Organisasi: API

  • Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 September 2025

    Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga Megapolitan 11 September 2025

    Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70 juta per bulan menuai sorotan warga.
    Warga ramai-ramai menolak keras kebijakan tersebut karena dinilai tidak masuk akal.
    “Gila sih, enggak masuk logika banget, ini aja DPR RI Rp 50 juta udah demo di mana-mana, dibakar di mana-mana,” ucap salah satu warga bernama Yudo saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (10/9/2025).
    Menurut Yudo, seharusnya tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta bisa lebih rendah karena mayoritas sudah memiliki rumah pribadi.
    “Rata-rata kan orang DPRD Jakarta udah punya rumah sendiri, andaikan mengontrak rumah paling enggak sampai Rp 30 juta per bulannya, kan itu baru tunjangan rumah aja, enggak transportasi dan lain-lain,” jelas Yudo.
    Penolakan juga disampaikan warga bernama Juwita (29). Bagi dia, tunjangan rumah bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta terlalu tinggi.
    “Ya, enggak setujulah itu yang baru kelihatan rumah Rp 70 juta belum yang lain-lain kan, padahal kerjanya juga enggak kelihatan kayaknya,” ucap Juwita.
    Juwita menilai banyak warga Jakarta harus banting tulang untuk mendapatkan Rp 5 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD justru menerima tunjangan puluhan juta.
    Oleh karena itu, Juwita menolak keras soal adanya tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta.
    Fitria (31), warga lainnya, menyebut tunjangan tersebut sangat tidak adil karena masih banyak warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan.
    “Dia (anggota DPRD) enak dapat tunjangan rumah Rp 70 juta, sementara kita aja buat makan susah,” ucap Fitria.
    Yudo juga menilai kebijakan itu tidak adil di tengah sulitnya lapangan pekerjaan di Jakarta.
    “Enggak adil buat warga, karena kita aja mencari lapangan kerja aja enggak gampang, susah, gaji UMR aja cuma cukup biaya hidup sendiri di Jakarta, makanya merasa enggak adilnya di situ,” ungkap Yudo.
    Ia menambahkan, jika rata-rata gaji warga sudah puluhan juta, mungkin masyarakat tidak akan mempermasalahkan tunjangan DPRD yang besar.
    Yudo berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi tunjangan rumah anggota DPRD DKI.
    “Ini harus didorong ke Pramono sih, buat dievaluasi lagi biar jangan sampai itu merugikan masyarakat. Itu bisa menimbulkan percikan api lagi,” ucap Yudo.
    Fitria juga mendesak agar revisi tunjangan anggota DPRD Jakarta dilakukan dalam waktu dekat.
    “Harapannya tolonglah dievaluasi, diturunin, jangan sampai masyarakat marah lagi kayak yang udah-udah. Jakarta beberapa pekan lalu udah porak poranda, jangan cuma karena gaji DPRD malah bikin menyulut emosi lagi,” ungkap Fitria.
    Sementara itu, Juwita berharap tunjangan DPRD Jakarta yang terlalu tinggi bisa dialokasikan untuk keperluan warga.
    “Ya, coba dikaji ulanglah, supaya kalau bisa diturunin kan gaji mereka lumayan tuh lebihan uangnya bisa bantu bangun kota Jakarta lebih maju lagi atau digunakan buat hal-hal lain yang emang lebih bermanfaat untuk warganya,” kata dia.
    Untuk diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta mendapat tunjangan rumah sebesar Rp 70,4 juta per bulan. Adapun pimpinan DPRD menerima lebih besar, yakni Rp 78,8 juta per bulan.
    Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai gubernur.
    Dana untuk tunjangan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
    “Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,” bunyi Kepgub 415/2022, dikutip pada Kamis (4/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akademisi Sarankan Pemda Sinergi dengan Operator Telekomunikasi, Bukan Tarik PAD

    Akademisi Sarankan Pemda Sinergi dengan Operator Telekomunikasi, Bukan Tarik PAD

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan alih-alih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor telekomunikasi. 

    Kekhawatiran peningkatan PAD muncul seiring dengan pemangkasan alokasi transfer ke daerah atau TKD sebanyak Rp269 triliun tahun depan. 

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana TKD dianggarkan Rp650 triliun atau turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp919 triliun.

