Organisasi: API

  • Begal Bersenjata Api Tembak Warga yang Istirahat di Pinggir Jalan Cianjur, Motor Dibawa Kabur

    Begal Bersenjata Api Tembak Warga yang Istirahat di Pinggir Jalan Cianjur, Motor Dibawa Kabur

    Setelah itu, saksi membawa IS ke puskesmas terdekat. Namun, karena luka tembaknya cukup serius, korban dirujuk ke RSDH Cianjur.

    “Kami sudah mengumpulkan keterangan dari para saksi yang menemukan korban berlumuran darah dan sepedanya hilang. Kami telah mengerahkan anggota untuk memburu dan menangkap pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah hukum Bogor,” ujarnya.

    Polisi juga telah berkoordinasi dengan Polres Cianjur dan Polres Bogor untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang diketahui beraksi menggunakan senjata api.

    Arif menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terukur jika keselamatan petugas terancam. Untuk mencegah kejadian serupa, polisi meningkatkan intensitas patroli di titik-titik rawan kriminal di sepanjang jalur alternatif Jonggol-Cianjur dengan penambahan jadwal patroli dari pagi hingga dini hari.

    “Kami memperkuat patroli di area rawan kriminalitas dan kekerasan jalanan. Selain itu, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan lingkungan, terutama pada malam hari, dengan aktif melaksanakan ronda malam,” tegasnya.

  • Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

    Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti maraknya praktik korupsi di daerah yang dinilai menghambat pembangunan nasional. 

    Ia menegaskan, masih banyak kepala daerah dan pejabat publik yang terjebak dalam praktik suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Purbaya menyebut sederet kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya berjalan optimal.

    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Purbaya menekankan, praktik korupsi di daerah menjadi penyebab utama kebocoran anggaran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyinggung berbagai kasus yang sebelumnya telah diusut KPK sebagai bukti lemahnya tata kelola di tingkat daerah.

    Kasus Suap Audit BPK di Meranti

    Salah satu yang disorot Purbaya adalah kasus suap audit BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kasus ini menjerat Bupati Kepulauan Meranti kala itu, Muhammad Adil, yang ditangkap tangan oleh KPK pada 7 April 2023.

    Dalam kasus tersebut, Adil diduga menyuap auditor BPK agar laporan keuangan Pemkab Meranti mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Adil bersama Kepala BPKAD Fitri memberikan uang senilai sekitar Rp1,1 miliar kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK Riau, M. Fahmi Aressa. 

    Dalam putusan pengadilan, Adil dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, denda Rp600 juta, serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp17 miliar. Sementara itu, Fahmi divonis 4 tahun 3 bulan penjara.

    Kasus Suap Audit BPK di Sorong

    Selain di Meranti, Purbaya juga menyoroti kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kasus ini melibatkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, bersama Kepala BPKAD Efer Segidifat dan stafnya, Maniel Syafle.

     

    Ketiganya didakwa memberikan uang sebesar Rp450 juta kepada tim BPK Papua Barat untuk menghilangkan temuan dalam hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022–2023. 

    Pihak BPK yang diduga terlibat, termasuk Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya Patrice Lumumba Sihombing, disebut menerima uang melalui perantara bernama Abu dan David. 

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Manokwari pada April 2024, Yan Piet Moso dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara, sedangkan Efer dan Maniel masing-masing divonis 2 tahun penjara.

    Proyek Fiktif di BUMD Sumatera Selatan 

    Purbaya juga menyoroti praktik korupsi di BUMD Sumatera Selatan. Dugaan kasus ini menimpa PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS), perusahaan daerah yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api. Mantan Direktur Utama PT SMS, Sarimuda, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada September 2023. 

    Kasus ini berawal dari kerja sama PT SMS dengan PT KAI dalam pengangkutan batubara. Dalam periode 2020–2021, Sarimuda diduga membuat dokumen invoice fiktif untuk mencairkan dana perusahaan. Uang yang dikeluarkan atas dasar dokumen palsu itu sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan ditransfer ke rekening keluarganya.

    Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar. KPK menduga pelanggaran ini melibatkan pelanggaran berbagai peraturan, termasuk UU Keuangan Negara, UU Perseroan Terbatas, PP BUMD, serta UU Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lanjutan.

