Xcloud.id

Negara: Brasil

  • Ekonomi AS Solid jadi Alasan The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga Bulan Ini

    Ekonomi AS Solid jadi Alasan The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Amerika Serikat atau AS terpantau stabil dan solid pada akhir 2024 yang ditopang oleh belanja konsumen yang sehat dan lebih tinggi dari sejumlah negara maju lainnya.

    Para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memproyeksikan estimasi awal pemerintah untuk produk domestik bruto (PDB) kuartal IV/2024 yang menunjukkan peningkatan 2,7% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    PDB yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada kuartal IV/2024 tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS sekitar 3% selama dua kuartal berturut-turut, yang juga didorong oleh pasar tenaga kerja yang kuat.

    Laporan aktivitas ekonomi AS pada hari Kamis (30/1/2025) mendatang, akan dirilis sehari setelah berakhirnya pertemuan kebijakan Federal Reserve pertama pada 2025 atau pada 28 dan 29 Januari.  

    Alhasil, dengan latar belakang permintaan yang sehat dan inflasi yang tertahan, para pejabat secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga yang stabil di level 4,25%—4,5%. 

    Melihat pada pertemuan The Fed Desember yang lalu, para pembuat kebijakan mengisyaratkan hanya dua kali penurunan suku bunga tahun ini.

    Hal ini membantu menjelaskan bagaimana AS terus mengungguli negara-negara maju di Eropa dan di seluruh dunia.

    Berbeda dengan AS, angka-angka pada pekan terakhir Januari mendatang diperkirakan akan mengungkapkan bahwa ekonomi Prancis stagnan pada kuartal terakhir 2024, serta sedikit kontraksi di Jerman. 

    Sementara data PDB di kawasan Eropa juga akan dirilis pada hari yang sama dengan rilis data ekonomi AS, dan menunjukkan pertumbuhan melambat. 

    Angka belanja rumah tangga bulanan AS pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan momentum menuju tahun 2025.

    Para ekonom juga memperkirakan laporan pendapatan dan pengeluaran pribadi atau PCE meningkat dari bulan sebelumnya. Indeks PCE menjadi indikator inflasi yang menjadi preferensi The Fed.

    Ekonom Bloomberg yang terdiri dari Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou, dan Chris G. Collins menyampaikan meskipun tingkat penunggakan pinjaman telah meningkat—terutama untuk rumah tangga berpenghasilan rendah—rumah tangga yang lebih kaya yang menyumbang sekitar 40% dari pengeluaran konsumen telah diuntungkan dari reli pasar ekuitas dan apresiasi aset. 

    “Kami telah mempertimbangkan sinyal tersebut dalam perkiraan konsumsi tahun 2025 kami, dan sekarang memperkirakan pengeluaran akan melambat secara lebih bertahap daripada sebelumnya,” ujarnya. 

    Melihat ke bagian Utara, Bank of Canada diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu (29/1/2025). Pemangkasan tersebut lebih kecil setelah dua kali pemangkasan 50 basis poin berturut-turut di saat ancaman tarif Presiden AS Donald Trump menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar. 

    Data PDB untuk bulan November dan estimasi untuk Desember akan menunjukkan dampak dari pemilihan umum AS dan pembebasan pajak penjualan Perdana Menteri Justin Trudeau terhadap perekonomian. 

     

    Di tempat lain, penurunan suku bunga di zona Eropa  dan Swedia serta kenaikan 100 basis poin di Brasil adalah beberapa hal yang diharapkan. Beberapa laporan dari Jepang dan pidato penting dari kanselir Inggris juga akan menyibukkan para investor. 

     

     

  • 39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir

    39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir

    Atase Perdagangan (Atdag) Kairo M Syahran Bhakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi robusta Indonesia di gudang perusahaan ekspor-impor makanan Fayoumi Fashn, Beni Suef, Mesir, Kamis (23/1/2025. ANTARA/HO-Kemendag

    Atase Kairo: 39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Atase Perdagangan (Atdag) Kairo, Mesir, M Syahran Bhakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi robusta Indonesia, yang merupakan hasil penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 tahun 2024. Sebanyak 39,6 ton biji kopi robusta Indonesia dengan mutu (grade) 3 EK spesifikasi ELB 4000BC dari PT AsalJaya Malang, Jawa Timur, masuk ke gudang perusahaan ekspor-impor makanan Fayoumi di Fashn, Beni Suef, Mesir.