    Pemangkasan TKD tersebut dikhawatirkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui retribusi di sektor telekomunikasi, khususnya pungutan kepada operator seluler dalam penyelenggaraan jaringan kabel.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai potensi kenaikan retribusi dapat diantisipasi dengan pendekatan business case baru. Menurutnya, skema Government to Business (G2B) bisa dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kerja sama saling menguntungkan. Bukan dengan cara menaikkan pungutan [retribusi], tapi simbiosis mutualisme,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/9/2025).

    Agung menjelaskan, BUMD atau BUMDes dapat berinvestasi pada elemen jaringan di level lokal. Dari investasi tersebut, bisa diterapkan mekanisme revenue sharing yang proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

    “Hal ini akan menguntungkan daerah. Penetrasi layanan akan lebih merata, lebih cepat, biaya penggelaran lebih murah; dan implikasinya akan menaikkan PAD,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai pemangkasan TKD dalam 

    RAPBN 2026 kemungkinan berpotensi memicu peningkatan beban retribusi bagi industri telekomunikasi. Ketua Umum Apjatel, Jerry Siregar, mengatakan penurunan Rp269 triliun tersebut diperkirakan akan berdampak pada agresivitas pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. 

    “Ada kemungkinan [biaya retribusi naik karena TKD] karena sekarang sama yang terjadi di industri telekomunikasi. Di tengah persaingan yang sengit pemimpin daerah membahas apa yang berpotensi untuk menjadi PAD,” kata Jerry kepada Bisnis pada Selasa (9/9/2025). 

    Menurutnya, meski sudah ada perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 19/2016 menjadi Permendagri Nomor 7/2024 yang dinilai positif, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak daerah yang tetap memberlakukan pungutan retribusi. Dia mencontohkan praktik di Surabaya yang didasarkan pada Perda Nomor 5/2017 dan Perwali Nomor 80/2018 yang hingga kini masih berlaku.

    Lebih lanjut, Jerry menyebutkan beban biaya regulasi tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga berbagai instansi lain. Misalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memungut biaya crossing railway untuk kabel yang melintasi jalur kereta api, sementara di sektor kehutanan perizinan masih sulit dengan biaya yang dinilai menantang.

    “Ada banyak ongkos regulator. Sangat berasa terlihat dari keluhan para pelaku usaha. Ini sesuatu yang terus berulang seperti kaset rusak,” katanya.

  • 7
                    
                        Kronologi Rahayu Saraswati Mundur dari DPR: Berawal dari Podcast, Digoreng di Medsos, lalu Minta Maaf
                        Nasional

    7 Kronologi Rahayu Saraswati Mundur dari DPR: Berawal dari Podcast, Digoreng di Medsos, lalu Minta Maaf Nasional

    Kronologi Rahayu Saraswati Mundur dari DPR: Berawal dari Podcast, Digoreng di Medsos, lalu Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keputusan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mundur dari DPR RI mengejutkan publik.
    Sara, panggilan akrabnya, menanggalkan kursi anggota Dewan meski menjabat Wakil Ketua Komisi VII, setelah pernyataannya dalam sebuah siniar dikritik publik.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara melalui akun media sosial Instagramnya, Rabu (10/9/2025).
    Rahayu mengatakan, pernyataannya yang dipersoalkan di media sosial oleh sejumlah pihak merupakan bagian dari wawancara eksklusif di Antara TV Indonesia dengan judul ”Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif”.
    Rekaman itu tayang dengan durasi 42 menit.
    Namun, kata dia, video tersebut dipotong dan hanya diambil pada menit ke-25 hingga menit ke-27.
    Sara memandang, ini merupakan upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memantik amarah masyarakat.
    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” ujar Sara.
    Adapun pernyataan Rahayu yang dipenggal itu membicarakan isu seputar lapangan kerja.
    Pada pokoknya, ia terkesan sedang mendorong para kawula muda untuk tidak bergantung pada pemerintah, melainkan mencoba peruntungannya sendiri.
    Dalam pernyataannya, Rahayu menyatakan, dirinya merupakan bagian generasi milenial yang memiliki pandangan untuk tidak bersandar pada sektor pekerjaan yang sudah melalui masa otomasi.
    Ia lalu mengajak anak muda menjadi pengusaha baik di bidang kuliner, fashion, multimedia, dan lainnya.
    “Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel enggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman lu,” kata Sara dalam video itu.
    Menurutnya, terdapat banyak sektor yang bisa digarap anak muda dan tidak hanya bersandar pada sektor padat karya.
    Meski demikian, ia menyebut sejumlah industri besar seperti pangan dan hilirisasi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto akan meningkat.
    “Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk
    provide the jobs,
    kita masih di zaman kolonial berarti, yang di mana kita bersandar kepada si raja, dan si ratu, dan si priayi untuk kasih kita kerjaan.
    No
    , kita sudah
    move on
    dari situ,” ujar Sara.
    Sara mengatakan, dalam siniar itu, ia tidak berniat menyakiti atau merendahkan masyarakat, terutama kaum muda.
    Meski demikian, keponakan presiden itu menyatakan memohon maaf dan mengajukan pengunduran diri.
    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha, tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” kata Sara.
    Ia lalu menyebut, dana yang diperoleh dari dapilnya akan digunakan untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan usaha, dan pemberdayaan anak.
    Selain itu, ia juga ingin menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai anggota Dewan, yakni menyelesaikan Revisi Undang-Undang Kepariwisataan.
    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” jelasnya.
    Menindaklanjuti sikap Sara, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI memutuskan menonaktifkan keponakan presiden tersebut.
    Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi, mengatakan, pihaknya menghormati jalan politik yang dipilih Sara.
    “Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangannya, Rabu.
    Bambang mengatakan, dalam proses administrasi pengunduran diri Sara, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
    “Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Equinix dan F5 Gabungkan Aplikasi Keamanan dengan Perangkat Jaringan Virtual

