Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Sepakat Segera Bahas Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative – Halaman all

    Sepakat Segera Bahas Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative – Halaman all

    Sepakat Segera Bahas Bersama Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia bersama delegasi, secara langsung diterima oleh Jamieson Greer, perwakilan badan perdagangan Amerika Serikat (AS)  atau United States Trade Representative (USTR), Kamis (17/4/2025). 

    Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah diterima secara resmi oleh USTR, untuk memulai negosiasi dalam penerapan tarif perdagangan, khususnya dalam merumuskan upaya strategis dari pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Seperti diketahui, Pemerintah AS telah menetapkan kebiajakan Tarif Resiprokal yang dikenakan terhadap impor barang ke AS.

    Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    USTR menjadi lembaga terdepan yang bertanggungjawab mengoordinasikan kebijakan perdagangan internasional AS, tarif komoditas, dan merupakan negosiator perdagangan utama untuk AS dalam semua perjanjian perdagangan dan investasi bilateral, regional, dan multilateral.

    Karena itu USTR menjadi pihak AS pertama yang akan didatangi oleh perwakilan semua negara dalam melakukan negosiasi tarif dengan AS. 

    Dalam pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer (USTR), Airlangga menyampaikan tawaran dan permintaan dari Pemerintah RI, untuk merespon kebijakan tarif perdagangan AS. 

    “Sebagai sesama negara demokratis terbesar, Indonesia dan AS terbuka untuk kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya kerja sama untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ucap Airlangga.

    Sebagai salah satu negara yang mendapat kesempatan lebih awal untuk melakukan negosiasi terhadap Kebijakan Tarif Resiprokal AS, pihak USTR mengapresiasi langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah RI, terutama terhadap gestur penyesuaian regulasi domestik mengenai kegiatan ekspor dan impor.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah yang ditawarkan Indonesia. Saat ini AS tengah berfokus pada perluasan pasar dan penguatan ekonomi dalam negeri, dan kami melihat peluang yang besar untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Ambassador Greer.

    Airlangga menyampaikan langkah strategis Indonesia dalam upaya mengajukan penurunan tarif perdagangan. 

    Indonesia mengajukan penawaran konkret terkait upaya untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, dengan melakukan peningkatan impor dan pembelian barang dari AS.

    Indonesia dapat meningkatkan pembelian barang dari AS, dengan merealokasi sesuai kebutuhan nasional Indonesia untuk pembelian produk energi (Migas) dari AS, produk-produk pertanian yang selama ini diimpor dari AS (Kedelai, Gandum dll).

    Indonesia juga menawarkan untuk mengoptimalkan kerja sama di bidang critical minerals, dan mendorong investasi strategis dengan skema B to B.

    Di sisi yang lain Airlangga juga menyampaikan permintaan Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif ekspor dari Indonesia ke AS, khususnya terhadap ekspor Top 20 produk utama Indonesia, karena selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor (produsen barang sejenis dengan ekspor Indonesia ke AS).

    Indonesia berharap, justru melalui kebijakan tarif AS yang baru ini akan mendapatkan tarif yang lebih rendah sehingga lebih kompetitif terhadap barang produk ekspor Indonesia dalam memasuki pasar AS.

    Ambassador Greer merespon sangat positif penawaran dan permintaan yang disampaikan Indonesia, dan menyepakati untuk membahas secara teknis antara Tim Teknis dari Indonesia dengan pihak USTR.

    Secara khusus, Ambassador Greer menugaskan Sarah Ellerman (Assistant USTR for Southeast Asia and the Pacific) untuk mengkoordinasikan pembahasan teknis dengan Indonesia.

    Kedua pihak menyepakati segera membahas secara intensif dan menargetkan untuk dapat menyelesaikan negosiasi dan pembahasan kerja sama bilateral Indonesia dengan AS ini dalam waktu 60 hari ke depan.

    Sebagai langkah konkret, Sarah Ellerman langsung mengundang Tim teknis Indonesia, hari ini Jumat (18/4/2025) untuk langsung membahas mengenai format, mekanisme dan jadwal negosiasi.

