuk industri pengolahan, maka pihaknya berharap insentif yang diberikan dalam bentuk pengurangan bea masuk dan pajak impor untuk bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri.

    Kemudian, pemberian super deduction tax bagi industri padat karya yang melakukan ekspor, investasi mesin, subsidi bunga kredit atau penjaminan pembiayaan bagi industri kecil-menengah, tax holiday terbatas untuk investasi di sektor hulu seperti serat sintetis dan technical textile. 

    “Serta dukungan fiskal bagi investasi mesin hemat energi dan ramah lingkungan agar industri TPT bisa memenuhi standar ekspor global,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun.  

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun.  

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

  • 1.510 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Haul Mbah Priok di Jakut

    1.510 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Haul Mbah Priok di Jakut

    Jakarta –

    Sebanyak 1.510 personel gabungan TNI, Polri hingga Dinas Perhubungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan Haul Mbah Priok di Tanjung Priok, Jakarta Utara siang ini. Ribuan personel disiagakan di titik-titik tertentu.

    “Dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat Haul Mbah Priok ke 270 di Jl. Dobo Pelabuhan Tanjung Priok, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.510 personel gabungan,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

    Adapun personel gabungan yang terlibat pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, TNI Kodim 0502/JU, Pemkot Jakarta Utara, KSOP, PT. Pelindo Regional 2 dan instansi terkait. Martuasah mengatakan personel yang terlibat penjagaan tidak membawa senjata api dan tetap waspada dalam melaksanakan pengamanan di sektornya.

    “Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata. Kita layani saudara kita yang akan merayakan Haul di Makam Mbah Priok dengan humanis dan profesional,” jelas AKBP Martuasah.

    “Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Makam Mbah Priok, JICT, Koja, Pos IX, hingga di Obyek Vital Nasional,” imbuhnya.

    “Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan pelayanan jamaah yang hadir dalam kegiatan Haul,” imbuhnya.

    “Apabila jumlah jamah Haul tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa, kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Makam Mbah Priok jamaah cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan,” katanya.

    “Mengimbau kepada para koordinator lapangan jamaah haul, dan pengurus untuk melakukan serta memberikan informasi kepada jamaahnya, agar tidak terlepas dari rombongannya dan memperhatikan anak agar tidak ada yang terdesak atau anak yang lepas dari pengamatan orangtua,” imbuhnya.

    (sol/lir)

  • Detik-Detik Proyek Jembatan Kereta Api Ambruk Terekam, 12 Orang Tewas

    Detik-Detik Proyek Jembatan Kereta Api Ambruk Terekam, 12 Orang Tewas

    Foto Internasional

    Detik-Detik Proyek Jembatan Kereta Api Ambruk Terekam, 12 Orang Tewas

    News

    2 jam yang lalu

  • Pembangkit Nuklir Terbakar Usai Rusia Tembak Jatuh Drone Ukraina

    Pembangkit Nuklir Terbakar Usai Rusia Tembak Jatuh Drone Ukraina

    Jakarta –

    Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kursk di Rusia kebakaran setelah militer negara tersebut menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Ukraina. Saat ini kobaran api di PLTN tersebut telah berhasil dipadamkan.

    “Perangkat itu meledak saat menghantam PLTN Kursk di Rusia barat”, ujar pihak PLTN Kursk, dilansir AFP, Minggu (24/8/2025).

    Usai jatuh menghantam PLTN, drone tersebut memicu kobaran api yang menurut pihak PLTN “telah dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran”.

    Berdasarkan laporan, tidak ada korban jiwa atas jatuhnya pesawat nirawak di lokasi tersebut.

    “Latar belakang radiasi di lokasi industri PLTN Kursk dan sekitarnya tidak berubah dan masih berada dalam batas alami,” tulis pihak PLTN di Telegram.

    Sementara itu, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali memperingatkan bahaya pertempuran di sekitar PLTN setelah Rusia melancarkan serangan militernya ke Ukraina pada Februari 2022.

    Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk semenanjung Krimea yang dianeksasinya pada tahun 2014.