    Equinix dan F5 Gabungkan Aplikasi Keamanan dengan Perangkat Jaringan Virtual

    Bisnis.com, JAKARTA —  F5, perusahaan yang berfokus pada delivery dan pengamanan aplikasi serta API, memperluas kemitraannya dengan Equinix dalam penyederhanaan penerapan dan pengamanan aplikasi modern terdistribusi serta beban kerja AI di lingkungan hybrid multicloud. 

    Keduanya menggabungkan F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) dengan Network Edge and Equinix Fabric dari Equinix. 

    Network Edge merupakan layanan penerapan perangkat jaringan virtual, sedangkan Equinix Fabric adalah layanan konektivitas yang menghubungkan Network Edge ke berbagai layanan dan lokasi lain.  

    Melalui kolaborasi ini, berbagai perusahaan dapat memperluas infrastruktur digital secara global dengan cepat dan aman tanpa harus berhadapan dengan kerumitan dari hardware fisik.

    Chief Product dan Corporate Marketing Officer F5 John Maddison mengatakan AI menimbulkan tuntutan baru yang besar terhadap infrastruktur, terutama di edge, di mana latensi, keamanan, dan kontrol menjadi sangat krusial.

    Berbagai perusahaan membutuhkan cara yang lebih cepat dan aman untuk menerapkan serta menghubungkan aplikasi dan beban kerja AI secara global, tanpa kompleksitas pengelolaan infrastruktur fisik. 

    “Perluasan kemitraan dengan Equinix memberikan fondasi yang fleksibel dan berkinerja tinggi untuk mendukung use case berbasis AI,” kata Maddison, Kamis (11/9/2025).  

    Madisson mengatakan di tengah tekanan yang makin besar bagi perusahaan untuk segera menerapkan sekaligus mengamankan aplikasi, F5 dan Equinix menghadirkan cara yang lebih sederhana untuk menyajikan aplikasi berkinerja tinggi secara aman di berbagai lokasi sekaligus menekan biaya infrastruktur dan beban pengelolaan. 

    Solusi ini dirancang untuk membantu para pelanggan  dalam mengatasi beragam tantangan umum yang ditemui di lingkungan hybrid multicloud, seperti kompleksitas operasional, kenaikan biaya, risiko siber, dan hingga tuntutan terhadap kepatuhan regulasi.

    Madisson menuturkan F5 Distributed Cloud Customer Edge, yang merupakan komponen penting dari F5 ADSP, kini tersedia sebagai virtual network function (VNF) di Equinix Network Edge, memungkinkan penyediaan layanan app delivery dan keamanan F5 secara hampir instan di seluruh jaringan global Equinix. 

    Dengan memanfaatkan infrastruktur global Equinix yang luas serta konektivitas antarsambungan (interconnection), perusahaan dapat secara dinamis beradaptasi dengan perubahan kebutuhan sekaligus menjaga konektivitas yang mulus. 

