Organisasi: API

Polda Kalteng Ungkap Peran H, Ikut Bongkar Pembunuhan oleh Brigadir AK tapi Berujung Jadi Tersangka – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – H, sopir taksi online sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi, Brigadir AK di Kalimantan Tengah (Kalteng), turut ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap H pun menuai sorotan.

Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji menjelaskan peran H dalam kasus tersebut.

Melansir TribunKalteng.com, Erlan mengatakan, Brigadir AK dan H sudah saling mengenal lebih dari satu bulan.

Keterlibatan H dalam kasus penembakan yang dilakukan Brigadir AK bermula dari pertemuan keduanya pada Selasa (26/11/2024).

Dalam pertemuan itu, H sempat memindahkan senjata api dari dashboard mobil ke kursi belakang tengah.

Setelah Brigadir AK membunuh korban berinisial B, H membantu membuang mayat korban di parit kebun sawit.

“Saudara H juga bersama-sama saudara A (Brigadir AK) membersihkan bekas darah di mobil yang mereka kendarai,” kata Erlan.

Selain itu, H juga disebut membuang karpet mobil ke sebuah sungai yang beada di Jalan Katingan-Palangka Raya.

Selanjutnya, H mengendarai mobil bak terbuka secara beriringan bersama Brigadir AK.

Kemudian, H membantu membongkar dan memindahkan muatan yang ada di mobil tersebut.

Namun, Erlan tak merinci apa saja muatan di mobil tersebut.

“Selanjutnya, saudara H membantu saudara A bertemu dengan saksi P untuk membantu mencarikan pikap lainnya untuk mengangkut barang-barang tersebut,” urai Erlan.

Selain itu, H juga yang mengantar mobil ke tempat pencucian di Palangka Raya.

Saat hendak mencuci mobil, H menyampaikan mobil itu bekas menolong korban laka lantas di Kecamatan Jabiren, Pulang Pisau.

Lalu, H mengganti kulit jok mobil yang terkena darah serta memperbaiki kursi yang rusak akibat terkena proyektil peluru dan menutup lubang proyektil tersebut dengan stiker.

“Itu peran saudara H, yang mana saudara mencari kendaraan untuk mencari barang, dan H yang membersihkan barang bukti,” bebernya.

Setelahnya, Brigadir AK mengirim uang senilai Rp15 juta kepada H sebagai uang tutup mulut.

Uang itu berasal dari hasil penjualan mobil bak terbuka yang dicuri dari korban B.

Namun, selang beberapa hari, H mengembalikan uang itu kepada Brigadir AK, namun jumlahnya tak penuh, yakni Rp11,5 juta.

Kronologi Versi H

H sempat menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang istri, Yuliani.

Yuliani mengatakan, setelah kejadian, suaminya seperti orang depresi.

H sangat syok dan ketakutan setelah menyaksikan kejadian tragis tersebut.

Brigadir AK pun sempat mengirim sejumlah uang kepada H agar tutup mulut. Namun, uang itu kemudian dikembalikan oleh H.

Setelah berdiskusi dengan istrinya, H akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Palangka Raya, Selasa (10/12/2024).

H kemudian menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yang membuatnya nyaris tak pulang ke rumah.

Yuliana yang khawatir dengan kondisi suaminya lantas menggandeng pengacara untuk H.

Pada Senin (16/12/2024), Yuliana bersama kuasa hukumnya menjenguk H.

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji menerangkan, pengungkapan peran H setelah dilakukan proses pemeriksaan secara mendalam dari tim penyidik Ditreskrimum. (Istimewa)

Namun, ia justru dibuat terkejut dengan penetapan tersangka terhadap suaminya.

“Suamiku korban, suamiku cuma jual jasa, dia hanya seorang sopir,” katanya kepada awak media di Mapolda Kalteng, Senin, dilansir TribunKalteng.com.

Tangis Yuliana pun pecah. Niat baiknya dengan sang suami mengungkap kejahatan Brigadir AK justru berujung penetapan tersangka terhadap H.

“Suamiku diminta mengantarkan, karena memang itu kerjaannya.”

“Dan masalah ini, aku terpukul, niat kami melapor ingin membuka kebenaran,” tandasnya.

Kuasa hukum H, Parlin B Hutabarat, mengatakan seharusnya kliennya itu menjadi justice collaborator.

Berdasarkan cerita Yuliani, Parlin menuturkan, H mendengar korban ditembak dua kali di kepala.

Parlin menerangkan, dalam posisi tersebut, H ketakutan karena ada penggunaan senjata api.

Kalaupun H memberontak, lanjutnya, kemungkinan kliennya juga akan menjadi korban.

“Di bawah tekanan, keadaan yang membuat dia tertekan, karena oknum polisi membawa senjata api. Itu cerita yang H sampaikan kepada istrinya,” bebernya.

Parlin menjelaskan, kejadian bermula ketika Brigadir AK mengajak H keluar pada malam sebelum kejadian, tepatnya pada 26 November 2024.

Keduanya pun berkendara tanpa tujuan yang jelas.

Lalu, Brigadir AK mengajak H ke arah Katingan. Di perjalanan, Brigadir AK meminta H untuk menghampiri BA.

Saat BA berada di dalam mobil itulah penembakan terjadi.

“Singkat cerita oknum polisi tadi membawa orang masuk dalam mobil.”

“Lalu, tiba-tiba polisi tersebut melakukan penembakan, di situlah H kaget,” paparnya.

Sementara itu, Polda Kalteng hingga kini masih belum memberikan informasi soal bagaimana Brigadir AK membunuh korbannya dan apa yang mendasari tindakan tersebut.

Di sisi lain, Brigadir AK yang merupakan personel Polresta Palangka Raya telah menjalani sidang kode etik profesi.

Hasilnya, Brigadir AK diberhentikan dengan tidak hormat.

Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan, mengatakan pihaknya telah melakukan audit investigasi sejak Rabu (11/12/2024).

“Dalam waktu empat hari kerja kami telah melengkapi berkas dan melakukan sidang kode etik.”

“Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,” ujarnya, Senin.

Brigadir AK juga telah ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik memeriksa 13 saksi dan melakukan penyelidikan.

“Kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut,” kata Dirreskrimsus Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredy Irwansyah.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Saksi Haryono Jadi Tersangka Kasus Brigadir AK Tembak Warga Sipil, Ini Penjelasan Polda Kalteng

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunKalteng.com/Ahmad Supriandi)

19/12/2024 09:24
Tanda Tanya Kelanjutan Nasib Proyek Metro Stater Depok yang Mangkrak 6 Tahun Megapolitan 19 Desember 2024

Tanda Tanya Kelanjutan Nasib Proyek Metro Stater Depok yang Mangkrak 6 Tahun
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –

Proyek Metro Stater Depok
yang mangkrak sejak pembongkaran terminal pada tahun 2018 terus menimbulkan tanda tanya mengenai kelanjutan proyek ini ke depan.
Wacana pembangunan
Metro Stater Depok
pertama kali muncul pada masa kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail pada tahun 2013.
Namun, proyek tersebut baru dimulai dengan penutupan dan pemindahan terminal Kota Depok ke area belakang pada Agustus 2018.
Secara umum, proyek ini bertujuan untuk menyatukan Terminal Depok dengan stasiun dan pusat perbelanjaan, termasuk tempat makan, toko buku, dan apartemen.
Selain itu, proyek ini juga merencanakan penyediaan ruang-ruang untuk usaha kecil dan menengah (UMKM).
Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses moda angkutan umum dan berbisnis.
Grand design Metro Stater adalah bangunan bertingkat yang di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan modern dengan terminal di bagian bawahnya.
Wakil
Wali Kota Depok
terpilih, Chandra Rahmansyah, menilai bahwa mangkraknya proyek ini merugikan hak warga dalam menggunakan transportasi publik.
“Mangkraknya proyek ini jelas merugikan kepentingan warga masyarakat Depok terkait haknya untuk mendapatkan fasilitas layanan publik, dalam hal transportasi,” ucap Chandra saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).
Chandra juga mengungkapkan bahwa luas lahan proyek yang sebelumnya merupakan terminal dalam kondisi cukup baik untuk menyediakan fasilitas bagi calon penumpang.
Namun, fasilitas tersebut hilang setelah pembongkaran dan pemindahan lahan terminal sementara.
Chandra menambahkan bahwa pembongkaran yang dilakukan membuat kondisi terminal saat ini sangat tidak layak.
Ia menyebutkan bahwa ruang tunggu bagi calon penumpang tidak tersedia.
“Kalau (penumpang) ya menunggu saja di tengah hujan karena enggak bisa, enggak ada (ruang tunggu). Adanya warung-warung kan di situ,” jelas Chandra.
Ia juga mencatat kondisi jalanan di terminal yang berlubang dan minim pencahayaan.
Sebagai langkah ke depan, proyek Metro Stater akan dievaluasi di bawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah setelah mereka resmi dilantik pada Februari 2025 mendatang.
“Pastinya begini, proyek-proyek yang mangkrak seperti ini akan kami evaluasi secara menyeluruh,” tutur Chandra.
Hasil evaluasi tersebut akan berupa keputusan mengenai nasib kelanjutan proyek dan pemanfaatan lahan yang sebelumnya merupakan Terminal Depok.
“Yang mana harus kita pahami, wilayah ini sebelumnya juga berfungsi sebagai terminal dan ini menjadi hak antara transportasi massal kereta api dengan transportasi berbasis kendaraan roda empat,” ujarnya.
“Yang mana harus kita pahami, wilayah ini sebelumnya juga berfungsi sebagai terminal dan ini menjadi hak antara transportasi massal kereta api dengan transportasi berbasis kendaraan roda empat,” tegas Chandra.
Dengan lokasinya yang strategis, seharusnya lahan ini dapat diberdayakan untuk meningkatkan infrastruktur Depok.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2024 08:49
Omon-omon Prabowo PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Nyatanya…

Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah berakhir jauh panggang dari api. Nyatanya, pernyataan Kepala Negara tersebut sekadar ‘omon-omon’ belaka.

Pernyataan Prabowo yang dimaksud, yaitu ketika dia menyebut kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% di 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa berkategori mewah. Hal itu diungkakan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (6/12/2024).

Keputusan ini, kata Prabowo, diambil usai menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja.

“PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, pemerintah harus membantu rakyat kecil. Bahkan pengecualian PPN kepada masyarakat kecil sudah diterapkan sejak 2023. Pun ingin mengerek tarif PPN, hal ini hanya untuk barang mewah saja.

“Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” tegasnya.

Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang dikenakan bebas PPN 12% akan mengacu kepada kepada Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum.

Sehari sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan tarif PPN lebih tinggi di 2025 itu tidak menyulitkan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Puan, yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), mengingatkan bahwa pemerintah berhak mengevaluasi kebijakan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak terlalu baik.

Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021 lalu.

Kendati sudah menjadi amanat UU HPP, Puan berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi seluruh masyarakat sebelum memutuskan hal yang sangat krusial itu.

“Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik bahwa kebijakan tarif PPN 12% sudah menjadi amanat UU HPP. Sebelumnya, tarif PPN sudah lebih dulu naik ke 11% pada 2022.

Dasco menyampaikan bahwa perlu menunggu langkah dari pemerintah apabila akan langsung menaikkan tarif PPN di awal tahun depan.

“Harapan kita tadi sama-sama sudah dengar aspirasi dari anggota DPR bahwa kenaikan PPN 12% itu tidak menyulitkan rakyat,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah juga beberapa kali didapati menyampaikan bahwa tarif PPN 12% tidak berlaku untuk bahan pokok penting. Padahal, sedari dulu, bahan pokok penting memang selalu bebas PPN.

Pengunjung beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (9/12/2024). Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2024 naik menjadi 125,19, menunjukkan keyakinan kondisi ekonomi masyarakat secara luas. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

PPN Tetap Naik 12%

Adapun selang sembilan hari pernyataan Prabowo di Istana, pemerintah secara resmi mengumumkan perincian PPN 12%, barang dan jasa yang kena tarif pajak baru, serta paket stimulus ekonomi pemerintah sejalan dengan naiknya tarif PPN.

Dalam pemberitaan Bisnis, pemerintah menegaskan tarif PPN 12% tidak hanya akan dikenakan untuk barang/jasa yang bersifat mewah pada 1 Januari 2025. Barang-barang umum yang biasa konsumsi masyarakat, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga kosmetik nyatanya akan dikenakan PPN 12%.

Sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, pemerintah menggelontorkan beragam insentif kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

“Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar itu menegaskan penerimaan perpajakan juga sangat diperlukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga PPN harus tetap naik.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan barang/jasa yang dibebaskan dari tarif PPN 12% diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2020.

Selain itu, diputuskan ada tambahan tiga barang strategis yang tarif PPN-nya ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1% yaitu MinyakKita, tepung terigu, dan gula industri. Artinya, tiga barang tersebut kena PPN 11%.

“Nah, di luar itu sebenarnya secara legalnya kan tetap kena PPN 12%. Artinya ada tambahan 1% dari yang ada sekarang, kan gitu,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/12/2024).

Singkatnya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming online (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%

Susi juga tidak menampik ada perluasan enam barang/jasa yang akan dikenakan PPN meski sebelumnya sudah dibebaskan. Barang/jasa tersebut dikenai PPN karena bersifat mewah.

Barang/jasa yang dimaksud, yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan krustasea premium (king crab), jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

Sebelumnya, barang/jasa tersebut termasuk yang dibebaskan PPN karena masuk kategori bahan makan, listrik, dan jasa sektor pendidikan/kesehatan seperti yang diatur PP 49/2024 dan Perpres 59/2020.

Susi menjelaskan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori enam barang/jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%.

“Nanti masih harus menunggu teknis detilnya kan di PMK,” ujarnya.

Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN

Bahan makanan (daging, ikan, beras, cabai, gula pasir, telur ayam ras, dan bawang—kecuali yang bersifat premium yang nanti dirincikan dalam PMK);
Jasa pendidikan;
Jasa pelayanan kesehatan medis;
Jasa pelayanan sosial;
Jasa angkutan umum;
Jasa keuangan;
Jasa persewaan rumah susun dan umum.

Berikut Daftar Barang Mewah Kena PPN 12%

Beras premiumBuah-buahan premium;
Daging premium (wagyu, daging kobe);
Ikan mahal (salmon premium, tuna premium);
Udang dan krustasea premium (king crab);
PPN atas jasa pendidikan premium;
PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium;
Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

19/12/2024 07:51
Pacu Kontribusi Industri Padat Karya untuk Kue Perekonomian

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan guyuran insentif untuk industri padat karya mulai dari insentif PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) hingga fasilitas pembiayaan revitalisasi mesin.

Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan insentif khusus untuk industri padat karya tersebut diberikan guna mendorong industri untuk tetap berekspansi ditengah berbagai tekanan.

“Oleh sebab itu, perlu juga relaksasi bagi industri yang kolaps. Kalau tidak, industri lari lagi ke Vietnam, jadi itulah yang diambil pemerintah, apa yang dilakukan untuk balancing itu semua,” kata Adie di Yogyakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).

Adie tak menampik bahwa industri padat karya merupakan sektor yang paling rentan terhadap pengangguran. Sektor-sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja itu tengah menghadapi pelemahan daya beli sehingga produk minim terserap di pasar.

Hal ini juga yang melatarbelakangi pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% tahun depan. Sementara itu, pemerintah juga berniat untuk menaikkan PPN 12% yang menjadi beban baru industri.

“Kalau itu naik berarti akan menghantam industri nya dengann biaya produksi naik, output pun pasti naik, sementara rata-rata itu kontraknya sekian tahun, gak bisa nilainya [harga] ditambahkan,” ujarnya.

Alhasil, pemerintah memberikan fasilitas revitalisasi mesin untuk mendorong produktivitas, meringankan kredit investasi dengan range plafon kredit yang bunga nya disubsidi 5% serta PPh21 DTP.

Dengan industri padat karya yang bisa bergerak lebih leluasa, diharapkan akan berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto.

Target Ekonomi Tumbuh 8%

Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai pada 2029.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti menjelaskan pihaknya sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Dalam dokumen tersebut, salah satu yang diproyeksikan adalah pertumbuhan ekonomi per tahunnya.

Dia merincikan trajektori pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025. Jumlah tersebut lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 sebesar 5,2%.

“Sehingga untuk mencapainya tentu diperlukan extra effort [upaya],” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Selanjutnya diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Bahkan, Bappenas memproyeksikan pendapatan nasional bruto mencapai US$7.920 per kapita pada 2029—tumbub dari US$5.000 per kapita pada 2024.

Lalu, tingkat kemiskinan diproyeksikan menjadi 4,5—5% pada 2029. Angka tersebut turun dari 7—8% pada 2029.

Ketimpangan antara si kaya dan si miskin turut diproyeksikan menipis: rasio gini dari 0,379—0,382 pada 2022 menjadi 0,372—0,375 pada 2029.

Sementara itu, indeks modal manusia diproyeksikan meningkatkan dari 0,56 pada 2023 menjadi menjadi 0,59 pada 2029.

Siliwanti mengakui sejumlah trajektori dan sasaran tersebut tidak mudah tercapai. Oleh sebab itu, lanjutnya, diperlukan berbagai strategi yang berfokus pada penciptaan sumber pertumbuhan baru dan merata di seluruh Indonesia.

Dari sisi permintaan misalnya, yang perlu penguatan sektor riil, eksternal, fiskal, moneter, dan keuangan. Di sisi suplai, Siliwanti menekankan pentingnya peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dan hilirisasi industri produktif.

“Serta pembangunan industri baru, kawasan ekonomi khusus, dan perkembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru,” jelasnya.

Tak lupa, Siliwanti menekankan reformasi struktural perlu dilanjutkan termasuk penyederhanaan birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah perizinan usaha, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan fleksibilitas pasar.

Kebutuhan Industri Padat Karya

Sejumlah insentif fiskal yang diberikan pemerintah kepada industri padat karya adalah untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Tak dipungkiri, beberapa waktu belakangan industri padat karya dihantam banyak krisis sehingga rontok satu per satu. Efeknya adalah PHK massal terjadi yang berefek domino pada pelemahan daya beli masyarakat.

Sebagaimana diketahui, industri tekstil menjadi salah satu industri padat karya yang banyak mengalami tekanan. Hal ini tercerminkan dari 38 pabrik tekstil yang telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Sejak awal tahun hingga September 2024, sebanyak 46.000 pekerja industri TPT terkena PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan insentif industri padat karya berupa PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) dan subsidi kredit investasi dapat menjadi angin segar kendati yang paling diperlukan industri yaitu pengetatan laju impor.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan, pelaku usaha tengah menantikan pemulihan daya beli masyarakat untuk mendorong pesanan baru sehingga produktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat terdongkrak.

“Jika berbicara tentang peningkatan produktivitas, lonjakan impor yang tinggi juga perlu ditekan, terutama karena kondisi pasar saat ini sedang tidak stabil,” kata David kepada Bisnis, (18/12/2024).

Menurut David, upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dapat menekan kembali daya beli masyarakat.

Sementara itu, kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% belum mampu menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan daya beli, telebih dalam situasi ketidakpastian terkait keterbukaan lapangan pekerjaan.

“Dalam menghadapi kondisi ekonomi seperti ini, kebijakan yang melindungi pasar dalam negeri dan disertai stimulus terhadap industri lokal menjadi solusi yang tepat untuk mendorong aktivitas produksi,” ujarnya.

Sebab, menurut dia, kebijakan perlindungan pasar domestik akan meningkatkan permintaan terhadap produk industri dalam negeri, yang pada akhirnya akan memicu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat sehingga daya beli meningkat.

“Selain itu, stimulus terhadap industri akan meringankan beban yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga level playing field Indonesia dapat lebih kompetitif,” jelasnya.

Dia pun berharap produk-produk Indonesia akan memiliki harga yang lebih bersaing dengan produk impor sehingga dapat memperkuat daya saing industri nasional.

19/12/2024 07:00
Ini Peta Garis Depan PD 3 Jika Perang Rusia Pecah Lawan NATO di Eropa

Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin Eropa telah berulang kali memperingatkan bahwa serangan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhenti di Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius misalya mengungkapkan kemungkinan perang baru yang lebih besar dalam sebuah wawancara sejak Juni, menyebut Putin akan “menyerang negara NATO” dan menegaskan “kita harus siap berperang 2029”.

Hal sama juga dikatakan kepala intelijen Bruno Kahl. Ia mengatakan dari apa yang dilihat, Moskow memang bersiap perang dengan Barat.

Sebagaimana diketahui negara Eropa kebanyakan adalah negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Jika serangan benar-benar dilakukan Rusia ke salah satu negara Eropa yang anggota NATO, berdasarkan Pasal 5 piagam NATO, serangan terhadap satu anggota itu bisa memicu respons kolektif, membuat perang dunia 3 (PD 3) pecah.

Mengutip laman Amerika Serikat (AS) Newsweek Kamis (19/12/2024), memang terdapat beberapa titik api potensial jika Rusia benar-benar melancarkan agresi di benua itu. Lalu di mana saja?

Eropa Timur

“Tidak diragukan lagi bahwa Putin akan terus secara agresif mengejar kepentingannya di Eropa, dan khususnya Eropa Timur,” kata seorang profesor ilmu politik di North Central College, William Muck.

“Jika ada satu faktor motivasi bagi Putin selama 25 tahun terakhir, itu adalah perluasan NATO,” tambah Muck.

“Dia akan berusaha memanfaatkan celah apa pun untuk memajukan pengaruh Rusia di seluruh wilayah.”

Menurut Muck, negara seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania, memiliki populasi Rusia yang besar. Ini bisa menjadi faktor pendorong penting untuk “intervensionisme Putin”.

“Saat kita memikirkan potensi titik api di masa depan, negara-negara Baltik menjadi contoh penting untuk menguji kekuatan pencegah NATO,” kata Muck.

Pernyataan Muck pernah didukung data dinas intelijen luar negeri Estonia awal 2024, di mana mereka mengatakan bahwa NATO “bisa menghadapi pasukan besar bergaya Soviet dalam dekade berikutnya” jika Moskow mereformasi militernya. Sementara itu, di negara tetangga Lithuania, piramida beton antitank yang dikenal sebagai “gigi naga” mulai dipasang guna menghalau jika benar serangan Rusia terjadi.

Lokasi mereka yang berada di sebelah daerah kantong Rusia, Kaliningrad, juga secara strategis bisa jadi garis potensial dalam konflik apa pun antara Moskow dan aliansi tersebut. Kaliningrad adalah ibu kota Oblast Kaliningrad, sebuah daerah administratif Federasi Rusia yang terletak di jauh dari dataran Kremlin, dan berada antara negara Lituania dan Polandia.

Anggota Baru NATO

Anggota baru NATO juga bisa menjadi titik api. Di antaranya Swedia dan Finlandia.

Swedia, salah satu anggota termuda NATO, melalui Menteri Pertahanan Sipil Carl-Oskar Bohlin mengatakan bahwa “perang bisa saja terjadi di Swedia”. Sementara panglima tertinggi negara itu, Micael Bydén, memperingatkan warga Swedia untuk “mempersiapkan diri secara mental” menghadapi konflik.

Anggota baru lain, Finlandia, yang mencakup perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia, juga bisa jadi merupakan garis depan yang memungkinkan PD 3. Negara Nordik yang bergabung dengan aliansi tersebut pada tahun 2023 telah menuduh Moskow memicu krisis migran di perbatasannya.

“Moskow memiliki banyak pilihan untuk menguji kekompakan aliansi tersebut, termasuk perampasan tanah terbatas,” kata Letnan Jenderal Jürgen-Joachim von Sandrart, mantan kepala Korps Multinasional NATO di Timur Laut.

Celah Sulwaki

Koridor Suwalki, yang juga dikenal sebagai Celah Suwalki, juga bisa menjadi titik panas awal PD 3. Koridor ini juga menampung ribuan pasukan Rusia, jet tempur canggih, dan senjata nuklir, serta merupakan satu-satunya jalur darat atau rel kereta api yang menghubungkan Polandia dan Eropa Tengah ke negara-negara Baltik.

Wilayah Eropa Lain

Wilayah lain di Eropa juga bisa rentan. Seorang laksamana muda AS yang sudah pensiun, Mark Montgomery, mengatakan pengaruh Rusia dalam konflik yang lebih kecil di Georgia dan Serbia dapat meningkat lebih jauh.

“Putin telah menekan batas dengan Serbia…dan Bosnia dan Republik Srpska (bagian Serbia dari Bosnia),” katanya.

“Ia juga telah menekan keras Georgia,” tambahnya merujuk negara bekas republik Soviet yang kini terpecah belah oleh protes karena pemerintah yang berkuasa berupaya menjalin hubungan lebih dekat dengan Moskow.

Anggota lain NATO, Turki, yang berbatasan dengan Republik Kaukasus Selatan- yang berperang singkat dengan Rusia pada tahun 2008- juga rentan. Hal itu menyebabkan deklarasi kemerdekaan oleh wilayah Abkhazia yang memisahkan diri, yang telah menghadapi protes atas undang-undang pro-Moskow.

“Jika aliansi NATO dapat tetap bersatu meskipun Rusia berupaya keras untuk mendorong kekacauan dan perpecahan, itu akan secara dramatis mengurangi peluang Putin memperluas perangnya di luar Ukraina,” tambah Muck lagi.

(sef/sef)

19/12/2024 05:18
PPN 12 persen, paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan Pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

Penjelasan PPN 12 persen

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto maupun DPR menyatakan tarif PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, utamanya menyasar kelompok barang mewah.

Dari konferensi pers Senin (16/12), Pemerintah mengumumkan tarif tunggal PPN, yakni sebesar 12 persen, namun dengan fasilitas pembebasan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) terhadap tiga komoditas.

Barang dan jasa kebutuhan pokok yang dimaksud dalam definisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah barang dan jasa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Untuk jasa, mencakup jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum pun termasuk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Sementara itu, terdapat tiga komoditas yang seharusnya termasuk dalam objek pajak PPN 12 persen, tetapi kenaikan tarif 1 persen ditanggung oleh Pemerintah karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ketiga komoditas itu adalah tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

Di luar dua kelompok itu, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12 persen.

Terkait barang mewah, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen.

Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

Untuk non-kendaraan bermotor, rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar mewah.

Adapun dalam konteks PPN 12 persen, Pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu — atau yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium.

Mengacu pada definisi di UU HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun, karena sifatnya yang premium, Pemerintah bakal menarik PPN 12 persen terhadap barang dan jasa tersebut.

Sebagai contoh, dalam UU HPP, daging termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun, daging wagyu dan kobe nantinya bakal termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Sama halnya, ikan juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN, tetapi salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas bakal diterapkan tarif 12 persen.

Adapun untuk jasa pendidikan, yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium.

Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12 persen.

Untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah.

Paket stimulus ekonomi

Paket stimulus disiapkan untuk meredam efek kenaikan tarif PPN.

Untuk merespons risiko daya beli masyarakat, Pemerintah menyediakan tiga stimulus untuk mendukung rumah tangga, yakni bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, PPN DTP untuk tiga komoditas, dan diskon sebesar 50 persen untuk listrik di bawah 2.200 VA.

Untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap nilai manfaat dan masa klaim. Besarannya diubah menjadi 60 persen untuk enam bulan masa penerimaan manfaat (dari sebelumnya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya) dengan masa klaim diperpanjang menjadi enam bulan setelah terkena PHK.

Program JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu peserta program mendapatkan pekerjaan baru.

Untuk risiko kerentanan pengusaha, disiapkan stimulus untuk UMKM, yakni perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Paket stimulus ekonomi berikutnya menyasar industri padat karya. Terdapat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan hibrida berupa PPN dan PPnBM, dengan rincian PPN DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU. Juga, PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hibrida.

Terakhir, paket stimulus menyasar sektor properti, dengan memperpanjang insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

Dampak terhadap ekonomi

Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12 persen adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

Celios juga menghitung kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.

Dari sisi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko kenaikan inflasi itu telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025. Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun.

Namun, efektivitas dari paket stimulus yang disiapkan Pemerintah banyak dipertanyakan. Salah satu komentar datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebut keuntungan stimulus bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pasalnya, kinerja permintaan maupun industri sudah terlanjur melemah. Meski ada insentif untuk industri padat karya, misalnya, industri ini sudah telanjur terpuruk, seperti yang terlihat pada industri tekstil dan industri alas kaki.

Di sisi lain, juga ada sejumlah optimisme terhadap kebijakan tarif PPN 12 persen.

Contohnya, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.

Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.

Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

Bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus tersebut.

Secara keseluruhan, paket stimulus Pemerintah dinilai bersifat temporer. Terlebih, rata-rata insentif merupakan perpanjangan atau penguatan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Direktur Celios Bhima Yudhistira menyerukan agar Pemerintah mengkaji alternatif kebijakan tarif PPN. Menurutnya, memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak, lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

19/12/2024 05:06
Libur Nataru, KAI Divre II Sumbar prediksi penumpang kereta api meningkat

Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

Libur Nataru, KAI Divre II Sumbar prediksi penumpang kereta api meningkat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 18 Desember 2024 – 14:21 WIB

Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (Sumbar) memprediksi terjadi peningkatan volume penumpang 3% pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. KAI menetapkan masa libur Nataru selama 18 hari, sejak 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Kahumas KAI Divisi Regional II Sumbar M. As’ad Habibuddin mengatakan, pada Nataru tahun ini, KAI Divre II Sumbar memprediksi akan terdapat 119.886 penumpang. Naik 3% dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya sebanyak 116.631 penumpang.

”Prediksi kenaikan volume di masa Nataru ini karena melihat adanya tren peningkatan secara keseluruhan pada angkutan penumpang di sepanjang tahun. Masyarakat memilih menggunakan kereta api karena faktor kenyamanan, ketepatan waktu, dan harga yang murah,” kata As’ad Rabu (18/12).

Saat ini terdapat 3 layanan kereta api di Divre II Sumbar yakni KA Pariaman Ekspres relasi Stasiun Pauhlima/Padang – Stasiun Naras pp dengan tarif Rp5.000 sekali jalan, KA Minangkabau Ekspres relasi Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Stasiun Pulau Air pp dengan tarif Rp10.000 sekali jalan, dan KA Lembah Anai relasi Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Stasiun Kayu Tanam pp dengan tarif Rp5.000 dan relasi Stasiun Duku – Stasiun Kayu Tanam pp dengan tarif Rp3.000.

“Mengingat tiket terbatas, maka kami menyarankan kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanan dan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI,” kata As’ad.

Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan. Sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan. KAI juga masih menyediakan loket untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA, selama tiket masih tersedia.

”Kami terus mengimbau kepada pelanggan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama saat menggunakan transportasi kereta api. Perhatikan juga barang bawaannya, jangan sampai membawa barang-barang yang dilarang dibawa di atas KA seperti barang berbau menyengat atau barang yang berbahaya,” tutup As’ad seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (18/12).

Sumber : Radio Elshinta

19/12/2024 04:35
Menteri ATR Akan Temui Sultan HBX Bahas Lahan Keraton yang Diklaim KAI

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait polemik gugatan Keraton Yogyakarta senilai Rp1.000 kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Keraton sebelumnya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta menyangkut kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT KAI.

“Kita akan bicara dengan Kanjeng Sultan mengenai masalah implementasi hak-hak atas tanah di Yogyakarta,” kata Nusron di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Rabu (18/12).

Nusron menuturkan, pihaknya akan membicarakan perihal tanah di Yogyakarta, utamanya yang berstatus bukan tanah Keprabon.

Tanah Keprabon adalah lahan Kasultanan yang dipakai untuk bangunan istana beserta kelengkapannya.

“Yang tanah Keprabon itu, secara isu sudah selesai. Memang itu haknya Kanjeng Sultan,” imbuh Nusron.

Walau begitu, Nusron mengakui ada selisih tafsir mengenai pengaturan tanah bukan Keprabon di Yogyakarta antara isi Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang (UU) Keistimewaan.

“Karena terjadi selisih tafsir, maka kita perlu bicara antara Menteri BPN dengan Kanjeng Sultan. Akan kami agendakan secara lebih lanjut, termasuk tanah KAI yang menyangkut tanah bukan Keprabon,” ujar Nusron.

Sultan HB X sendiri beberapa waktu lalu mengklaim gugatan terkait kepemilikan tanah yang diklaim PT. KAI dilayangkan berdasarkan kesepakatan antara Keraton Yogyakarta dan para pihak tergugat.

Sultan menuturkan, pihaknya sudah sejak lama berkomunikasi dengan PT KAI soal aset milik Keraton Yogyakarta berupa lima bidang tanah berstatus Tanah Kasultanan (Sultan Ground) yang dicatat sebagai aktiva tetap BUMN penyelenggara jasa perkeretapaian itu.

Maksud dari pembicaraan itu adalah guna penghapusbukuan atau pembatalan status aset Keraton Yogyakarta yang diklaim sebagai aktiva tetap PT KAI.

“(Komunikasi) tidak hanya PT KAI, kejaksaan, Mahkamah Agung, (Kementerian) Keuangan semua sudah. Tapi tidak berani membatalin (status aset),” kata Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (15/11).

Raja Keraton Yogyakarta itu mengatakan penghapusbukuan status aset hanya bisa dilakukan lewat putusan pengadilan. Sehingga, atas dasar kesepakatan para pihak terkait maka diputuskan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Oktober 2024 lalu.

“Prosesnya sudah lama, ya kalau mereka ndak sepakat ya saya ndak ke pengadilan,” katanya.

Setelah penghapusbukuan berdasarkan putusan pengadilan, maka seluruh aset PT KAI yang dibangun di atas objek perkara akan tercatat statusnya sebagai Hak Guna Bangunan (HGB). Sultan tak mempermasalahkan Tanah Kasultanan dipakai oleh BUMN asal tertib administrasi.

“Jadi nanti yang terjadi (usai putusan pengadilan) itu kira-kira PT KAI punya aset, HGB di atas Sultan Ground. Udah itu aja,” sambung Gubernur DIY itu.

Sementara, kata Sultan, nominal tuntutan ganti rugi Rp1.000 kepada pihak tergugat hanya sebatas formalitas semata.

“Ya harus ada kerugian, kalau tidak gimana, itu kan aspek hukumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Keraton Yogyakarta melayangkan gugatan ke PN Yogyakarta terkait kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT KAI. Dalam gugatannya, mereka turut menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000 kepada PT KAI.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Yogyakarta, perkara ini teregister dengan nomor 137/Pdt.G/2024/PN Yyk tertanggal 17 Oktober 2024.

Gugatan ini diajukan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga putri Sultan HB X, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono. Sebab klausul PT KAI mencatatkan aktiva tetap nomor ID aset 06.01.00053 nomor AM 400100002010 atas tanah emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta lintas Bogor-Yogyakarta KM 541+900-542+600 seluas 297.192 meter persegi.

Dalam hal ini, penggugat memohon agar pengadilan menerima serta mengabulkan gugatan seluruhnya, dan menyatakan penggugat memiliki hak atas tanah di emplasemen Stasiun Tugu.

Selain PT KAI sebagai tergugat I, ada pula Kementerian BUMN RI tergugat II. Sementara pihak turut tergugat meliputi Kantor Pertanahan BPN Kota Yogyakarta, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perhubungan RI.

(kum/kid)

19/12/2024 03:40
Menteri AHY tinjau kesiapan Terminal Tipe A Tirtonadi Solo jelang Nataru

Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

Menteri AHY tinjau kesiapan Terminal Tipe A Tirtonadi Solo jelang Nataru
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 18 Desember 2024 – 15:25 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, meninjau Terminal Tipe A Tirtonadi, Kota Solo, dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur transportasi menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dalam kunjungan kerjanyanya, Menko menyampaikan hasil diskusi terkait kesiapan 18 terminal tipe A di Jawa Tengah, termasuk Tirtonadi, guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

“Dengan populasi Jawa Tengah yang mencapai lebih dari 37 juta jiwa dan 35 kabupaten/kota, intensitas pergerakan masyarakat menjelang akhir tahun akan sangat tinggi,” ujarnya.

Transportasi darat menjadi moda utama, sehingga kesiapan sarana dan prasarana harus dipastikan. Termasuk, pentingnya ramp check terhadap seluruh moda transportasi, khususnya bus, untuk memastikan kendaraan layak jalan.

“Prosedur tetap harus dijalankan. Jika bus tidak memenuhi syarat kelayakan, akan ada peringatan, teguran, hingga sanksi berupa penundaan perjalanan atau penghentian operasional. Ini demi menjamin keselamatan penumpang,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Rabu (18/12).

Menko turut mengingatkan soal potensi cuaca ekstrem seperti hujan deras, angin kencang, rawan longsor, dan genangan air. “Kami berharap tidak ada hambatan dan kecelakaan. Posko-posko transportasi dan keselamatan sudah disiapkan untuk mendukung pengawasan dan tindakan cepat di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, Menko memastikan pengawasan lalu lintas melalui sistem CCTV untuk memantau kondisi jalan dan kepadatan lalu lintas. “Jika diperlukan, rekayasa lalu lintas akan segera dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian,” ucapnya.

Peninjauan ini juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan bertujuan untuk memastikan semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api. Sehingga dipastikan siap melayani masyarakat dengan aman dan lancar selama puncak pergerakan akhir tahun.

Sumber : Radio Elshinta

19/12/2024 02:20
Pembakar Santri di Boyolali Sudah Siapkan Bensin Sebelum Beraksi, Berdalih untuk Takuti Korban – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muhammad Galang Setiya Dharma (21) pelaku pembakar santri putra Pondok Pesantren (Ponpes) Darusy Syahadah, Simo, Boyolali, Jawa Tengah rupanya sudah menyiapkan bensin sebelum beraksi.

Muhammad Galang Setiya Dharma berdalih, ia membawa bensin hanya untuk menakut-nakuti korban berinisial SS tersebut.

Bensin itu pun dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral.

Saat menginterogasi korban, pelaku pun menyiramkan bensin tersebut tepat pada tubuh korban.

“Adik dari tersangka ini mengadu kepada kakaknya. Bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan, atau diduga diambil oleh korban ini,” kata Kasat Reskrim Polres Boyolali, Iptu Joko Purwadi.

Tersangka yang datang ke Ponpes kemudian meminta memanggil korban.

Korban diinterogasi dalam satu ruangan yang dikunci tersangka.

“Jadi tersangka ini datang ke pondok pesantren sudah membawa bahan bakar bensin. Tujuannya untuk menakut-nakuti korban,” jelasnya.

Awalnya, tersangka kemudian menyulutkan api hanya untuk menakut-nakuti korban.

Namun namanya juga bahan bakar, korban kemudian terbakar.

“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar 38 persen pada bagian wajah, leher dan kedua kaki,” kata Joko.

Korban saat ini dirawat di RSUD Simo.

Pihaknya yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP.

Barang bukti dalam peristiwa pembakaran ini pun telah diamankan.

Antara lain, karpet bekas terbakar, korek api, pakaian korban dan sisa bensin di dalam botol bekas mineral.

Luka Bakar 38 Persen

38 persen tubuh Santri asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu itu terbakar.

Korban dibakar oleh tamu bernama Muhammad Galang Setiya Dharma (21), Senin malam (16/12/2024).

Direktur RSUD Simo, Ratmi Pungkasari menyebut santri itu masih menjalani perawatan intensif.

Korban masuk IGD rumah sakit tadi tengah malam.

“Kondisi stabil. Pasien mengalami luka bakar 38 persen di wajah kanan sampai leher kanan, punggung tangan kiri, sama kaki kanan kiri mulai paha sampai punggung kaki,” jelasnya.

Saat ini, korban masih menjalani perawatan.

Selain itu, pihak kepolisian juga terus berkomunikasi dengan RSUD Simo.

Dituduh Curi Handphone

Bermula saat pelaku yang merupakan warga Kaliwungu, Kabupaten Kendal berkunjung ke Ponpes tersebut.

Dia pun kemudian meminta adiknya memanggil korban SS yang diduga mencuri handphone-nya.

Pelaku pun kemudian mengintrogasi SS di dalam salah satu ruang.

Selama proses interogasi itu, pelaku juga menutup pintu kamar.

Pelaku kemudian menyiram korban dengan bensin yang telah dibawa dengan menggunakan botol bekas minuman kopi.

Pelaku kemudian menyalakan korek api dan menyulutnya ke tubuh korban yang berlumpuran bensin ini.

Atas kejadian tersebut Korban mengalami luka bakar pada kedua kaki, tangan sebelah kiri dan leher sebelah kanan.

Selain itu, sebagian pipi sebelah kanan juga mengalami luka bakar.

Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Simo untuk ditindak lanjuti.

Kanit Reskrim Polsek Simo, Aiptu Dwi Yulianto membenarkan peristiwa tersebut.

Pihaknya pun telah mengamankan terduga pelaku.

“Karena korban anak. Perkara ini akan kita limpahkan ke Satreskrim Polres Boyolali,” kata Dwi.

Untuk saat ini, korban masih dalam penanganan medis RSUD Simo. (Tribunnews.com/TribunSolo.com)

19/12/2024 00:17

Organisasi: API

Target Ekonomi Tumbuh 8%

Kebutuhan Industri Padat Karya