Negara: Amerika Serikat

  • Suara takbir menggema dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS

    Suara takbir menggema dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS

    Orator menyampaikan aspirasi di hadapan peserta aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta pada Minggu (20/4/2025) (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Suara takbir menggema dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 10:35 WIB

    Elshinta.com – Suara takbir “Allahu Akbar” menggema di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Gambir Jakarta Pusat, saat ratusan peserta aksi Bela Palestina menggelar aksi solidaritas membela Palestina pada Minggu pagi.

    “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” teriak Ilham, orator aksi di atas mobil komando yang terparkir di depan Kedubes AS.

    Ia mengatakan hari ini merupakan agresi Israel ke-561 hari ke Palestina dan sejauh ini sudah 51 ribu orang yang meninggal dunia. Selain menewaskan lebih dari 50 ribu orang, ada 116 ribu orang yang luka-luka memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang semakin dekat. Ilham berorasi bahwa, pada hari ini janji Allah untuk kemerdekaan Palestina semakin di depan mata karena isu Israel yang dulunya dipandang dunia sebagai konflik agama, perang suku atau lainnya sudah berubah.

    “Semua paham ini adalah aksi genosida,” katanya.

    Ia juga mengatakan hari ini tidak hanya umat Islam yang berjuang menggelar aksi protes tapi umat agama lain juga memperjuangkan hal tersebut. Menurut dia ini tragedi kemanusiaan dan banyak tokoh internasional, tokoh agama dan lainnya mengutuk aksi genosida ini.

    “Kami berkumpul di sini untuk membela Palestina dan mengutuk perbuatan Israel dan Amerika Serikat,” tegasnya.

    Ratusan orang menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Ratusan orang tersebut berkumpul dan datang dari segara penjuru mulai dari menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum seperti kereta api dan lainnya.

    Lokasi aksi ini berjarak 50 meter dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dijaga petugas kepolisian yang memberikan ruang khusus untuk mereka menyampaikan aksi. Sebelum aksi dimulai ratusan peserta aksi yang membawa atribut bendera, syal hingga aksesoris Palestina menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat.

    Sumber : Antara

  • Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif

    Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia, melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick di Washington DC, AS. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

    Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia, melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick. Pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan proposal negosiasi Indonesia terkait tarif kepada AS.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Menko Airlangga, dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Minggu.

    Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline). Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS, serta komitmen untuk menyelesaikan permasalahan non-tariff barrier (NTB) yang menjadi perhatian pihak pengusaha AS di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret tersebut dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Ia menyebut hal itu berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal dan belum diterima oleh pihak AS. Lebih lanjut, Lutnick sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

    Tim negosiasi RI yang turut mendampingi Menko Airlangga, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, serta Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Kemudian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, serta Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

    Sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS itu.Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

     Terkait dengan kebijakan tarif AS, Presiden Trump telah menugaskan Lutnick bersama dengan Ambassador Greer (USTR) dan Scott Bessent (Secretary of Treasury) sebagai pejabat AS yang bertanggung jawab dan menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Department of Commerce (DoC) merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS.

    Tugas DoC salah satunya meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil. Dalam konteks kebijakan tarif AS, DoC yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif (bagian dari kebijakan perdagangan internasional AS), sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

    Sebelum melakukan pertemuan secara langsung pada Kamis (17/4/2025) di Kantor DoC, Menko Airlangga juga telah melakukan pertemuan secara online melalui Zoom meeting dengan Lutnick, sehingga pertemuan kedua pihak berlangsung sangat cair dan penuh persahabatan, serta berlangsung selama lebih dari 1,5 jam.

    Respons itu menjadi kesempatan baik untuk Indonesia, yang pada pekan pertama pemberlakuan penundaan tarif resiprokal, sudah bisa diterima secara langsung oleh pihak otoritas di AS yaitu USTR dan DoC, serta sudah terjadwal juga dengan Secretary of Treasury.

    Sumber : Antara

  • Jadi Doktor Hukum, Trimedya: Barang Sitaan Harus Jadi Motor Pemasukan Negara

    Jadi Doktor Hukum, Trimedya: Barang Sitaan Harus Jadi Motor Pemasukan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Politisi PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan, barang sitaan dan rampasan negara dari hasil tindak pidana harus dikelola secara optimal agar menjadi salah satu motor pemasukan keuangan negara.

