Oposisi Resmi Daftarkan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel ke Majelis Nasional

Jakarta –

Langkah pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus dilakukan. Mosi pemakzulan Presiden Yoon telah secara resmi didaftarkan ke Majelis Nasional Korsel atau badan legislatif negara tersebut.

Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), pendaftaran itu diajukan oleh 190 anggota partai oposisi dan satu anggota independent ke Majelis Nasional Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat. Mosi tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer.

Berdasarkan undang-undang, suatu mosi harus dilakukan melalui pemungutan suara 24 jam setelah prosedur pelaporan, dan dalam waktu 72 jam setelah pelaporan. Pemungutan suara terhadap mosi tersebut dapat dilanjutkan paling cepat pada hari Jumat (6/12).

Saat mengajukan mosi tersebut ke parlemen, anggota parlemen oposisi menuduh bahwa deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Yoon merupakan pelanggaran terhadap konstitusi mengenai prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan.

Mereka juga mengklaim bahwa keputusan darurat militer melanggar kebebasan berekspresi karena menempatkan semua media dan penerbitan di bawah kendali komando darurat militer dan melarang pemogokan dan protes. Kubu oposisi berencana mengadakan pemungutan suara mengenai mosi tersebut secepat mungkin.

Untuk meloloskan mosi tersebut, mayoritas dari 300 anggota parlemen harus mengajukannya ke Majelis dan dua pertiga dari mereka diperlukan untuk mendapatkan dukungan akhir.

Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan dukungan dari delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Namun, partai yang berkuasa telah mengambil keputusan menentang mosi pemakzulan tersebut.

Pengumuman darurat militer secara sepihak yang disampaikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam memancing gejolak politik. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Yoon kini menyatakan siap mundur dari jabatannya.

“Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya,” kata Menteri Kehakiman Park Sung-jae usai pertemuan dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12).

Perdana Menteri Han meminta para menteri tersebut untuk tetap bertahan dalam jabatannya. Dia meminta menteri-menteri di kabinet Presiden Yoon tetap bekerja demi kepentingan publik.

“Saya meminta kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik di semua kementerian untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa keraguan sedikit pun,” katanya.

(ygs/ygs)