Xcloud.id

Organisasi: API

  • Rekayasa Pola Operasi KA Jarak Jauh Dilanjut Hingga 5 September

    Rekayasa Pola Operasi KA Jarak Jauh Dilanjut Hingga 5 September

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menambah masa rekayasa pola operasi perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari semula hingga 2 September menjadi 5 September 2025.

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Senin mengatakan rekayasa pola operasi ini yakni dengan memberhentikan KAJJ keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen di Stasiun Jatinegara.

    “Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta. Hal ini untuk menjaga kenyamanan pelanggan dan kelancaran operasional KA,” katanya.

    Ixfan mengatakan KA keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen tetap berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di kedua stasiun tersebut.

    Berikut daftar KA keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang akan berhenti di Stasiun Jatinegara:

    Tanggal 1-5 September 2025

    KA 6 Argo Semeru
    KA 132 Parahyangan
    KA 46 Taksaka
    KA 2 Argo Bromo Anggrek
    KA 16 Argo Dwipangga
    KA 118 Gunungjati
    KA 40 Sembrani
    KA 62 Manahan
    KA 122 Cakrabuana
    KA 44 Taksaka
    KA 38 Brawijaya
    KA 8 Bima
    KA 36 Gajayana
    KA 124 Cakrabuana
    KA 42 Sembrani
    KA 32 Pandalungan
    KA 4 Argo Bromo Anggrek
    KA 14 Argo Lawu
    KA 54 Purwojaya
    KA 48 Taksaka
    KA 120 Gunungjati
    KA 64 Manahan
    KA 30F Argo Anjasmoro
    KA 110 Fajar Utama Yk
    KA 272 Airlangga
    KA 284 Serayu
    KA 204 Tegal Bahari
    KA 90 Gayabaru Malam Selatan
    KA 270 Matarmaja
    KA 112 Sawunggalih
    KA 152 Brantas
    KA 300 Cikuray
    KA 246 Majapahit
    KA 260 Tawang Jaya
    KA 108 Senja Utama Yk
    KA 288 Serayu
    KA 116 Sawunggalih
    KA 144 Madiun Jaya
    KA 164 Gumarang
    KA 150 Singasari
    KA 180 Tawangjaya Premium

    Tanggal 4-5 September 2025

    KA 50F Purwojaya
    KA 7006 Batavia
    KA 58F Purwojaya.

    Sementara, KA kedatangan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang akan juga berhenti di Stasiun Jatinegara pada 3-5 September 2025, yakni KA 45 Taksaka, KA 15 Argo Dwipangga, KA 3 Argo Bromo Anggrek, KA 43 Taksaka, KA 13 Argo Lawu, KA 1 Argo Bromo Anggrek, KA 123 Cakrabuana, KA 47 Taksaka, KA 163 Gumarang, KA 179 Tawang Jaya Premium, dan KA 203 Tegal Bahari.

    Sementara KA yang datang 4 dan 5 September 2025 yakni KA53F Purwojaya dan KA 141F Parahyangan Fakultatif.

    KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada para pelanggan yang akan menggunakan layanan kereta api pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi adanya pola rekayasa lalu-lintas.

  • Pangdam Akui Ada Kelengahan pada Aksi 29 Agustus: Memang Kurang Waspada

    Pangdam Akui Ada Kelengahan pada Aksi 29 Agustus: Memang Kurang Waspada

    Lebih jauh, Windiyatno mengakui bahwa pada aksi sebelumnya, terjadi kekurangan antisipasi terhadap tindakan anarkis massa yang mengakibatkan pembakaran sejumlah fasilitas dan korban jiwa.

    “Kemarin kita kan diinformasikan, kita konsentrasi ke DPRD tingkat I, kemarin kita kebagiannya di situ. Dan waktu itu sudah membakar yang pertama di Kejati, kita himbau mereka, mereka pergi. Ternyata pergi bakar di sana. Ya mungkin di luar kekuasaan kami, kami memang kurang waspada,” ungkapnya.

    Ia mengimbau agar seluruh pihak, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, tetap menjaga komitmen yang sudah disepakati bersama dalam pertemuan dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, dan perwakilan rektor.