     
     

  • Loyalitas Misbakhun di Tengah Hobi Maraton

    Loyalitas Misbakhun di Tengah Hobi Maraton

    Jakarta: Berlari menjadi hobi utama Mukhamad Misbakhun menghabiskan hari. Namun tidak sedikit tugas yang harus diemban sebagai Ketua Komisi XI DPR hingga perannya sebagai kader Partai Golkar.

    Belakangan Misbakhun menjadi sorotan, karena dianggap lebih memilih ikut lari maraton di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ketimbang urusan Partai Golkar.

    Opini itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berucap ‘Golkar tidak butuh pelari’ saat halalbihalal Partai Golkar. Banyak yang menilai Bahlil sindir Misbakhun, karena dianggap lebih memilih ikut lari ketimbang urusan Golkar.

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil bukan sindiran. Pernyataan Bahlil dinilai bernuansa candaan karena keduanya memiliki kedekatan yang erat.

    “Kalau kita lihat pernyataan Bahlil di DPP Golkar itu bercanda, guyonan antar sahabat,” kata Iwan 

    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa diketahui Bahlil.
     
    “Terlalu jauh kalau disebut ada perpecahan. Kalau dibaca dari keterangan (Misbakhun) di media, dia berencana ikut lari di Boston akhir pekan dan seizin Ketum Golkar (Bahlil),” kata Iwan. 

    Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut Misbakhun termasuk loyal ke Partai Golkar dan tidak mungkin diganti hanya karena hobi lari.

    “Dengan Misbakhun urung mengikuti lomba lari bergengsi di Boston Marathon 2025. Saya melihat itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kader Golkar,” ujarnya.

    Menurut Iwan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR.

    Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.

    “Menurut saya, Misbakhun tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya. Masih berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

    Jakarta: Berlari menjadi hobi utama Mukhamad Misbakhun menghabiskan hari. Namun tidak sedikit tugas yang harus diemban sebagai Ketua Komisi XI DPR hingga perannya sebagai kader Partai Golkar.
     
    Belakangan Misbakhun menjadi sorotan, karena dianggap lebih memilih ikut lari maraton di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ketimbang urusan Partai Golkar.
     
    Opini itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berucap ‘Golkar tidak butuh pelari’ saat halalbihalal Partai Golkar. Banyak yang menilai Bahlil sindir Misbakhun, karena dianggap lebih memilih ikut lari ketimbang urusan Golkar.

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil bukan sindiran. Pernyataan Bahlil dinilai bernuansa candaan karena keduanya memiliki kedekatan yang erat.
     
    “Kalau kita lihat pernyataan Bahlil di DPP Golkar itu bercanda, guyonan antar sahabat,” kata Iwan 
     
    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa diketahui Bahlil.
     
    “Terlalu jauh kalau disebut ada perpecahan. Kalau dibaca dari keterangan (Misbakhun) di media, dia berencana ikut lari di Boston akhir pekan dan seizin Ketum Golkar (Bahlil),” kata Iwan. 
     
    Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut Misbakhun termasuk loyal ke Partai Golkar dan tidak mungkin diganti hanya karena hobi lari.
     
    “Dengan Misbakhun urung mengikuti lomba lari bergengsi di Boston Marathon 2025. Saya melihat itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kader Golkar,” ujarnya.
     
    Menurut Iwan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR.
     
    Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.
     
    “Menurut saya, Misbakhun tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya. Masih berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Negeri Jackie Chan Serang Balik Trump, Boikot Kirim Paket ke AS

    Negeri Jackie Chan Serang Balik Trump, Boikot Kirim Paket ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hong Kong, yang menjadi tempat lahir aktor kenamaan dunia, Jackie Chan memilih kebijakan untuk melawan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dagang yang tinggi terhadap mitra dagang utamanya.

    Pemerintah Hong Kong memilih untuk menghentikan seluruh layanan pengiriman paket dari maupun ke Amerika Serikat, sebagaimana dilansir CNN Internasional.

    Dalam sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikan pada Rabu lalu, pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menghapuskan layanan pengecualian de minimis untuk baranag-barang yang dikirim ke AS, sebagai bentuk respons terhadap tindakan Trump.

    Pengecualian dengan istilah de minimis itu sebelumnya berlaku untuk pengiriman internasional yang masuk ke AS senilai US$ 800 atau kurang.

    “AS tidak masuk akal, menindas dan mengenakan tarif secara sewenang-wenang,” kata pemerintah dalam sebauh pernyataan resmi, dikutip Jumat (18/4/2025).