    Menurut Trimedya, aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memastikan pengelolaan barang sitaan dan rampasan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdaya guna bagi keuangan negara.

    Hal ini disampaikan Trimedya Panjaitan dalam sidang terbuka promosi doktoral hukum di Universitas Borobudur pada Sabtu (19/4/2025). Dalam sidang terbuka tersebut, Trimedya mendapat hasil memuaskan, predikat cumlaude dengan IPK 3,96.

    Trimedya mengangkat disertasi berjudul “Pembaruan Hukum Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Negara Yang Adil dan Bermanfaat”.

    “Kalau barang sitaan tidak dirawat dan dikelola, nilainya bisa menyusut drastis. Misalnya, pabrik yang awalnya bernilai Rp 500 miliar bisa jatuh ke Rp 200 miliar-Rp 300 miliar. Negara rugi besar,” ujar Trimedya dalam sidang promosi doktoral tersebut.

    Trimedya mendorong penguatan koordinasi antara lembaga APH serta berkolaborasi mengelola barang sitaan dan rampasan tanpa adanya ego sektoral.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 155 Tahun 2024 telah mengambil langkah maju dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan barang sitaan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan.

    “Sekarang tugas institusi Kejaksaan untuk mulai membangun sistem pengelolaan yang transparan, terukur, dan memberi nilai tambah bagi negara,” tandas mantan anggota Komisi III DPR ini.

    Trimedya juga mengapresiasi langkah KPK yang dianggap sudah lebih maju dalam hal penyimpanan barang sitaan. Menurut dia, aset-aset mewah seperti mobil dan tas branded ditata rapi dan dijaga dengan baik. Namun, dia menekankan, keberhasilan tersebut seharusnya tidak hanya terpusat di satu lembaga atau lokasi saja.

    “Sayangnya, sistem penyimpanan yang baik itu hanya terbatas di satu lokasi milik KPK. Ke depan, kita perlu sistem yang terintegrasi secara nasional,” imbuh dia.

    Trimedya mendorong agar Indonesia bisa mencontoh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda dalam membangun sistem manajemen aset hasil tindak pidana. Dia menilai bahwa penyelamatan keuangan negara bisa dimulai dari hal-hal konkret seperti optimalisasi aset sitaan.

    “Ini salah satu medium bagi Presiden Prabowo untuk menyelamatkan keuangan negara. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum bisa menjalankan perintah ini dengan serius dan kolaboratif,” pungkas Trimedya.

    Sederet tokoh nasional hadir dalam sidang promosi terbuka doktoral tersebut, mulai dari Jampidum Asep Nana Mulyana (penguji eksternal), Wakil Ketua DPR Adies Kadir (penguji eksternal), Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Setara Institute Hendardi, politikus senior PDIP Panda Nababan, Anggota Komisi III Nasir Djamil dan Benny K Harman, pengamat politik Henri Satrio, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Qodari, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, dan anggota KPU Jakarta Timur Carlos Paath.

    Selain itu, hadir dalam sidang Trimedya, adalah fungsionaris DPP PDIP, antara lain, Bendum PDIP Olly Dondokambey, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Pacul), Arteria Dahlan, Putra Nababan, hingga Ganjar Pranowo.

  • Orang Kaya AS Berbondong-bondong Pindahkan Uang ke Bank Swiss

    Orang Kaya AS Berbondong-bondong Pindahkan Uang ke Bank Swiss

    Jakarta, Beritasatu.com – Orang kaya Amerika Serikat (AS) kini semakin banyak yang memindahkan dananya ke bank-bank Swiss. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya de-Amerikanisasi portofolio mereka.

    Mengutip CNBC International, Minggu (20/4/2025), sejumlah bank Swiss melaporkan peningkatan tajam dalam pembukaan rekening investasi oleh warga kaya AS dalam beberapa bulan terakhir.

    “Fenomena ini datang dalam gelombang. Saat (Barack) Obama terpilih, kami melihat lonjakan. Lalu muncul lagi saat pandemi. Sekarang, suku bunga memicu gelombang baru,” ujar Pierre Gabris CEO Alpen Partners International, sebuah firma konsultan keuangan berbasis di Swiss.

    Alasan mereka bervariasi. Sebagian ingin melepas ketergantungan terhadap dolar AS, yang mereka anggap rentan karena meningkatnya utang nasional.

    Stabilitas politik dan ekonomi Swiss, kekuatan mata uang franc Swiss, serta sistem hukum yang dapat diandalkan menjadi faktor penarik utama.

    Ada pula yang termotivasi oleh kondisi politik domestik AS, terutama ketidakpuasan terhadap arah kebijakan dan penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Beberapa orang kaya AS lainnya tertarik membuka rekening Swiss untuk membeli emas fisik, memanfaatkan reputasi Swiss sebagai pusat penyimpanan dan pemurnian emas kelas dunia.

    Menurut Gabris, banyak kliennya juga mempertimbangkan untuk memiliki tempat tinggal atau kewarganegaraan kedua di Eropa, sembari berinvestasi properti sebagai rencana cadangan.

    Meski tergolong mudah, pembukaan rekening bank Swiss bagi warga AS tetap harus mematuhi regulasi ketat dari pemerintah AS, termasuk aturan pelaporan dan perpajakan.

    Bank-bank besar AS memang tak bisa langsung membuka rekening Swiss untuk nasabahnya, tetapi banyak yang menjalin kemitraan dengan firma keuangan Swiss yang terdaftar di SEC.

    Bank swasta Pictet, melalui entitas Pictet North America Advisors yang terdaftar di SEC, mencatat lonjakan permintaan dari klien asal AS. Sementara itu, Vontobel SFA, bank Swiss terbesar untuk klien AS menolak berkomentar.

    Jika dahulu rekening Swiss kerap dikaitkan dengan penghindaran pajak ilegal, kini praktik tersebut telah berubah menjadi legal dan transparan, dengan kepatuhan penuh pada aturan pelaporan pajak.

    “Banyak orang kaya AS mulai sadar bahwa seluruh kekayaan mereka ada dalam bentuk dolar. Jadi mereka mulai berpikir mungkin sudah waktunya diversifikasi,” pungkas Gabris.

  • Ini 3 Faktor buat Ekonomi RI Tumbuh Lampaui Proyeksi

    Ini 3 Faktor buat Ekonomi RI Tumbuh Lampaui Proyeksi

    JAKARTA – Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani memaparkan tiga faktor yang bisa membuat ekonomi Indonesia bertumbuh lebih tinggi dari proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF).

    Ekonom yang menjabat sebagai Kepala Departemen Riset Industri dan Regional (Department Head of Industry and Regional Research) Bank Mandiri itu mempunyai potensi lebih besar dan berpeluang naik peringkat dari proyeksi IMF.

    Hal itu karena, pertama, modal peningkatan konsumsi dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang besar dan lebih banyak dari pada usia tidak produktif.

    IMF sebelumnya menyebutkan Indonesia diproyeksikan menjadi peringkat ke-7 dunia untuk negara dengan PDB terbesar yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP).

    “Penduduk usia produktif ini adalah kekuatan yang sangat potensial mendorong pertumbuhan ekonomi, dikombinasikan dengan kekuatan modal dan teknologi,” kata dia mengutip Antara.

    Dendi menilai bahwa penduduk usia produktif merupakan kekuatan konsumsi yang harus dijaga dari sisi daya beli dan belanja, sehingga permintaan barang dan jasa dapat meningkat, kemudian dapat menggerakkan sisi produksi.

    Adapun, menurut IMF, Indonesia diproyeksikan memiliki PDB pada 2025 menurut PPP sebesar 4,98 triliun dolar AS atau peringkat tujuh dunia setelah China, Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, dan Jerman.

    Faktor kedua agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi, kata Dendi, adalah optimalisasi sumber daya alam di sektor energi, tambang, perkebunan, pertanian hingga perikanan.

    Ia menyampaikan bahwa sumber daya alam itu adalah kekuatan untuk menjadi sumber daya pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Faktor ketiga menurut Dendi, ialah kualitas institusi dan tata kelola (governance) pemerintahan yang masih memiliki banyak peluang untuk mengalami perbaikan.

    “Yang selanjutnya bisa berdampak pada penciptaan iklim investasi dan bisnis yang kondusif untuk mendorong aktivitas investasi dan bisnis,” katanya.

    Ia menyebut jika institusi dan governance pemerintahan lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan akan tumbuh lebih tinggi lagi sesuai target Presiden RI Prabowo Subianto yakni hingga 8 persen.

    “Dalam situasi kualitas institusi dan governance yang belum baik saja Indonesia bisa tumbuh 5 persenan,” kata Dendi.

    Dendi memaparkan bahwa periode pemerintahan Prabowo dan kondisi 15-20 tahun ke depan, menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi dan masuk menjadi negara maju.

    “Dalam periode 15-20 tahun ke depan, Indonesia perlu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan peningkatan kualitas SDM, kualitas adopsi dan pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas institusi,” kata dia.

    Menurut Dendi, percepatan ini perlu dilakukan karena setelah 20 tahun ke depan, penduduk Indonesia yang sekarang masuk usia produktif, sudah mulai menua.

    “Kondisi ini jelas akan berisiko karena Indonesia bisa terjebak masuk ke dalam middle income trap,” kata dia.

  • Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut barang bajakan yang masih menjamur di Indonesia akan sulit untuk diberantas, termasuk di kawasan Mangga Dua, Jakarta, yang tengah disorot Amerika Serikat (AS). Terlalu banyak pintu masih di perbatasan. 

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan sulitnya memberantas barang bajakan di Tanah Air lantaran pintu masuk di jalur perbatasan yang juga tersebar.

    Terlebih, Bhima mengungkap ada sekitar Rp291 triliun peredaran barang palsu pada 2022 silam. Porsinya setara 10% dari total produk domestik bruto (PDB) sektor perdagangan besar dan eceran.

    “Barang bajakan masih sulit diberantas, karena pintu masuk barang ilegal di perbatasan cukup banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Bhima juga menyebut terdapat permasalahan pengawasan pada barang bajakan yang diproduksi di dalam negeri. Ditambah, kondisi daya beli yang terbatas membuat masyarakat lebih condong memilih barang bajakan.

    “Konsumen dengan daya beli yang terbatas memang memilih barang bajakan dibanding barang asli,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut Bhima, langkah yang harus diambil dan ditangani pemerintah adalah dengan memperketat pengawasan masuknya barang impor ilegal di kawasan pabean hingga perbatasan atau jalur tikus.

    Bhima menambahkan, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda untuk membeli barang asli.

    Di samping itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha kepada pedagang dan produsen yang menjual barang bajakan.

    “Sanksi kepada pedagang dan produsen barang palsu di dalam negeri, misalnya pencabutan izin usaha hingga pidana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ronald Jenri Silalahi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seiring adanya isu yang disorot AS terkait barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta.

    “Kementerian perdagangan selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan barang yang beredar yang tidak ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya,” ujar Ronald kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Dia menjelaskan, koordinasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2018).

    Berdasarkan Permendag 69/2018, ruang lingkup pengawasan terdiri dari standar, label, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, dan klausula baku.

    Kemendag juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menangani permasalahan yang menyangkut hak cipta.

    “Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Hak Cipta,” ujarnya.

  • Massa Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Desak RI Kirim Tentara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 April 2025

    Massa Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Desak RI Kirim Tentara Megapolitan 20 April 2025

    Massa Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Desak RI Kirim Tentara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Masa dari Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Gambir, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
    Ketua Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, Gustar, menjelaskan, aksi tersebut membawa tuntutan penghentian genosida di Palestina dan mendesak negara-negara muslim, termasuk Indonesia, mengirimkan pasukan militer ke Palestina.
    “Isu yang kami angkat hari ini adalah ‘hentikan genosida, kirim tentara ke Bumi Al-Aqsa, selamatkan Palestina’. Genosida tidak cukup direspons dengan bantuan kemanusiaan, tapi harus secara nyata mengirim tentara,” ujar Gustar kepada
    Kompas.com
    dilokasi.
    Sementara, koordinator aksi, Muhammad Haidar Hilmi (20) menyebut, aksi ini merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang agresi militer Israel yang didukung oleh Amerika Serikat.
    “Kami mengecam keras peran Amerika Serikat dalam agresi Israel. Harapannya, pemerintah Indonesia dapat memutus hubungan diplomatik dengan AS dan mengirim bantuan militer ke Palestina,” kata Haidar.
    “Aksi ini juga menjadi ajakan kepada masyarakat luas untuk terus menunjukkan solidaritas kepada Palestina melalui aksi jalanan maupun kampanye boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel,” tambah Haidar.
    Adapun aksi ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.
    Peserta aksi berasal dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan seperti Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Indonesia, dan lain-lain.
    Dalam aksi ini, massa mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia, serta membawa spanduk bertuliskan “Stop Genocide”, “Stop Killing Babies”, dan “Stop Funding Genocide”.
    Ada juga spanduk bertulisan “Indonesian Students, Call Army To Liberate Palestine, #jihadforpalestine #callthearmy #stopgenoside” dan “Ceasefirw Will Not Stop, Occupation And Genocide, #jihadforpalestine #callthearmy #stopgenocide” yang dibawa mengelilingi kawasan Kedubes AS hingga Patung Kuda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK Waspadai Dampak Tarif Impor Trump, Apa Risikonya? – Page 3

    OJK Waspadai Dampak Tarif Impor Trump, Apa Risikonya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri dalam negeri yang berorientasi ekspor ke AS.

    Sektor-sektor yang paling berisiko terdampak antara lain tekstil, karet, peralatan listrik, makanan, dan perikanan. Kenaikan tarif impor dari AS terhadap produk-produk tersebut dapat menurunkan daya saing dan mengurangi permintaan dari pasar Amerika, yang selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia.

    “Kebijakan tarif impor Trump berpotensi menekan kinerja industri berorientasi ekspor ke AS, terutama sektor tekstil, karet, peralatan listrik, makanan, dan perikanan,” kata Agusman dikutip dari jawaban tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

    Dampak Kebijakan

    Dampak kebijakan ini tak hanya dirasakan oleh pelaku industri, namun juga oleh lembaga-lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang memiliki eksposur terhadap sektor-sektor tersebut.

    Risiko pembiayaan diperkirakan meningkat akibat potensi penurunan performa usaha debitur.

    “Dampak ini juga berpotensi dirasakan oleh lembaga pembiayaan PVML yang mendanai sektor-sektor tersebut, karena risiko pembiayaan dapat meningkat,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi potensi risiko ini, Agusman menekankan pentingnya langkah mitigasi dari para pelaku industri keuangan.

    Di antaranya adalah melalui penilaian risiko yang lebih efektif, diversifikasi portofolio pembiayaan agar tidak terlalu tergantung pada sektor tertentu, serta penguatan posisi likuiditas guna menjaga ketahanan keuangan menghadapi ketidakpastian global.

    “Mitigasi yang perlu disiapkan oleh pelaku industri antara lain penilaian risiko yang efektif, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan penguatan likuiditas,” pungkasnya.

     

  • Rencana Indonesia Borong Jet Tempur F-15EX: Terancam Batal atau Justru Jadi Alat Negosiasi ke Trump? – Halaman all

    Rencana Indonesia Borong Jet Tempur F-15EX: Terancam Batal atau Justru Jadi Alat Negosiasi ke Trump? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia berpotensi mengakuisisi jet tempur F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat.

    Bahkan, produsen dirgantara raksasa itu menawarkan kesepakatan menarik, dengan menjanjikan bahwa jika Indonesia memutuskan untuk membeli jet tempur F-15EX, perusahaan akan memproduksi 85 persen dari pesawat tersebut secara lokal. 

    Komitmen ini dibuat oleh Presiden Boeing Asia Tenggara, Penny Burtt, selama briefing media pada 15 April.

    “Jika Indonesia memilih [untuk membeli] F-15EX, Boeing akan memenuhi komitmen 85% konten lokal dan offset, sejalan dengan prioritas pertahanan dan industri nasional,” kata Burtt kepada wartawan, baru-baru ini

    Boeing ingin bisnis lokal terlibat dalam rantai pasokan, pelatihan, pemeliharaan, perbaikan, dan operasi jet tempur. Mengacu pada ketentuan perdagangan, Burtt mengatakan, “Kami belum mendengar permintaan spesifik dari Indonesia.”

    Komitmen ini tampaknya menjadi bagian dari upaya Boeing untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk pesawat tempur terbaru dalam seri F-15. 

    Boeing merasakan kemenangan bulan lalu ketika Presiden AS memberikan kontrak untuk pengembangan jet tempur F-47 generasi berikutnya.

    Komitmen ini muncul sekitar dua tahun setelah Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Boeing untuk membeli hingga 24 jet tempur F-15EX selama kunjungan Prabowo Subianto (ketika itu menjabat Menteri Pertahanan) ke Amerika Serikat. 

    Pada saat itu, Prabowo Subianto mengatakan, “Kami senang mengumumkan komitmen kami untuk membeli kemampuan tempur F-15EX yang kritikal untuk Indonesia. Jet tempur canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara kami dengan kemampuan lanjutannya.”

    Menurut Kementerian Pertahanan, F-15EX yang dibeli Indonesia akan diberi kode nama unik F-15IDN. Perlu dicatat bahwa nota kesepahaman tidak berarti kesepakatan untuk akuisisi telah ditandatangani.

    Indonesia telah lama mencari untuk mengganti armada udaranya yang menua, yang sebagian besar terdiri dari pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 Rusia, pesawat Hawk 109/209 Inggris, dan F-5 Tiger buatan AS. 

    Pada 2022, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Perancis untuk 42 jet tempur Rafale, menandai salah satu perkembangan paling signifikan dalam perjalanan modernisasi Indonesia.

    Indonesia juga sedang mengembangkan jet tempur KF-21 bekerja sama dengan Korea Selatan, meskipun menghadapi kendala keuangan yang telah mendorong diskusi untuk menilai kembali komitmen keuangannya pada proyek ini. 

    Negara ini juga telah terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia untuk potensi akuisisi jet tempur Su-35.

    Pada Januari 2025, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan bahwa kesepakatan jet tempur Sukhoi Su-35 dengan Jakarta tetap “ada di atas meja”.

    Terancam Batal?

    Meski sempat di gadang berhasil, penjualan F-15 EX ke Indonesia juga bukan tanpa tantangan.

    Kebijakan Trump menerapkan kenaikan tarif impor dengan alasan “Amerika yang Diutamakan” menjadi ganjalan besar, bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

    Kebijakan ini justru akan semakin memaksa Indonesia membatalkan pembelian 24 F-15EX karena adanya turbulensi ekonomi dalam negeri akibat kebijakan tarif AS.

    Padahal, rencana itu sudah dinegosiasikan sejak jauh hari dan sudah ada penandatanganan nota kesepahaman.

    Situasi menjadi agak runyam ketika pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif sebesar 32 persen untuk impor Indonesia.

    Tarif tersebut akan menghantam sektor tekstil, elektronik, dan barang-barang lain dari Indonesia.

    Tentunya, kondisi di atas akan memukul perekonomian Indonesia sekaligus mengancam kesepakatan akuisisi 24 F-15EX senilai 13,9 miliar dolas AS (sekitar Rp 233 triliun).

    Kini mulai muncul kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi terhadap Indonesia bisa menghambat atau bahkan menggagalkan akusisi F-15eX itu.

    Jadi alat negosisasi Donald Trump?

    Di sisi lain, pembelian lusinan jet tempur mahal diyakini bisa menjadi alat negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat.

    Seperti dilaporkan Bloomberg, Indonesia sedang memutuskan untuk menginvestasikan miliaran dolar dalam perangkat keras pertahanan, seperti jet tempur dan amunisi, yang dibuat di Amerika Serikat.

    Hal itu disebut-sebut sebagai bagian dari negosiasi kebijakan tarif impor Amerika yang baru diberlakukan Donald Trump.

    Mengutip orang-orang yang mengetahui pertemuan tersebut, laporan menyatakan bahwa pada 8 April, Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengumpulkan pertemuan pribadi pejabat tinggi untuk menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan mereka untuk menentukan senjata AS mana yang dapat diimpor atau dipercepat pembeliannya.

    F-15EX untuk Indonesia

    Boeing telah memproyeksikan F-15EX sebagai iterasi paling canggih dari jet tempur F-15. 

    Sebuah lembar fakta yang dirilis pada 15 April menyatakan bahwa pesawat ini dapat menyerang beberapa target secara bersamaan dan melakukan berbagai misi per sorti, termasuk keunggulan udara, interupsi, dan dukungan udara dekat, berkat kapasitas muatan yang diperluas menjadi 23 stasiun senjata total.

    Selain itu, muatan tersebut menyediakan alternatif untuk mengintegrasikan senjata baru dan memenuhi kebutuhan serangan jarak jauh. 

    Masih menurut keterangan yang dibagikan, F-15EX dapat beroperasi dengan biaya sekitar setengah dari biaya lainnya sambil membawa lima kali lipat berat amunisi udara-ke-darat dibandingkan dengan pesawat tempur lainnya, banyak lagi rudal udara-ke-udara, dua kali lipat amunisi meriam, dua kali lipat waktu penerbangan, dan 1,5 kali lipat kecepatan.

    Meskipun tidak memiliki karakteristik siluman seperti pesawat tempur generasi kelima AS seperti F-22 Raptor dan F-35, F-15EX memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, terutama kapasitas muatannya yang tak tertandingi, yang telah memberinya julukan “Truk Bom”.

    Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh EurAsian Times, F-15EX Eagle II dirancang untuk membawa sekitar 30.000 pon amunisi. 

    Rudal udara-ke-udara AIM-9 Sidewinders dan AIM-120 AMRAAM yang dapat menyerang ancaman di luar jangkauan visual adalah di antara 12 rudal udara-ke-udara yang dapat dibawa oleh F-15EX untuk misi keunggulan udara.

    Untuk misi serangan darat, F-15EX dapat dimuati dengan sekitar 24 amunisi udara-ke-darat, termasuk senjata stand-off, rudal jelajah, dan bom pintar. 

    F-15EX adalah pesawat tempur yang lincah dengan jangkauan operasional sekitar 3.200 kilometer dan kecepatan maksimum Mach 2,5, atau 2.800 mph.

    Selain itu, F-15EX memiliki kemampuan perang elektronik canggih yang menjaga kargo sambil mempertahankan detektabilitas rendah. 

    Rasio pembunuhan jet tempur F-15 dikagumi oleh beberapa pesawat tempur keunggulan udara di seluruh dunia.

    Catatan layanan F-15 yang luar biasa, dengan kurang dari dua pesawat yang hancur per 100.000 jam terbang, adalah bukti keandalan dan efektivitasnya. 

    Tidak ada F-15 yang pernah hilang dalam pertempuran udara, sementara memiliki lebih dari 100 kemenangan atas namanya.

  • Pujian Mendag AS usai RI Mau ‘Buka-bukaan’ Demi Tarif Trump Turun

    Pujian Mendag AS usai RI Mau ‘Buka-bukaan’ Demi Tarif Trump Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menilai proposal negosiasi tarif perdagangan dari Indonesia berbeda dari negara lain yang juga sudah mengajukan proposal.

    Lutnick sendiri menerima delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Washington DC, AS pada Sabtu (19/4/2025) waktu setempat.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga resmi menyerahkan proposal tawaran negosiasi ulang penerapan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32%.

    Lutnick mengapresiasi proposal Indonesia yang konkret. Dia menilai tawaran dan permintaan Indonesia bisa saling menguntungkan kedua negara.

    Oleh sebab itu, Lutnick sepakat untuk menyelamatkan negosiasi dalam 60 hari ke depan dan menyarankan langsung menyusun jadwal pembahasan teknis.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” jelas Lutnick dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Minggu (20/4/2025).

    Trump sendiri telah menugaskan Lutnick bersama dengan pejabat Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Duta Besar Jamieson Greer (USTR) dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menangani kebijakan tarif perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.

    Pertemuan Lutnick dan Airlangga berlangsung tak kurang dari 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan penawaran untuk meningkatkan pembelian dan impor barang AS agar menyeimbangkan defisit perdagangan antar kedua negara, seperti pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline) serta pertanian (soybeans, soybeans meal, dan wheat).

    Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi di AS, dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier atau hambatan perdagangan non-tarif yang menjadi concern pengusaha AS di Indonesia.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Airlangga.

    Sebelumnya, Airlangga juga telah bertemu dengan pejabat USTR Duta Besar Jamieson Greer di Washington DC, AS pada Kamis (17/04/2025) waktu setempat.

    Selain tawaran kepada AS, pada kesempatan itu Airlangga juga meminta penurunan tarif ekspor ke AS khususnya terhadap ekspor Top-20 produk utama Indonesia. Apalagi, selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor atau produsen barang sejenis.

    Selanjutnya, Airlangga dan delegasi lainnya dijadwalkan akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebagai lanjutan dari proses negosiasi tarif resiprokal Trump.