    Sorotan terhadap Reformasi Tata Kelola 

    Purbaya menilai, sederet kasus korupsi di daerah mencerminkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyoroti masih adanya pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

    Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan pentingnya memperkuat transparansi dan pengawasan keuangan daerah agar pembangunan berjalan efektif. Ia juga mendorong perbaikan sistem akuntabilitas publik agar praktik korupsi serupa tidak terus berulang.

  • 6
                    
                        Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel
                        Bandung

    6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Akses dan mobilitas warga di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, kini semakin aman dan lancar setelah Flyover Soebianto dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) resmi beroperasi. Infrastruktur baru ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forkopimda pada Selasa (21/10/2025).
    Kedua infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.
    Rudy mengatakan, pembangunan itu bertujuan mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di kawasan padat lalu lintas yang berdekatan dengan Stasiun Tenjo.
    “Flyover tersebut telah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Tenjo dan sekitarnya,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
    Ia menegaskan, keberadaan Flyover Soebianto dan JPO Tenjo menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar aksesibilitas, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
    Menurut Rudy, sejak awal Pemkab Bogor berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya bergantung pada APBD.
    Ia yakin, keberadaan
    flyover
    tersebut akan memperlancar pergerakan warga sekaligus mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan rel yang selama ini kerap padat.
    “Ini merupakan sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada PT KAI dan Agung Podomoro Group atas dukungannya dalam penataan kawasan Stasiun Tenjo serta pembangunan Flyover Soebianto secara non-APBD,” ujar Rudy.
    “Semoga dapat terus meningkatkan aksesibilitas, mendukung mobilitas, dan menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.
    Executive Vice President (EVP) PT KAI, Yuskal Setiawan, menegaskan bahwa
    flyover
    tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi.
    Ia mencatat, terdapat 57 perlintasan sebidang aktif di Kabupaten Bogor yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
    “Pembangunan
    flyover
    ini merupakan titik awal peningkatan keselamatan. Dengan infrastruktur seperti ini, kami berharap risiko bahaya di perlintasan dapat diminimalkan,” kata Yuskal.
    Selain
    flyover
    , Agung Podomoro Group menghibahkan lahan kepada PDAM Tirta Kahuripan untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah Tenjo. Sementara itu, kerja sama Pemkab Bogor dan PT KAI akan difokuskan pada penataan lahan di sembilan stasiun aktif, termasuk Stasiun Tenjo.
    Saat ini terdapat sembilan stasiun aktif di wilayah Kabupaten Bogor yang melayani kebutuhan mobilitas masyarakat serta angkutan logistik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan PT KAI, pengelolaan aset transportasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pangkalan BBM di Senori Tuban Terbakar Hebat, Penyebab Masih Diselidiki

    Pangkalan BBM di Senori Tuban Terbakar Hebat, Penyebab Masih Diselidiki

    Tuban (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda sebuah pangkalan bahan bakar minyak (BBM) milik warga di Dusun Tapen, Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Rabu (22/10/2025) pagi. Peristiwa ini menyebabkan asap hitam pekat mengepul tinggi di langit Senori dan sempat membuat warga panik.

    Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Banyak warga berbondong-bondong menuju lokasi karena semula mengira yang terbakar adalah sumur migas milik PT Pertamina EP. Namun, setelah dicek, ternyata sumber api berasal dari pangkalan BBM milik perorangan.

    Salah seorang warga setempat, Ali, membenarkan bahwa lokasi yang terbakar bukan fasilitas milik Pertamina. “Bukan dari Pertamina, itu pangkalan BBM yang terbakar,” ujarnya.

    Warga lain, Ulum, menuturkan bahwa sumber awal api diduga berasal dari konsleting listrik pada truk pengangkut BBM yang sedang berada di area pangkalan. “Kabarnya mobil pengangkut konslet,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Desa Sidoharjo, Sri Nur Cahyaningsih, menyampaikan bahwa titik api berada di lahan penyulingan milik warga dan bukan area sumur Pertamina EP. Ia menyebut, akses menuju lokasi cukup sulit dilalui kendaraan pemadam karena jalan sempit.

