Xcloud.id

Organisasi: API

  • Periksa Bupati Pati Sudewo, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jalur KA

    Periksa Bupati Pati Sudewo, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jalur KA

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA). Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami terkait aliran dana dalam perkara tersebut.

    “Penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    “Termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini,” tambahnya.

    Budi menyebut semua saksi yang dipanggil tentunya akan didalami pengetahuannya dalam perkara ini. Dia juga menyebut KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan perkara tersebut.

    “Secara paralel terbuka kemungkinan untuk KPK juga mengembangkan penyidikannya termasuk kita masih terus mendalami pihak-pihak lain yang diduga terkait ikut terlibat ataupun diduga juga menerima aliran terkait dengan perkara ini,” ucapnya.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” ujar Sudewo.

    “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

    “Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.

    KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Salah satu yang terbaru ialah ASN di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang merupakan ketua pokja terkait proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.

    (ial/fas)

  • Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo: Itu Pendapatan saat Jadi DPR

    Dugaan Korupsi Bupati Pati Sudewo: Itu Pendapatan saat Jadi DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah. 

    Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya. Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

    Ketika ditanya mengenai desakan untuk mundur dari jabatannya, dia mengatakan akan beristiqomah dan membangun masyarakat Pati menjadi solid.

    “Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya, saya mendukung masyarakat untuk tetap solid,” jelasnya

    Dari pantauan Bisnis, dia selesai diperiksa penyidik pukul 15.32 WIB. Dia mengaku telah dimintai keterangan sebagai saksi dan telah menjawab secara jujur serta apa adanya.

    Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, dia bergegas masuk ke mobil Toyota Alphard putih untuk pulang.

  • KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh

    KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sejalan dengan rencana demo buruh yang bakal dilakukan di kawasan DPR, besok, Kamis (28/8/2025).  

    Melalui akun X, @CommuterLine, hal tersebut sebagai langkah antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR. Rekayasa dilakukan jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang – Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

    “Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah #RekanCommuters dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran,” imbau KAI Commuter, dikutip pada Rabu (27/8/2025). 

    Pihaknya juga meminta penumpang untuk selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. 

    Sementara perkembangan informasi terkait perjalanan Commuter Line pada Kamis, akan terus di-update secara berkala melalui akun sosial media resmi KAI Commuter mengenai rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line pada aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR, Kamis 28 Agustus 2025.

    Sebagaimana pada penyampaian pendapat yang dilakukan pada Senin (25/8/2025) di tempat yang sama, terjadi kericuhan sehingga menyebabkan massa memasuki rel kereta. 

    Alhasil, perjalanan KRL Rangkasbitung Line dari arah Tanah Abang ke Palmerah terpaksa diberhentikan. Sementara perjalanan kereta dari arah Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Kebayoran. 

    Kelumpuhan KRL tersebut bahkan terjadi sejak sore hari hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Setelahnya, kereta yang melaku pun hanya mampu jalan dengan kecepatan terbatas. 

    Bukan hanya berdampak pada KRL, tetapi juga terhadap transportasi umum lainnya. Meski ada pilihan transportasi lain seperti MRT untuk mencapai tujuan, tetapi stasiun keos dan dibanjiri penumpang yang mengantre.  

    Adapun, Kalangan buruh menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang aksi demo besar-besaran yang akan digelar di sejumlah titik lokasi pada Kamis (27/8/2025) besok, mulai pukul 09.00 WIB. 

    Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK menjadi salah satu tuntutan demo buruh yang akan diikuti 10.000 peserta. 

    Dia turut menyoroti urgensi perlindungan pekerja platform digital seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia dan lain-lain yang masih menerapkan skema kemitraan, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja.

  • Komut Pertamina meminta RDMP Kilang Balikpapan segera dituntaskan

    Komut Pertamina meminta RDMP Kilang Balikpapan segera dituntaskan

    Saya sampai sekarang masih kecewa. RDMP di Balikpapan yang janjinya akhir tahun akan diresmikan oleh Pak Presiden, sampai sekarang masih batuk-batuk.

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan meminta proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, segera dituntaskan agar dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun 2025.

    “Saya sampai sekarang masih kecewa. RDMP di Balikpapan yang janjinya akhir tahun akan diresmikan oleh Pak Presiden, sampai sekarang masih batuk-batuk,” ujar Iwan, sapaan akrab Iriawan, dalam acara Jejak Keberlanjutan Series, di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Padahal, kata dia lagi, seharusnya RDMP di Balikpapan sudah tuntas pada September atau Oktober.

    Oleh karena itu, untuk mempercepat proyek RDMP Balikpapan, Iwan menugaskan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono untuk segera bertandang ke Balikpapan dan meminta percepatan penyelesaian proyek.