    “Kemarin kita sudah ada komitmen dengan Pak Kapolda, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Ormas, dan perwakilan Rektor bahwa hari ini insya Allah akan berjalan dengan aman, dengan baik,” tandasnya.

    Sebelumnya, setelah membakar Poslantas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Alauddin, kini DPRD Makassar yang menjadi sasaran.

    Pantauan di lokasi sekitar pukul 22.15 Wita, api telah menguasai halaman kantor DPRD Makassar.

    Sejumlah mobil dan motor yang diduga kendaraan dinas dikabarkan terbakar di kantor DPRD Makassar.

    Tidak kenal lelah, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan komunitas ojek online (Ojol) ini terus menduduki jalan AP Pettarani.

    Tidak berhenti pada pembakaran gedung DPRD, massa aksi juga merusak lampu lalulintas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Hertasning.

    Tidak berhenti di situ, massa juga membakar gedung DPRD Sulsel setelah sebelumnya membakar mobil yang terparkir di halaman Kejati Sulsel dan Poslantas Jalan AP Pettarani.

  • Ratusan Prajurit TNI Disiagakan di Bojonegoro, Antisipasi Kerusuhan

    Ratusan Prajurit TNI Disiagakan di Bojonegoro, Antisipasi Kerusuhan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, ratusan prajurit TNI di Kabupaten Bojonegoro mulai disiagakan untuk menjaga keamanan wilayah. Pada Senin (1/9/2025), pasukan ditempatkan di titik-titik rawan, objek vital, hingga melakukan patroli rutin.

    Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rahman Hakiem, menyampaikan bahwa kerusuhan yang meluas di beberapa daerah berpotensi menular ke Bojonegoro. Untuk itu, langkah antisipasi segera dilakukan dengan menggerakkan pasukan TNI.

    “Sebanyak tiga kompi atau sekitar 400 prajurit kita siagakan selama 24 jam. Tujuannya menjaga keamanan dan memantau aktivitas masyarakat agar tetap kondusif,” jelasnya.

    Selain standby di Markas Kodim, pasukan juga disebar di sejumlah titik strategis, antara lain kantor perbankan, stasiun kereta api, terminal, serta perkantoran pemerintahan. Penempatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

    “Ini kita lakukan supaya kegiatan berjalan lancar dan masyarakat Bojonegoro merasa tenang,” tambah perwira lulusan Akademi Militer tahun 2004 itu.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu liar yang beredar. Menurutnya, kabar yang tidak jelas sumbernya bisa memicu perpecahan dan mengganggu kerukunan yang selama ini terjaga.

    “Menyikapi situasi Kamtibmas yang sedang berkembang di tanah air mari kita bersama-sama menjaga ketenangan, kedamaian, serta memperkuat persatuan,” ujarnya.

    Bupati kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, itu menegaskan pentingnya kedewasaan dalam menghadapi dinamika sosial. Ia mengajak warga untuk memperkuat semangat kebersamaan demi terciptanya suasana aman dan tenteram.

    “Mari kita per kokoh semangat Jogo Bojonegoro dengan terus bergandengan tangan menjaga Bojonegoro agar tetap adem, bahagia, makmur dan membanggakan dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, serta rasa cinta kepada tanah kelahiran,” pungkasnya. [lus/suf]

  • Polisi Olah TKP Kebakaran DPRD Makassar

    Polisi Olah TKP Kebakaran DPRD Makassar

    Foto

    Agung Pambudhy – detikNews

    Senin, 01 Sep 2025 17:00 WIB

    Jakarta – Tim Labfor Polda Sulsel olah TKP kebakaran Gedung DPRD Makassar untuk telusuri sumber api. Polisi sebut kerugian capai Rp250 miliar dan pelaku teridentifikasi.

  • BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,”

    Makassar (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh menganugerahi pangkat Anumerta kepada tiga orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,” kata Zudan melaui siaran persnya diterima, Senin.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Taspen merespon cepat kejadian ini dengan berkoordinasi lintas institusi untuk memastikan ASN terdampak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Ia menyatakan, mereka adalah contoh Aparatur Sipil negara yang berdedikasi bagi bangsa dalam kondisi apapun. Negara akan memastikan ASN yang meninggal dunia tersebut mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasinya.

    Sebagai langkah konkret, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis tentang Pensiun Janda/Duda terhadap ASN yang menjadi korban meninggal dunia saat terjadinya insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar.

    Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel ini juga memastikan ASN yang menjadi korban dalam insiden tersebut akan menerima penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Pemerintah melalui BKN memberikan pegawai ASN yang menjadi korban saat melaksanakan tugas, yakni Saiful Akbar memenuhi kriteria untuk diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.

    Selain itu, pihak keluarga juga diberikan status pensiun janda, duda anumerta 72 persen dari dasar pensiun, santunan, hak keuangan yang berupa santunan kematian kerja, uang duka, serta biaya pemakaman dan atau bantuan beasiswa.

    Adapun total ketiga pegawai pemerintah yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar yakni Saiful Akbar selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tallo.

    Muhammad Akbar Basri disapa Abay menjabat Staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Sarinawati menjabat Staf Sekertariat DPRD Kota Makassar.

    Sebelumnya, insiden awal pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa demonstrasi terjadi pada Jumat (29/8) malam sekira pukul 19.00 WITA, disaat bersamaan akan dilaksanakan rapat paripura. Massa akhirnya memaksakan masuk lalu secara anarkis merusak mobil hingga membakarnya.

    Api semakin membesar hingga membakar seluruh gedung hingga Sabtu, (30/8) dini hari. Sejumlah orang masih terjebak di dalam gedung, sementara massa terus berdatangan mengepung kantor dewan itu. Dari hasil assement BPBD Makassar mencatat ada delapan korban, tiga dinyatakan meninggal dunia dan lima luka.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam Akui Ada Kelengahan pada Aksi 29 Agustus: Memang Kurang Waspada

    Bikin Merinding, Ribuan Mahasiswa Kembali Duduki Kota Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bikin merinding, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Makassar kembali menduduki Flyover Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Senin (1/9/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi unjuk rasa kali ini merupakan keberlanjutan dari aksi sebelumnya.

    Api perlawanan mahasiswa seakan tidak padam. Setelah demonstran membakar beberapa gedung dan puluhan kendaraan pada aksi 29 Agustus kemarin, kini kembali menyuarakan tuntutan yang sama.

    Pantauan di lokasi, ribuan mahasiswa ini masing-masing terdiri dari mahasiswa UNM, UIN Alauddin Makassar, Unibos, dan berbagai OKP lainnya.

    Mereka silih berganti melakukan orasi. Meminta kepada Presiden Prabowo agar mengevaluasi Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Evaluasi terhadap orang nomor satu di Kepolisian itu bukan tanpa alasan. Sebab, baru-baru ini tujuh anggotanya diduga terlibat insiden yang membuat satu nyawa driver Ojek Online (Ojol) jadi korban.

    Selain itu, mahasiswa juga tidak lupa pada isu awal. Meminta agar tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu fantastis ditinjau kembali.

    “Ini tidak masuk akal, DPR tidak jelas kerjanya apa tapi digaji ratusan juta perbulan,” teriak salah satu orator.

    Menurutnya, masyarakat semakin sakit hati ketika para pejabat yang mengaku wakil rakyat terkesan kurang memiliki empati.

    “Mereka bahkan berjoget di atas penderitaan rakyat. Kita diperas dengan berbagai macam pajak, sementara mereka hanya menikmati dan berjoget,” sesalnya.

  • Jubir KPK Sebut Penonaktifan Bupati Pati Sudewo Bukan Kewenangan KPK

    Jubir KPK Sebut Penonaktifan Bupati Pati Sudewo Bukan Kewenangan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo bukan kewenangan KPK.

    Pernyataan itu menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sedang berunjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK, Senin (1/9/2025).

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK terkait penonaktifan jabatan seorang kepala daerah. Fokus KPK adalah terkait dengan penanganan perkaranya,” tegas Budi kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

    Budi mengatakan sampai saat ini KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan korupsi Sudewo dalam proyek pembangunan wilayah Jawa Tengah/Solo Balapanhan, di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian.

    Meskipun, kata Budi, Sudewo telah mengembalikan uang Rp720 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Hal itu tidak memberhentikan penyidikan KPK.

    “Ya kita pahami pengembalian uang itu tidak menghentikan proses pidananya oleh karena itu KPK masih terus berprogres,” jelas Budi.