    Pertempuran tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang, memaksa jutaan orang mengungsi dari rumah mereka, dan menghancurkan kota-kota serta desa-desa di wilayah timur dan selatan Ukraina.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali menolak seruan Ukraina dan Barat untuk gencatan senjata tanpa syarat dan segera.

    (yld/idn)

  • DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Regional 24 Agustus 2025

    DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Regional 24 Agustus 2025

    DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –
    Setelah api yang membakar sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Blora, berhasil padam, kini muncul desakan keras agar tragedi yang menewaskan empat warga itu diusut tuntas.
    Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menegaskan bahwa harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum atas insiden tersebut.
    Petugas gabungan membutuhkan waktu tujuh hari untuk memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
    Kebakaran yang terjadi sejak Minggu, 17 Agustus 2025 akhirnya padam Sabtu (23/8/2025) malam.
    Perjuangan tujuh hari tujuh malam untuk memadamkan si jago merah, tentu saja mengorbankan banyak tenaga, pikiran, waktu, logistik hingga materi.
    Bahkan, akibat kebakaran sumur minyak tersebut, empat warga tewas, satu balita dirawat di rumah sakit dan ratusan warga memilih untuk mengungsi.
    Keberadaan sumur minyak belum berizin yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dan terletak di lereng perbukitan tersebut tentu menimbulkan problematika.
    Lalu, siapa kiranya pihak yang bertanggung jawab terkait keberadaan sumur minyak ilegal yang berada di tengah-tengah pemukiman itu?
    Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Supardi mengatakan kebakaran sumur minyak yang menewaskan empat warga tersebut harus diusut tuntas.
    “Tidak mengurangi rasa hormat terhadap siapapun, jadi memang itu kan ilegal, mestinya dengan adanya kejadian seperti itu, saya kira harus ada yang bertanggung jawab, ada korban meninggal,” ucap Supardi saat ditemui wartawan di Blora, Sabtu (23/8/2025) malam.
    Supardi menjelaskan, Desa Gandu yang merupakan daerah pemilihannya, memang memiliki banyak sumur minyak rakyat yang selama ini pengelolaannya dikelola oleh paguyuban.
    Menurutnya, para investor yang ingin berinvestasi melakukan pengeboran sumur minyak di desa tersebut harus sepengetahuan paguyuban.
    “Saya menilai di Dusun Gendono, Desa Gandu itu kan ada paguyubannya, ya itu paguyubannya seperti apa, kemudian pak kadesnya seperti apa, kemudian yang yang melakukan pengeboran sampai flowing dan terbakar ini kan juga juga mestinya dari paguyuban kan pintu keluar masuknya,” terang dia.
    Selanjutnya, sumur minyak yang terbakar tersebut diduga berada di lahan milik mantan kepala desa setempat.
    “Saya pikir untuk pembelajaran ya penyidik yang komprehensif, harus ada yang bertanggung jawab, harus tuntas. Kalau enggak tuntas itu nanti juga kendala untuk berikutnya. Intinya hukum tetap berjalan, dan harus ada yang bertanggung jawab. Saya pikir APH (aparat penegak hukum) lebih jeli lah dengan hal ini,” kata dia.
    Selain itu, munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, dianggap memicu masyarakat untuk melakukan pengeboran minyak secara ugal-ugalan.
    Berdasarkan usulan atau hasil inventarisasi oleh Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora, tercatat 245 titik sumur minyak yang berada di Desa Gandu tersebut.
    Supardi menerangkan pengeboran sumur minyak rakyat di Desa Gandu juga tidak sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.
    “Intinya kejadian itu saya pikir juga kesembronoan. Karena satu di tengah pemukiman, Kedua SOP AMDAL-nya tidak ada, ini flowing lantungnya (minyak mentah) melebar ke mana-mana, pencemaran lingkungan, juga pencemaran udara. Makanya saya juga berharap dengan adanya kejadian sumur yang terbakar kemarin sudah padam tapi tidak mengurangi dari pada gerak langkah APH untuk mengusut tuntas itu,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.