    “Kami menyaksikan realisasi ekspor 39,6 ton biji kopi robusta Indonesia ke Mesir yang merupakan hasil MoU di ajang TEI 2024. Hal ini menjadi bukti konkret TEI 2024 membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk unggulan Indonesia,” ujar Syahran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Syahran menambahkan berbagai kesepakatan dagang yang tercapai pada TEI 2024 telah membuahkan hasil. Selain biji kopi robusta, produk lain yang mencatatkan transaksi ekspor dengan buyer Mesir dalam agenda TEI ke-39 adalah minyak sawit, rempah-rempah, kertas, serta makanan dan minuman (mamin).

    Lebih lanjut, Syahran menjelaskan pangsa pasar kopi Indonesia di Mesir menempati posisi teratas, yaitu sebesar 41,45 persen. Capaian tersebut mengungguli Vietnam, Brasil, India, dan Italia yang juga merupakan produsen kopi bagi Mesir.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Mobilisasi Publik (Central Agency for Public Mobilization and Statistics/CAPMAS) Mesir, total nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir pada Januari–Oktober 2024 lalu mencapai 100 juta dolar AS atau setara Rp1,61 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 19,95 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan ketepatan pengiriman untuk mempertahankan kepercayaan dengan mitra dagang Mesir. Menurut Dubes Lutfi, kebutuhan kopi di Mesir terus meningkat setiap tahunnya, khususnya biji kopi robusta. Hal ini menjadikan Mesir pasar yang sangat potensial bagi pelaku ekspor kopi Indonesia.

    “Mesir dengan populasi 110 juta jiwa merupakan pasar unggulan untuk kopi Indonesia. Oleh karena itu, kepercayaan buyer harus dijaga dengan memberikan produk berkualitas sesuai spesifikasi yang diminta dan pengiriman yang tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati,” kata Dubes Lutfi.

    Sumber : Antara

  • Kala Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke PM India Atas Dukungan Gabung BRICS

    Kala Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke PM India Atas Dukungan Gabung BRICS

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada India atas dukungannya kepada Indonesia untuk menjadi anggota aliansi BRICS. Prabowo menyampaikan hal itu dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai keduanya melakukan pertemuan resmi.

    Dia berharap dukungan India dan masuknya Indonesia ke BRICS bisa bermanfaat bagi stabilitas global dan kerja sama regional.

    “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada India atas dukungan keanggotaan untuk kami di BRICS, kami berharap kerja sama ini akan bermanfaat bagi stabilitas global dan kerja sama regional,” papar Prabowo dalam video pernyataan yang disiarkan virtual, Minggu (26/1/2025).

    “Jadi kami menganggap kemitraan ini sangat penting dan kami ingin meningkatkan dan mempercepat tingkat kerja sama di antara kita,” tambahnya.

    India sendiri merupakan salah satu negara yang ikut melakukan inisiasi pembentukan BRICS. Kala itu aliansi ini didirikan oleh beberapa negara berkembang, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Prabowo mengungkapkan India juga aktif dalam membela negara-negara berkembang atau yang dikenal dengan kelompok global south.

    “India juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok dalam Konferensi Bandung tahun 1955 dan India terus memperjuangkan suara negara-negara global south,” beber Prabowo.

    (acd/acd)

  • Prabowo Terimakasih ke India yang Telah Dukung Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS – Halaman all

    Prabowo Terimakasih ke India yang Telah Dukung Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi di kediaman kenegaraan India, Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025).

    Dalam pernyataan pers bersama, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada India atas dukungan kepada Indonesia dalam keanggotaan BRICS.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada India yang telah mendukung keanggotaan permanen kami di BRICS. Kami yakin kerja sama ini akan bermanfaat bagi stabilitas global dan kerja sama regional,” ujar Prabowo.

