Xcloud.id

Negara: Uni Eropa

  • Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan semua bantuan luar negeri di seluruh dunia dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia. Kendati demikian, kata Sukamta, dampakmya tidak begitu signifikan.

    “Penghentian bantuan dari USAID dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, dampaknya saya kira tidak signifikan karena Indonesia tidak tergantung pada Amerika Serikat,” kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

    Seperti diketahui, AS membekukan bantuan ke luar negeri termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia. Sementara, kata Sukamta, Indonesia juga menerima bantuan dari AS salah satunya USAID.

    “Bantuan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya adalah USAID (United States Assistance for International Development). USAID telah memberikan komitmen dana senilai lebih dari 65 juta dolar AS di Indonesia sejak Maret 2020 untuk pengujian, pelacakan kontak, komunikasi risiko, dan perawatan pasien COVID-19,” ujarnya.

    Sukamta memerinci bantuan AS ke Indonesia sebagai berikut:

    Bantuan Kesehatan USAID telah memberikan bantuan senilai 30 juta dolar AS untuk mendukung pengguliran vaksin nasional, peralatan dan pasokan medis.

    AS juga memberikan bantuan ekonomi melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

    Bantuan Kemanusiaan

    Kendati demikian, kata Sukamta, kebijakan Trump itu dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif lain dengan negara lain. Misalnya, kata Sukamta, dengan negara ASEAN atau Uni Eropa.

    “Di sisi lain, kebijakan Trump dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok, Uni Eropa, atau negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

    AS Setop Bantuan ke LN

    Departemen Luar Negeri AS membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia. Keputusan ini diambil usai perintah eksekutif Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Dilansir CNN, Sabtu (25/1), Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengirim telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut. Pesan itu mengancam pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Bantuan luar negeri telah menjadi sasaran kemarahan dari Partai Republik di Kongres dan pejabat pemerintahan Trump, tetapi pendanaan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan anggaran AS. Cakupan perintah eksekutif dan telegram berikutnya telah membuat pejabat kemanusiaan terguncang.

    (whn/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Zelensky Sebut Trump Bisa Hentikan Perang Ukraina, Asalkan…

    Zelensky Sebut Trump Bisa Hentikan Perang Ukraina, Asalkan…

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyebut Presiden AS Donald Trump dapat memenuhi janjinya untuk mengakhiri perang di Ukraina, jika melibatkan negaranya dalam pembicaraan apapun.

    Zelensky menyebut syarat berakhirnya perang yang mungkin terjadi di bawah kepemimpinan trump masih belum jelas, karena Presiden Rusia Vladimir Putin tidak tertarik untuk mengakhir perang ini.

    Sebelumnya, Trump yang mulai menjabat pada Senin lalu, berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang Ukraina dalam waktu 24 jam sejak dia kembali memimpin di gedung Putih. Namun, Trump tidak pernah membeberkan caranya dan hingga saat ini janji tersebut belum terwujud.

    Orang-orang di sekeliling Trump setelah itu mengatakan bahwa kesepakatan yang bisa dibuat untuk mengakhiri perang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

    Zelenskiy mengatakan bahwa untuk mengakhiri perang tidak mungkin terjadi kecuali Trump, melibatkan Ukraina dalam negoisasi apapun. Hal ini ia katakan ketika bertemu Presiden Moldova, Maia Sandu, sekutunya yang tengah berkunjung, Sabtu kemarin.

    “Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang, sedangkan Ukraina ingin mengakhiri perang,” kata Zelenskiy, mengutip Reutres, Minggu (26/1/2025).

    Zelenskiy meyakini bahwa Trump ingin mengakhiri perang yang sudah berlangsung hampir 3 tahun ini, meski belum jelas mengenai rencananya.

    “Untuk saat ini, kami tidak tahu bagaimana hal ini akan terjadi karena kami tidak mengetahui rinciannya,” kata Zelenskiy kepada jurnalis Italia Cecilia Sala, yang dibebaskan bulan ini setelah ditahan selama 21 hari di Iran.

