Negara: Amerika Serikat

  • Serangan AS ke Pelabuhan Minyak Yaman Tewaskan 74 Orang

    Serangan AS ke Pelabuhan Minyak Yaman Tewaskan 74 Orang

    JAKARTA – Serangan Amerika Serikat ke terminal bahan bakar Ras Isa di Yaman di pantai Laut Merah menewaskan 74 orang dalam serangan paling mematikan sejak AS memulai operasi militer pengebomannya terhadap Houthi tahun lalu.

    Presiden AS Donald Trump memerintahkan peningkatan serangan bulan lalu dalam operasi militer AS terbesar di Timur Tengah sejak ia menjabat pada Januari.

    Washington berjanji untuk terus menyerang Houthi yang berpihak pada Iran sampai kelompok itu menghentikan serangan terhadap pengiriman di Laut Merah.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan Anees al-Asbahi mengatakan 171 orang terluka dalam serangan pada Kamis, menurut angka awal. Sementara tim penyelamat terus berupaya mencari korban.

    Militer AS mengatakan serangan itu bertujuan untuk memutus sumber bahan bakar bagi kelompok militan Houthi. Pelabuhan itu memiliki kehadiran militer yang besar selain menjadi pusat utama impor bahan bakar, kata sumber Yaman.

    Di antara yang tewas adalah pegawa Safer Oil Company, yang mengoperasikan pelabuhan itu, dan Yemen Petroleum Company, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengiriman bahan bakar impor dan distribusinya, sumber tersebut menambahkan.

    Komando Pusat AS tidak menanggapi angka korban dari kementerian kesehatan.

    “Tujuan dari serangan ini adalah untuk melemahkan sumber kekuatan ekonomi Houthi, yang terus mengeksploitasi dan mendatangkan penderitaan besar bagi rekan senegaranya,” katanya dalam postingan di X dilansir Reuters, Sabtu, 19 April.

    AS dan Israel sebelumnya menargetkan pelabuhan tersebut, melihatnya sebagai pusat peluncuran drone, rudal, dan serangan terhadap kapal.

    Houthi yang berpihak pada Iran telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman selama dekade terakhir.

    Sejak November 2023, kelompok tersebut telah meluncurkan puluhan serangan pesawat nirawak dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah, dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina atas perang di Gaza.

    Pangkalan Ras Isa, yang berjarak sekitar 55 km (35 mil) di utara kota pelabuhan Hodeidah, memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 3 juta barel.

  • Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Puan Maharani Hadiri Forum Internasional Bela Palestina di Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai diperlukan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara aksi yang lebih konkret. 

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina, The Group of Parliaments in Support of Palestine, yang berlangsung di Istanbul, Turki pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.

    “Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Deklarasi bersama itu menyerukan agar parlemen-parlemen dunia mendorong pemerintah mereka mengambil langkah konkret dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Kelompok ini juga bertekad mengintegrasikan isu Palestina dalam kerja-kerja parlemen regional dan internasional.

    Lebih jauh, kelompok parlemen ini juga menyuarakan dukungan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan mendorong kontribusi politik, hukum, dan finansial dari negara-negara anggota.

    “Pada saat yang sama, kita harus mengambil langkah maju dan jelas yang memastikan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi di masing-masing parlemen,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu.

    Deklarasi juga mendesak Israel menghormati hak-hak warga Palestina, menghentikan agresi di wilayah pendudukan termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Kelompok ini juga menuntut gencatan senjata permanen dan implementasi penuh atas perjanjian yang dideklarasikan pada 15 Januari 2025 dengan mediasi Mesir, Qatar, dan AS.

    Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ini menyerukan pelaksanaan tanggung jawab penuh atas perdamaian dan keamanan kawasan serta penerapan sanksi terhadap aktivitas ilegal Israel di wilayah pendudukan.

    “Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi,” tuturnya.

    Dalam forum itu pula, disepakati pembentukan Kelompok Parlemen Bela Palestina sebagai forum informal tanpa Sekretariat formal, guna memberi fleksibilitas gerak dan respons cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan. 

    “Saya sepenuhnya mendukung usulan yang diajukan oleh Parlemen Turki untuk mempertahankan Kelompok ini sebagai forum informal, tanpa perlu Sekretariat formal. Struktur ini memungkinkan kita untuk bertindak dengan fleksibilitas yang lebih besar, dan menanggapi dengan cepat perkembangan di lapangan,” tuturnya.

    Kelompok ini juga menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan Mesir, didukung Liga Arab dan OKI. Selain itu, forum juga menyerukan pengakuan penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB, serta mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya.

    Cucu Proklamator RI Sukarno itu juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini dengan berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini.

    “Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” lanjutnya.

    Mantan Menko PMK ini juga mengusulkan agar pertemuan selanjutnya fokus pada isu-isu tematik seperti pembangunan kapasitas Otoritas Palestina, kesehatan dan pendidikan warga Palestina, serta rekonstruksi Gaza. 

    “Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri. Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” tandas Puan.

  • Perang Dagang Berlanjut, Trump Tetapkan Tarif Baru untuk Serang Kapal China – Halaman all

    Perang Dagang Berlanjut, Trump Tetapkan Tarif Baru untuk Serang Kapal China – Halaman all

    TRIBUNNESW.COM – Presiden Amerika Seikat (AS), Donald Trump, mengumumkan rencana untuk memasang tarif baru bagi kapal China yang masuk atau berlabuh di pelabuhan AS.

    Hal itu, diungkap Trump di tengah memanasnya aksi lempar tarif impor hingga memicu perang dagang antara Washington dan Beijing.

    Adapun pengenaan biaya baru pada semua kapal buatan dan milik China ditetapkan Perwakilan Dagang AS (USTR) berdasarkan tonase bersih atau barang yang diangkut pada setiap pelayaran.

    Untuk kapal curah yang terkena dampak, biaya akan didasarkan pada berat muatannya.

    Sedangkan biaya untuk kapal kontainer akan bergantung pada berapa banyak kontainer yang diangkut kapal.

    “Kapal dan pelayaran sangat penting bagi keamanan ekonomi Amerika dan arus perdagangan yang bebas,” ujar Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, melalui pemberitahuan Federal Register.

    “Kebijakan pemerintahan Trump ini bakal mulai membalikkan dominasi China, mengatasi ancaman terhadap rantai pasokan AS, dan mengirim sinyal permintaan untuk kapal buatan AS,” sambungnya.

    Rencananya, biaya baru tersebut, akan diberlakukan dalam waktu 180 hari ke depan secara bertahap.

    Pemerintah AS juga membuka kemungkinan biaya yang telah ditetapkan itu dapat naik bertahun-tahun ke depan.

    Belum dirinci berapa besaran tarif pajak kapal yang akan dibebankan AS kepada kapal China.

    Namun mengutip laporan BBC International, per pertengahan Oktober 2025 biaya kargo sebesar 50 dolar AS per ton akan naik sebesar 30 dolar AS per ton, setiap tahun selama tiga tahun ke depan.

    Sementara itu, biaya untuk kapal buatan China mulai dipatok dari 18 dolar AS per ton atau 120 dolar AS per kontainer selama tiga tahun ke depan.

    Khusus kapal yang tidak dibuat di AS, namun membawa mobil akan dikenakan biaya 150 dolar per kendaraan.

    Biaya tersebut, jauh lebih rendah dibandingkan rencana yang diajukan pada bulan Februari lalu.

    Dimana Trump sempat berencana mengenakan biaya hingga 1,5 juta dolar AS per Car Equivalent Unit (CEU) dalam 180 hari.

    Meski tarif impor kapal naik, akan tetapi tarif ini tidak akan diterapkan bagi kapal kosong yang tiba di pelabuhan AS untuk membawa ekspor massal seperti batu bara atau biji-bijian

    Kapal yang memindahkan barang antara pelabuhan Amerika serta dari pelabuhan tersebut ke kepulauan Karibia dan wilayah AS juga dikecualikan dari aturan tersebut, seperti halnya kapal AS dan Kanada yang singgah di pelabuhan di Great Lakes.

    Alasan Trump ‘Serang’ Kapal China

    USTR mengakui perubahan ini dilakukan karena komentar publik pada dua hari sidang tentang denda pada Maret 2025, di mana lebih dari 300 kelompok perdagangan dan pihak berkepentingan lainnya bersaksi.

    Selain itu, pemerintah AS menuduh China telah meningkatkan pangsa pasar industri perkapalan globalnya dari kurang dari 5 persen pada tahun 1999 menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2023.

    Dominasi ini dianggap mengancam daya saing industri perkapalan domestik AS dan ketahanan rantai pasok nasional.

    Dengan memberlakukan biaya tambahan bagi kapal-kapal asal China, pemerintah AS berharap dapat merangsang permintaan untuk kapal-kapal yang dibangun di dalam negeri.

    Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menghidupkan kembali industri perkapalan domestik yang telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

    Selain itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi industri strategis AS dari ketergantungan pada kapal-kapal yang dibangun atau dioperasikan oleh entitas yang terkait pemerintah China.

    Merespon sanksi baru yang akan ditetapkan AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian buka suara.

    Menurutnya, pengenaan biaya pelabuhan dan menambahkan tarif pada peralatan bongkar muat adalah langkah-langkah yang merugikan logistik global dan AS sendiri.

    “Itu tidak hanya meningkatkan biaya pengiriman global dan mengganggu stabilitas industri global tetapi juga meningkatkan tekanan inflasi di AS, merugikan kepentingan konsumen dan bisnis Amerika. Pada akhirnya akan gagal untuk merevitalisasi industri pembuatan kapal AS,” ucap dia.

    Untuk diketahui, pemerintah China tak diam dengan serangan tarif impor dari Trump.

    Terbaru, pemerintah China meminta kepada maskapai nasional tidak membeli atau menyewa pesawat Boeing.

    Tak hanya itu, China turut menaikkan tarif impor atas barang-barang AS sebesar 145 persen.

    Upaya ini dilakukan sebagai respons atas tindakan Trump yang beberapa waktu lalu menetapkan tarif impor sebesar 245 atas produk dan barang China.

    Menegaskan kembali tekad China untuk menyerang di tengah perang dagang yang meningkat pesat.

    Terlebih, saat ini, China merupakan pemegang kunci kekuatan ekonomi global oleh karena itu untuk mengatasi tantangan harus pemerintah berjanji akan terus membela hak pembangunan, serta integritas ekonominya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Apakah Perang Dagang AS-Tiongkok Akan Berakhir? – Halaman all

    Apakah Perang Dagang AS-Tiongkok Akan Berakhir? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini mengisyaratkan adanya kemungkinan penyelesaian konflik perdagangan yang telah berlangsung lama antara AS dan Tiongkok.

    Ia berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam waktu tiga hingga empat minggu ke depan.

    Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang semakin memanas terkait tarif impor yang dikenakan kepada barang-barang asal Tiongkok.

    Mengapa Trump Merasa Optimis?

    Trump menyatakan, “Saya percaya akan memiliki kesepakatan dengan Tiongkok.” Ungkapan ini diucapkan saat penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih bersama Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

    Meskipun demikian, Trump tidak mengungkapkan apakah Xi Jinping juga memiliki keinginan yang sama untuk mengakhiri perang tarif ini.

    Nick Vyas, seorang ahli dari USC Marshall, menjelaskan bahwa perang dagang ini sebenarnya adalah “permainan siapa yang akan berkedip lebih dulu antara dua kekuatan ekonomi dunia.” Menurutnya, Tiongkok memiliki posisi yang kuat karena merasa memiliki semua kartu untuk bertahan.

    Sementara itu, Trump merasa memiliki kekuatan karena AS lebih banyak mengimpor dari Tiongkok dibandingkan sebaliknya.

    Apa Dampak Ancaman Tarif yang Dikenakan?

    Perang dagang semakin memanas setelah Gedung Putih mengumumkan kemungkinan tarif impor hingga 245 persen untuk berbagai barang dari Tiongkok.

    Lembar fakta yang dirilis pada tanggal 15 April 2025 mengklarifikasi bahwa tarif tersebut merupakan kombinasi dari tarif sebelumnya dan tarif baru, termasuk tarif timbal balik dan tarif berdasarkan Pasal 301.

    Strategi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari Tiongkok dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

    Namun, kebijakan ini juga berdampak negatif, seperti meningkatnya biaya produksi di AS, terganggunya rantai pasokan global, dan konsumen yang harus menghadapi harga yang lebih tinggi.

    Apa Konsekuensi bagi Ekonomi Global?

    Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan global akan turun sebesar 0,2 persen pada tahun 2025, dan jika ketegangan ini berlanjut, penurunan perdagangan barang global dapat mencapai 15 persen.

    Ini tentu menjadi perhatian serius bagi negara-negara berkembang yang akan menghadapi kerugian besar.

    Kantor PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global dari 2,5 persen menjadi 2,3 persen, yang sering kali dikaitkan dengan awal resesi global.

    Bagaimana Respons Tiongkok?

    Menanggapi ancaman tarif dari Trump, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan bahwa Tiongkok akan terus melindungi hak dan kepentingannya.

    Ia menyatakan bahwa AS adalah pihak yang memulai perang dagang dan bahwa balasan dari Tiongkok adalah langkah sah untuk mempertahankan keadilan internasional.

    Lin juga meminta AS untuk menghentikan tekanan ekstrem dan mulai berdialog dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

    Sebagai balasan, Tiongkok telah menaikkan tarif menjadi 145 persen untuk barang-barang dari AS dan menangguhkan pengiriman logam tanah jarang serta magnet yang digunakan dalam industri militer.

    Langkah ini menunjukkan ketegasan Tiongkok untuk tidak terintimidasi oleh ancaman AS.

    Apakah Ada Harapan untuk Negosiasi?

    Meskipun Trump membuka ruang untuk negosiasi, ia menyatakan bahwa tarif mungkin tidak akan dinaikkan lagi karena khawatir akan menurunkan daya beli konsumen.

    Ia mengisyaratkan keinginan untuk menurunkan tarif dan menginginkan dialog yang konstruktif.

    Namun, meski ada pernyataan positif dari kedua belah pihak, tidak ada tanda-tanda jelas bahwa kesepakatan sudah dekat.

    Trump juga enggan membeberkan detail negosiasi, dan terkait isu TikTok, ia menyebut bahwa kesepakatan divestasi ByteDance akan ditunda hingga masalah perdagangan diselesaikan.

     

    Skenario perang dagang antara AS dan Tiongkok terus berkembang, dengan berbagai ancaman tarif dan respons dari kedua belah pihak.

    Meskipun ada harapan untuk kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik ini, banyak tantangan yang harus dihadapi.

    Dengan kondisi yang masih tidak pasti, hanya waktu yang akan menjawab apakah pertempuran perdagangan ini akan berakhir dengan damai.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perundingan Nuklir Iran-AS di Roma: Apa Hasilnya? – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran-AS di Roma: Apa Hasilnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali digelar di Roma, dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi.

    Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya yang berlangsung di Muscat, Oman, dan menjadi salah satu upaya penting dalam mencari kesepakatan mengenai program nuklir Iran.

    Dengan format yang bersifat tidak langsung, kedua pihak akan mendiskusikan batasan masing-masing serta kemungkinan mencapai kesepakatan.

    Siapa yang Memimpin Delegasi?
    Delegasi Iran: Siapa yang Terlibat?

    Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan negosiator nuklir senior, Abbas Araghchi.

    Ia didampingi oleh beberapa pejabat lainnya, termasuk Majid Takht-Ravanchi sebagai wakil politik dan Kazem Gharibabadi sebagai wakil hukum dan urusan internasional.

    Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa delegasi Iran datang dengan wewenang penuh untuk mencapai kesepakatan komprehensif.

    Delegasi AS: Siapa yang Mengwakili?

    Dari pihak AS, Steve Witkoff, yang merupakan teman dekat mantan Presiden Donald Trump dan seorang pengembang properti asal New York, kembali ditunjuk sebagai pemimpin delegasi.

    Witkoff juga dikenal terlibat dalam berbagai perundingan terkait konflik lain di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Gaza dan Rusia-Ukraina.

    Apa Tujuan dari Pertemuan Ini?

    Ali Shamkhani mengungkapkan bahwa tujuan utama Iran adalah mencapai kesepakatan yang seimbang, berdasarkan sembilan prinsip.

    Prinsip-prinsip tersebut meliputi jaminan keseimbangan, pencabutan sanksi, penolakan terhadap model Libya dan UEA, serta penghindaran ancaman dari pihak ketiga, termasuk Israel.

    Iran menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk menyerah dalam perundingan ini.

    Apa yang Dikatakan Donald Trump?

    Mantan Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

    Ia menyatakan, “Saya mendukung penghentian Iran dari memiliki senjata nuklir.” Trump ingin Iran menjadi negara yang hebat dan makmur, tetapi tetap menolak keras kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

    Ia juga memberikan peringatan bahwa jika Iran memiliki senjata nuklir, konsekuensi serius akan mengikuti.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Witkoff menekankan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dengan Iran harus mencakup penghentian total program pengayaan dan persenjataan nuklirnya.

    Ancaman untuk menggunakan kekuatan militer bersama Israel terhadap fasilitas nuklir Iran juga diungkapkan sebagai langkah yang mungkin diambil jika diperlukan.

    Pertemuan di Roma ini akan menjadi forum kunci dalam mengkaji langkah-langkah selanjutnya dalam perundingan nuklir ini.

    Dengan dinamika yang kompleks dalam perundingan ini, banyak yang berharap agar hasil dari pertemuan di Roma dapat membawa kemajuan menuju solusi damai dan menghindari ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjalani proses penarikan ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini dijelaskan oleh Pentagon sebagai konsolidasi pasukan yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    Seperti apa rincian dari proses ini dan apa yang menjadi faktor pendorongnya?

    Apa yang Menjadi Dasar Penarikan Pasukan AS dari Suriah?

    Pernyataan dari Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, mengungkapkan bahwa konsolidasi pasukan ini dilakukan berdasarkan pengakuan keberhasilan AS dalam melawan ISIS. “Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi,” katanya, sambil menyebut bahwa jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang dalam beberapa bulan ke depan.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018, yang juga diiringi dengan protes dari kalangan petinggi militer saat itu.

    Seberapa Banyak Pasukan yang Ditarik dan Dimana?

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel diperkirakan akan ditarik dari beberapa lokasi, termasuk Mission Support Site Green Village dan fasilitas kecil lainnya.

    Ironisnya, meskipun proses penarikan sedang berlangsung, pemerintahan Biden sebelumnya justru menambah jumlah pasukan menjadi sekitar 2.000 orang di Suriah pada bulan Desember 2024.

    Peningkatan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kenapa Jumlah Pasukan AS di Suriah Kembali ke Angka 900?

    Dengan pengurangan ini, jumlah pasukan AS akan kembali ke kisaran 900, angka yang sama yang dipertahankan setelah kekalahan ISIS pada tahun 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, serta mencegah serangan dari Turki terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi oleh Kurdi.

    Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi pasukan ini masih memungkinkan AS untuk menekan aktivitas ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya.

    Namun, situasi lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan, dengan ISIS mengeklaim 294 serangan di Suriah pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 121 serangan.

    Bagaimana dengan Ancaman Lain yang Dihadapi AS di Wilayah Tersebut?

    AS juga menghadapi tekanan dari milisi pro-Iran.

    Sebuah insiden tragis terjadi pada Januari 2024, ketika tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak tahun 2014, AS memimpin koalisi internasional dalam upaya melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF.

    Walaupun kekhalifahan ISIS sudah runtuh, kelompok ini masih aktif di wilayah pedesaan yang terpencil, dan AS terus melancarkan operasi militer untuk menggagalkan potensi kebangkitan kelompok ini.

    Selain itu, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional.

    Apa yang Terjadi di Irak?

    Sementara itu, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Kesepakatan antara Washington dan Baghdad menyatakan bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    Dengan semua dinamika ini, pertanyaan yang muncul adalah:

    Akankah AS benar-benar mengangkat kaki sepenuhnya dari Suriah?

    Atau akankah kehadiran militer AS tetap ada dalam bentuk yang berbeda untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di wilayah tersebut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • AS Pertimbangkan Pengakuan Krimea Milik Rusia untuk Perdamaian Ukraina – Halaman all

    AS Pertimbangkan Pengakuan Krimea Milik Rusia untuk Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam situasi yang kian mendesak terkait konflik Ukraina, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia.

    Keputusan ini dikaitkan dengan upaya pencapaian kesepakatan damai yang lebih luas antara Moskow dan Kyiv.

    Apa Latar Belakang Pengakuan Krimea?

    Menurut laporan Bloomberg News, yang mengutip sumber-sumber dekat dengan proses negosiasi, langkah ini mencerminkan keinginan kuat dari Presiden Donald Trump untuk mempercepat tercapainya gencatan senjata di Ukraina.

    Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai pengakuan tersebut belum diambil, dan Gedung Putih serta Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan komentar lebih lanjut saat diminta tanggapan.

    Krimea telah dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 melalui referendum yang kontroversial di bawah pendudukan militer.

    Sejak saat itu, sebagian besar negara di dunia masih menolak mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia, karena dianggap sebagai tindakan aneksasi ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Mengapa Presiden Zelensky Menentang Pengakuan Ini?

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menunjukkan penolakan yang keras terhadap kemungkinan pengakuan tersebut.

    Dalam pernyataan yang dikutip oleh Bloomberg, ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerahkan “satu inci pun” dari wilayahnya kepada Moskow. “Saya tegaskan, wilayah Ukraina adalah milik rakyat Ukraina. Kami tidak akan membahas apa pun sebelum ada gencatan senjata,” kata Zelensky di Kyiv.

    Apa Isi Proposal Damai dari AS?

    Laporan menunjukkan bahwa AS telah menyodorkan proposal damai kepada sekutunya dalam pertemuan di Paris.

    Proposal ini mencakup gambaran tentang penghentian pertempuran dan pelonggaran sanksi terhadap Rusia jika gencatan senjata dapat ditegakkan secara konsisten.

    Di dalam rancangan itu, garis depan konflik akan dibekukan, dan wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia akan tetap dalam kontrol Moskow.

    Isu keanggotaan Ukraina di NATO juga tidak akan dibahas dalam tahap ini.

    Pertemuan di Paris melibatkan tokoh-tokoh penting, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, utusan AS Steve Witkoff, serta pejabat dari Jerman, Inggris, dan Ukraina.

    Pertemuan lanjutan direncanakan akan diadakan di London untuk memperdalam pembahasan mengenai rencana damai ini.

    Apa Tantangan dalam Proposal Damai Ini?

    Salah satu tantangan utama dalam proposal ini adalah kebutuhan akan jaminan keamanan untuk Ukraina agar kesepakatan damai bisa bertahan.

    Senator Marco Rubio menyebutkan bahwa jaminan tersebut merupakan tuntutan yang masuk akal dari pihak Kyiv.

    Negosiasi juga membahas rencana pengawasan gencatan senjata dan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.

    Di tengah itu, Rusia terus melancarkan serangan, termasuk pengeboman di kota Sumy, yang mengakibatkan 35 orang tewas.

    Usulan damai ini merupakan ujian bagi solidaritas negara-negara sekutu Barat, terutama mengenai pencabutan sanksi terhadap Rusia yang memerlukan persetujuan bulat dari negara-negara Uni Eropa.

    Apa Reaksi Terhadap Usulan Pengakuan Ini?

    Dalam wawancara dengan Fox News, Witkoff menyatakan bahwa inti dari kesepakatan melibatkan lima wilayah, meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut.

    Rusia tetap menuntut pengakuan atas semua wilayah yang telah direbut sejak 2014, termasuk Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

    Zelensky menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa Witkoff tampaknya mengadopsi strategi Rusia dan menegaskan bahwa Trump tidak memiliki mandat untuk membicarakan wilayah Ukraina.

    Dengan situasi yang terus berkembang, ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin kompleks, dan banyak pihak berharap bahwa diplomasi dapat menghasilkan solusi yang damai tanpa mengorbankan integritas wilayah Ukraina.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sejarah Paskah: Makna dan Tradisi Unik di Seluruh Dunia – Halaman all

    Sejarah Paskah: Makna dan Tradisi Unik di Seluruh Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Paskah atau Easter adalah salah satu perayaan paling suci dan penting dalam kalender umat Kristen di seluruh dunia.

    Setiap tahun, Paskah dirayakan pada Minggu pertama setelah bulan purnama pasca-equinox musim semi.

    Ini adalah momen yang menandai kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, tiga hari setelah penyaliban-Nya di kayu salib.

    Peristiwa ini bukan hanya sekadar sejarah, melainkan inti dari ajaran Kristen yang melambangkan kemenangan atas dosa dan janji kehidupan kekal.

    Asal Usul Paskah: Dari Passover ke Kebangkitan

    Dikutip dari Britannica, istilah “Easter” dalam bahasa Inggris kemungkinan besar berasal dari nama dewi Anglo-Saxon kuno, Eostre.

    Istilah tersebut dihubungkan dengan musim semi dan kelahiran kembali.

    Dalam banyak bahasa lainnya, seperti Prancis “Pâques”, Italia “Pasqua”, dan Spanyol “Pascua”, istilah Paskah berakar dari kata Latin dan Yunani “Pascha”.

    Kata “Pascha” sendiri berasal dari perayaan Yahudi, yaitu Passover, yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir.

    Hal ini menunjukkan bahwa perayaan Paskah Kristen awalnya memang berkaitan erat dengan kalender Yahudi dan diadakan oleh komunitas Kristen sejak abad ke-2 Masehi.

    Makna Paskah bagi Umat Kristen: Momen Refleksi dan Sukacita

    Menurut History.com, Paskah adalah waktu yang penuh makna bagi umat Kristen, menjadi momen refleksi dan sukacita karena dianggap sebagai penggenapan janji Allah tentang penebusan dosa.

    Kematian dan kebangkitan Yesus dianggap sebagai bukti kasih Tuhan yang tak terbatas, serta dasar bagi keyakinan akan pengampunan dosa dan kehidupan kekal.

    Selama pekan suci sebelum Paskah, umat Kristen juga memperingati berbagai peristiwa penting, termasuk:

    Kamis Putih (Maundy Thursday): Memperingati Perjamuan Terakhir Yesus dengan para murid-Nya.

    Jumat Agung (Good Friday): Merayakan hari kematian Yesus di salib.

    Sabtu Suci (Holy Saturday): Masa sunyi antara kematian dan kebangkitan.

    Minggu Paskah (Easter Sunday): Menyambut kebangkitan Yesus dari kematian.

    Simbol-Simbol Paskah: Dari Telur hingga Kelinci

    Paskah juga dikenal dengan beragam simbol dan tradisi yang unik, beberapa di antaranya berasal dari budaya pra-Kristen dan kemudian diadopsi dalam perayaan Kristen.

    Telur Paskah, sebagai contoh, melambangkan kelahiran baru dan kehidupan, sesuai dengan tema kebangkitan.

    Di Eropa Timur, tradisi mengecat telur, sering kali berwarna merah sebagai simbol darah Kristus, telah ada sejak abad ke-13.

    Sementara itu, kelinci Paskah atau Easter Bunny yang konon membawa dan menyembunyikan telur untuk ditemukan anak-anak, berasal dari mitos Jerman kuno.

    Kelinci adalah simbol kesuburan dan kehidupan baru dalam banyak budaya pagan.

    Berbagai kegiatan yang sering dilakukan selama Paskah di berbagai belahan dunia antara lain:

    Easter egg hunt: Mencari telur Paskah yang disembunyikan.

    Easter parade: Arak-arakan Paskah dengan pakaian khas musim semi.

    Kebaktian matahari terbit: Misa Paskah yang dilakukan saat fajar.

    Perayaan Global Paskah: Lebih dari Sekadar Tradisi Kristen

    Meskipun berasal dari tradisi Kristen, Paskah kini telah menjadi bagian dari budaya populer di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, Australia, dan sebagian negara Asia.

    Di AS, misalnya, Gedung Putih secara rutin mengadakan acara Easter Egg Roll untuk anak-anak sejak abad ke-19.

    Bagi sebagian orang yang bukan pemeluk Kristen, Paskah menjadi momen untuk refleksi kebersamaan keluarga dan perayaan kehidupan.

    Sebagaimana ditulis oleh kolumnis The Times, Paskah dapat menjadi saat perenungan mendalam tentang pengampunan, harapan, dan kemanusiaan—tidak hanya untuk orang beriman, tetapi untuk semua orang.

    Kapan Paskah Dirayakan: Tanggal yang Berubah-ubah

    Tanggal Paskah berubah-ubah setiap tahun karena ditentukan berdasarkan perhitungan astronomis.

    Rumus yang digunakan adalah Minggu pertama setelah bulan purnama pasca-equinox musim semi, sekitar 21 Maret.

    Oleh karena itu, Paskah dapat jatuh antara 22 Maret hingga 25 April.

    Dengan berbagai tradisi dan makna yang terkandung di dalamnya, Paskah tidak hanya menjadi saat untuk merayakan kebangkitan Kristus, tetapi juga menjadi momen universal untuk merenungkan tentang cinta, pengorbanan, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Upaya Perdamaian dan Sanksi China dalam Konflik Rusia-Ukraina Hari ke-1151 – Halaman all

    Upaya Perdamaian dan Sanksi China dalam Konflik Rusia-Ukraina Hari ke-1151 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 kini telah memasuki hari ke-1151 pada Sabtu, 19 April 2025.

    Dalam periode yang panjang ini, berbagai perkembangan signifikan terus terjadi, termasuk langkah Ukraina menjatuhkan sanksi terhadap tiga perusahaan asal China yang diduga terlibat dalam produksi rudal Iskander untuk Rusia.

    Mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini.

    Mengapa Ukraina Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perusahaan China?

    Ukraina menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan China pada Jumat, 18 April 2025.

    Ketiga perusahaan tersebut adalah Beijing Aviation, Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery, dan Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.

    Sanksi ini dilakukan setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga berperan dalam rantai pasokan senjata Rusia, khususnya untuk rudal Iskander.

    Zelensky menegaskan dalam pernyataan di platform media sosial X bahwa sanksi ini merupakan bagian dari upaya Ukraina untuk mempersempit rantai pasokan militer Rusia yang berlanjut.

    Ia menyatakan, “Sebagian besar entitas yang terkena sanksi ini berasal dari Rusia, namun ada juga yang berbasis di Tiongkok.” Meskipun rincian sanksi belum diumumkan secara resmi, biasanya sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan transaksi, dan pemutusan kerja sama bisnis.

    Apa Tanggapan Tiongkok terhadap Tuduhan Ini?

    Dalam menanggapi tuduhan dari Zelensky, pemerintah Tiongkok secara tegas membantahnya.

    Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan perlengkapan militer kepada pihak manapun dalam konflik ini dan berulang kali mengeklaim bahwa mereka bersikap netral dalam perang antara Rusia dan Ukraina.

    Namun, Ukraina menilai bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan China dalam rantai produksi senjata Rusia adalah indikasi adanya keterlibatan tidak langsung.

    Apa Pengaruh Amerika Serikat dalam Konflik Ini?

    Di tengah upaya mencapai perdamaian, laporan menyebutkan bahwa Amerika Serikat bersiap untuk mengakui kendali Rusia atas Krimea sebagai bagian dari perjanjian damai yang lebih luas dengan Ukraina.

    Meskipun demikian, keputusan akhir terkait pengakuan ini masih dalam pertimbangan dan belum ada komentar resmi dari Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS.

    Bagaimana Proses Pertukaran Tahanan Berlangsung?

    Pada hari yang sama, Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan baru, yang dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA).

    Pertukaran ini akan melibatkan hampir 500 tahanan dari kedua belah pihak, termasuk 46 tentara yang terluka.

    Menurut sumber yang berbicara kepada Reuters, proses pertukaran ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang terus meningkat di antara kedua negara yang terlibat dalam konflik ini.

    Apa Peran Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik?

    Dalam konteks ini, upaya diplomasi menjadi sangat penting.

    Baru-baru ini, mantan Presiden AS, Donald Trump, melakukan percakapan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, membahas berbagai isu termasuk resolusi damai bagi perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

    Diskusi ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia semakin berupaya untuk menemukan jalan keluar dari konflik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini.

    Dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh Ukraina, dukungan internasional, dan upaya mediasi, harapan untuk mencapai perdamaian dalam konflik ini tetap ada.

    Meskipun tantangan besar masih dihadapi, baik Rusia maupun Ukraina terus mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pentagon, yang merupakan badan pertahanan Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menarik sekitar 1000 tentara dari Suriah.

    Keputusan ini tidak hanya mengubah jumlah total pasukan di lapangan tetapi juga mencerminkan perubahan strategi militer AS di wilayah yang telah menjadi fokus selama satu dekade terakhir.

    Mengapa Pentagon Mengurangi Pasukan di Suriah?

    Pada Jumat, 18 April 2025, Pentagon menginformasikan bahwa mereka akan memangkas hampir setengah dari total personel mereka yang sebelumnya berjumlah sekitar 2000.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menjelaskan bahwa proses penarikan akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisi di lapangan.

    Walaupun tidak disebutkan lokasi spesifik, Parnell menyatakan bahwa pasukan akan dipusatkan di beberapa titik strategis.

    Apa Dampak dari Penarikan ini?

    Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi militer Washington, terutama dalam perang melawan kelompok teroris Negara Islam (ISIS) yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Meskipun kekuatan ISIS telah berkurang sejak 2019, sisa-sisa militannya masih aktif, terutama di daerah pedesaan, dan sering kali melancarkan serangan sporadis.

    Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, juga mengungkapkan pandangannya tentang keterlibatan militer AS di Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social pada Desember lalu, Trump menegaskan, “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita dan Amerika Serikat tidak boleh bergabung dengannya; ini bukan perjuangan kita.” Pernyataan ini menggambarkan perubahan arah kebijakan luar negeri AS yang lebih fokus pada isu domestik dan pengurangan keterlibatan militer di luar negeri.

    Bagaimana Situasi Politik dan Keamanan di Kawasan?

    Penarikan tentara ini juga terjadi di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks di kawasan tersebut.

    Setelah presiden Suriah, Bashar al-Assad, digulingkan oleh pemberontak Islamis pada akhir 2024, AS sempat meningkatkan operasi militer mereka.

    Namun, fokus Washington mulai berubah ketika kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan terhadap jalur pelayaran internasional pada akhir 2023.

    Di samping itu, pasukan AS di Suriah dan Irak menjadi target serangan dari milisi pro-Iran, terutama sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Sebagai respons, AS melakukan serangan udara terhadap beberapa target yang terkait dengan Iran.

    Meskipun ketegangan ini telah mereda, risiko serangan terhadap pasukan AS tetap ada.

    Apakah AS Akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Suriah?

    Sampai akhir 2024, Pentagon masih menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah, meskipun jumlah ini sempat meningkat menjadi 2000 sebelum penarikan diumumkan.

    Langkah ini sejalan dengan rencana Irak untuk mengakhiri kehadiran militer internasional di wilayahnya.

    Saat ini, terdapat sekitar 2500 tentara AS di Irak, dengan misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada akhir 2025 di wilayah Irak federal dan 2026 di wilayah Kurdistan.

    Penarikan pasukan ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan kehadiran militer AS di Suriah dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

    Apakah ini menandakan akhir dari keterlibatan militer AS di Suriah, ataukah justru akan menjadi awal dari strategi baru?

    Dengan latar belakang yang semakin kompleks, keputusan ini tentunya akan memiliki implikasi yang luas, baik bagi AS maupun untuk stabilitas regional di Timur Tengah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).