    BRICS merupakan koalisi lintas negara dan benua yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS disebut sebut sebagai kekuatan baru untuk melawan hegemoni Barat.

    Brasil sebagai Ketua BRICS 2025 secara resmi mengumumkan Indonesia menjadi anggota BRICS.  Selain negara pendiri, keanggotaan BRICS juga bertambah pada tahun 2024 dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

    Adapun dalam pertemuan bilateral tersebut, sejumlah kesepakatan dijalin antar Indonesia dan India. Kedua pemimpin menyaksikan ditukarkannya beberapa Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai bidang seperti kerja sama kesehatan, infrastruktur digital, dan keamanan.

    Prabowo menekankan bahwa dari diskusi yang berlangsung antara kedua negara, Indonesia dan India hendak memperkuat kerja sama dalam perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, keamanan, digital, AI, IT, dan energi.

    Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat kepada India yang memperingati Hari Republik ke-76. Ia menekankan parade Hari Republik India nanti adalah pertama kalinya kontingen militer Indonesia mengikuti parade militer di luar negeri.

    “Kepada seluruh masyarakat India, semoga kesejahteraan dan kesuksesan selalu menyertai India. Indonesia menganggap India sebagai teman lama. Dalam perjuangan kemerdekaan kita, sejarah memberitahu kita bahwa India adalah salah satu pendukung kuat perjuangan kemerdekaan kita,” pungkas Prabowo.

     

     

  • Direktorat Pajak Ungkap Manfaat Indonesia Gabung BRICS untuk Perpajakan

    Direktorat Pajak Ungkap Manfaat Indonesia Gabung BRICS untuk Perpajakan

    Jakarta: Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah organisasi ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta empat anggota baru lainnya.
     
    Keputusan ini menggenapkan jumlah anggota BRICS menjadi sepuluh, menjadikannya salah satu kekuatan geopolitik dunia yang semakin diperhitungkan.
     
    Langkah ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai manfaatnya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan berbagai peluang positif yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam konteks perpajakan.
     
    Potensi Manfaat Perpajakan dari Keanggotaan BRICS
    Menurut analisis DJP, BRICS mewakili sekitar 45 persen populasi dunia dan 28 persen output ekonomi global sebelum Indonesia bergabung. Dengan Indonesia sebagai anggota, angka-angka tersebut meningkat, memberikan peluang lebih besar bagi kerja sama ekonomi.

    Selain itu, negara-negara BRICS juga menyumbang 41 persen dari PDB global, yang dihitung berdasarkan paritas daya beli. Hal ini menunjukkan potensi pasar besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperluas basis pajak.
     
    Dalam pidatonya pada 16 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan keanggotaan BRICS untuk mendukung pembangunan nasional.
     
    “Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama di sektor pajak, guna mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Prabowo dalam acara Munas Kadin.
     

    Optimalisasi Kerja Sama Multilateral
    Bergabung dengan BRICS membuka peluang kerja sama multilateral yang lebih luas dalam bidang perpajakan.
     
    Salah satu bentuk kerja sama yang sudah berjalan adalah Automatic Exchange of Information (AEoI), sebuah mekanisme pertukaran data perpajakan antarnegara untuk mencegah penghindaran pajak.
     
    DJP menyebut bahwa kerja sama ini dapat diperluas melalui forum BRICS untuk mencakup penagihan pajak lintas negara, sebuah langkah yang berpotensi meningkatkan kinerja penegakan hukum perpajakan di Indonesia.
     
    Selain itu, BRICS menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antaranggota dalam reformasi perpajakan.
     
    Dengan kerja sama ini, Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Brasil dan India yang telah berhasil meningkatkan efisiensi sistem pajaknya.
     
    Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Nasional
    Dalam APBN 2025, pajak direncanakan menyumbang sebesar 82,89 persen dari total pendapatan negara, atau sekitar Rp2.490,9 triliun.
     
    Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, DJP optimis bahwa peningkatan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak domestik.
     
