Xcloud.id

Organisasi: API

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati nyatakan mundur dari DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa ungkapannya yang dia akui menyakiti hati rakyat adalah dalam tayangan Podcast On The Record dari ANTARA TV. Dalam siniar itu, dia berbincang selama 42 menit dengan membahas berbagai isu yang menyangkut isu perempuan hingga ekonomi kreatif.

    Namun dari tayangan itu, dia mengatakan ada dua menit lebih bagian video siniar itu yang dipotong dan dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin “menyulutkan api” amarah masyarakat. Sejumlah pihak pun mengunggah potongan video siniar ANTARA TV itu di media sosial.

    Dia pun mengaku tidak bermaksud dan bertujuan untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

    Menurut dia, ungkapannya itu dimaksudkan untuk mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.

    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Rahayu Saraswati Mundur dari Anggota DPR, Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Nasional

    4 Rahayu Saraswati Mundur dari Anggota DPR, Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Nasional

    Rahayu Saraswati Mundur dari Anggota DPR, Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan, Rahayu Saraswati Djohohadikusumo segera dinonaktifkan usai menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI.
    “Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
    Ia menegaskan, Fraksi Gerindra menghormati keputusan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu untuk mengundurkan diri dari anggota DPR RI.
    “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
    Bambang menuturkan, proses administratif terkait akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UU dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.
    “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Sara yang merupakan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pengunduran diri dari DPR.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu melansir keterangan video yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).
    Dalam video tersebut, Rahayu meminta maaf atas pernyataannya yang viral dua pekan sebelum perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang dirayakan pada 17 Agustus lalu.
    Ia mengungkapkan, pernyataannya yang viral itu berasal dari wawancara sebuah podcast yang tayang pada 28 Februari 2025.
    “Pernyataan saya diambil dari menit 25, 37 detik sampai menit ke 27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya, dua menit lebih. Yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” imbuhnya.
    Ia menegaskan, tak memiliki maksud untuk meremehkan dan merendahkan upaya yang sedang dilakukan masyarakat, terutama anak muda yang tengah berusaha untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.
    Rahayu pun berharap agar dirinya bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan yang saat ini masih dibahas di Komisi VII DPR.
    Diketahui, Sara terpilih sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
    Pada Pemilu 2024, ia berhasil mengantongi suara signifikan yang mengantarkannya kembali ke Senayan lewat Partai Gerindra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Ini Alasan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo Mundur sebagai Anggota DPR Nasional

    5 Ini Alasan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo Mundur sebagai Anggota DPR Nasional

    Ini Alasan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo Mundur sebagai Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai anggota DPR. 
    Hal ini dia ungkapkan dalam postingan di Instagram miliknya, Rabu (10/9/2025).
    Adapun alasan mundurnya keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dari DPR lantaran merasa bersalah atas ucapannya dalam sebuah podcast.
    “Kira-kira dua minggu sebelum 17 Agustus lalu, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau enam bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat,” ujar Saraswati, Rabu.
    Ia mengatakan, podcast tersebut berjudul “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif” dengan durasi lebih dari 42 menit.
    Pernyataannya yang diambil itu dipotong dan disebarkan sehingga menimbulkan kontroversi.
    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” lanjut dia.
    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” sambung dia.
    Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu menyadari bahwa dirinya memiliki privilege besar dalam memulai usaha, termasuk dukungan keluarga.
    Namun, ia mengakui ucapannya telah menyinggung banyak pihak.
    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” kata Saraswati.
    Selain memohon maaf atas ucapannya yang kontroversial itu, ia juga kemudian menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” ujar dia.
    Meski demikian, Saraswati berharap masih bisa menyelesaikan satu tugas terakhir di Komisi VII DPR.
    “Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Keparwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi VII,” ujar dia.
    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di dapilnya, yakni Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
    Dia berkomitmen melanjutkan perjuangan di luar parlemen.
    Saraswati juga menegaskan, sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil akan terus digunakan untuk memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda sampai dana tersebut habis.
    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI Nasional

    1 Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI Nasional

    Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Rahayu, dilansir dari keterangan video yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).
    Dalam video tersebut, Rahayu meminta maaf atas pernyataannya yang viral dua pekan sebelum perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang dirayakan pada 17 Agustus lalu.
    Ia mengungkapkan, pernyataannya yang viral itu berasal dari wawancara sebuah podcast yang tayang pada 28 Februari 2025. 
    “Pernyataan saya diambil dari menit 25, 37 detik sampai menit ke 27, 40 detik. Cukup Panjang sebenarnya, dua menit lebih,” ucapnya.
    “Yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” imbuhnya.
    Ia menegaskan, tak memiliki maksud untuk meremehkan dan merendahkan upaya yang sedang dilakukan masyarakat, terutama nak muda yang tengah berusaha untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.
    Rahayu pun berharap agar dirinya bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan yang saat ini masih dibahas di Komisi VII DPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Kembali Tangkap Dua Pelaku Rusuh Demo di Surabaya, Total 35 Orang jadi Tersangka

    Polisi Kembali Tangkap Dua Pelaku Rusuh Demo di Surabaya, Total 35 Orang jadi Tersangka

    Surabaya (beritajatim.com) – Sat Reskrim Polrestabes Surabaya terus memburu para massa pendemo yang melakukan kerusuhan pada aksi Bubarkan DPR, 29-31 Agustus 2025 kemarin.

    Setelah menetapkan 33 orang menjadi tersangka, kini polisi kembali menangkap dua orang. Total ada 35 orang terbukti melakukan kerusuhan.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, pihaknya masih terus memburu para pelaku lain dalam kerusuhan yang menyebabkan Surabaya menjadi lautan api. Ia tidak menampik akan ada tersangka-tersangka baru yang berhasil diamankan.

    “Masih ada beberapa. Yang kemarin dua orang ya (jadi tersangka),” kata Luthfie, Rabu (10/9/2025).

    Dua orang terbaru yang ditetapkan menjadi tersangka terbukti ikut melakukan pembakaran salah satu bangunan sisi barat Gedung Negara Grahadi pada Sabtu (30/8/2025). Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    “Terakhir yang kemudian melakukan pembakaran di Grahadi,” ucapnya.

    Diketahui sebelumnya, 315 massa pendemo bubarkan DPR di Surabaya sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Namun setelah serangkaian penyelidikan, polisi hanya menetapkan 33 orang menjadi tersangka. Sementara 186 sisanya dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.

    Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, 33 oknum massa aksi itu terdiri dari 6 orang anak-anak dan 27 dewasa. Mereka melakukan berbagai tindak pidana. Pengeroyokan, pencurian, hingga pengrusakan. Mereka semua dijerat dengan berbagai pasal dengan ancaman pidana kurungan penjara diatas 5 tahun.

    “33 yang dilakukan proses hukum di Polrestabes Surabaya. Sementara, 9 orang saat ini 9 diproses oleh Polda Jatim. Ada 6 anak-anak yang nantinya akan dititipkan di Bapas,” kata Jules, Jumat (5/9/2025).

    Dari 9 tersangka yang diproses oleh Polda Jatim, Jules menyebut hanya 1 orang yang berusia dewasa. Sementara sisanya masih berusia anak-anak. 5 tersangka terbukti membakar gedung negara Grahadi dengan bom molotov yang sebelumnya sudah disiapkan. Sementara 4 orang lainnya menjadi tersangka karena menjarah barang yang ada di sekitar Gedung Negara Grahadi.

    “1 tersangka dewasa berinisial AE. Dia berperan menyiapkan molotov. Sementara 4 lainnya sebagai eksekutor yang melemparkan. Lalu 4 pelaku lainnya melakukan pelemparan baru penjarahan. Sebagai barang bukti, kami amankan 5 bom molotov yang belum sempat digunakan,” imbuh Jules. (ang/ted)

  • Polres Pamekasan Tangkap 4 Orang Diduga Pesta Narkoba

    Polres Pamekasan Tangkap 4 Orang Diduga Pesta Narkoba

    Pamekasan (beritajatim.com) – Personil Reskrim Polsek Tamberu, menangkap empat orang yang diduga melakukan pesta narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Minggu (7/9/2025) lalu.

    Keempat orang tersebut masing-masing berinisial R (27), R (38), dan M (40), ketiganya merupakan warga Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Sedangkan satu orang lainnya berinisial AF (40), warga Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

    “Saat dilakukan penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Tamberu, mendapati para pelaku sedang pesta narkoba,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, melalui Kasi Humas AKP Jupriadi, Rabu (10/9/2025).

    Dari penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti alias BB, di antaranya 3 klip plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. “Sabu dengan logo A, B dan C, masing-masing sekitar 0,20 gram,” ungkapnya.

    “Selain itu juga terdapat 1 unit kotak putih berisi 3 unit korek api gas, 2 klip kosong, sebuah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca yang dilengkapi dengan 2 buah sedotan yang terpasang pipet kaca, 3 buah handphone merk Oppo hitam, Oppo biru, serta handphone merk Vivo hitam,” jelasnya.

    Selain mengamankan BB dari lokasi penggerebekan, petugas juga melakukan tindakan berupa tes urine bagi keempat orang tersebut. “Hasil tes urine menunjukkan positif (+) mengandung Methamphetamine, dan kini keempatnya diamankan di Satreskrim Polres Pamekasan, guna pemeriksaan lebih lanjut,” imbuhnya.

    “Akibat perbuatan tersebut, para pelaku diancam Pasal 114 Ayat (1) subs Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara,” pungkasnya. [pin/but]

  • Lecornu Gantikan Bayrou sebagai PM Prancis, Siapa Dia?

    Lecornu Gantikan Bayrou sebagai PM Prancis, Siapa Dia?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Selasa (09/09) menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru, menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri.

    Penunjukan ini, hanya beberapa jam setelah pengunduran diri Bayrou, menunjukkan bahwa Macron berniat mempertahankan pemerintahan minoritas.

    Lecornu, yang kini berusia 39 tahun, sebenarnya sudah menjadi kandidat perdana menteri sejak Desember lalu, tetapi saat itu Macron memilih Bayrou yang lebih tua dan dianggap lebih berpengalaman.

    Sebastien Lecornu, mantan politisi Partai Republik (kanan-tengah), bergabung dengan gerakan sentris Macron pada 2017 dan memimpin kampanye pemilihan ulang Macron di tahun 2022.

    Macron telah menginstruksikan Lecornu untuk “berkonsultasi dengan kekuatan politik yang ada di parlemen guna menyusun anggaran negara dan mencapai kesepakatan penting untuk keputusan-keputusan dalam beberapa bulan ke depan,” demikian pernyataan dari Istana Élysee.

    PM kelima Prancis dalam dua tahun

    Macron terpaksa menunjuk perdana menteri kelima dalam waktu kurang dari dua tahun setelah parlemen mencopot Bayrou dari jabatannya karena rencana penghematan untuk mengatasi utang negara yang membengkak.

    Bayrou secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Macron pada hari Selasa (09/09), sehari setelah pemerintahnya kalah dalam pemungutan suara kepercayaan di Majelis Nasional.

    Macron menyatakan bahwa ia telah “mencatat” hasil pemungutan suara tersebut.

    Dengan utang nasional kini mencapai 114% dari PDB, Bayrou yang berusia 74 tahun mengusulkan pemangkasan anggaran sebesar €44 miliar pada tahun 2026 dan penghapusan dua hari libur nasional.

    Meski telah mengimbau Majelis Nasional untuk “menghadapi kenyataan” dan “bertindak tanpa penundaan” agar tidak “dikuasai oleh para kreditor,” anggota parlemen dari kubu kiri dan kanan ekstrem bergabung untuk menolak rencananya dengan suara 364 berbanding 194, hanya sembilan bulan setelah ia menjabat.

    Dengan menunjuk Lecornu, Macron berisiko kehilangan dukungan dari Partai Sosialis (kiri-tengah) dan kini bergantung pada dukungan dari partai sayap kanan ekstrem, National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

    Lecornu adalah mantan politisi konservatif

    Pada tahun 2024, Lecornu sempat menuai kontroversi karena makan malam bersama Marine Le Pen, pemimpin RN. Pertemuan tersebut memicu kemarahan dari kubu kiri, tetapi bisa membuat Lecornu lebih diterima oleh kalangan kanan.

    Presiden RN, Jordan Bardella, mengatakan bahwa mereka akan “menilai perdana menteri baru berdasarkan kinerjanya, tanpa ilusi,” sambil menegaskan bahwa partainya tetap memiliki “garis merah” yang tegas.

    RN masih meyakini bahwa mereka dicurangi dalam pemilu legislatif Juli lalu, ketika mereka unggul di putaran pertama, tetapi kalah di putaran kedua dari koalisi kiri yang tergesa-gesa dibentuk, yaitu Nouveau Front Populaire (NFP), yang kini menuntut agar perdana menteri berasal dari kalangan sosialis.

    “Sekarang saatnya bagi pihak kiri, yang menang tahun lalu, untuk memimpin pemerintahan. Bagi mereka yang ingin mengambil tanggung jawab, silakan ambil inisiatif,” kata anggota parlemen sosialis Boris Vallaud pada hari Senin. “Sebagai kaum sosialis, kami tidak akan lari dari tanggung jawab ini.”

    Pengunjuk rasa membanjiri Prancis

    Sementara itu, para demonstran di seluruh Prancis merencanakan aksi mogok dan gangguan besar-besaran pada hari Rabu (10/09) dengan slogan: “Bloquons tout” atau mari kita blokir semuanya.

    Badan penerbangan sipil Prancis (DGAC) memperkirakan akan terjadi gangguan dan penundaan di “semua bandara Prancis,” sementara para demonstran di Paris berencana memblokir akses utama menuju pusat kota, termasuk jalan lingkar yang mengelilingi ibu kota.

    Di wilayah Paris, perusahaan ritel besar Amazon dan perusahaan energi di utara juga diperkirakan akan terdampak aksi mogok.

    Operator kereta api Prancis, SNCF, menyatakan bahwa layanan kereta cepat TGV akan “beroperasi normal” baik untuk rute domestik maupun internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Macron Tunjuk Francois Bayrou Sebagai PM Baru Prancis

    (ita/ita)

  • How to Register SMS Sender IDs in Indonesia

    How to Register SMS Sender IDs in Indonesia

    Introduction
    If your business wants to send SMS in Indonesia, the first step is registering your Sender ID. Without registration, most of your messages, whether they are OTPs, payment confirmations, or promotional offers, will never reach customers. Mobile operators in Indonesia block unregistered traffic to protect users from spam, fraud, and phishing.

    A Sender ID is simply the name or number that appears when your customer receives a text. Instead of a random number, they will see your brand name such as “ShopX” or “BankY.” This makes your SMS look professional, trustworthy, and instantly recognizable.

    The challenge is that in Indonesia, Sender ID registration can be complex and time-consuming. Each mobile operator, including Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, and XL Axiata, has its own approval process, and all applications must follow strict guidelines set by Kominfo, the Ministry of Communication and Informatics.

    That is why it is important to understand how Sender ID registration works before you start sending SMS campaigns. In this guide, we will explain the process step by step, highlight common mistakes businesses make, and show you how to stay compliant with Indonesia’s A2P SMS regulations.

    P.S. If you do not have a Sender ID but still want to send OTPs, we have you covered. Sign up for free and start sending OTPs to users in more than 190 countries with free test credits in your wallet.

    What is a Sender ID and Why Does It Matter?
    A Sender ID is the identity your customers see when they receive an SMS from your business. It works like a caller ID for text messages. Instead of showing a random phone number, it displays your brand name, which makes your communication look professional and authentic.

    For instance, a bank might use “BankSecure” as its Sender ID for OTPs and transaction alerts. An e-commerce brand might use “ShopFast” for order confirmations and delivery updates. A healthcare provider could use “MediCare” for appointment reminders and reports.

    This matters because in Indonesia, where fraud and spam messages are common, customers are more likely to trust SMS that clearly shows a verified brand name. A registered Sender ID not only improves your delivery rates but also builds trust, reduces confusion, and keeps your brand compliant with local telecom regulations.

    In short, a Sender ID is more than just a name. It is the foundation of your business messaging strategy in Indonesia.

    Dont have a sender ID yet? Don’t let that stop you from sending OTPs. Sign up for free & start sending OTPs without a sender ID.

    How Sender ID Registration Works in Indonesia
    In Indonesia, you cannot begin sending business SMS with just any name you choose. Every Sender ID must be registered and approved by local mobile operators before you go live. This rule exists to stop spam and protect users from fraudulent messages.

    The process starts by selecting a Sender ID that is short, clear, and consistent with your brand identity. Names such as “ShopFast” or “PaySecure” are more likely to be accepted, while generic terms like “Info” or “Promo” are usually blocked. After selecting your Sender ID, you need to submit it along with your business use case to the Indonesian mobile operators. Your use case could include OTPs, payment confirmations, order updates, or other types of business communication.

    Once submitted, mobile operators review your request to make sure the Sender ID is not misleading and the use case is legitimate. Only after this review and approval is complete will your Sender ID be activated across carrier networks. At that point, you can start sending SMS at scale using your registered brand name.

    The challenge is that this process can be slow and requires coordination with multiple carriers. That is why many businesses choose to work with a trusted SMS API provider like Message Central. With VerifyNow, you can skip the wait entirely and go live with OTP delivery in less than 15 minutes without needing your own Sender ID. You even get free credits to test your OTPs, so you can start verifying users today without delay.

    The Sender ID Registration Process in Indonesia
    Registering a Sender ID in Indonesia may seem complicated, but once you understand the process it becomes clear. Here is how it typically works:

    1. Choose your Sender ID

    Select the name that will appear on your customer’s phone. Most businesses use their brand name for instant trust and recognition. Avoid generic terms such as “Info” or “Promo,” which are often blocked.

    2. Submit your application

    Send your chosen Sender ID along with supporting documents to local telecom operators. This usually includes your company details and proof of business legitimacy.

    3. Wait for operator review

    Mobile operators in Indonesia carefully review each application to confirm the Sender ID is not misleading and that your use case follows anti-spam guidelines.

    4. Approval and activation

    Once approved, your Sender ID is whitelisted. From here, you can begin sending transactional alerts, OTPs, or promotional messages directly to your customers.

    Want to skip the paperwork and go live faster? Login and use Message Central’s shared Sender ID to start sending OTPs instantly, without waiting for compliance approvals.

    Compliance Rules for SMS Sender IDs in Indonesia
    Once your Sender ID is approved, you need to follow compliance rules to keep your messages delivering consistently. These rules protect customers from spam and fraud, and they also help your brand build long-term trust.

    1. Opt-in is mandatory

    Customers must provide permission before receiving your messages. This can be collected through sign-up forms, app permissions, or other clear consent methods.

    2. Always provide opt-out options

    Give customers a way to unsubscribe, such as replying with “STOP” or using another operator-approved method. Opt-outs must always be respected.

    3. Be transparent in your messaging

    Clearly show who the message is from and what it is about. Avoid confusing, vague, or misleading wording.

    4. Support the local language

    For large campaigns, sending messages in Bahasa Indonesia reduces complaints and boosts engagement.

    5. Avoid restricted content

    Do not send fraudulent, misleading, or overly aggressive promotional content. Violations can result in your Sender ID being blocked. Stick to relevant, value-driven communication.

    Want to make sure your SMS campaigns stay fully compliant in Indonesia? Message Central can handle both the technical setup and compliance checks so you can focus on growing your business.

    How Message Central Helps with Sender ID Registration
    If your business needs to send OTPs, you can go live instantly by using Message Central’s shared Sender ID. For promotional or transactional SMS, however, you will still need your own Sender ID registered with Indonesian operators. The good news is that setting up an SMS Sender ID in Indonesia does not need to be complicated. With Message Central, you have a partner who understands the regulations, works directly with carriers, and gets your brand live without unnecessary delays.

    Here is how we simplify the process for you:

    1. Faster approval timelines

    We coordinate directly with Indonesian mobile operators to fast-track your Sender ID registration. This helps you avoid the long waiting periods that most businesses face when applying on their own.

    2. Compliance made easy

    Our team takes care of the paperwork, formatting, and guideline checks so your applications are not rejected. Every SMS you send stays aligned with Kominfo and operator rules.

    3. Expert advice from day one

    We guide you in choosing a Sender ID that represents your brand while meeting operator requirements. Whether you are sending OTPs, payment alerts, or promotional campaigns, we make sure your Sender ID is set up correctly the first time.

    4. Direct-to-carrier routes

    Once approved, your messages are delivered over secure, direct operator connections. This means no resellers, no grey routes, and a much higher delivery success rate for your campaigns.

    5. 24/7 support whenever you need it

    Our support team is always available to troubleshoot delivery issues or help you register new Sender IDs for upcoming campaigns.

    With Message Central, you get more than just an SMS API. You gain a trusted partner who ensures that your business messaging in Indonesia is compliant, reliable, and always delivered.

    Ready to launch OTPs without waiting for Sender ID approval? Sign up with Message Central today and go live in minutes.

  • Damkar Pamekasan Edukasi Siswa TK Cegah Kebakaran

    Damkar Pamekasan Edukasi Siswa TK Cegah Kebakaran

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pamekasan, memberikan edukasi materi praktis bagi para siswa sekolah khususnya melalui demonstrasi penanganan api hingga tindakan saat terjadi kebakaran.

    Program edukatif tersebut disampaikan ketika menerima kunjungan siswa Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Ammah Lawangan Dhaja, Pademawu, di Markas Damkar Pamekasan, di kompleks Kantor Pemda Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Rabu (10/9/2025).

    “Kami memberikan edukasi bagi para siswa TK mengenai bahaya api. Sekaligus menyampaikan sekilas penggunaan alat pemadam api, termasuk sosialisasi pentingnya APAR di lingkungan rumah atau sekolah,” kata Kasi Operasional dan Pengendali Kebakaran Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Zainuddin.

    Bahkan pihaknya juga mempraktikkan cara memadamkan api dengan menggunakan alat sederhana, seperti APAR hingga penggunaan karung atau handuk basah. “Materi ini sebagai langkah antisipatif, serta memberikan pemahaman awal bagi siswa sejak usia dini agar bisa mencegah kebakaran, baik di rumah maupun di sekolah,” ungkapnya.

    “Kegiatan ini kita harapkan dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya, bisa melalui permohonan kunjungan resmi atau dengan inklusi materi kesiapsiagaan kebakaran dalam kurikulum lokal, termasuk kolaborasi dengan BPBD atau Satpol PP setempat,” jelasnya.

    Kegiatan tersebut juga dapat dipraktikkan dengan memanfaatkan momentum kekinian, seperti Hari Kebakaran Nasional maupun pelatihan untuk memperkenalkan program edukatif. “Sejauh ini sudah banyak daerah lain khususnya di Jawa Timur, berhasil mengimplementasikan program edukasi Damkar Goes to School, namun untuk sementara di Pamekasan masih mengandalkan kunjungan,” imbuhnya.

    “Memang untuk kunjungan seperti ini bukan kali ini saja kita lakukan, sebelumnya juga terdapat siswa sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SMP hingga SMA dan sederajat, juga kita berikan edukasi seputar pencegahan kebakaran,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para siswa, khususnya dalam mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya bencana kebakaran. “Tentu kita berharap kegiatan ini bermanfaat, apalagi bagi anak usia dini,” pungkasnya. [pin/aje]

  • Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmojo menyampaikan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah menunjukkan capaian penting, yakni keberhasilan membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), QRIS, dan BI-Fast.

    Menurut Wamen BUMN yang akrab disapa Tiko ini, langkah tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan global seperti Visa dan Mastercard, sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional.

    “Kita tahu waktu itu diputuskan bahwa kita harus lepas secara bertahap ketergantungan kita kepada Visa dan Mastercard dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025, di Gedung Peruri, Jakarta, Rabu.

    Tiko menjelaskan Kementerian BUMN bersama-sama dengan Bank Indonesia serta seluruh perbankan Indonesia membangun ekosistem pembayaran dari awal mulai dari infrastruktur, hardware, software, API integration, serta dari sisi keamanan.

    Dengan adanya sistem pembayaran nasional, Indonesia kini menjadi lebih mandiri dan tidak lagi ketergantungan pada sistem pembayaran luar negeri.

    “Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek,” katanya lagi.

    Tiko menekankan pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur dan mementingkan aspek keamanan, mulai dari enkripsi, sistem autentifikasi multifaktor, hingga tata kelola pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai Tiko dapat meminimalisir terjadinya peretasan ataupun phising.

    Ia juga menyoroti isu perlindungan data pribadi. Menurutnya, insiden kebocoran data harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Kita bersama-sama pemerintah dan seluruh pelaku swasta, lembaga pemerintah, memastikan bahwa kepercayaan publik kepada perlindungan data harus berjalan dengan efektif, termasuk dengan digital consent dan sebagainya,” ujar Tiko pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.