    “Solusi ini juga mendukung lingkungan dengan latensi rendah dan kinerja tinggi—ideal untuk AI inference dan retrieval-augmented generation (RAG)—serta membantu memenuhi persyaratan regulasi terkait kedaulatan dan privasi data,” kata Madisson. 

  • Ini Pernyataan Rahayu Saraswati yang Jadi Alasannya Mundur dari DPR

    Ini Pernyataan Rahayu Saraswati yang Jadi Alasannya Mundur dari DPR

    GELORA.CO – POLITIKUS Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memutuskan mundur dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rahayu merupakan anggota Komisi XII DPR untuk periode 2024-2029.

    Rahayu, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan alasan mundur adalah karena video dirinya yang beredar di media sosial. Video tersebut, kata Rahayu, diambil dari rekaman siniar Antara TV Indonesia dari Februari 2025 lalu.

    Rahayu mengatakan pernyataan itu dipotong dan viral di media sosial pada pertengahan Agustus 2025 dan menjadi materi untuk menyulut kemarahan masyarakat. “Dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulut api amarah masyarakat,” ucap dia melalui media sosial Instagram pada Rabu, 10 September 2025. Meski begitu, Rahayu menyebut tetap bertanggung jawab atas pernyataan yang dia buat dalam siniar itu. Putri Hashim Djojohadikusumo itu pun menyatakan mundur dari DPR.

    Adapun video yang dimaksud Rahayu tayang di YouTube Antara TV Indonesia dengan judul “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif” pada 28 Februari 2025. Video itu berdurasi 42 menit. Menurut Rahayu, potongan video yang kemudian dinilai menyakiti masyarakat berasal dari menit ke-25 hingga menit ke-27 di siniar tersebut.

    Dalam video itu, Rahayu membicarakan kewirausahaan. Dia menyebut generasi muda harus mengambil inisiatif lebih untuk menekuni dunia usaha dan mencari pekerjaan.

    “Saya mohon izin, mohon maaf, karena mungkin saya dari generasi milenial yang pandangannya sedikit berbeda, karena dengan kemajuan teknologi yang ada di dunia saat ini, jangan kita bersandar kepada sektor-sektor yang sebenarnya sudah melalui masa-masa automasi,” kata Rahayu pada menit ke-27 siniar yang tayang enam bulan lalu itu.

    Rahayu pun mendorong anak-anak muda menjadi pengusaha. “Anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur. Daripada ngomel enggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu,” ucap dia.

    Rahayu menyarankan orang-orang yang bisa memasak untuk membuat bisnis kuliner. Sementara mereka yang bisa menjahit dia dorong untuk membuka bisnis fesyen. “Ini banyak sekali sektor-sektor lain yang sebenarnya bisa lu kerjain,” tuturnya.

    Selain itu, Rahayu meminta anak-anak muda agar tidak bersandar kepada sektor-sektor padat karya. Meski begitu, dia menyebut tetap yakin Presiden Prabowo akan meningkatkan sektor padat karya seperti agroindustri dan hilirisasi.

    Rahayu menyebut ketahanan pangan adalah salah satu fokus utama Prabowo. Maka dari itu, dia mendorong anak muda yang memiliki lahan untuk berbisnis pangan dengan menanam apapun yang bisa ditanam.

    Kemudian, dia mengatakan pemuda tidak bisa sepenuhnya berharap kepada pemerintah untuk menyediakan pekerjaan. “Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti,” kata Rahayu.

    Rahayu mengatakan orang-orang di zaman kolonial hanya bisa berharap kepada raja, ratu, dan priyayi untuk memberi mereka pekerjaan. “Kita sudah move on dari situ,” ucap Rahayu.

    Tempo berupaya mengkonfirmasi lebih jauh kepada Rahayu Saraswati mengenai pengunduran dirinya. Sara, sapaannya, belum menjawab pesan yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan.

    Fraksi Gerindra DPR RI telah menganggapi langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan menghormati keputusan tersebut.

    “Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangan tertulis pada Rabu, 10 September 2025.

  • Setahun Berjalan, Satgas Impor Ilegal Dinilai Gagal Tekan Banjir Pakaian Bekas

    Setahun Berjalan, Satgas Impor Ilegal Dinilai Gagal Tekan Banjir Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha hingga praktisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menilai Satgas Impor Ilegal tidak efektif, bahkan gagal untuk menekan angka importasi ilegal, khususnya pakaian bekas.