    Sebelumnya di hari yang sama, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    “Intinya dari audisi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati-Pati Sudewo Sekian yang saya sampaikan. Hasilnya kita disuruh menunggu ya,” katanya kepada wartawan.

    Nantinya surat itu akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

    Menurutnya bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewi sebagai tersangka.

    Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta dari Sudewo ke KPK

    “Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada Rabu (27/8/2025) Sudewo telah diperiksa KPK sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi DJKA.

    Kepada wartawan Sudewo mengaku uang yang dimaksudkan adalah gajinya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya Rabu (27/8/2025).

  • Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan fokus KPK adalah hanya penanganan perkara terkait Sudewo, yakni dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Kewenangan kami hanya dalam konteks penanganan perkaranya terkait dengan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, salah satu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, mengatakan telah berbicara dengan KPK untuk membahas surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    Botok mengatakan surat rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.

    Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.

    Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta alami deflasi 0,05 persen pada Agustus 2025

    Jakarta alami deflasi 0,05 persen pada Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat deflasi 0,05 persen secara bulanan pada Agustus 2025, yang tercermin dari penurunan indeks harga konsumen dari 107,40 pada Juli 2025 menjadi 107,35 pada Agustus tahun ini.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin, mengatakan kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar, yakni makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14 persen.

    Selain itu, kelompok pakaian dan alas kaki juga turut mendorong deflasi DKI Jakarta pada Agustus 2025 dengan andil 0,01 persen.

    Selanjutnya, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Agustus tahun ini juga memberikan andil deflasi meskipun tergolong sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01 persen.

    Sementara itu, berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Agustus 2025 utamanya didorong deflasi komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.

    Menurut Hasanudin, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih dan daging ayam ras.

    Selain itu, terdapat pula komoditas dari kelompok transportasi yang memberikan andil deflasi cukup signifikan, yaitu bensin.

    Meski demikian, bensin tidak menyebabkan deflasi pada kelompok transportasi karena terdapat komoditas lain, seperti tarif jalan tol, angkutan laut dan angkutan kereta api yang mengalami inflasi sehingga meredam laju deflasi bensin pada kelompok tersebut.

    “Berakhirnya diskon tarif tol, angkutan laut dan kereta api menyebabkan komoditas tersebut mengalami inflasi pada Agustus 2025,” kata Hasanudin.

    Sementara itu, secara tahunan, DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 2,16 persen pada Agustus 2025.

    Inflasi tahunan terjadi karena peningkatan harga komoditas yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,85 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,38 persen.

    Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,24 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,35 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makassar Siaga, Kapolda Sulsel Pastikan Keamanan Bersama TNI

    Makassar Siaga, Kapolda Sulsel Pastikan Keamanan Bersama TNI

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, menegaskan kembali bahwa penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara.

    Hal ini ditegaskan Rusdi mengingat pada Senin (1/9/2025) ini dikabarkan aktivis mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa di kota Makassar.

    “Tentunya kita sudah memahami, ketika bicara penyampaian ekspresi, penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi, apapun namanya, itu adalah hak warga negara, hak konstitusi. Itu wajib kita jaga,” ujar Rusdi kepada awak media, Senin pagi.

    Meskipun merupakan hak setiap warga negara, kata Rusdi, demonstrasi harus dilakukan sesuai aturan.

    “Jangan sampai ketika menyampaikan pendapat seperti ini, melanggar aturan ataupun melanggar hak-hak orang lain,” sebutnya.

    Kata Rusdi, pengunjuk rasa mesti menyampaikan aspirasinya den cara-cara tertib dan damai. Rusdi juga memastikan koordinasi dengan TNI untuk menjaga kondusivitas.

    “Insyaallah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentunya anak bangsa mendengar itu semua. Mari sama-sama kita menjaga. Kedepan, suasana Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, harus kita jaga,” imbuhnya.

    “Untuk keamanan dan kedamaian kita bersama, pasti ada rekan-rekan TNI bahu-membahu jaga keamanan Makassar. Personel yang diturunkan 1.323,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, setelah membakar Poslantas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Alauddin, kini DPRD Makassar yang menjadi sasaran.

    Pantauan di lokasi sekitar pukul 22.15 Wita, api telah menguasai halaman kantor DPRD Makassar.