    “Pukul 10.15 WIB mobil pemadam kebakaran belum bisa masuk lokasi karena akses jalan kecil atau sempit,” jelas Sri Nur.

    Meski sempat terkendala, tim pemadam kebakaran akhirnya berhasil masuk dan memadamkan api sehingga kobaran tidak sampai meluas ke permukiman warga. Dampak kebakaran juga membuat pihak sekolah SMP Negeri 1 Senori memulangkan siswa lebih awal untuk menghindari paparan asap gas yang terbakar.

    Hingga siang hari, Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Masih dalam penyelidikan,” ujarnya singkat. [dya/beq]

  • Benarkah Tuduhan Adanya ‘Genosida Kristiani’ di Nigeria?

    Benarkah Tuduhan Adanya ‘Genosida Kristiani’ di Nigeria?

    Jakarta

    Di Nigeria, di barat Afrika, serangan demi serangan menyulut api tuduhan adanya “genosida kristiani” di wilayah tengah dan utara negeri. Pemengaruh media sosial, tokoh politik hingga organisasi lokal dan dunia ramai-ramai mengecam pembunuhan massal terhadap umat Kristen.

    Di platform media sosial X, senator konservatif Amerika Serikat Ted Cruz menuduh “kelompok jihadis Islam” sebagai dalang, dan mendesak rancangan sanksi terhadap pemerintah Nigeria.

    Pemerintah di Abuja membantah tuduhan tersebut.

    Menteri Informasi dan Orientasi Nasional, Mohammed Idris, mengakui bahwa Nigeria memang menghadapi krisis keamanan, tapi bukan perang agama. Menurutnya, klaim adanya “pembantaian sistematis dan disengaja terhadap umat Kristen adalah tidak akurat dan berbahaya.”

    Situasi keamanan di negeri di jantung Afrika itu memburuk sejak bertahun-tahun, khususnya di wilayah utara yang mayoritas muslim. Sekitar 10.000 orang tewas dan ratusan lainnya diculik sejak Bola Tinubu menjadi presiden Nigeria pada pertengahan 2023 lalu. Pertumpahan darah akhirnya memaksa hingga tiga juta orang mengungsi.

    Negara bagian Benue dan Plateau di wilayah tengah Nigeria adalah kawasan yang paling terdampak. Di sana, kelompok bersenjata membunuh dan menculik warga, serta menghancurkan bangunan, sekolah, klinik, dan tempat ibadah.

    Baik analis maupun penyintas melaporkan bahwa kekerasan bukan semata-mata oleh faktor agama, tetapi acap dipicu oleh sengketa lahan, perubahan iklim, kemiskinan, kemiskinan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

    Perebutan lahan subur adalah sumber konflik

    Adapun di sabuk tengah Nigeria, negara bagian Benue, Plateau, Nasarawa, dan Kaduna Selatan, petani dan penggembala baku bunuh berebut lahan subur.

    Pada bulan Juli, sekelompok orang menyerbu desa pertanian Yelwata di Benue, menewaskan sedikitnya 160 orang. Perebutan wilayah subur menjadi titik konflik di sabuk tengah Nigeria. Para petani yang sebagian besar Kristen dan para kelompok peternak Fulani yang mayoritas Muslim memiliki sejarah panjang sarat pertikaian dan bentrokan.

    Serangan dan balasan dari kedua pihak telah berlangsung selama puluhan tahun dan semakin mematikan. Komunitas petani Kristen menjadi pihak yang paling dirugikan lantas menuduh pemerintah telah gagal menekan konflik ini, meremehkan besarnya skala kekerasan ini, beserta konflik etnis dan perebutan wilayah di dalamnya.

    Fr. Atta Barkindo, Direktur Eksekutif The Kukah Centre yang berbasis di Abuja, menyakini narasi “genosida kristiani” berakar dari ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya.

    “Apa yang terjadi di Nigeria, saya tidak ingin perdebatan ini mengaburkan masalah yang sesungguhnya, adalah masalah cara berpikir,” kata Barkindo kepada DW.