    “Masyarakat di Hong Kong harus siap membayar biaya yang sangat tinggi dan tidak masuk akal akibat tindakan AS yang tidak masuk akal dan menindas,” tegas pemerintah Hong Kong.

    Layanan Hong Kong Post juga akan segera berhenti menerima paket yang dikirim melalui laut dan berhenti menerima paket melalui udara dari AS mulai 27 April. Barang pos lain yang hanya berisi dokumen, misalnya surat, tidak akan terpengaruh.

    Keputusan serangan balasan pemerintah Hong Kong ke AS ini membuat perusahaan dan individu di negara itu harus membayar kurir swasta seperti DHL, FedEx, dan UPS untuk mengirimkan paket dari dan ke AS.

    Seorang juru bicara DHL mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya akan terus memproses pengiriman ke AS, memantau situasi, dan bekerja sama dengan pelanggan untuk membantu mereka mengikuti perkembangan perdagagan internasional terkini.

    FedEx mengatakan bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Sedangkan UPS tidak memberikan komentar setelah dimintai tanggapan oleh CNN terhadap kebijakan pemerintah Hong Kong itu.

    Hong Kong, kota semi-otonom di Tiongkok, telah lama dikenal sebagai pelabuhan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka, yang mengenakan pungutan impor minimal dan tidak ada pajak penjualan.

    Hong Kong sebelumnya juga memiliki status perdagangan khusus dengan AS, yang memungkinkan barang dari kota tersebut dikenakan tarif lebih rendah dan proses bea cukai yang terpisah dari barang dari Tiongkok daratan.

    Namun, pemerintah Trump secara gegabah telah menandatangani perintah eksekutif awal bulan ini yang berisi menaikkan tarif barang-barang senilai US$ 800 yang dikirim dari China, termasuk Hong Kong, dengan alasan hal itu digunakan oleh pengecer untuk menghindari pajak impor dan pemeriksaan bea cukai.

    Awalnya, barang-barang tersebut akan dikenakan tarif sebesar 30% pada 2 Mei. Namun, perintah eksekutif terbaru Trump minggu lalu menaikkan tarif menjadi 120% (atau biaya “per item pos” sebesar $100 mulai tanggal 2 Mei, yang akan naik menjadi $200 pada tanggal 1 Juni).

    Trump mencabut status perdagangan khusus pada 2020 selama pemerintahan periode pertamanya, menyuarakan kekhawatiran atas memburuknya kebebasan dan otonomi kota tersebut saat Beijing menindak keras protes dan memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas di pusat keuangan tersebut.

    Seiring meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, Hong Kong semakin terperangkap dalam perang dagang kedua negara. Ekspor dari Hong Kong kini dikenakan tarif 145% yang sama seperti yang dikenakan pemerintahan Trump terhadap impor dari China, meskipun Hong Kong telah memutuskan untuk tidak mengikuti langkah Beijing dalam membalas dengan mengenakan tarif 125% terhadap impor Amerika.

    Pemimpin Hong Kong, John Lee, yang dipilih oleh komite yang sebagian besar ditunjuk pemerintah dan pro-Beijing, bergabung dengan pejabat China pada hari Selasa untuk membalas tindakan Washington.

    “Tindakan keras Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan Hong Kong telah menjadi kegilaan,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi selama acara keamanan nasional.

    “Mereka menggunakan perdagangan sebagai senjata untuk mengenakan apa yang disebut tarif timbal balik sebesar 145% terhadap Hong Kong … Ini tidak hanya menunjukkan bahwa AS penuh dengan kekeliruan tetapi juga menunjukkan wajah sebenarnya dari hegemoni AS yang diproklamirkan sendiri,” katanya.

    Kepala eksekutif Hong Kong sebelumnya jguga telah mengatakan bermaksud mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas tarif AS. China mengatakan telah mengajukan keluhan kepada badan perdagangan dunia itu, dengan mengatakan tindakan itu melanggar aturan WTO.