    “Bapak Agung, tolong berangkat ke sana. Tekan lagi mereka di Kilang Balikpapan, kapan mau selesai? Dari tahun ke tahun begitu saja, kita malu,” ujar Iwan.

    Ia menegaskan berulangkali bahwasanya penyelesaian proyek RDMP Balikpapan adalah bagian penting dari upaya Pertamina untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya soal ketahanan energi.

    “Beliau (Presiden) bicara berapi-api bahwa 2030 kita bisa swasembada energi. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya peta jalan untuk bisa mencapai target Net Zero Emission,” kata Iwan lagi.

    Sebelumnya, Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra mengatakan, pihaknya optimistis proses pembangunan proyek RDMP Balikpapan bisa rampung pada kuartal IV (Q4) 2025.

    Per pekan pertama Agustus 2025, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mencatat progres proyek kilang ini telah mencapai 96,15 persen.

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPB pun kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    PT KPB menargetkan RFCC dapat selesai dan bisa beroperasi pada November tahun ini.

    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direksi KAI lakukan inspeksi pastikan keselamatan operasional di Daop7

    Direksi KAI lakukan inspeksi pastikan keselamatan operasional di Daop7

    Kunjungan ini untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik

    Madiun (ANTARA) – Jajaran Direksi dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) melakukan kunjungan kerja dan inspeksi guna mengecek keselamatan operasional di wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur.

    Rombongan direksi dan komisaris yang dipimpin Wakil Direktur Utama KAI Dody Budiawan tersebut meninjau beberapa titik penting di jalur kereta api Daop 7. Adapun peninjauan difokuskan pada aspek keselamatan operasional, termasuk kondisi jalur KA, persinyalan serta kesiapan operasional dan pelayanan di stasiun.

    “Kunjungan ini untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, utamanya di Daop 7,” ujar Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul dalam keterangannya di Madiun, Rabu.

    Menurut dia, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lintas dan infrastruktur perkeretaapian, berdialog dengan para pegawai, serta memperkuat sinergi antara manajemen pusat dan para pekerja di lapangan.

    “Jajaran direksi dan komisaris ini ingin melihat langsung bagaimana kondisi di Daop 7 Madiun, mendengarkan masukan dari rekan-rekan setempat, dan memastikan bahwa setiap proses operasional berjalan sesuai prosedur,” kata Zainul.

    Selain peninjauan fisik, kegiatan inspeksi dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka bersama perwakilan insan KAI Daop 7 Madiun.

    Dalam kesempatan tersebut, jajaran Direksi dan Komisaris memperkenalkan diri serta menyampaikan apresiasi atas kinerja para pegawai yang telah berkontribusi besar terhadap pencapaian target perusahaan.

    Dalam arahannya, Wakil Direktur Utama KAI Dody Budiawan menyampaikan bahwa dedikasi dan kerja keras para insan KAI di daerah adalah kunci keberhasilan KAI secara keseluruhan.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap komunikasi dapat terjalin lebih erat sehingga setiap tantangan bisa kita hadapi bersama,” sebut Zainul.

    Sementara, selama menyambut kunjungan tim direksi KAI pusat, Manajemen KAI Daop 7 Madiun yang dipimpin oleh Vice President Daop 7 Madiun Suharjono, menyampaikan paparan laporan kinerja terkini, termasuk tantangan dan rencana strategis ke depan.

    Kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategis untuk mendukung peningkatan keselamatan, pelayanan dan efisiensi operasional, khususnya di Daop Madiun.

    “Kunjungan jajaran Direksi dan Komisaris ini memberikan semangat baru bagi kami di Daop 7 Madiun. Kami merasa lebih dekat dengan manajemen pusat dan siap untuk terus berinovasi demi kemajuan KAI,” kata Zainul.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN Persiapan Pisah dari Kaltim, Patok Batas Wilayahnya Ini

    IKN Persiapan Pisah dari Kaltim, Patok Batas Wilayahnya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penegasan batas wilayah IKN dengan daerah sekitarnya, termasuk Kota Balikpapan.

    Pada Selasa (26/8/2025), digelar rapat koordinasi di Balai Pertemuan Umum Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Rapat dihadiri jajaran pemerintah daerah serta dilanjutkan survei lapangan ke titik perbatasan IKN-Balikpapan.

    Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan Otorita IKN, Kuswanto, menjelaskan pentingnya penegasan batas di lapangan. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah menetapkan batas IKN, namun petanya skalanya 1: 400.000. Di lapangan perlu pendetailan dengan peta skala besar, serta dilakukan penataan wilayah terhadap desa/kelurahan yang terdampak adanya IKN.