    “Saya yakin Presiden Trump sendiri tidak mengetahui seluruh detailnya. Karena menurut saya, banyak hal bergantung pada perdamaian yang adil yang bisa kita capai. Dan apakah Putin, pada prinsipnya ingin menghentikan perang. Saya yakin dia tidak ingin,” sambungnya.

    Menurutnya, Presiden Trump memahami semua tantangan yang akan terjadi dengan proses perdamaian ini. Trump bahkan menyatakan kesediaan untuk berbicara dengan Presiden Putin demi mengakhiri perang.

    Namun ini membuat Ukraina khawatir, karena nasibnya ditentukan Amerika tanpa melibatkan Ukraina sendiri.

    Bicara dengan wartawan sebelumnya, Zelenskiy mengatakan Uni Eropa juga harus diikutsertakan dalam perundingan perdamaiaan di masa depan.

    “Mengenai rencana perundingan nanti, Ukraina, saya sangat berharap Ukraina akan hadir di sana, Amerika, Eropa, dan Rusia,” katanya.

    “Ya, saya sangat ingin Eropa ikut ambil bagian karena kita akan menjadi anggota Uni Eropa,” Sambungnya.

    (hsy/hsy)

  • Menengok Geliat Investasi Pasca Pelantikan Trump – Page 3

    Menengok Geliat Investasi Pasca Pelantikan Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan sejumlah terobosan dalam hal kebijakan, termasuk menginisiasi gencatan senjata di Gaza. Gencatan senjata tersebut disambut dengan optimisme oleh banyak pihak, karena dianggap dapat meredakan ketegangan geopolitik sekaligus memberikan harapan bagi perbaikan situasi ekonomi global.

    Di tengah harapan terhadap kebijakan global yang lebih stabil, Ekonom Center of Macroeconomics & Finance Indef  Abdul Manap Pulungan menilai gencatan senjata memang bisa sedikit meredakan, namun itu belum cukup untuk memulihkan ekonomi dunia yang masih rapuh.

    Apalagi saat ini prospek ekonomi global masih belum membaik. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 3,3%. Sementara untuk AS dan China diproyeksikan melambat menjadi 2,7% dan 4,6%.

    “Gencatan senjata sedikit mendinginkan gejolak ekonomi global. Namun pasca pandemi terdapat persoalan kronis di sektor ketenagakerjaan dan investasi, apalagi pengangguran dunia sangat tinggi, dan investasi kini dihadapkan pada tingginya suku bunga kredit. Terlebih IMF memprediksi lalu lintas perdagangan dunia mungkin akan melambat menjadi 3,2% pada 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (25/1/2025).

    Abdul menilai gejolak geopolitik global dinilai masih menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia. Ketegangan yang terjadi antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa, ditambah dengan konflik-konflik lain seperti Taiwan-China dan Korea Selatan-Korea Utara, bisa semakin memperburuk ketidakpastian global. “Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian global semakin tinggi,” katanya.

    Di tengah situasi ekonomi seperti ini, Abdul menganalisis sektor ekonomi yang diuntungkan. “Pertama, sektor yang connect langsung dengan ekonomi global seperti pertanian dan komoditas. Kedua, sektor ekonomi hijau,” katanya.

    Untuk itu, ia menilai, Indonesia perlu memanfaatkan potensi sektor-sektor tersebut di tengah progres hilirisasi yang telah dilakukan agar mendapatkan nilai tambah yang lebih optimal.

     

  • Direktorat Pajak Ungkap Manfaat Indonesia Gabung BRICS untuk Perpajakan

    Direktorat Pajak Ungkap Manfaat Indonesia Gabung BRICS untuk Perpajakan

    Jakarta: Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah organisasi ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta empat anggota baru lainnya.
     
    Keputusan ini menggenapkan jumlah anggota BRICS menjadi sepuluh, menjadikannya salah satu kekuatan geopolitik dunia yang semakin diperhitungkan.
     
    Langkah ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai manfaatnya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan berbagai peluang positif yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam konteks perpajakan.
     