    Potensi investasi asing yang masuk ke Indonesia juga diperkirakan meningkat, memberikan dampak positif pada sektor perpajakan.
     
    DJP juga mencatat bahwa kerja sama dengan BRICS dapat mendorong integrasi sistem ekonomi Indonesia ke dalam pasar global.
     
    Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, basis pajak dapat diperluas, dan potensi penerimaan negara dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk meningkat secara signifikan.
     
    Tantangan yang Harus Dihadapi
    Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa pihak mengkhawatirkan dominasi Rusia dan Tiongkok dalam BRICS, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi.
     
    Selain itu, kritik muncul bahwa bergabung dengan BRICS dapat membahayakan hubungan Indonesia dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
     
    DJP menyebutkan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil di forum BRICS.
     
    “Kita harus cermat dan hati-hati dalam memanfaatkan peluang ini agar dampak negatif dapat diminimalkan,” ungkap Teddy Ferdian, pegawai DJP.
     
    Bergabungnya Indonesia dengan BRICS menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kerja sama multilateral di bidang perpajakan.
     
    Dengan populasi besar dan pasar ekonomi yang luas, BRICS memberikan peluang untuk memperkuat basis pajak, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, Indonesia harus memastikan bahwa strategi perpajakan yang diambil dapat menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kedaulatan kebijakan nasional.
     
    Seperti yang diungkapkan DJP, “Ini adalah kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”
     
    Baca Juga:
    Indonesia Gabung BRICS, Ini Kata Pakar UGM

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Rapor Ekonomi RI 2024 Stabil di Tengah Risiko Global

    Rapor Ekonomi RI 2024 Stabil di Tengah Risiko Global

    Jakarta, FORTUNE – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 tetap stabil di tengah divergensi  pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Ia menjelaskan, pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. 

    Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4 persen yoy pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. 

    “Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR),” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (24/1).

    Pilkada hingga konsumsi rumah tangga topang ekonomi RI

    ilustrasi pilkada (wikimedia commons/Anhar Karim)

    Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 diprakirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah.

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun,  termasuk Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia pada  triwulan IV-2024. 

    Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh 5 persen (yoy) di tahun 2024 dan 5,2 persen (yoy) di tahun 2025.

    Nilai tukar rupiah alami pelemahan di awal 2025

    Petugas menghitung uang pecahan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Di sisi lain, Nilai Tukar Rupiah juga tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi BI. Secara keseluruhan tahun 2024, hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095 melemah 4,34 persen (yoy) secara point to point (ptp). 

    Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut perkembangan Rupiah  tersebut lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso  Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. 

    “Memasuki awal tahun 2025, tekanan mata uang dolar  AS tetap kuat. Nilai tukar Rupiah hingga 23 Januari 2025 tercatat melemah sebesar 1,14 persen ytd secara ptp, relatif sejalan dengan pelemahan nilai tukar mata uang regional lainnya,” kata Perry.

  • Menkeu: Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dari negara lain

    Menkeu: Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dari negara lain

    Kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, seperti Korea won, peso Meksiko, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki, meskipun rupiah mengalami depresiasi 4,34 persen point-to-point, posisinya masih lebih baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan nilai tukar rupiah menunjukkan posisi yang relatif lebih baik dari negara lain meski mengalami pelemahan sebesar 4,34 persen pada 2024.

    Per 31 Desember 2024, nilai tukar rupiah tercatat berada pada level Rp16.095 per dolar AS.

    “Kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, seperti Korea won, peso Meksiko, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki, meskipun rupiah mengalami depresiasi 4,34 persen point-to-point, posisinya masih lebih baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

    Pada awal 2025, masih terjadi dengan penguatan indeks mata uang dolar AS terhadap nilai tukar mata uang. Hingga 23 Januari 2025, nilai tukar rupiah tercatat mengalami pelemahan sebesar 1,14 persen point-to-point. Pergerakan ini juga sejalan dengan tren nilai tukar mata uang regional lainnya.

    “Nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar kawasan Amerika Serikat, dan relatif stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang,” tambah Menkeu.

    Perkembangan itu disebut sesuai dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia (BI).