    “Di dalam undang-undang sudah ditetapkan batas yang ditetapkan. Namun pendetailan di lapangan diperlukan agar garis batas tidak memotong rumah penduduk, jalan, sungai, bidang tanah, atau fasilitas umum sehingga kewenangan pengelolaan jelas. Ini proses yang normal yang mana penegasan batas akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Penegasan ini penting dalam pelaksanaan fungsi IKN sebagai Pemda Khusus,” tegas Kuswanto.

    Kegiatan penegasan batas wilayah mengacu pada beberapa dasar hukum. Dasar utamanya adalah UU 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU 3 Tahun 2022 tentang IKN dan memperhatikan Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Menurut Kuswanto, regulasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena terjadi perubahan entitas wilayah.

    “Dulu Balikpapan berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Namun sekarang, dengan adanya IKN, maka batas ini harus direview ulang dan ditegaskan kembali. Jadi rapat ini tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya,” ujarnya.

    Foto: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). (Dok.Nusantara)
    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). (Dok.Nusantara)

    Penegasan batas ini juga melibatkan pemerintah daerah setempat (Kabupaten/Kota serta Provinsi Kaltim) bahkan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga dilibatkan. Kuswanto menyebutkan, sebelumnya Otorita IKN bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah beberapa kali melakukan pembahasan.

    “Bukan hanya soal garis batas, tapi juga penataan wilayah. Tim dari Kemendagri pun sudah turun langsung. Dengan Balikpapan, meskipun sudah ada regulasinya, kami perlu menyesuaikan kembali karena entitas wilayah berubah. Sepanjang tahun ini, koordinasi kami cukup intens untuk menyelesaikan batas ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, Zulkifli, menegaskan bahwa secara prinsip batas wilayah Balikpapan sudah jelas sesuai regulasi yang berlaku.

    “Bagi Balikpapan, batas wilayah sebenarnya sudah jelas karena sudah ditegaskan melalui Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 untuk Balikpapan dengan Kutai Kartanegara, serta Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 untuk Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Dua penegasan inilah yang menjadi batas Balikpapan dengan IKN. Jadi, sebenarnya tidak ada persoalan berarti. Kita hanya menegaskan ulang,” jelasnya.

    Meski demikian, Zulkifli mengakui ada beberapa segmen batas yang memerlukan penyesuaian agar lebih jelas dan sesuai dengan kaidah penataan batas.

    “Dalam penataan batas, kita mengutamakan batas alam atau batas buatan yang permanen. Kita melihat ada segmen-segmen yang sebelumnya belum jelas, karena tidak ada batas alam maupun buatan yang bisa dijadikan tanda. Maka hari ini, dalam rapat koordinasi, kita bersepakat menyesuaikan kembali,” ungkapnya.

    Dari rapat koordinasi dan survei lapangan, disepakati beberapa poin penting. Salah satunya adalah penyesuaian garis batas di empat kelurahan IKN yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, yakni:

    Kelurahan Salok Api Laut (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas alami berupa sungai. Seluruh badan sungai masuk wilayah IKN, namun pemanfaatannya dapat digunakan bersama.
    Kelurahan Salok Api Darat (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas berupa jalan dan Pilar Batas Utama (PABU) sebagaimana diatur dalam Permendagri 30/2017.
    Kelurahan Karya Merdeka (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Karangjoang (Balikpapan Utara), dengan batas berupa jalan yang menyesuaikan Jalan Vico dan PABU sesuai aturan.
    Kelurahan Mentawir (Sepaku) berbatasan dengan Kelurahan Kariangau (Balikpapan Barat), dengan batas jalan dan PABU sebagaimana diatur dalam Permendagri 48/2012.

    Selain itu, rapat menyepakati perlunya penambahan, rehabilitasi, dan pembangunan PABU/Titik Koordinat di beberapa lokasi strategis, di antaranya di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Km 18,8, serta di titik PABA 1, PABU 8, PABA 2, dan PABU 35.

    Pemerintah Kota Balikpapan juga diminta untuk menyesuaikan regulasi tata wilayah, termasuk melakukan revisi atau pembentukan aturan baru terkait kecamatan dan kelurahan, sebagai dampak dari perubahan batas wilayah akibat keberadaan IKN.

    Tahap berikutnya, tim teknis dari Otorita IKN dan Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan pemetaan bersama menggunakan peta kartometrik. Hasil pemetaan kemudian akan dibahas dan disepakati secara teknis sebelum dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

    “Setelah ada kesepakatan terkait penegasan batasnya hasilnya akan ditandatangani bersama oleh Kepala Otorita IKN, Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Penajam Paser Utara. Selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan secara resmi,” terang Kuswanto.