    Satgas Impor Ilegal dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No 932/2024 pada Juli 2024 yang semula akan berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang hingga akhir tahun ini. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, peredaran baju bekas hingga saat ini masih menjamur di ritel. Padahal, dalam Permendag 40/2022 telah disebutkan larangan impor pakaian bekas. 

    “Satgas Impor Ilegal yang itu tidak ada gunanya, malahan keberadaan satgas ini membuktikan kegagalan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas impor ilegal,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor pakaian bekas yang merupakan praktik ilegal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) tercatat senilai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    “Usulan saya ya tidak usah ada satgas-satgas adhoc yang terkesan seremonial saja, buat satgas yang lebih benar-benar atau malah lebih baik memperkuat instansi penegak hukum untuk memberantas praktik impor ilegal,” terangnya. 

    Tak kalah penting, menurut pelaku usaha penting untuk pemerintah atau aparat penegak hukum mempublikasikan oknum importir ilegal. Dia meyakini hal tersebut bukan pekerjaan yang sulit bagi pemangku kepentingan.

    “Saya yakin aparat penegak hukum mudah mengidentifikasi perusahaan dan pemilik perusahaan importir ilegal, tapi lemah penindakan hukum,” jelasnya. 

    Senada, Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menilai Satgas Impor Ilegal tidak jelas secara administrasi dan kinerjanya. Semula, tugas awal satgas tersebut akan berakhir masa kerja pada 31 Desember 2024, lalu kemudian ada perpanjangan sampai dengan 2025. 

    Namun, hingga saat ini pihaknya belum melihat kinerja dari satgas pengawasan impor tersebut. Bahkan, nomenklatur aturan perpanjangan masa tugas dari satgas juga tidak ditemukan.

    “Kita pernah menekan angka impor pakaian bekas hingga hanya US$30.000 sepanjang tahun 2023, hal itu mungkin saja akibat penetapan larangan impor pakaian bekas yaitu pada Permendag 40/2022 yang mulai berlaku bulan Juli 2022,” tuturnya. 

    Namun, menurut Agus, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

    Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik importasi ilegal. Pihaknya menyebut terdapat jaringan impor ilegal yang sudah sangat terstruktur dengan penggunaan akses logistik dan gudang penyimpanan. 

    “Bisa dikatakan ini sindikat importir ilegal. Aturan pelarangannya jelas baik pada undang-undang maupun regulasi turunannya, pelaku usaha maupun masyarakat hanya bisa melihat dan mengawasi bagaimana keseriusan pemerintah dan otoritas penegak hukum untuk penegakan aturannya,” jelasnya. 

  • Rahayu Saraswati umumkan mundur dari DPR lewat media sosial

    Rahayu Saraswati umumkan mundur dari DPR lewat media sosial

    ANTARA – Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Rabu (10/9), mengundurkan diri dari Komisi VII DPR RI. Pengunduran itu menyusul adanya tayangan video berdurasi dua menit lebih yang sengaja dibuat untuk menyulutkan api amarah masyarakat. Ia pun meminta publik melihat tayangan lengkap dan menyeluruh di YouTube ANTARA TV Indonesia, berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif.
    (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional disebut masih mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Pelemahan daya beli hingga masifnya pakaian bekas impor dinilai jadi biang keroknya. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, utilitas produksi TPT nasional saat ini masih stagnan di kisaran 60%-65% sejak awal tahun. Kondisinya pun masih sama dengan tahun lalu. 

    “Ini memang jelas mengganggu rantai produksi garmen, terutama produk domestik dari pelaku industri kecil menengah  dan besar,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Dari sisi laju pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri tekstil dan pakaian jadi juga stagnan tumbuh di kisaran 4,64%-4,35% sepanjang tahun ini. 

    Sementara itu, nilai impor pakaian bekas naik cukup drastis dalam 2 tahun terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) mencapai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, impor pakaian bekas yang jelas merupakan praktik ilegal menjadi salah satu penghalang bagi industri kecil dan menengah konveksi. Apalagi, barang impor tersebut terlampau murah dan beredar di pasar offline maupun online. 

    “Sejauh ini masih belum ada perubahan terbukti dengan adanya razia yang masih banyak yang ditemui barang-barang murah dari negara luar masuk ke dalam negeri,” jelas Nandi dihubungi terpisah. 