    Selain itu, kondisi tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek perekonomian Indonesia yang tetap resilien dan baik.

    Adapun nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari ini menguat hingga 112 poin atau 0,69 persen menjadi Rp16.172 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.284 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat juga menguat menguat ke level Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.276 per dolar AS.

    Berbagai faktor memberikan sentimen positif terhadap penguatan kurs rupiah pada hari ini.

    Salah satunya pidato Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan menuntut Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan pemimpin de facto-nya, Arab Saudi, untuk menurunkan biaya minyak mentah dan mendesak bank-bank sentral global untuk menurunkan suku bunga.

    Presiden AS turut berjanji memberikan tarif impor sebesar 25 persen terhadap Kanada dan Meksiko, serta mempertimbangkan penerapan tarif kepada China 10 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menanti Sihir Martinelli untuk Arsenal

    Menanti Sihir Martinelli untuk Arsenal

    JAKARTA – Arsenal sedang terpuruk. Tim asuhan Unai Emery puasa kemenangan dalam empat laga terakhir. Namun, mungkin ada cahaya di ujung terowongan untuk The Gunners yang akan menghadapi Southampton pada Sabtu mendatang. Cahaya itu ada dalam diri penyerang muda Gabriel Martinelli.

    Jika ada satu hal positif yang datang dari musim Arsenal sejauh ini, itu adalah kesudian Emery yang memberi kesempatan bermain kepada para pemain muda The Gunners. Dan ada satu pemain yang benar-benar menonjol.

    Sebelum memecahkan rekor transfer mereka untuk mengontrak Nicolas Pepe atau menggaet David Luiz dalam upaya memperkuat lini belakang mereka, Arsenal mendatangkan anak muda bernama Martinelli dari klub Brasil Ituano.

    Martinelli tidak membuang banyak waktu untuk menunjukkan kepada penggemar Arsenal apa yang ada di dalam ‘lokernya’. Dia mencetak dua gol dalam debut penuhnya saat The Gunners mengalahkan Nottingham Forest 5-0 di EFL Cup pada 24 September lalu.

    Sembilan hari kemudian, Martinelli menindaklanjuti brace-nya ke gawang Forest dengan kemenangan kandang 4-0 atas Standard Liege saat tamasya di Liga Europa untuk pertama kalinya.

    Tak sampai di situ, pemain 18 tahun itu kembali mencetak dua gol dalam laga seru melawan Liverpool (5-5) di Piala Liga Oktober lalu sebelum mencetak gol sundulan ke gawang Vitoria Guimaraes di Liga Europa. 

    Total, sejauh ini Martinelli menyumbangkan tujuh gol dari sembilan penampilannya di semua kompetisi. Sayangnya, dia masih harus menunggu partai debutnya di Liga Premier.

    Jika Emery ingin perubahan, baik dari sisi permainan dan hasil akhir, inilah saatnya pelatih Spanyol memberikan kesempatan kepada Martinelli untuk menunjukkan sihirnya. Ya, umur sang pelatih di Arsenal sudah di ujung tanduk. 

  • Sebut Perubahan Iklim Hoax, 5 Aksi Trump Bikin Bumi Menderita

    Sebut Perubahan Iklim Hoax, 5 Aksi Trump Bikin Bumi Menderita

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah dilantik pada Senin (20/1), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan serangkaian perintah eksekutif dan kebijakan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, mencabut perlindungan terhadap lingkungan, menarik diri dari Perjanjian Paris, dan membatalkan inisiatif keadilan lingkungan yang diberlakukan Presiden AS sebelumnya, Joe Biden.

    Mengutip Vox, Trump menyebut perubahan iklim sebagai hoax belaka, dan mengangkat para eksekutif industri bahan bakar fosil dan kalangan yang skeptis tentang iklim ke dalam Kabinetnya.

    1. Terus Mengebor Bahan Bakar Fosil

    Di antara tindakan paling signifikan yang diambil Trump adalah mendeklarasikan ‘darurat energi’ yang ia bingkai sebagai bagian dari upayanya mengendalikan inflasi dan mengurangi biaya hidup.

    Ia berjanji memanfaatkan semua sumber daya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur penting, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat memberikan Gedung Putih kewenangan lebih besar untuk memperluas produksi bahan bakar fosil.

    Ia juga menandatangani perintah eksekutif untuk mendorong eksplorasi dan produksi energi di tanah dan perairan federal, dan perintah lain yang mempercepat perizinan dan penyewaan di Alaska, termasuk di Arctic National Wildlife Refuge.

    “Kita akan memiliki minyak dan gas terbesar dari negara mana pun di Bumi, dan kita akan menggunakannya. Kita akan mengebor dan terus mengebor,” kata Trump dalam pidato pelantikannya.

    Cadangan minyak strategis AS dapat menyimpan 714 juta barel minyak mentah, tetapi saat ini hanya menyimpan sekitar 395 juta. Di bawah pemerintahannya, tempat penyimpanan itu akan diisi ‘sampai penuh’. Ia juga mengatakan negara itu akan mengekspor energi ke seluruh dunia.

    “Kita akan menjadi negara kaya lagi, dan emas cair di bawah kaki kita itulah yang akan membantu,” kata Trump.

    Richard Klein, seorang peneliti senior untuk lembaga nirlaba internasional Stockholm Environment Institute, mencatat bahwa perusahaan bahan bakar fosil mengekstraksi minyak dan gas dalam jumlah yang sangat tinggi selama pemerintahan Biden. Bahkan jika secara teknologi memungkinkan untuk meningkatkan produksi lebih jauh, tidak jelas apakah itu akan menurunkan harga.

    Dan Kammen, seorang profesor energi di University of California Berkeley, mengatakan ia setuju AS harus mengumumkan keadaan darurat energi nasional, tetapi untuk alasan yang persis berlawanan dengan apa yang ada dalam pikiran Trump.

    “Kita seharusnya segera beralih ke energi bersih, untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru di seluruh AS,” kata Kammen.

    2. Keluar dari Perjanjian Paris

    Trump untuk kedua kalinya menarik AS dari Perjanjian Paris 2015, pakta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui oleh 195 negara untuk membatasi pemanasan global. Alih-alih, Trump menyebutnya sebagai penipuan.

    Selain menandatangani perintah eksekutif yang mengatakan AS akan meninggalkan perjanjian tersebut, Trump juga menandatangani surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai penarikan diri.

    Karena aturan yang mengatur perjanjian tersebut, perlu waktu satu tahun untuk menarik diri secara resmi, yang berarti negosiator AS akan berpartisipasi dalam putaran konferensi berikutnya di Brasil pada akhir tahun.

    “Tidak masuk akal bagi Amerika Serikat untuk secara sukarela melepaskan pengaruh politik dan melewatkan kesempatan untuk membentuk pasar energi hijau yang sedang meledak,” kata Ani Dasgupta, presiden dan CEO lembaga nirlaba World Resources Institute.

    Menurut jajak pendapat yang dilakukan Associated Press, keputusan ini banyak ditentang warga AS. Hanya dua dari 10 orang Amerika yang mendukung pengunduran diri dari Perjanjian Paris.

    Terlebih lagi, pengumuman Trump datang 10 hari setelah National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyatakan 2024 sebagai tahun terpanas di Bumi yang pernah tercatat, yang ditandai dengan gelombang panas yang mengancam jiwa, kebakaran hutan, dan banjir di seluruh dunia.

    Para ahli mengatakan, keadaan akan semakin buruk kecuali AS dan negara-negara lain berbuat lebih banyak untuk membatasi emisi gas rumah kaca.

    3. Mencabut Mandat Mobil Listrik

    Trump juga mengambil tindakan untuk mencabut ‘mandat kendaraan listrik’, sesuai dengan janji kampanyenya untuk mendukung pekerja otomotif.

    “Dengan kata lain, Anda akan dapat membeli kendaraan pilihan Anda,” katanya dalam pidato pelantikannya, meskipun tidak ada mandat nasional yang mengharuskan penjualan kendaraan listrik.

    Pemerintahan Joe Biden memang mempromosikan teknologi tersebut dengan menyelesaikan aturan yang membatasi jumlah polusi knalpot dari waktu ke waktu sehingga kendaraan listrik menjadi mayoritas mobil yang dijual pada 2032.

    Di bawah kepemimpinan Biden, AS juga meluncurkan kredit pajak sebesar USD 7.500 untuk pembelian konsumen atas kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan berencana menyalurkan sekitar USD 7,5 miliar untuk membangun infrastruktur pengisian daya di seluruh negeri.

    “Menghapus insentif untuk membangun kendaraan listrik di Amerika Serikat akan menghilangkan lapangan pekerjaan serta menaikkan biaya perjalanan,” kata Costa Samaras, seorang profesor teknik sipil dan lingkungan di Carnegie Mellon University yang menjabat sebagai pemimpin kebijakan senior di Gedung Putih Biden.

    “Biaya pengisian bahan bakar kendaraan listrik antara sepertiga hingga setengah dari biaya mengemudi dengan bensin, belum lagi manfaatnya dalam mengurangi polusi udara. Pada akhirnya, untuk menurunkan harga energi bagi konsumen AS, kita perlu mendiversifikasi sumber energi yang kita gunakan dan memastikan bahwa sumber energi tersebut bersih, terjangkau, dan andal,” sebutnya.

    4. Membatalkan Inisiatif Keadilan Lingkungan

    Trump menandatangani satu perintah eksekutif yang membatalkan hampir 80 inisiatif pemerintahan Biden, termasuk membatalkan arahan kepada lembaga federal untuk memasukkan keadilan lingkungan ke dalam misi mereka.

    Kebijakan era Biden melindungi masyarakat yang terbebani oleh polusi dan mengarahkan lembaga untuk bekerja lebih erat dengan mereka.

    Langkah itu merupakan bagian dari dorongan lebih luas yang Trump gambarkan dalam pidato pelantikannya sebagai upaya untuk menciptakan ‘masyarakat yang tidak melihat warna kulit’ dengan menghentikan pemerintah dari ‘mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi.’

    Para pengamat lingkungan mengatakan kebijakan ini merupakan kesalahan besar yang kian menjauhkan AS memperjuangkan prioritas untuk keadilan lingkungan.

    5. Memblokir Sumber Energi Baru

    Trump secara resmi melarang proyek sewa ladang angin (wind farm) lepas pantai dan akan meninjau perizinan federal untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin, menepati janji untuk mengakhiri penyewaan ladang angin besar yang dianggap merusak lanskap alam dan gagal melayani kebutuhan energi warga AS.

    Langkah itu kemungkinan akan mendapat perlawanan dari anggota partainya sendiri. Empat negara bagian teratas untuk pembangkit listrik tenaga angin: Texas, Iowa, Oklahoma, dan Kansas, sangat konservatif dan tidak mungkin mengalah.

    Banyak pembuat kebijakan negara bagian dan lokal, termasuk anggota America Is All In, sebuah koalisi iklim yang terdiri dari para pemimpin pemerintah dan bisnis dari 50 negara bagian, berjanji untuk mengambil alih tugas aksi iklim tanpa adanya kepemimpinan federal.

    “Terlepas dari tindakan pemerintah federal, wali kota yang peduli iklim tidak akan menarik kembali komitmen kami terhadap Perjanjian Paris,” kata Wali Kota Phoenix Kate Gallego, dalam sebuah pernyataan.

    “Konstituen kami berharap kami dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi yang berarti,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Seberapa Besar Dampak Mundurnya AS dari Perjanjian Iklim?

    Seberapa Besar Dampak Mundurnya AS dari Perjanjian Iklim?

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Dengan meratifikasi Perjanjian Iklim, AS sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia berkomitmen membatasi pemanasan global pada 2 derajat Celcius. Target ini dicapai melalui dekarbonisasi ekonomi, serta dengan membantu negara-negara miskin melalui pendanaan proyek mitigasi dan adaptasi iklim.

    “Saya segera menarik AS dari tipuan berupa Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif di Washington. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri sendiri, sementara Cina mencemari lingkungan dengan impunitas.”

    Kementerian luar negeri Cina menanggapi dengan menyuarakan kekhawatiran atas penarikan diri AS. Cina bertanggung jawab atas sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca dunia. Juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun mengatakan pihaknya akan secara aktif menanggapi perubahan iklim dan bersama-sama mempromosikan transisi menuju teknologi rendah karbon di dunia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Drill, baby, drill”

    Dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan janji “drill, baby, drill,” dengan maksud memperluas penambangan cadangan minyak dan gas di AS yang dia klaim sebagai yang “terbesar” di dunia.

    Presiden baru AS juga diyakini akan segera membatalkan sejumlah besar kebijakan iklim utama yang sudah diberlakukan oleh pendahulunya Joe Biden, termasuk sebagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022.

    AS sempat keluar dari Perjanjian Iklim Paris pada masa jabatan pertama Trump. Tapi kemudian Biden mencabut keputusan tersebut saat dia menjabat pada tahun 2021.

    Apa dampak kebijakan Trump?

    Penarikan diri AS dari Perjanjian Iklim berpotensi fatal karena menghapus kewajiban negara untuk mengurangi jejak emisi, kata Laura Schfer dari LSM lingkungan dan hak asasi manusia Germanwatch.

    “Dalam dekade krusial untuk aksi iklim, hal ini, tentu saja, sangat disayangkan,” katanya, karena dapat memicu konsekuensi yang lebih luas. “Langkah AS bisa menjadi sinyal bagi negara lain untuk mengurangi komitmen mereka pada mitigasi iklim. Ini dapat mengurangi tekanan pada negara-negara penghasil emisi besar lainnya seperti Cina,” imbuhnya.

    “Emisi yang diproduksi AS memainkan peran besar dalam hal apakah kita akan tetap berada di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat,” katanya. Para ilmuwan mengatakan bahwa jendela untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 C dengan cepat tertutup.

    Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 11% gas rumah kaca global. Berdasarkan Perjanjian Paris, negara diwajibkan untuk mencatat jumlah emisi dan menyerahkan target pengurangan setiap lima tahun. Target baru pengurangan emisi akan dipresentasikan sebelum awal Februari menjelang konferensi iklim COP30 yang berlangsung di Belem, Brasil, pada bulan November.

    Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya mengajukan kontribusi yang ditentukan secara nasional, atau NDC. Di dalamnya, AS berkomitmen untuk mengurangi emisi bersih antara 61 dan 66% pada tahun 2035, dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.

    “Menarik diri dari Paris pada dasarnya secara de facto menghapus NDC,” kata David Waskow, direktur Prakarsa Iklim Internasional di World Resources Institute yang berpusat di AS.

    “Yang penting tentang NDC dan apa yang dilakukan pemerintahan Biden adalah menetapkan penanda, poin orientasi, untuk apa yang perlu dilakukan Amerika Serikat terkait perubahan iklim. Jadi, pengurangan tersebut benar-benar memberikan efek sinyal yang jelas, semacam panduan bagi kota-kota dan negara bagian AS,” katanya.

    Trump dan KTT Iklim?

    Meskipun Trump bertindak cepat mengeluarkan AS dari Perjanjian Iklim Paris, perintahnya tersebut harus menunggu satu tahun sebelum resmi. Artinya, AS akan tetap menjadi bagian dari kesepakatan tersebut saat konferensi iklim COP berikutnya.

    Tidak jelas apakah pemerintah di Washington akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Tapi bisa dipastikan, peran AS akan berkurang. Para ahli mengatakan bahwa UE dan penghasil emisi terbesar di dunia, Cina, dapat bersiap untuk memperkuat kepemimpinan mereka dalam KTT Iklim.

    Waskow mengatakan ada harapan untuk perjanjian internasional bahkan tanpa AS.

    Karena bagaimanapun juga, “sebanyak 90% emisi global masih terwakili di dalam perjanjian iklim. Hal ini sangat penting,” tambahnya.

    Didaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu