Bisnis.com, JAKARTA – Kemajuan sosial-ekonomi tergantung investasi jangka panjang dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Ibarat investasi, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar populer tetapi juga penting untuk menyiapkan generasi muda lebih bermutu.
Dalam kondisi sebagian masyarakat kekurangan gizi, MBG rasional dan dibutuhkan agar rakyat, khususnya anak-anak, lebih sehat dan cerdas. Namun, MBG harus dikelola lebih baik tanpa menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Masyarakat mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG akibat korban keracunan berjatuhan secara masif. Secara teknis, program beranggaran jumbo Rp71 triliun ini dinilai kurang persiapan.
Kasus keracunan meningkat dengan jumlah korban naik dari 5.360 kasus pada medio September menjadi 6.452 kasus per 21 September, atau hanya sepekan bertambah lebih dari seribu kasus.
Pemerintah dituntut menghentikan MBG walau sementara sesuai asa sebagian kalangan. Padahal MBG relevan bagi pencapaian Indonesia Emas berbasis generasi muda sehat dan produktif. Namun, dengan tata kelola amburadul, MBG berisiko meningkatkan kasus keracunan dan mengancam kesehatan. MBG menjadi momok menakutkan jika pemerintah bersikeras melaksanakan MBG tanpa perbaikan tata kelola.
Untuk memutuskan tetap jalan atau berhenti, pemerintah perlu menimbang pelbagai dampak negatif. Jika MBG berlanjut demi wibawa pemerintah, maka tata kelola MBG harus diperbaiki. Tanpa perbaikan tata kelola, masyarakat khawatir kasus keracunan terus meningkat, mengancam kesehatan, dan keselamatan anak.
Selain itu, terjadi pula potensi pemborosan anggaran disertai peningkatan defisit anggaran yang dapat mengganggu pelaksanaan program penting lainnya, semisal pendidikan dan kesehatan.
Citra pemerintah pun kian buruk mengingat jatuhnya korban lebih banyak. Secara psikologis, anak-anak sebagai korban kasus keracunan MBG dikhawatirkan bakal memiliki pengalaman traumatis.
Agar tak memicu kekhawatiran, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang disusun terintegrasi dengan pendekatan sistem pangan. Asa terhadap program MBG yang terkelola baik mampu mengubah tradisi makan lebih sehat dan bergizi.
Pemerintah mendesiminasikan pelbagai informasi MBG lebih intensif, memperkuat program perlindungan sosial seraya mendukung keamanan pangan, dan meningkatkan literasi nutrisi bagi kelompok masyarakat rentan, yakni ibu dan anak-anak. Program MBG dirancang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental untuk peningkatan gizi masyarakat seperti dirumuskan oleh OECD.
Menurut OECD, salah satu prinsip dasar peningkatan gizi adalah dibarengi dengan peningkatan kesehatan melalui pelbagai pengaturan intervensi terhadap kondisi entitas (sekolah) yang heterogen, serta memastikan makanan yang disajikan dalam kategori healthy food.
Jika dikelola lebih baik, MBG dapat berfungsi efektif bagi peningkatan keberlanjutan dan ketahanan sistem pangan. Tata kelola yang baik juga dapat digunakan sebagai tool dalam mewujudkan transparansi. Secara ekonomis, MBG diharapkan mampu meningkatkan laju konsumsi pangan. Tata kelola MBG lebih baik juga membuka pintu lebar bagi keterlibatan masyarakat serta mendorong pola makan lebih sehat dan aman.
Selain itu, perbaikan tata kelola MBG dilakukan melalui regulasi bertujuan menghilangkan kandungan bahan makanan tak sehat (unhealthy component) yang berpotensi mengancam kesehatan.
OECD menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan manajerial lebih berkualitas khususnya terkait dengan evalusi dan monitoring untuk perbaikan serta mekanisme perlindungan melalui penyajian menu makanan sehat.
Tatkala ditemukan pelbagai kelemahan, perbaikan dan penyempurnaan kebijakan harus segera dilakukan seraya memastikan MBG tak bakal menimbulkan kekhawatiran atau keresahan. Program yang dipaksakan dan tak memiliki tata kelola efektif berdampak serius pada penurunan citra pemerintah dan membuka celah bagi masyarakat untuk menggugatnya.
Program MBG dapat dilanjutkan jika pemerintah menjamin makanan yang disajikan aman dikonsumsi sekaligus sebagai bukti melindungi kepentingan warga.
Kritik dan saran konstruktif dari pelbagai kalangan harus disikapi pemerintah dengan bijaksana. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memperoleh pelbagai hak merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Tata kelola MBG harus diperbaiki agar tetap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara optimal.
Hakikat program MBG adalah sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM dengan menyediakan asupan makanan bernutrisi cukup secara berkesinambungan.
Program MBG menyasar kelompok masyarakat rentan yakni anak-anak usia sekolah. Jika tujuan utama MBG adalah untuk penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat, maka MBG memiliki nilai sosial-ekonomi yang tinggi yakni melahirkan generasi yang tak sekadar sehat dan cerdas, tetapi juga produktif.
Berdasarkan pelbagai alasan rasional tersebut, perbaikan tata kelola MBG harus diwujudkan serta terkait dengan peningkatan gizi dan kesehatan anak.
Program MBG merupakan salah satu wujud investasi modal manusia (human capital). Prinsip dasar modal manusia sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan mutu dan daya saing bangsa.
Program unggulan ini diharapkan mampu mendukung capaian era keemasan bangsa Indonesia 2045. Dengan MBG, kesehatan fisik dan konsentrasi anak membaik serta berkontribusi keseimbangan unsur motorik dan afektif.
Selain investasi SDM, MBG juga berperan strategis pengembangan ekonomi lokal berupa penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan petani, serta mengurangi beban belanja keluarga. Alhasil, MBG perlu dilanjutkan asal ada perbaikan tata kelola. Bagaimana menurut Anda?