     

     

    (hsy/hsy)

  • Bahlil Sebut Impor dari AS Tak Ganggu Kuota Energi Nasional: Hanya Ganti Sumber

    Bahlil Sebut Impor dari AS Tak Ganggu Kuota Energi Nasional: Hanya Ganti Sumber

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana peningkatan impor energi dari Amerika Serikat tidak akan membebani kuota impor nasional maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurutnya, langkah tersebut hanyalah pengalihan atau switch dari sumber negara lain ke Negara Paman Sam tersebut.

    “Sebenarnya ini kan kita sudah beli dari negara-negara di Middle East, di Afrika kemudian di negara di Asia Tenggara. Ini kita pindah, switch aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN adan dan juga tidak menambah ke kuota impor kita. enggak ada sebenarnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip pada Jumat (18/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kebijakan impor energi itu murni bagian dari strategi perdagangan dan tidak terikat dengan kewajiban mempertahankan porsi impor dari negara-negara mitra sebelumnya.

    “Ini kan persoalan dagang saja. Kita juga enggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa saja dagang,” katanya.

    Bahlil menjelaskan, saat ini sekitar 54% kebutuhan impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia dipenuhi dari Amerika Serikat. Ke depan, pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi sekitar 80%—85%.

    Sementara itu, untuk impor minyak mentah (crude oil), kontribusi dari Amerika masih berada di bawah 4%.

    “Ini kita naikkan menjadi 40% lebih,” kata Bahlil.

    Hal serupa juga akan diterapkan untuk impor bahan bakar minyak (BBM), meskipun saat ini volumenya dari Amerika masih sangat kecil.

    Mengenai tarif ekspor Amerika Serikat yang berpotensi naik di bawah pemerintahan Donald Trump, Bahlil mengatakan pemerintah Indonesia akan membuka ruang negosiasi untuk menjaga keseimbangan perdagangan.

    “Oh iya dong, ini kan bagian daripada bagaimana membangun keseimbangan kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang  bahkan mungkin bisa mereka surplus katakanlah kalau itu terjadi harapannya tarifnya diturunkan dong kalau enggak diturunkan untuk apa?” ujarnya.

    Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, Bahlil menegaskan Indonesia masih memiliki opsi untuk mencari sumber impor dari negara lain.

    “Kita pasti punya opsi lain dan nanti kita akan bicarakan dengan Bapak Presiden,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut, rincian teknis lebih lanjut mengenai volume dan strategi impor akan dibahas bersama tim teknis Kementerian ESDM dan Pertamina dalam waktu dekat.

    “Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis saya dan Pertamina,” pungkas Bahlil.

  • Bos Pengusaha Kapal Teriak Akibat Macet Horor di Priok

    Bos Pengusaha Kapal Teriak Akibat Macet Horor di Priok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) buka suara ihwal kejadian macet horor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025).

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, ia menganggap, kejadian itu sebetulnya sinyal positif kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika Serikat ke negara-negara mitra dagang utamanya.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” kata Carmelita melalui siaran pers, Jumat (18/04/2025).

    Carmelita mengaku telah berkomunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi. Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantung parkir maupun lokasi pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang. Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik ke depan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, salah satu titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok terjadi di NPCT 1. Kemacetan di titik itu disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

    Executive Director Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo juga telah mengatakan terjadi penambahan volume bongkar muat di pelabuhan New Priok Container Terminal (NCPT) 1. Peningkatan bongkar muat itu terjadi karena ada tiga kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya.

    “Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal yaitu namanya NPCT 1, NPCT 1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang satu minggu lalu,” ucap Drajat di Kantor KSOP Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/4/2025).

    “Ada tiga kapal yang sandar, itu nama kapalnya MSC Adu V, Ever Balmy, dan satu lagi Starship Venus, ini tiga kapal ini memang kapal yang harusnya yang dua itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya,” jelasnya.

    Menurut dia, ketiga kapal itu sandar di luar jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya dengan kehadiran tiga kapal tersebut menambah volume bongkar muat di Pelabuhan NPCT 1.

    “Dengan dampak adanya kapal yang sandar tidak di waktu yang memang sudah ditentukan, karena kapal kontainer ini window sehingga menambah volume di masa atau di waktu yang memang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact ada keterlambatan yang seharusnya minggu lalu,” katanya.

    Drajat juga menjelaskan peningkatan volume bongkar muat peti kemas. Menurut dia, pelabuhan NCPT 1 memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari, tetapi pada Kamis kemarin volume bongkar muat meningkat hingga 4.200 kontainer per hari.

    Kondisi itu ditambah dengan momen libur panjang akhir pekan ini. Sejumlah jasa logistik berupaya menarik dan mengirimkan kontainernya pada pekan ini.

    (hsy/hsy)

  • Negosiasi Tarif Impor antara Indonesia-AS Selesai dalam 60 Hari

    Negosiasi Tarif Impor antara Indonesia-AS Selesai dalam 60 Hari

    PIKIRAN RAKYAT – Menko Perekonomian Airlangga Hartanto Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bersepakat untuk menyelesaikan perundingan mengenai tarif impor resiprokal dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya

    “Ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ucap Airlangga dalam konferensi pers, Jumat 18 April 2025.

    Selain itu, kata Airlangga, sudah disepakati juga kerangka ataupun framework acuannya dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut.

    “Dan scoping-nya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability daripada koridor rantai pasok yang resiliensi tinggi,” ujarnya

    Pemerintah RI berharap, dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Nah hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa satu, dua, atau tiga putaran,” katanya.

    Adapun sejumlah pejabat AS yang telah ditemui oleh tim negosiasi RI adalah Secretary of Commerce/Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, US Trade Representative (USTR)/Wakil Dagang AS Jamieson Greer, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Sementara dari Indonesia, Airlangga didampingi Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RI-AS Negosiasi Tarif Trump, Apindo Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah

    RI-AS Negosiasi Tarif Trump, Apindo Ingatkan Hal Ini ke Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Hariyadi Sukamdani meyakini upaya negosiasi tarif resiprokal yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat meraih hasil positif.

    Terlebih, Hariyadi melihat hubungan bilateral dan perdagangan Indonesia dan AS selama ini berjalan baik tanpa banyak polemik. Pengusaha juga telah berkontribusi memberi masukkan dan pertimbangan penawaran untuk AS. 

    “Poinnya itu mereka mau balance [neraca perdagangan] ya kan, dia [AS] mau terima ekspor dari kita tapi mereka juga minta kita terima import dari mereka. Sekarang balance-nya tuh bagaimana? Ini yang perlu dilihat lagi,” kata Hariyadi saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/4/2025). 

    Sosok yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) itu juga menyoroti pentingnya pemilihan komoditas atau barang yang mutual saling menguntungkan perdagangan Indonesia dan AS. 

    Misalnya, Indonesia menawarkan untuk meningkatkan importasi produk agrikultur maupun pertanian yang selama ini menjadi komoditas unggulan dari AS. Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk mengimpor minyak dan LPG tambahan dari Negri Paman Sam itu. 

    “Hanya memang, ya yang challenge tuh, kalau misalnya mereka memaksakan gitu ya, [meminta] Indonesia mesti beli Boeing misalnya gitu kan. Nah, itu nanti nggak tau tuh nanti gimana, secara Boeing ini kan lagi jadi sorotan ya karena banyak masalah sebelumnya,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, dia pun mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam bernegosiasi terkait pertukaran perdagangan. Di sisi lain, dia melihat jika ekspor AS ditingkatkan ke Indonesia, hal tersebut tidak akan mengganggu industri. 

    “Sebetulnya, dengan Amerika kita nggak perlu terlalu khawatir karena harganya dia kan juga belum tentu kompetitif. Harganya kan relatif, belum tentu kompetitif kan, yang paling kompetitif kan barang dari China ya,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam lawatannya ke Amerika Serikat menyampaikan bahwa perundingan terkait negosiasi tarif Trump akan diselesaikan dalam 60 hari. 

    Airlangga menjelaskan bahwa dari penawaran konsensi yang telah disampaikan, Indonesia diterima dengan baik dan akan diberikan langkah lanjutan dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Comerce. 

    Adapun, Airlangga yang didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan konsesi kepada AS.

  • Prospek sektor pertanian di era perang tarif

    Prospek sektor pertanian di era perang tarif

    Pekerja membongkar muatan kelapa sawit dari dalam truk di sebuah tempat jual beli tanda buah segar (RAM) di Desa Purnama Dumai, Riau, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

    Prospek sektor pertanian di era perang tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 18 April 2025 – 17:01 WIB

    Elshinta.com – Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dipicu kebijakan tarif Presiden Donald Trump beberapa tahun lalu ternyata dapat membawa berkah tersendiri bagi sektor perkebunan Indonesia.

    Meskipun perang tarif tersebut sempat mengguncang tatanan perdagangan global, Indonesia justru melihat peluang meraup manfaat di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas perkebunan.

    Sektor pertanian khususnya komoditas perkebunan Indonesia memiliki potensi produksi dan ekspor yang sangat besar. Indonesia merupakan produsen utama dunia untuk komoditas seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan berbagai rempah.

    Pada 2022, produksi kelapa Indonesia mencapai 17,19 juta ton, sementara minyak kelapa sawit (CPO) menembus lebih dari 45 juta ton per tahun (BPS). Indonesia memasok sekitar 59 persen dari total produksi sawit global, menjadikannya produsen dan eksportir sawit nomor satu dunia dengan nilai ekspor sekitar 22,7 miliar dolar AS pada 2023 (fas.usd.gov).

    Komoditas perkebunan andalan lainnya juga berkontribusi besar. Produksi kopi Indonesia sekitar 793 ribu ton pada 2022, dengan nilai ekspor melampaui 1,1 miliar dolar AS di tahun tersebut. Untuk kakao, Indonesia menghasilkan sekitar 728 ribu ton biji kakao pada 2021, menempatkan negara ini sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia (fao.org).

    Di segmen rempah-rempah, Indonesia masih merajai pasar global dengan memasok sekitar tiga perempat kebutuhan pala dunia dan termasuk produsen lada terbesar dunia. Adapun pada komoditas tebu, produksi gula dalam negeri mencapai 2,4 juta ton pada 2022 (konsumsi nasional, sekitar 3,2 juta ton).

    Terakhir, sektor perkebunan juga merambah energi hijau melalui biodiesel sawit. Berkat mandatori B40, Indonesia memproduksi lebih dari 11 juta kiloliter biodiesel pada 2022, dengan sebagian diekspor (sekitar 436 ribu ton pada 2022) terutama ke pasar Tiongkok (BPS, 2024).

    Dampak perang dagang

    Perang dagang antara AS dan Tiongkok sejak 2018 telah mengubah pola perdagangan internasional secara signifikan. Kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi terhadap ratusan miliar dolar barang Tiongkok direspons Beijing dengan tarif balasan atas produk-produk AS.
    Alhasil, perdagangan langsung kedua negara tersebut menyusut tajam dan muncul fenomena trade diversion (pengalihan perdagangan) ke negara lain.

    Sebagai contoh, China menerapkan tarif tambahan 25% pada impor kedelai AS mulai Juli 2018, yang membuat volume impor kedelai dari AS anjlok hampir 50 persen pada tahun itu. Berkurangnya pasokan kedelai tersebut mengurangi produksi minyak kedelai di pasar Tiongkok, sehingga negeri itu meningkatkan impor minyak sawit sebagai substitusi.

    Bahkan, pada 2019 impor sawit Tiongkok mencapai rekor tertinggi 7,6 juta ton akibat tarif tinggi pada kedelai AS (mpoc.org.my).

    Dampak lebih luasnya, baik Washington maupun Beijing mulai mengalihkan perdagangan mereka ke mitra alternatif. China, misalnya, mengurangi pembelian sejumlah komoditas dari AS dan beralih ke pemasok lain.

    Hal serupa dilakukan AS dengan mencari sumber impor di luar Tiongkok. Keduanya khawatir ketergantungan perdagangan bisa dijadikan senjata ekonomi, sehingga berupaya mendiversifikasi rantai pasok masing-masing. Bagi dunia, gesekan dua ekonomi raksasa ini memicu pergeseran arus dagang: negara-negara ketiga mulai mengisi kekosongan di pasar yang ditinggalkan produk asal AS atau Tiongkok yang terkena hambatan tarif.

    Peluang peningkatan ekspor

    Tergesernya sebagian produk Amerika dan Tiongkok dari pasar global membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk perkebunannya. Ketika komoditas agrikultur AS sulit masuk pasar Tiongkok akibat tarif, importir di sana mencari pasokan substitusi dari negara lain.

    Situasi ini menjadi angin segar bagi Indonesia. Contoh nyata terjadi pada minyak nabati: saat pasokan dan produksi minyak kedelai di Tiongkok turun karena tarif terhadap kedelai AS, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar siap mengisi kebutuhan tersebut. Peningkatan impor sawit Tiongkok jelas menguntungkan eksportir CPO kita.

    Demikian pula, jika produk pertanian tertentu dari AS kehilangan daya saing di pasar global, komoditas sejenis asal Indonesia berpotensi mengambil alih.

    Sebagai ilustrasi, penurunan ekspor kedelai dan jagung AS mendorong beberapa negara pengimpor untuk beralih ke sumber alternatif. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan produk substitusi, entah itu minyak sawit sebagai pengganti minyak kedelai, ataupun produk olahan kelapa, kopi, dan rempah-rempah ke pasar-pasar yang mulai menghindari produk asal AS/Tiongkok. Data perdagangan menunjukkan sejumlah komoditas ekspor Indonesia meningkat pangsa pasarnya selama periode memanasnya perang tarif AS-Tiongkok.

    Potensi sektor perkebunan

    Setidaknya ada beberapa alasan mengapa sektor perkebunan Indonesia relatif diuntungkan oleh dinamika ini. Pertama, fleksibilitas pasar dan daya adaptasi komoditas kita cukup tinggi. Indonesia mampu dengan cepat mengalihkan penjualan ke negara yang menawarkan permintaan lebih baik ketika terjadi gangguan di suatu pasar.

    Sebagai contoh, saat Uni Eropa membatasi impor biodiesel sawit, produsen Indonesia sigap beralih ekspor ke Tiongkok yang justru meningkat permintaannya. Fleksibilitas semacam ini menjaga volume ekspor tetap tinggi meski peta perdagangan berubah.

    Kedua, diversifikasi tujuan ekspor mengurangi risiko. Ketergantungan yang tidak terlalu besar pada satu pasar membuat posisi tawar Indonesia kuat. Misalnya, Amerika Serikat belakangan muncul sebagai salah satu importir sawit terbesar (sekitar 2,5 juta ton pada 2023).

    Namun apabila akses ke pasar AS terhambat, Indonesia masih memiliki banyak pembeli lain seperti India, China, Pakistan, dan negara-negara di Timur Tengah. Jaringan pasar yang beragam ini memastikan produk perkebunan Indonesia selalu memiliki ceruk di pasar global.

    Ketiga, tren kenaikan harga komoditas dunia belakangan ini turut menguntungkan Indonesia. Perang dagang dan ketidakpastian global kerap mendorong importir menimbun stok dan memicu kenaikan harga. Bagi produsen Indonesia, harga yang lebih tinggi berarti pendapatan meningkat.

    Sebagai contoh, ekspor kopi dan karet Indonesia mendapat nilai lebih tinggi pada 2022 berkat lonjakan harga global. Kenaikan harga ini memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

    Produksi nasional dan swasembada

    Peluang ekspor dan harga jual yang lebih baik pada akhirnya mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Ketika petani dan pengusaha menikmati harga komoditas yang tinggi, mereka terdorong memperluas areal tanam, intensifikasi budidaya, dan investasi di sektor ini.

    Contohnya di sektor sawit, keuntungan ekspor mendorong program peremajaan (replanting) kebun-kebun rakyat untuk memastikan keberlanjutan suplai CPO. Peningkatan produksi ini selain memenuhi permintaan ekspor, juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan domestik.

    Dampak lainnya adalah Upaya percepatan swasembada komoditas. Dengan makin bergairahnya sektor perkebunan, pemerintah dapat mengakselerasi program swasembada gula, misalnya, karena iklim usaha bagi petani tebu membaik seiring tren harga yang menguntungkan. Intinya, keuntungan yang diperoleh dari ekspor dapat dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

    Perang tarif AS-Tiongkok menunjukkan pentingnya kemampuan adaptasi dan diversifikasi. Tentu, perlu langkah berkelanjutan seperti peningkatan daya saing melalui hilirisasi dan kualitas, serta diplomasi dagang yang aktif agar manfaat ini berkelanjutan.

    *) Kuntoro Boga Andri : Kepala Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Perkebunan, Kementerian Pertanian.