    Potensi Manfaat Perpajakan dari Keanggotaan BRICS
    Menurut analisis DJP, BRICS mewakili sekitar 45 persen populasi dunia dan 28 persen output ekonomi global sebelum Indonesia bergabung. Dengan Indonesia sebagai anggota, angka-angka tersebut meningkat, memberikan peluang lebih besar bagi kerja sama ekonomi.

    Selain itu, negara-negara BRICS juga menyumbang 41 persen dari PDB global, yang dihitung berdasarkan paritas daya beli. Hal ini menunjukkan potensi pasar besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperluas basis pajak.
     
    Dalam pidatonya pada 16 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan keanggotaan BRICS untuk mendukung pembangunan nasional.
     
    “Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama di sektor pajak, guna mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Prabowo dalam acara Munas Kadin.
     

    Optimalisasi Kerja Sama Multilateral
    Bergabung dengan BRICS membuka peluang kerja sama multilateral yang lebih luas dalam bidang perpajakan.
     
    Salah satu bentuk kerja sama yang sudah berjalan adalah Automatic Exchange of Information (AEoI), sebuah mekanisme pertukaran data perpajakan antarnegara untuk mencegah penghindaran pajak.
     
    DJP menyebut bahwa kerja sama ini dapat diperluas melalui forum BRICS untuk mencakup penagihan pajak lintas negara, sebuah langkah yang berpotensi meningkatkan kinerja penegakan hukum perpajakan di Indonesia.
     
    Selain itu, BRICS menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antaranggota dalam reformasi perpajakan.
     
    Dengan kerja sama ini, Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Brasil dan India yang telah berhasil meningkatkan efisiensi sistem pajaknya.
     
    Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Nasional
    Dalam APBN 2025, pajak direncanakan menyumbang sebesar 82,89 persen dari total pendapatan negara, atau sekitar Rp2.490,9 triliun.
     
    Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, DJP optimis bahwa peningkatan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak domestik.
     
    Potensi investasi asing yang masuk ke Indonesia juga diperkirakan meningkat, memberikan dampak positif pada sektor perpajakan.
     
    DJP juga mencatat bahwa kerja sama dengan BRICS dapat mendorong integrasi sistem ekonomi Indonesia ke dalam pasar global.
     
    Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, basis pajak dapat diperluas, dan potensi penerimaan negara dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk meningkat secara signifikan.
     
    Tantangan yang Harus Dihadapi
    Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa pihak mengkhawatirkan dominasi Rusia dan Tiongkok dalam BRICS, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi.
     
    Selain itu, kritik muncul bahwa bergabung dengan BRICS dapat membahayakan hubungan Indonesia dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
     
    DJP menyebutkan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil di forum BRICS.
     
    “Kita harus cermat dan hati-hati dalam memanfaatkan peluang ini agar dampak negatif dapat diminimalkan,” ungkap Teddy Ferdian, pegawai DJP.
     
    Bergabungnya Indonesia dengan BRICS menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kerja sama multilateral di bidang perpajakan.
     
    Dengan populasi besar dan pasar ekonomi yang luas, BRICS memberikan peluang untuk memperkuat basis pajak, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, Indonesia harus memastikan bahwa strategi perpajakan yang diambil dapat menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kedaulatan kebijakan nasional.
     
    Seperti yang diungkapkan DJP, “Ini adalah kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”
     
    Baca Juga:
    Indonesia Gabung BRICS, Ini Kata Pakar UGM

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menlu AS Hubungi Vietnam, Bahas Defisit Perdagangan hingga China

    Menlu AS Hubungi Vietnam, Bahas Defisit Perdagangan hingga China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri AS yang baru, Marco Rubio, mendesak Vietnam untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara.

    Hal tersebut diungkapkan Rubio dalam panggilan telepon pada Jumat (24/1/2025) waktu setempat dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son. Selain membahas masalah perdagangan, keduanya juga membicarakan kekhawatiran bersama tentang China.

    Sesi panggilan itu merupakan yang pertama antara dua diplomat tinggi di bawah pemerintahan baru Presiden AS Donald Trump.

    Dalam pernyataan resmi Departemen Luar Negeri yang dilansir dari Reuters (25/1/2025), pada panggilan telepon tersebut, keduanya memuji peringatan 30 tahun hubungan AS-Vietnam dan kemajuan yang dicapai di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif yang disepakati kedua negara pada tahun 2023.

    “Menteri Luar Negeri AS juga membahas berbagai masalah regional, termasuk perilaku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan,” katanya.

    Sambil memuji kerja sama ekonomi kedua negara, Rubio mendorong Vietnam untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, katanya.

    Data yang dirilis AS pada bulan ini mencatat, defisit perdagangan AS dengan Vietnam melampaui US$110 miliar pada periode Januari-November 2024. Defisit tersebut seiring dengan meningkatnya ekspor dari pusat industri Asia Tenggara di tengah rekor jatuhnya mata uangnya terhadap dolar AS.

    Meskipun Vietnam telah menjadi mitra keamanan AS yang penting, kesenjangan perdagangan yang besar dipandang oleh para analis sebagai risiko besar bagi negara yang bergantung pada ekspor tersebut di tengah ancaman tarif menyeluruh dari Trump terhadap impor AS.

    Data AS bulan ini menunjukkan kenaikan hampir 18% dalam defisit AS dengan Vietnam dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa negara yang dipimpin Komunis tersebut memiliki surplus komersial tertinggi keempat dengan Amerika Serikat, hanya diungguli oleh China, Uni Eropa, dan Meksiko.

    Trump mengakhiri masa jabatan pertamanya di Gedung Putih dengan pernyataan Departemen Keuangan tentang Vietnam dan Swiss sebagai manipulator mata uang atas intervensi pasar mereka untuk melemahkan nilai mata uang mereka.

    Vietnam, yang menganggap AS sebagai pasar terbesarnya, merupakan rumah bagi operasi industri besar yang berfokus pada ekspor dari perusahaan multinasional AS seperti Apple, Google, Nike, dan Intel.

  • Harga Emas Siap Cetak Rekor Tertinggi, Nyesel Kemarin Tak Beli? – Page 3

    Harga Emas Siap Cetak Rekor Tertinggi, Nyesel Kemarin Tak Beli? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga emas dunia naik lebih dari 1% pada perdagangan hari Jumat, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa yang dicetak pada Oktober 2024. kenaikan harga emas ini terjadi karena melemahnya dolar Amerika Serikat (AS) Setelah Presiden AS Donald Trump mendesak Bank Sentral AS untuk menurunkan suku bunga acuan.

    Harga emas menuju kenaikan minggu keempat berturut-turut.

    Mengutip CNBC, Sabtu (25/1/2025), harga emas di pasar spot naik 0,7% menjadi USD 2.773,02 per ons. Harga emas telah naik 2,9% sepanjang pekan ini. Harga emas spot hanya berjarak USD 5,63 dari rekor tertinggi di USD 2.790,15 per ons yang dicapai pada tanggal 31 Oktober 2024.

    Sedangkan harga emas berjangka AS naik 0,5% menjadi USD 2.779,7 per ons.

    “Salah satu faktor yang tampaknya menjadi pendorong kenaikan harga emas dunia adalah penurunan dolar AS. Beberapa faktor terbesar yang mendorongnya terkait dengan pembicaraan (Presiden Trump) tentang tarif,” kata analis komoditas TD Securities Bart Melek.

    ″(Trump) berisiko menaikkan tarif dan saya pikir pasar emas mungkin merasakan inflasi yang lebih tinggi dan mungkin bank sentral yang lebih akomodatif.” tambah dia.

    Dalam iklim ketidakpastian ini, emas dengan imbal hasil nol terus menjadi pilihan investasi sebagai instrumen lindung nilai yang andal terhadap inflasi dan ketidakstabilan. Sementara itu, emas juga tetap sangat menarik di tengah suku bunga rendah.

    Pidato Trump

    Pada Forum Ekonomi Dunia pada hari Kamis, Donald Trump menyerukan penurunan suku bunga segera. Dolar AS mencapai titik terendah dalam lebih dari satu bulan, membuat emas batangan lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang di luar dolar AS.

    “Fokus sekarang telah bergeser ke 1 Februari dalam hal pengumuman tarif atau kebijakan perdagangan, dengan lebih sedikit fokus pada pertemuan Fed 29 Januari,” tulis analis Standard Chartered dalam sebuah catatan.

    Trump mengatakan tarif pada Meksiko, Kanada, Tiongkok, dan Uni Eropa dapat diumumkan pada 1 Februari 2025.

    Para pedagang memperkirakan Fed tidak akan mengubah suku bunga pada pertemuan minggu depan.

     

  • Investasi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Melonjak dengan Rekor Pertumbuhan pada Tahun 2024 – Halaman all

    Investasi Penelitian dan Pengembangan Tiongkok Melonjak dengan Rekor Pertumbuhan pada Tahun 2024 – Halaman all

    Investasi R&D Tiongkok Melonjak dengan Pertumbuhan Rekor pada Tahun 2024

    TRIBUNNEWS.COM- Pengeluaran penelitian dan pengembangan (R&D) Tiongkok mengalami pertumbuhan yang mengesankan pada tahun 2024, yang mencerminkan fokus negara tersebut dalam memajukan inovasi teknologi.

    Belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Tiongkok mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2024, didorong oleh upaya untuk meningkatkan inovasi teknologi.

    Biro Statistik Nasional (NBS) melaporkan pada hari Kamis bahwa total pengeluaran R&D melampaui 3,6 triliun yuan (sekitar $500 miliar), menandai peningkatan 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Pengeluaran R&D menyumbang 2,68?ri produk domestik bruto (PDB) Tiongkok, naik 0,1 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2023.

    Zhang Qilong, seorang ahli statistik NBS, mengaitkan pertumbuhan berkelanjutan tersebut dengan “kebijakan yang lebih baik, lanskap investasi yang beragam, dan partisipasi bisnis yang lebih kuat.” Dengan kemajuan ini, pengeluaran R&D Tiongkok tetap menjadi yang terbesar kedua di dunia.

    Intensitas R&D Tiongkok, yang diukur sebesar 2,68?ri PDB, menduduki peringkat ke-12 di antara negara-negara besar dan melampaui rata-rata Uni Eropa sebesar 2,11%. Tiongkok juga mendekati rata-rata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebesar 2,73%.

    Investasi dalam penelitian dasar mengalami peningkatan yang signifikan, meningkat 10,5?ri tahun 2023 hingga mencapai 249,7 miliar yuan, atau setara dengan 6,91?ri total belanja R&D.

    Zhang menyoroti komitmen Tiongkok terhadap penelitian dasar dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyatakan, “Kemajuan signifikan telah dicapai dalam membangun peralatan dan infrastruktur ilmiah utama, dengan pencapaian asli di bidang-bidang seperti teknologi kuantum, ilmu hayati, ilmu material, dan ilmu ruang angkasa.”

    Pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat pada bulan Desember, para pejabat menekankan penguatan penelitian dasar dan pencapaian terobosan dalam teknologi penting dan inti. Upaya tersebut dilaporkan akan difokuskan pada peningkatan layanan keuangan, mendorong investasi sektor swasta, dan membina perusahaan inovatif.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Konsumen Minta Pelabelan BPA Dipercepat

    Konsumen Minta Pelabelan BPA Dipercepat

    Jakarta –

    Mayoritas konsumen di lima kota besar, termasuk Jakarta, Medan dan Bali, menginginkan pemerintah mempercepat implementasi pelabelan risiko senyawa kimia berbahaya Bisfenol A (BPA) pada galon guna ulang sebagai bentuk transparansi. Hal ini berdasarkan hasil survei dan investigasi lapangan yang dilakukan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), lembaga advokasi hak-hak konsumen berbasis di Jakarta.

    “Survei KKI mendapati hampir separuh (43,4%) dari responden survei ternyata tidak mengetahui adanya peraturan pelabelan peringatan BPA yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun setelah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, mayoritas responden (96%) mendesak pelabelan segera diterapkan tanpa menunggu masa tenggang (grace period) 4 tahun,” kata Ketua KKI David M.L. Tobing dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Menurut David, temuan tersebut perlu disikapi serius oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan pelaku usaha industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Apalagi mempertimbangkan dampak paparan BPA bagi kesehatan masyarakat.

    “Mewakili suara konsumen, KKI mendesak pemerintah mempercepat implementasi pelabelan BPA. Menurut kami, tak perlu menunggu sampai 2028. Toh BPA adalah ancaman nyata bagi kesehatan publik dan pelabelan merupakan bentuk transparansi sekaligus pendidikan terbaik untuk konsumen,” ujarnya.

    Seperti diketahui pada April 2024 BPOM resmi mengharuskan industri AMDK memasang label peringatan risiko BPA pada semua galon polikarbonat, galon dari jenis plastik keras yang paling jamak di pasaran, selambat-lambatnya April 2028.

    Regulasi itu menyusul temuan lapangan BPOM selama dua tahun berturut-turut yang menunjukkan kontaminasi BPA pada galon bermerek di sejumlah provinsi, termasuk Jakarta, Bandung dan Medan, telah melewati ambang batas berbahaya.

    David menjelaskan riset KKI awalnya dipicu oleh fenomena maraknya perdebatan di media massa dan media sosial terkait risiko BPA pada kesehatan publik.

    “Kami di KKI sampai terheran-heran bagaimana bisa muncul banjir opini yang seolah ingin mengesankan tak ada yang perlu dicemaskan dari paparan BPA yang bersumber dari plastik kemasan pangan, termasuk galon air minum bermerek,” kata David.

    Padahal, kata dia, terdapat ratusan penelitian ilmiah kredibel yang menunjukkan risiko kesehatan dari paparan BPA terhadap tubuh manusia. Riset di berbagai negara menunjukkan paparan BPA pada tubuh berkorelasi dengan gangguan sistem reproduksi, penyakit kadiovaskular, kanker, penyakit ginjal, hingga memicu gangguan tumbuh kembang pada anak.

    Sementara itu, otoritas keamanan pangan di berbagai negara juga telah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mencegah risiko paparan BPA pada kesehatan konsumen.

    “Bukti terbarunya bisa dilihat dari kebijakan Uni Eropa yang melarang total penggunaan BPA sebagai zat kontak pangan per 1 Januari 2025,” kata David.

    Dia pun mendesak pemerintah agar menggencarkan edukasi publik terkait risiko BPA pada galon polikarbonat. Hal ini dilakukan demi meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen.

    “KKI sendiri berharap hasil survei dan investigasi ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas kepada publik mengenai urgensi penanganan persoalan BPA dalam kemasan galon guna ulang,” kata David.

    Sebagai informasi, survei KKI dilakukan selama kurun waktu Oktober-Desember 2024, dengan melibatkan 495 responden dari lima kota besar, yakni Jakarta, Medan, Bali, Banjarmasin, dan Manado. Survei dibarengi dengan investigasi lapangan atas 31 objek usaha, termasuk agen distributor, truk pengangkutan, rumah tangga dan depot isi ulang.

    (anl/ega)

  • WEF 2025: Begini Pernyataan Trump yang Desak Penurunan Suku Bunga dan Harga Minyak

    WEF 2025: Begini Pernyataan Trump yang Desak Penurunan Suku Bunga dan Harga Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menuntut agar negara produsen migas (OPEC) menurunkan harga minyak. Trump juga mendesak negara-negara lain menurunkan suku bunga. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya melalui video kepada para pemimpin bisnis dan politik global di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

    “Saya akan menuntut agar suku bunga segera turun. Dan demikian pula, suku bunga global juga harus turun. Saya juga akan meminta Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan biaya minyak,” kata Trump dalam pidato yang dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025).

    Penampilan Trump di Davos merupakan pernyataan pertamanya kepada para pemimpin dunia sejak masa jabatan keduanya dimulai empat hari lalu. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan Trump akan menghindari norma perdagangan bebas baik di dalam maupun luar AS.

    Meski menyampaikan ancaman tarif yang tegas, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut di tengah kegelisahan pasar atas rencananya.

    Harga minyak sempat berubah negatif selama Trump berbicara. Sementara itu, euro merosot, dan dolar AS berfluktuasi terhadap sekeranjang mata uang asing. Di sisi lain, indeks S&P 500 yang menjadi acuan saham AS mencatatkan kenaikan ke level tertinggi sepanjang masa.

    Trump juga menyinggung perubahan kebijakan besar sejak pelantikannya, termasuk terkait keberagaman, perubahan iklim, dan imigrasi. Namun, komentar Trump memicu beragam respons, termasuk kritik dari beberapa sekutu tradisional AS, seperti Kanada dan Uni Eropa.

    “Kami akan menuntut rasa hormat dari negara lain. Kanada. Kami memiliki defisit yang sangat besar dengan Kanada. Kami tidak akan memilikinya lagi,” ujar Trump.

    Lebih lanjut, Trump juga mengkritik kebijakan pendahulunya, Joe Biden, dan beberapa isu seperti perubahan iklim. Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang hadir dalam forum tersebut, tampak meringis saat mendengarkan.

    Trump menegaskan komitmennya untuk mengurangi inflasi dengan kombinasi kebijakan tarif, deregulasi, dan pemotongan pajak. Dia juga berencana memperluas produksi energi domestik untuk menjadikan AS sebagai negara adikuasa manufaktur.

    “Amerika Serikat memiliki jumlah minyak dan gas terbesar di antara negara mana pun di Bumi, dan kami akan menggunakannya. Ini tidak hanya akan mengurangi biaya hampir semua barang dan jasa, tetapi juga akan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa manufaktur,” kata Trump.

    Selain itu, Trump berencana berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai perang di Ukraina. Trump juga ingin mengupayakan kerja sama dengan Rusia dan China untuk mengurangi senjata nuklir.

    Di akhir pidatonya, Trump menyampaikan rencana-rencana lain, seperti perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan ancaman tarif tinggi untuk Uni Eropa, China, Meksiko, serta Kanada.

  • Update Respons Uni Eropa Setelah Indonesia Menang Gugatan Diskriminasi Sawit di WTO

    Update Respons Uni Eropa Setelah Indonesia Menang Gugatan Diskriminasi Sawit di WTO

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Badan itu diketahui meminta Uni Eropa menyesuaikan kebijakan sawitnya yang menguntungkan Indonesia.

    Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Stephane Mechati mengatakan pihaknya telah menerima hasil putusan WTO tersebut. Mechati pun mengatakan Uni Eropa akan melakukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan hasil laporan WTO.

    “Kami sepenuhnya memahami pernyataan dari panel WTO dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mematuhi hasil laporan itu sepenuhnya,” kata Mechati dalam agenda working breakfast di Kediaman Duta Besar Polandia untuk Indonesia di Jakarta, dikutip Jumat (24/1/2025).

    Mechati menuturkan, pihaknya akan menyepakati kerangka waktu untuk melakukan penyesuaian tersebut. Namun, dia tidak memperinci lebih lanjut terkait kapan penyesuaian tersebut akan mulai dilaksanakan.

    Di sisi lain, dia mengingatkan WTO dalam putusannya mengakui langkah Uni Eropa untuk memperhitungkan hubungan perdagangan yang sejauh ini belum sepenuhnya terintegrasi, seperti pada masalah keamanan atau kesehatan. 

    Mechati juga menyoroti sikap WTO yang juga menegaskan legitimasi untuk mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan dalam pengaturan hubungan perdagangan internasional

    “Kami sepenuhnya memahami pernyataan WTO dan kami akan mematuhi aturannya, itulah yang penting,” kata Mechati.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah menyambut baik Putusan Panel WTO pada 10 Januari 2025 lalu pada sengketa dagang terkait kelapa sawit yang telah diperjuangkan beberapa tahun silam. 

    “Pemerintah Indonesia menyambut baik Putusan Panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim, sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya.

    Secara umum, Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed dan bunga matahari.  

    Uni Eropa juga terbukti membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.

    Selain itu, Panel WTO menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk) serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II.  

    Oleh karena itu, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO.

    Selanjutnya, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20—60 hari setelah disirkulasikan kepada Anggota WTO.