    “Ini adalah persoalan sejarah. Menurut saya, tidak ada niat sengaja dari pemerintah Nigeria untuk membunuh umat Kristen atau menggunakan aparat negara untuk melakukannya. Saya percaya yang ingin disampaikan orang adalah kekecewaan terhadap kegagalan pemerintah melindungi warganya. Dan ketika sebagian besar korban di sini adalah umat Kristen, persepsi tersebut secara alami muncul.”

    Kisah para korban

    Pada suatu Minggu malam yang tenang di bulan Mei, Comfort Isfanus sedang menyiapkan makan malam di dapur kecilnya di daerah Bokkos, Negara Bagian Plateau, ketika ia mendengar langkah kaki tergesa di luar rumah.

    Suaminya, Danladi, berlari masuk ke halaman, terengah-engah. Ia baru saja mendengar kabar bahwa sekelompok pria bersenjata sedang menuju ke komunitas mereka. Ia lantas menyuruh Comfort pergi membawa anak-anak ke tempat aman, kisah Comfort kepada DW.

    “Setelah kami melarikan diri, ia tinggal di rumah bersama adiknya. Mereka (para penyerang) menemui mereka di rumah dan membunuh mereka. Rumah kami dibakar habis dan sekarang kami menderita tanpa makanan, tanpa tempat berlindung untuk anak-anak. Tidak ada makanan, tidak sekolah, tidak ada pekerjaan.”

    Karimatu Aminu juga kehilangan suaminya. Pada suatu Kamis pagi di akhir Desember, ia mengantar suaminya ke ladang. Sang suami memintanya mampir ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Itulah, kata Karimatu kepada DW, terakhir kalinya ia melihat suaminya hidup.

    “Ini bukan tentang satu kelompok saja… Ketika rumah seorang peternak Fulani dibakar hari ini, besok rumah komunitas Kristen juga dibakar. Kedua pihak kehilangan keluarga juga rumah mereka,” ujarnya.

    Kristen dan muslim yang tidak mempercayai satu sama lain

    Bagi banyak komunitas di wilayah konflik, kekerasan tidak lagi sekadar nyawa berbalas nyawa antara petani pribumi dan penggembala Fulani, tetapi juga upaya untuk mengusir mereka dari tanah sendiri.

    Rasa ketidakpercayaan pribumi di Nigeria terhadap etnis Fulani tergolong tinggi. Permusuhan diyakini muncul di masa ketika gerakan Jihad Islam, yang banyak dimotori kaum Fulani, menyapu wilayah utara dan tengah Nigeria, mengguncang struktur sosial serta sistem politik setempat.

    Para analis mengatakan sejarah panjang tersebut ikut diwariskan dalam konflik modern. Banyak kelompok pribumi yang dulu tidak sepenuhnya ditaklukkan — kini menafsirkan krisis yang terjadi sebagai kelanjutan dari agresi sejarah, memperdalam rasa ketidakpercayaan antar umat Kristen dan muslim.

    Pada bulan Juni, pemimpin tradisional etnis pribumi Tiv di Negara Bagian Benue, James Ortese Iorzua Ayatse, menolak narasi konflik antara petani dan peternak. “Yang kami hadapi di Benue adalah invasi genosida berskala penuh yang direncanakan dengan baik, kampanye perampasan tanah oleh teroris peternak dan bandit,” katanya.

    Mendorong diskusi

    Menurut Samuel Malik, peneliti senior di lembaga kajian pan-Afrika Good Governance Africa, akar ketidakamanan di Nigeria justru terletak pada campuran kompleks dari “kegagalan tata kelola, korupsi, kemiskinan, tekanan ekonomi akibat perubahan iklim, pemberontakan, dan kejahatan terorganisir,” dan menyebutnya sebagai genosida hanya menyederhanakan kompleksitas tersebut.

    Narasi seperti “genosida kristiani” justru menutupi faktor-faktor penyebab konflik yang saling tumpang tindih di negara itu, dan bisa merusak upaya perdamaian lintas agama dan komunitas.

    “Narasi ‘genosida kristiani’ yang sebagian besar dipromosikan oleh kelompok advokasi Barat berdampak signifikan seperti sedang melabeli seseorang atau sesuatu agar bisa menghukumnya,” kata Malik kepada DW.

    “Narasi ini mendorong pemerintah asing, terutama Amerika Serikat, untuk menjatuhi hukuman secara moral kepada Nigeria, dimana seharusnya mereka dapat mendorong keterlibatan konstruktif berbasis bukti,” jelas Malik.”Hal ini juga merusak reputasi internasional pemerintah Nigeria, menggambarkan mereka seolah-olah terlibat dalam penganiayaan berbasis agama, yang akhirnya mempersulit bahkan menggagalkan upaya penanganan masalah keamanan.”

    Barkindo sepakat bahwa narasi tersebut dapat memperdalam perpecahan dan rasa ketidakpercayaan antar komunitas.

    Namun, ia juga mengatakan bahwa narasi itu dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan yang terjadi,”Ini menimbulkan pertanyaan yang melampaui sekadar klaim genosida. Ini menyoroti isu-isu penting tentang keamanan dan ketidakamanan secara umum di negara ini, serta mengapa kita perlu membuka mendiskusikan hal ini,” jelas direktur The Kukah Centre tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Elektrifikasi Kereta Pangkas Biaya Energi 70% – Page 3

    Elektrifikasi Kereta Pangkas Biaya Energi 70% – Page 3

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai backbone ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik yang lebih hijau. Upaya ini sekaligus mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi, selaras dengan target Net Zero Emissions.

    “PLN berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Melalui kerja sama ini, ke depan kereta api akan menjadi transportasi publik masa depan yang semakin efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.

    Darmawan menambahkan, elektrifikasi kereta akan memberikan manfaat strategis dari sisi efisiensi energi dan kemandirian nasional.

    “Kalau lokomotifnya diubah menjadi energi listrik, efisiensinya 70 persen lebih murah. Jadi, emisi gas rumah kacanya akan semakin rendah. Dari energi impor menjadi domestik, energi mahal menjadi murah, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Adapun Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi di Jakarta Railway Center pada Senin, 20 Oktober 2025.

  • Kerusuhan Pecah di Ibu Kota Eropa, Massa Serang Pusat Imigrasi

    Kerusuhan Pecah di Ibu Kota Eropa, Massa Serang Pusat Imigrasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kerusuhan meletus di luar fasilitas imigrasi di pinggiran kota Dublin pada Selasa (21/10/2025). Kerusuhan ini dipicu oleh dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 10 tahun.

    Meskipun pihak berwenang tidak mengungkapkan identitas tersangka, Irish Times melaporkan bahwa ia adalah seorang pencari suaka, yang sempat ditolak, dan tiba dari sebuah negara Afrika sekitar enam tahun yang lalu.

    Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Saggart, di mana beberapa orang melemparkan proyektil ke arah petugas, meluncurkan kembang api, dan membakar setidaknya satu mobil polisi. Polisi mengerahkan bala bantuan dan meriam air untuk meredam kerusuhan.

    Menurut Badan Perlindungan Anak dan Keluarga (Tusla), penyerangan tersebut terjadi selama akhir pekan di dekat bekas Hotel Citywest, yang diubah menjadi tempat penampungan migran permanen.

    “Korban, yang berada di bawah pengawasan negara, diserang setelah ia melarikan diri dari staf saat sedang dalam perjalanan rekreasi yang direncanakan bersama staf di pusat kota,” kata badan tersebut.

    Polisi mengatakan tersangka telah ditahan untuk diinterogasi. Petugas memiliki waktu 24 jam untuk mendakwa atau membebaskannya.

    Perdana Menteri Micheál Martin mengatakan pihak berwenang telah mengecewakan korban. Ia berjanji akan menangani masalah ini dengan serius.

    “Merupakan tugas dasar negara untuk melindungi anak-anak negara, dan terlepas dari kompleksitas atau tingkat keparahan kasus apa pun, tugas itu harus dipenuhi,” ujarnya.

    Wakil Perdana Menteri Simon Harris menyebut kasus ini “mengerikan”. Namun, ia juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri.

    “Penting bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk mengungkap fakta-fakta, dan bagi lembaga-lembaga terkait juga untuk menyajikan fakta-fakta tersebut,” ujarnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kelas Pemberontakan Kaum Buruh dengan Semaun Sang Pengajar

    Kelas Pemberontakan Kaum Buruh dengan Semaun Sang Pengajar

    JAKARTA – Namanya mungkin sering diabaikan oleh beberapa orang karena ideologi yang dia anut. Tapi, perannya dalam kemerdekaan, terutama bagi kaum buruh, tak bisa diremehkan. Ia adalah Semaun, tokoh revolusioner kelahiran Mojokerto pada 1899. Lahir dari keluarga dengan perekonomian pas-pasan membuat Semaun hanya dapat mengeyam pendidikan di Tweede Klas, sekolah untuk pribumi.

    Sejak kecil, Semaun dikenal anak yang cerdas. Berbekal ijazah sekolah dasar itu, Semaun diterima berkerja di Staats Spoor Maatschapi (Perusahaan Kereta Api Negara) pada usia 13 tahun. Walaupun disibukkan dengan pekerjaan, keinginan belajarnya tak pernah padam. Setiap sore hari ia menyempatkan diri untuk belajar bahasa Belanda di Hollandsch Inlandsce School (HIS).

    Dengan kedudukan dirinya sebagai pegawai kereta api, sebenarnya saat itu dirinya sudah cukup mapan dan terjamin kehidupannya. Tapi, karena semakin banyak penderitaan rakyat yang ia lihat kala itu, Semaun tergerak untuk melakukan gerakan pembebasan. Semaun pun melepas pekerjaannya dari perusahaan kereta api untuk ikut dalam gerakan nasional.

    Semaun masuk ke organisasi Sarekat Islam (SI) pada usia yang masih belia, 15 tahun. Di SI, Semaun menduduki posisi Sekertaris Sarekat Islam cabang Surabaya. Masuknya Semaun dalam gerakan SI mempertemukan dirinya dengan Henk Sneevliet. Menurut Soewarsono, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pertemuan Semaun dengan Sneevliet terjadi di Surabaya tahun 1915.

    Pertemuan dengan Sneevliet mendorongnya memasuki VSTP dan ISDV. “Suatu pertemuan yang melahirkan rasa kagumnya terhadap ketulusan dan sikap manusiawi Sneevliet. Dan karena itu, (Semaun) menerima tawaran Sneevliet agar Semaun memasuki VSTP dan ISDV afdeeling Surabaya,” tulis Soewarsono dalam Berbareng Bergerak, Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaun.

    Semaun juga tertarik karena menurutnya VSTP dan ISDV bersimpati pada perjuangan Bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dalam kongres yang kemudian diadakan, Semaun terpilih sebagai Wakil Ketua VSTP dan ISDV. Sejak itu lah dirinya memilih fokus dalam organisasi tersebut dan melepaskan kariernya sebagai pegawai kereta api, lalu pindah ke Semarang. 

    Kepiawaian Semaun dalam berorganisasi juga terlihat di SI. Dalam Kongres SI Semarang tahun 1917, ia terpilih menjadi ketua SI Semarang. Usianya saat itu 18 tahun. Di bawah pimpinannya, SI Semarang berkembang pesat. Anggota SI bertambah hingga puluhan ribu orang, dari semula 1.700 anggota pada 1916 menjadi 20.000 orang pada 1917. SI juga tersebar sampai ke desa-desa.

    Pada 1918, SI cabang Semarang memutuskan rapat terbuka di lapangan dekat Stasiun Tawang. Tujuannya agar putusan tersebut dapat didengar masyarakat luas. Para anggota SI pun pergi menuju lapangan luas untuk memperluas jaringan mereka. Sebagai pembeda, anggota SI diwajibkan memakai Caping yang biasa digunakan para petani.

    Diluar dugaan. Aksi tersebut berubah menjadi demonstrasi yang unik. Aksi tersebut diikuti pula oleh masyarakat umum yang awalnya hanya sebagai penonton. Lalu lintas hampir lumpuh akibat aksi tersebut, sehingga membuat repot polisi-polisi kolonial di Semarang. Teriakan semangat juga digelorakan sepanjang aksi. Para demonstran meneriakkan ragam semboyan seperti “Hidup SI”, “Hidup Sosial Demokrat”, “Hidup Semaun.”

    Semaun yang semakin “kiri”

    Peristiwa tersebut semakin mempopulerkan nama Semaun di kalangan rakyat. Pada tahun 1919, saat menginjak usia 20 tahun, Semaun terpilih sebagai anggota pimpinan pusat SI merangkap Ketua cabang SI Semarang. Semaun juga aktif menulis di media massa. Bahkan, akibat tulisannya, Semaun sempat dipenjara di Yogyakarta dari Juli sampai November 1919. Di dalam penjara, ia menyibukkan diri dengan menulis novel berjudul Hikayat Kadirun dan buku berjudul Penuntun Kaum Buruh.

    Lewat Penuntun Kaum Buruh, Semaun menuangkan gagasan agar buruh bergerak dengan menceritakan kondisi Hindia Belanda kala belum ada ketimpangan, “Ketika di Indonesia belum ada sepur atau trem (kereta api), maka keadaan negeri ini sunyi, sepi, tentram, dan damai. Begitu juga penduduknya (rakyatnya) yang hidup, berpikir, berbudi, serta bekerja dengan sabar dan damai. Hampir semua rakyat Indonesia mempunyai sebidang tanah yang memberikan peng­hasilan dan penghidupan baginya.” tulis Semaun dalam bukunya.

    Keluar dari kurungan penjara, Semaun kembali ke Semarang. Sikapnya pada pemerintah Hindia Belanda makin radikal. Semaun benar-benar menerapkan ajaran Sneevliet. Ia berkembang jadi propagandis sosialisme yang keras. Sisi itu juga membawa perubahan pada SI yang semula lunak pada Hindia Belanda. Corak kiri, lama kelamaan makin kentara dalam SI. Kuatnya pengaruh Semaun membuat pimpinan SI lainnya kepayahan mengimbangi sikap kiri organisasi.

    Bahkan, orang-orang kaya raya seperti Niti Semito, raja rokok kretek dari Kudus atau Haji Busro dari Semarang ikut mendukung SI ala Semaun. Banyak aksi-aksi mogok buruh yang didukung pengusaha lokal tersebut. H.O.S Tjokroaminoto merespons pergerakan Semaun dengan menulis buku berjudul Islam dan Sosialisme. Buku itu menjelaskan bahwa sosialisme ada dalam ajaran Islam.

    Kekhawatiran pun muncul. Pimpinan SI pusat yang menginginkan azas Islam dalam SI mulai melihat Semaun sebagai bahaya. SI ala Semaun dianggap melenceng karena terlalu kiri. Kekhawatiran itu semakin meruncing saat Semaun mendirikan Perserikatan Komunis Hindia (PKH) pada 23 Mei 1920, ketika pimpinan SI, H.O.S Tjokroaminoto dihadapkan dengan tuduhan korupsi –walaupun kemudian tak terbukti.

    Saat itu, pemimpin Central Sarekat Islam yaitu Agus Salim dan Soerjopranoto berusaha mendepak kaum komunis yang dinilai tidak sesuai dengan nilai keislaman. SI cabang Semarang di bawah pimpinan Semaun menjadi sasaran penertiban ini. Dikutip dari laman Historia, pertemuan pimpinan CSI digelar di Yogyakarta pada 30 September 1920 tanpa dihadiri ketua SI, H.O.S Tjokroaminoto yang harus menghadiri persidangan. Semaun pun tak hadir karena menghadiri Kongres Komunis Internasional di Moskow, Rusia.

    Selain membersihkan anasir Komunis di tubuh SI, rapat itu juga menghasilkan keputusan pemindahan SI pusat dari Surabaya ke Yogyakarta. Pada 24 Mei 1922, Semaun kembali dari Moskow ke Tanah Air, ia memualai kembali pergerakan di kalangan buruh. Puncak dari rangkaian aksi mogok tersebut terjadi pada Februari 1923. Aksi tersebut muncul akibat pemerintah Hindia Belanda melakukan penurunan gaji buruh. Aksi mogok para buruh kereta api yang tergabung dalam VSTP pun terjadi. Aksi mogok itu meledak di beberapa kota. 

    Tak hanya buruh kereta api. Polisi kolonial dari kalangan pribumi juga ikut melakukan aksi mogok. Dikutip dari surat kabar Kaoem Moeda edisi 2 Februari 1923 yang mengabarkan banyaknya polisi-polisi pribumi berpangkat rendah melakukan aksi mogok demi menuntut tunjangan mereka. Tindakan mogok massal diberbagai kota ini membuat pemerintah Hindia Belanda geram.

    Dalam pengasingan

    Imbasnya, pada 8 Mei 1923, Semaun ditangkap di rumahnya di Semarang. Mirisnya, penangkapan Semaun bertepatan dengan kelahiran putra keduanya, Axioma. Anak pertama Semaun diberi nama Logika Sudibyo. Setelah mengetahui Semaun tertangkap, mogok besar-besaran terjadi di seluruh pulau Jawa. Penangkapan Semaun diikuti pula dengan keputusan pemerintah Hindia Belanda membuangnya ke Timor. Tapi, keputusan berubah lebih berat. Semaun harus dibuang keluar dari wilayah Hindia Belanda.

    Semaun pun diasingkan ke Amsterdam pada September 1923. Namun, pengasingan ini malah menjadi semacam kekuatan bagi kaum kiri di Tanah Air karena Semaun diangkat menjadi perwakilan partai komunis di Eropa. Beberapa tahun kemudian, Semaun pindah ke Moskow. Oleh pemerintah Uni Soviet, Semaun dipercaya menjadi Ketua Badan Pembangunan Nasional wilayah Turkmenistan. Pada masa-masa awal kemerdekaan, dari Moskow, ia ikut mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia. 

    Semaun juga memulai siaran radio berbahasa Indonesia di sana. Ia bahkan mengajar bahasa Indonesia untuk sekolah-sekolah di Soviet. Semaun juga menikah dengan seorang wanita Soviet bernama Valentina Iwanowa. Mereka dianugerahi dua orang anak. Yang pertama, laki-laki bernama Rono Semaun. Sementara, yang kedua ada;ah wanita bernama Elena Semaun.

    Setelah Indonesia merdeka, hasrat Semaun untuk pulang ke Tanah Air membuncah. Namun, rencana kepulangannya sempat terhenti karena pemerintah Soviet takut Semaun membuka berbagai informasi penting yang membahayakan keamanan intelijen Soviet. 

    “Semaun meminta bantuan Sukarno ketika berkunjung kali pertama ke Moskow pada Agustus-September 1956. Sukarno lalu meneruskan permintaannya kepada Marsekal Barsilov, pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet. Akhirnya, Semaun bisa pulang ke Indonesia pada 1957,” ditulis Bonni Triyana, sejarawan, dalam artikel Historia.

    Terus mengajar

    Sepulangnya ke Tanah Air, Semaun sempat mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Padjadjaran sejak 1961. Semaun juga mendapat gelar doktor honoris causa dari kampus tersebut. Di Unpad, Semaun mengajar hingga akhir hayatnya pada 7 April 1971. 

    Sepak terjang Semaun sejak era kolonialisme Belanda agak sulit dipahami dan diterima beberapa kalangan. Meski menentang keras pemerintah Hindia Belanda, pandangan negatif terhadap Semaun selalu muncul akibat label komunis yang melekat pada dirinya. 

    Dalam wacana sejarah resmi yang berkembang di Indonesia, siapapun yang anti terhadap kolonial Belanda, melawan dan memberontak terhadap Belanda, apa pun motifnya, akan dinobatkan sebagai Pahlawan. Di sini, sangat sulit untuk menjadikan tokoh Komunis di masa Hindia Belanda sebagai pahlawan karena narasi yang dibangun selama ini PKI adalah pengkhianat.

    Akan tetapi menyamaratakan apa yang dilakukan Semaun dan PKI pada masa Hindia Belanda dengan apa yang dilakukan PKI pada pasca kemerdekaan seperti 1948 dan 1965 merupakan anakronisme sejarah.

  • Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.
     
    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

     
    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

    Hal itu terkait dengan adanya permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan China terkait kereta cepat Whoosh.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil,” papar Guo Jiakun.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut, moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabnya adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun. Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket.

    Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.