    Ia menambahkan, kepastian batas wilayah sangat penting untuk menghindari potensi sengketa antarwilayah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

    “Dengan adanya penegasan batas ini, maka pengelolaan wilayah IKN akan lebih jelas, tidak tumpang tindih, dan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan ke depan,” pungkasnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

    Pengamanan Gedung KPK Masih Biasa saat Bupati Pati Sudewo Diperiksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di wilayah Kawah Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, hanya ada beberapa personel kepolisian dan petugas keamanan KPK yang berjaga di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Selain itu, tidak tampak kendaraan taktis yang biasanya digunakan untuk melerai massa. Adapun penghalau massa hanya berupa kawat besi. Sehingga keamanan saat ini, pukul 10.33 WIB, belum begitu ketat.

    Sebagai informasi, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan masker berwarna biru.

    Sudewo yang sempat koar-koar dengan menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” jelasnya.

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, dia langsung masuk ke lobi KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    Terlepas dari itu, Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan karena dirinya menaikkan PBB daerah hingga 250 persen.

    Keputusan itu memantik warga Pati hingga terjadi demo besar-besaran. Sampai DPRD Pati menggelar rapat hak angket untuk pemakzulan Sudewo.

  • 89 Ribu Hewan Peliharaan Diangkut Pakai Kereta Api, Kucing Mendominasi – Page 3

    89 Ribu Hewan Peliharaan Diangkut Pakai Kereta Api, Kucing Mendominasi – Page 3

    Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan kereta khusus petani dan pedagang dalam waktu dekat. Skema operasional kereta khusus ini pun diusulkan mengikuti pola penumpangnya.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, telah sejak lama kereta jadi andalan pedagang dan petani. Menyusul rencana kereta baru, ada skema operasional yang diusulkannya bisa diterapkan.

    “Jika ada kereta khusus petani-pedagang, waktu henti di stasiun bisa diatur hingga 5 menit,” kata Djoko dalam keterangannya, ditulis Senin (25/5/2025).

    Kemudian, untuk rute penyangga Jabodetabek misalnya, dari Rangkasbitung ke Tanah Abang, tak semua stasiun diantaranya kereta khusus ini berhenti. Tapi, bisa fokus ke titik-titik pusat petani dan pedagang. Artinya, pola operasinya tidak sama dengan KRL Jabodetabek.

    Djoko juga melihat keuntungan setelah ada kereta khusus petani-pedagang. Seperti menghambat urbanisasi di perkotaan, hingga kapasitas barang yang diangkut bisa lebih banyak.

    “Jumlah petani-pedagang bisa ditingkatkan, penumpang tidak terganggu dengan tumpukan barang pedagang dan hasil bumi petani, hewan ternak (ayam, bebek dan kambing) dapat kembali diangkut, dapat meningkatkan perekonomian desa,” beber dia.

     

  • Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo tiba di KPK hari ini, Rabu (27/8/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

    Jika sebelumnya Sudewo yang sempat menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini dia irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan yang berada di sekitar gedung KPK.

    Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab hanya sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” ujar Sudewo singkat. 

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, Sudewo langsung masuk ke lobi gedung KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    KPK lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan itu karena Sudewo absen dari jadwal pemeriksaan sebelumnya.

    “SDW [Sudewo] ada keperluan lain yang sudah dijadwalkan, akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

    Namun, Budi belum merincikan kapan jadwal pemeriksaan tersebut dilakukan. Diketahui, Sudewo seharusnya dipanggil KPK pada hari Jumat kemarin (23/8/2025). Akan tetapi, dia absen dari panggilan tersebut. Di diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA.

    “Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022,” tulis Budi, Jumat (22/8/2025).

  • Buruh Gelar Demo Kamis 28 Agustus 2025, Ini 7 Tuntutan Utama – Page 3

    Buruh Gelar Demo Kamis 28 Agustus 2025, Ini 7 Tuntutan Utama – Page 3

    Upah minimum yang diterima oleh buruh dinilai masih belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Alhasil, masih banyak buruh yang belum dalam kategori sejahtera.

    Peribahasan jauh panggang dari api nampaknya sedikit bisa menggambarkan kehidupan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan kehidupan buruh saat ini masih belum sejahtera.

    “Mengenai kesejahteraan buruh secara umum, sayangnya, kami belum bisa mengatakan bahwa buruh Indonesia telah sejahtera,” ungkap Elly saat dihubungi Liputan6.com, Senin (5/5/2025).

    Dia menerangkan masih banyak buruh yang hidup pas-pasan dari upah minimum yang diterimanya. Belum lagi jika menghitung pendapatan dan kepastian kerja dari para buruh kontrak dan alihdaya (outsourcing).

    “Masih banyak yang hidup dengan upah minimum yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, belum termasuk buruh kontrak dan outsourcing yang rentan kehilangan pekerjaan kapan saja,” tuturnya.

    Bicara soal kesejahteraan buruh ini masuk pada rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat melihat sedikit angin segar dari rencana tersebut.