    Adapun, dia menerangkan bahwa utilisasi produksi anggota IPKB yang merupakan produsen garmen skala kecil dan menengah hanya sekitar 50%. 

    Untuk itu, dia berharap dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 17/2025 yang baru menggantikan Permendag No. 8/2024 dapat melindungi industri dari banjirnya impor produk ilegal. 

    “Kami sangat berharap dengan adanya kebijakan ini, barang-barang impor di pasar akan berkurang sehingga kami bisa menambah produksi. Kuota impornya pun jangan dimainkan,” pungkasnya. 

  • 7
                    
                        Kronologi Rahayu Saraswati Mundur dari DPR: Berawal dari Podcast, Digoreng di Medsos, lalu Minta Maaf
                        Nasional

    6 Mundur dari Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Minta Maaf Nasional

    Mundur dari Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, meminta maaf usai mundur dari Anggota DPR RI. 
    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” kata Rahayu dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram resminya, @rahayusaraswati, Rabu (10/9/2025).
    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” imbuh dia.
    Menurut Rahayu, pernyataan yang dimaksud disampaikan dalam sebuah podcast yang tayang pada 28 Februari 2025.
    Dalam video berdurasi 42 menit itu, pernyataannya dipotong dan viral dua minggu sebelum peringatan HUT ke-80 RI.
    “Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silakan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25 sampai menit ke-27,” kata dia.
    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” lanjutnya.
    Namun, ia menegaskan tak bermaksud membuat pernyataan yang menyakiti hati masyarakat.
    Dia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud untuk meremehkan usaha dan upaya masyarakat yang saat ini menghadapi kesulitan dan tantangan.
    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” kata dia.
    “Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah EO, lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing,” ujarnya.
    Meski telah menyatakan mundur, ia berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Keparwisataan yang merupakan produk legislasi di Komisi VII DPR RI.
    “Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Pernyataan Lengkap Rahayu Saraswati yang Mundur dari DPR
                        Nasional

    3 Pernyataan Lengkap Rahayu Saraswati yang Mundur dari DPR Nasional

    Pernyataan Lengkap Rahayu Saraswati yang Mundur dari DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.
    Saat ini Rahayu Saraswati menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
    Adapun alasan mundurnya keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dari Anggota DPR RI lantaran pernyataannya dalam sebuah podcast yang dinilai kontroversial, meskpun ia tak bermaksud untuk menyakiti masyarakat.
    Pengunduran diri Rahayu Saraswati diposting dalam akun Instagram miliknya pada Rabu (10/9/2025).
    Berikut pernyataan lengkap Rahayu Saraswati mundur dari anggota DPR Fraksi Gerindra.
    “Saya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal,” kata dia.
    “Yang pertama, mulai dari kira-kira dua minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau enam bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah
    on the record
    di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati kupas isu perempuan hingga kolaborasi ekonomi kreatif,” lanjutnya.
    Dalam durasi panjang sekitar 42 menit itu, beredar potongan video yang dinilai merupakan ucapan yang menyakiti masyarakat.
    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silakan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25 sampai menit ke-27,” kata dia.
    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” lanjutnya.
    Dia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki maksud untuk meremehkan usaha dan upaya masyarakat yang saat ini menghadapi kesulitan dan tantangan.
    “Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” kata dia.
    “Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah EO, lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing,” ujarnya.
    “Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha,” lanjutnya.
    Dia menegaskan, pada dasarnya ia berniat ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif.
    Namun, kata-kata yang diungkapkan nyatanya menyakiti banyak pihak.
    “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar dia.
    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” tegasnya.
    Dia berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Keparwisataan yang merupakan produk legislasi di Komisi VII DPR RI.
    “Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” jelasnya.
    Dia memastikan bahwa dana yang ia peroleh dari dapilnya akan digunakan untuk membantu alat kesehatan, pelatihan usaha, hingga pemberdayaan anak di dapilnya.
    “Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di DAPIL saya sampai dana tersebut habis,” ujar dia.
    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” jelasnya.
    “Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini, terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di tiga,” lanjut Rahayu Saraswati.
    “Ingat Bro dan Sis, berserah tidak sama dengan menyerah, dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di dapil. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir,” ungkapnya.
    “Kepada para sindikat perdagangan orang,
    this is not the end
    . Terima kasih, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ujar Rahayu Saraswati mengakhiri pernyataannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.