    Sumber : Antara

  • Respons Perang Dagang AS China, KADIN Tegaskan Indonesia Netral

    Respons Perang Dagang AS China, KADIN Tegaskan Indonesia Netral

    PIKIRAN RAKYAT – KADIN mengutarakan posisi Indonesia dalam Perang Dagang AS China. KADIN menegaskan bahwa Indonesia mengusung semangat non blok sehingga tak memihak siapa pun. Posisi ini pun memberikan sejumlah keuntungan.

    “Indonesia ini negara besar, dan posisi kita yang non-blok merupakan sarana yang baik bagi kita bukan saja dalam komunikasi namun juga untuk mencapai win-win solution,” ujar Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie, Kamis 18 April 2025.

    Anindya pun mengutarakan bahwa AS dan China menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia. Karenanya, hubungan baik dengan kedua negara dengan kekuatan ekonomi dunia tersebut penting untuk dipertahankan.

    Ia pun mengutarakan ingin tercipta hubungan perdagangan yang adil antara Indonesia dengan masing-masing negara tersebut. “Kedua-dua negara (AS dan China) sangat penting dan kami selalu mengatakan bahwa kami juga ingin perdagangan yang lebih seimbang dan kami mengerti permintaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Dubes China untuk Indonesia menyatakan bahwa negaranya akan bersama Indonesia untuk menghadapi dampak tarif yang disebut tarif Trump tersebut. Hal ini dikatakan dalam acara peringatan 75 tahun hubungan kedua negara.

    Sementara itu. Menlu AS Marco Rubio menghargai upaya Pemerintah Indonesia untuk membangun perdagangan yang adil dengan negaranya. Hal ini dikatakannya saat Dalam awal negosiasi Pemerintah ndonesia dengan Pemerintah AS.

    Negosiasi Indonesia dengan AS Diharapkan Selesai 2 Bulan

    Sementara itu, delegasi Indonesia sedang berunding dengan Pemerintah AS terkait besaran nominal tarif resiprokal. Negosiasi ini dimulai dari tanggal 16 hingga 23 April.

    KADIN berharap negosiasi ini lancar. KADIN mendukung setiap upaya Pemerintah agar tarif tersebut turun. Termasuk juga dalam hal negosiasi yang saat ini ditempuh.

    Saat ini, negosiasi ini telah melahirkan kesepakatan bahwa pembahasan hal-hal yang dirundingkan akan selesai dalam waktu 60 hari. Pemerintah Indonesia mengajukan sejumlah tawaran strategis.

    “Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ujar Airlangga Hartarto selaku ketua delegasi Indonesia. Kesepakatan ini akan melahirkan sejumlah poin perjanjian.

    Perang Dagang AS China saat ini begitu panas. Donald Trump menaikkan tarif impor dari negara tersebut sebesar 245%. Beijing menegaskan tak takut dengan angka tersebut. Sedangkan China tetap menerapkan tarif 145% Sebelumnya, kedua negara saling membalas tarif tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Perlu Kasih Paham Amerika soal Manfaat QRIS dan GPN saat Nego Tarif Trump

    Pemerintah Perlu Kasih Paham Amerika soal Manfaat QRIS dan GPN saat Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong pemerintah agar menjelaskan manfaat Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS maupun sistem Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN kepada Amerika Serikat, sebagai upaya negosiasi soal tarif Trump. 

    Pasalnya, dua hal tersebut ternyata menjadi sorotan US Trade Representative (USTR) dalam penetapan tarif resiprokalnya kepada Indonesia. 

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang percaya, apabila pemerintah melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, Indonesia dapat menjelaskan manfaat dan tujuan dari implementasi QRIS dan GPN kepada mitra internasional.

    “Hal ini dapat membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan sistem pembayaran yang inklusif dan efisien, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

    Dengan demikian, perhatian dari Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pembayaran digitalnya, meningkatkan transparansi, dan mendorong inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. 

    Bank Indonesia pun saat ini tengah memperluas akseptasi QRIS di sejumlah negara, termasuk ke China, Jepang, dan Arab Saudi. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan yang dikeluhkan AS tersebut. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025). 

    Meskipun demikian, dirinya belum menjelaskan secara perinci hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump. 

    Dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025—yang terbit pada akhir Maret 2025, hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal—tercantum deretan aturan Bank Indonesia yang AS sebut sebagai “trade barriers”. 

    Salah satunya, AS menyoroti Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

    Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

    Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit bank milik pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. 

    “Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE.