Normalisasi Sungai dan Penertiban Bangunan Liar Dinilai Jadi Solusi Atasi Banjir Bekasi – Page 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat jumlah warga terdampak banjir per Rabu (6/3/2025) sebanyak 16.371 KK, dengan total keseluruhan 61.648 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48.000 jiwa mengungsi di 14 posko pengungsian yang tersedia.

Titik banjir tersebar di 24 desa dari 16 kecamatan, yakni Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, Sukatani, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat dan Setu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sendiri telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana untuk banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang dan puting beliung. Status tersebut berlangsung sejak 5 Maret 2025 hingga 14 hari ke depan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara mengatakan, dengan peningkatan status tanggap darurat, Pemkab Bekasi dapat lebih optimal dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, sesuai dengan alokasi anggaran kebencanaan yang telah disiapkan. Selain itu dapat segera memulihkan kondisi pascabencana dan memastikan keselamatan warga yang terdampak.

“Dalam penanganan bencana ini, kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan. Kami sudah menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial dan Baznas untuk segera menyalurkan bantuan,” ujar Ade.

Pemeriksaan Kesehatan Korban Banjir

Tak hanya bantuan logistik, Pemkab Bekasi juga memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak, terutama yang berada di posko pengungsian. Hal ini untuk memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit akibat banjir, seperti gatal-gatal atau diare.

“Biasanya kalau banjir, airnya kotor dan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit serta diare. Tapi tadi saya melihat dan memeriksa langsung, belum ada keluhan seperti itu,” ujar Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja

Ia juga memastikan bantuan bagi warga terdampak di 24 desa, terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, camat, kepala desa, serta bantuan pribadi. Ia meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara merata.

Selain itu, Asep menginstruksikan tim kesehatan untuk memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak. Ia memastikan warga yang memerlukan layanan kesehatan lebih lanjut dapat mengakses puskesmas setempat atau tenaga medis di posko.