Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • AS Kritik Kebijakan QRIS di Indonesia, Pembayaran Digital Bakal Dilarang?

    AS Kritik Kebijakan QRIS di Indonesia, Pembayaran Digital Bakal Dilarang?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai beberapa aturan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bisa menghambat aktivitas perdagangan, khususnya bagi perusahaan asal Negeri Paman Sam. Salah satunya kebijakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

    Penilaian ini disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE) yang dirilis akhir Maret 2025 oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR).

    Laporan membahas hambatan perdagangan di 59 negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Salah satu perhatian utama AS adalah soal sistem pembayaran di Indonesia, seperti penerapan QRIS.

    USTR menyebut perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, khawatir karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan QRIS.

    Mereka merasa tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat, terutama terkait bagaimana QRIS bisa terintegrasi dengan sistem pembayaran internasional yang sudah ada.

    Pembayaran QRIS Bakal Dilarang?

    AS, lewat laporan USTR, menyampaikan dua hal Utama soal kritik terhadap QRIS di Indonesia:

    – Kurangnya keterlibatan perusahaan asing (termasuk dari AS) dalam proses pembuatan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia: Mereka merasa tidak diajak berdiskusi atau memberikan masukan, padahal kebijakan ini bisa berdampak besar pada bisnis mereka.

    – Risiko keterbatasan akses untuk bersaing di pasar Indonesia: Misalnya, karena QRIS dan GPN mewajibkan semua transaksi domestik diproses oleh lembaga lokal, perusahaan pembayaran asing jadi kesulitan ikut serta atau harus tunduk pada syarat kepemilikan saham yang ketat.

    Dengan begitu, yang dipermasalahkan bukan QRIS-nya secara konsep, melainkan mekanisme penerapannya dan aturan pembatasan asing yang menyertainya. Mereka ingin kebijakan ini lebih inklusif dan tetap membuka peluang bagi perusahaan internasional.

    Pembatasan Kepemilikan Asing dan Aturan GPN di Sektor Keuangan

    USTR juga menyoroti aturan pembatasan kepemilikan asing dalam industri sistem pembayaran di Indonesia. Misalnya:

    Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 yang isinya membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran: maksimal 85 persen untuk perusahaan layanan (front-end), tapi hanya 49 persen yang bisa punya hak suara, dan 20 persen untuk infrastruktur pembayaran (back-end).

    Kebijakan ini dinilai kurang transparan karena minim konsultasi dengan pihak internasional.

    Kemudian AS mengkritisi aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang mewajibkan seluruh transaksi kartu debit dan kredit ritel di Indonesia diproses oleh lembaga lokal berizin BI. Kepemilikan asing dibatasi hanya 20%, dan perusahaan asing harus bermitra dengan penyedia lokal serta mendukung industri dalam negeri.

    AS juga menyoroti aturan OJK yang membatasi kepemilikan saham bank maksimal 40 persen, serta pembatasan kepemilikan asing di perusahaan pelaporan kredit (maksimal 49 persen) dan perusahaan pemrosesan pembayaran (maksimal 20%).

    Menurut AS, berbagai pembatasan ini dianggap menghambat masuknya perusahaan asing di sektor keuangan dan sistem pembayaran digital Indonesia. Mereka berharap kebijakan lebih terbuka dan melibatkan pelaku usaha internasional.

    Dibahas Saat Negosiasi Tarif

    Isu sistem pembayaran seperti QRIS dan GPN turut dibahas dalam negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan BI dan OJK menanggapi masukan dari AS.

    “Juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga, dalam konferensi, dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Minggu, 20 April 2025.

    Airlangga belum merinci langkah pemerintah bersama BI dan OJK terkait tarif Trump. Selain sistem pembayaran, isu lain yang disorot AS mencakup perizinan impor lewat OSS, insentif pajak dan bea cukai, serta kuota impor.

    “Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRIN dan Kementerian Pertahanan Gelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan

    BRIN dan Kementerian Pertahanan Gelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan

    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan. 

    Acara yang dijadwalkan berlangsung Senin, 21 April 2025 ini menjadi platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis pertahanan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.
     
    Mengusung tagline “Towards Indonesia 2045: Advancing Strategic Defence Technology by Research and Innovation” diikuti oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.

    “Temu bisnis ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi strategis, tetapi juga ruang konkret untuk menjalin kemitraan teknologi antara lembaga riset, dunia industri, dan pemerintah,” ujar Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joannes Ekaprasetya Tandjung.
     

     
    Rangkaian acara meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), diskusi panel tematik, business matchmaking, hingga sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan, pusat riset BRIN, perwakilan industri strategis, serta perwakilan duta besar dan atase pertahanan negara-negara sahabat seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.
     
    Selain itu, kegiatan temu bisnis juga dimeriahkan dengan pameran teknologi pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan hasil riset unggulan di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial, sistem sensor, sistem pertahanan nirawak, serta teknologi komunikasi militer. “Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan solusi inovatif hasil riset anak bangsa kepada mitra industri maupun investor,” lanjut Joannes.
    Potensi kolaborasi

    Salah satu agenda penting dalam acara ini adalah sesi business matchmaking yang memberikan ruang bagi peserta untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pengembangan proyek bersama. BRIN berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya kesepakatan bisnis, alih teknologi, serta penguatan jejaring internasional dalam sektor pertahanan.

    “Temu Bisnis ini menjadi upaya strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis teknologi, serta menjawab tantangan geopolitik global melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri,” imbuhnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut perjanjian kerja sama antara BRIN dan Kementerian Pertahanan yang telah diteken sejak 2022, sebagai bentuk konkret integrasi riset dan inovasi dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar Temu Bisnis Industri Strategis Pertahanan Berbasis Riset dan Inovasi, di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Tangerang Selatan. 
     
    Acara yang dijadwalkan berlangsung Senin, 21 April 2025 ini menjadi platform kolaboratif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis pertahanan melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi.
     
    Mengusung tagline “Towards Indonesia 2045: Advancing Strategic Defence Technology by Research and Innovation” diikuti oleh perwakilan dari industri strategis nasional, perwakilan negara sahabat, akademisi, serta pelaku usaha swasta yang memiliki peran dalam penguatan sistem pertahanan nasional.
     
    “Temu bisnis ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi strategis, tetapi juga ruang konkret untuk menjalin kemitraan teknologi antara lembaga riset, dunia industri, dan pemerintah,” ujar Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Joannes Ekaprasetya Tandjung.
     

     
    Rangkaian acara meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU), diskusi panel tematik, business matchmaking, hingga sesi talkshow yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan, pusat riset BRIN, perwakilan industri strategis, serta perwakilan duta besar dan atase pertahanan negara-negara sahabat seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat.
     
    Selain itu, kegiatan temu bisnis juga dimeriahkan dengan pameran teknologi pertahanan yang menampilkan berbagai inovasi dan hasil riset unggulan di sektor strategis, seperti kecerdasan artifisial, sistem sensor, sistem pertahanan nirawak, serta teknologi komunikasi militer. “Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan solusi inovatif hasil riset anak bangsa kepada mitra industri maupun investor,” lanjut Joannes.

    Potensi kolaborasi

    Salah satu agenda penting dalam acara ini adalah sesi business matchmaking yang memberikan ruang bagi peserta untuk menjajaki potensi kolaborasi dan pengembangan proyek bersama. BRIN berharap forum ini dapat mendorong terbentuknya kesepakatan bisnis, alih teknologi, serta penguatan jejaring internasional dalam sektor pertahanan.

    “Temu Bisnis ini menjadi upaya strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis teknologi, serta menjawab tantangan geopolitik global melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri,” imbuhnya.
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut perjanjian kerja sama antara BRIN dan Kementerian Pertahanan yang telah diteken sejak 2022, sebagai bentuk konkret integrasi riset dan inovasi dalam mendukung sistem pertahanan nasional yang adaptif dan tangguh menuju Visi Indonesia Emas 2045.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Soal Barang Bajakan di Mangga Dua, Pedagang: Ada, Tapi Nggak Banyak

    Soal Barang Bajakan di Mangga Dua, Pedagang: Ada, Tapi Nggak Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengakui ada beberapa pedagang yang menjual barang bajakan alias barang tiruan (KW) di Mangga Dua, Jakarta. Namun, jumlahnya hanya segelintir.

    Hal ini merespons isu barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta, yang disorot Amerika Serikat (AS) dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.

    Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri memperkirakan hanya ada sekitar 5–7% dari 1.000 pedagang yang menjual barang bajakan di Mangga Dua.

    Bahkan, dia juga mengakui barang bajakan yang dijual para pedagang di Mangga Dua sudah lama terjadi atau puluhan tahun.

    Kendati demikian, Mansuri menuturkan dirinya juga menghadapi situasi yang sulit lantaran harus melindungi pedagang. Di sisi lain, lanjutnya, dia juga mengakui tindakan menjual barang bajakan merupakan hal yang salah dan melanggar.

    “Segmentasi produk KW atau produk yang melangggar hak cipta itu di Mangga Dua tidak begitu banyak. Kalau 1.000 pedagangku di Mangga Dua, itu estimasiku sekitar 5–7% [yang menjual barang bajakan]. Jadi tidak cukup berpengaruh pada persaingan antara produk dalam negeri dan produk yang dijual [KW],” kata Mansuri kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Mansuri mengungkap para pedagang yang menjual barang bajakan yang melanggar hak cipta alias ilegal ini memiliki segmentasi tersendiri dengan cakupan yang kecil.

    “Segmentasi yang kecil ini menurut saya tetap ada segmentasinya walaupun memang tidak begitu besar,” ujarnya.

    Terlebih, Mansuri menyampaikan praktik barang bajakan ini sudah terjadi puluhan tahun imbas dari pemerintah yang tidak memberikan edukasi, pemahaman, pelatihan, maupun stimulus kepada para pedagang.

    “Ini [pedagang menjual barang bajakan] karena sudah terjadi lama dan segmentasinya tidak terlalu besar, menurut saya treatment-nya juga tidak perlu ‘wah’, biasa saja menurut saya,” ucapnya.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan memberikan stimulus kepada para pedagang untuk menjual produk lokal di tengah omzet yang tengah turun.

    “Kami berharap ada stimulus yang diberikan pemerintah terhadap pedagang, berupa permodalan, edukasi tentang bahayanya barang-barang ilegal, tapi harus ada sosialiasi lebih awal karena peralihan itu nggak mudah,” terangnya.

    Namun, Mansuri mengatakan, meski pemerintah memberikan stimulus berupa permodalan tidak serta-merta membuat barang bajakan ini menghilang di pasar Tanah Air.

    “Nggak juga, untuk menghilangkan itu memang nggak mudah. Barang ilegal itu punya segmen sendiri walaupun kecil. Untuk menghilangkan total menurut saya bukan hal yang mudah,” tuturnya.

    Meski begitu, dia berharap stimulus tersebut bisa membuat para pedagang beralih untuk menjual produk UMKM dengan pengawalan dan pendampingan oleh pemerintah.

    “Saya berharap agar pemerintah lebih banyak memperhatikan pedagang dari sisi edukasi dan sosialisasi, itu penting. Dan saya rasa peran pemerintah kurang maksimal dalam menjaga itu, buktinya puluhan tahun [masih ada barang bajakan] tetapi tetap dibiarkan saja kan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Berdasarkan laporan tersebut, pembajakan hak cipta yang tersebar luas dan pemalsuan merek dagang, termasuk online dan di pasar fisik, di Indonesia menjadi perhatian utama AS.

    “Pasar Mangga Dua di Jakarta terus terdaftar dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan 2024 [Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy] (Daftar Pasar Terkenal [Notorious Markets List]), bersama dengan beberapa pasar online Indonesia,” demikian yang dikutip dari laporan tersebut, Minggu (20/4/2025).

    Untuk itu, USTR mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga penegak hukum dan kementerian yang relevan.

    Jika menengok laporan 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, USTR menyebut Mangga Dua yang berlokasi di Jakarta itu dikenal sebagai pasar yang banyak menjual barang palsu alias KW, mulai dari tas, dompet, hingga pakaian.

    “Mangga Dua tetap menjadi pasar populer untuk berbagai barang palsu, termasuk tas tangan, dompet, mainan, barang kulit, dan pakaian. Ada sedikit atau tidak ada tindakan penegakan hukum terhadap penjual palsu,” demikian yang tertulis dalam laporan itu.

    Dalam laporan itu pua USTR menyampaikan para pemangku kepentingan terus melaporkan surat peringatan yang dikeluarkan kepada penjual sebagian besar tidak efektif dan mereka menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya penuntutan pidana.

    “Indonesia harus mengambil tindakan penegakan hukum yang kuat dan diperluas di pasar ini dan pasar lainnya, termasuk melalui tindakan oleh Gugus Tugas Penegakan HKI,” tandasnya.

  • Harga Kedelai Naik, Perajin Tempe Bekasi Ubah Ukuran dan Kualitas

    Harga Kedelai Naik, Perajin Tempe Bekasi Ubah Ukuran dan Kualitas

    Bekasi, Beritasatu.com – Dalam dua pekan terakhir, harga kedelai impor mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan perajin tempe di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang harus memutar otak untuk tetap bertahan di tengah lonjakan biaya produksi.

    Jika sebelumnya harga kedelai berada di kisaran Rp 8.400 per kilogram, kini harganya melonjak hingga mencapai Rp 10.000 hingga Rp 11.000 per kilogram.

    Kenaikan harga kedelai, yang merupakan bahan baku utama pembuatan tempe, turut berdampak pada produk akhir.

    Para perajin tempe Bekasi pun terpaksa melakukan penyesuaian, baik dari segi ukuran maupun kualitas tempe, demi menyeimbangkan biaya produksi yang meningkat.

    Sanip (60), seorang perajin tempe Bekasi yang tinggal di Kampung Cabanglio RT 003 RW 004, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, mengungkapkan lonjakan harga kedelai sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

    “Ya mulai merambah naik sih, dari harga standar tadi nya Rp 840.000 per kuintal, sekarang Rp 10.000 per kilogram. Tadinya berarti Rp 8.400 per kilogram. Saya kalau belanja itu kan per kuintal, kemungkinan akan naik terus,” kata Sanip saat ditemui di rumahnya, Minggu (20/4/2025).

    Sanip menduga bahwa kenaikan ini dipicu oleh kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Mengingat sebagian besar kedelai impor berasal dari AS, maka perubahan kebijakan negara tersebut turut berdampak pada harga kedelai di Indonesia.

    “Ya karena berita tarif itu. Sebenarnya kan belum berlaku ya kalau kata di berita itu, ditunda berapa hari itu ya, cuma dari sekarang sudah mulai mungkin persiapan kali ngadepin kenaikan yang akan datang itu,” ungkapnya.

    Untuk menyiasati peningkatan harga kedelai, Sanip mengurangi takaran dan kualitas tempe yang ia produksi.

    Ia juga terpaksa menyesuaikan harga jual, meskipun tidak terlalu besar, agar konsumen tidak lari.

    Sebelumnya, tempe berukuran satu lonjor dengan berat 3 ons dijual seharga Rp 4.000, sedangkan ukuran 5 ons dibanderol Rp 6.000.

    Kini, ia mengurangi takaran serta tidak mencuci kedelai sebersih sebelumnya guna menekan biaya produksi.

    “Sekarang kita kurangin aja timbangan sama naikan harga. Ya gak terlalu banyak sih, takut pelanggan pada kabur, yang penting kita ada kelebihan lah sedikit,” kata Sanip.

    Ia mengaku khawatir tren kenaikan harga kedelai ini akan terus berlanjut, mengingat pengalaman serupa beberapa tahun lalu ketika harga melonjak drastis.

    Jika harga kedelai tidak kunjung normal, banyak perajin tempe Bekasi mungkin tidak mampu bertahan di tengah tekanan biaya yang tinggi.

  • Hamas: Sandera Israel-AS Tak Diketahui Kondisinya, tapi Penjaganya Ditemukan Tewas – Halaman all

    Hamas: Sandera Israel-AS Tak Diketahui Kondisinya, tapi Penjaganya Ditemukan Tewas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengatakan nasib tawanan Israel-Amerika Edan Alexander tidak diketahui.

    Dalam pernyataannya pada hari Sabtu (19/4/2025), Brigade Al-Qassam mengatakan personelnya berhasil mengevakuasi jenazah rekannya yang bertugas mengamankan tawanan, Edan Alexander.

    “Namun nasib tawanan dan tawanan lainnya masih belum diketahui,” bunyi pernyataan tersebut.

    Pada Selasa (15/4/2025) pekan lalu, Hamas mengatakan pihaknya kehilangan kontak dengan sekelompok militan yang menahan Edan Alexander, seperti diberitakan Al Arabiya.

    Edan Alexander adalah satu-satunya tahanan yang masih hidup dengan kewarganegaraan Amerika, dan ia diperkirakan akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata jika kesepakatan baru tercapai.

    Ayah Edan Alexander Berharap Putranya Masih Hidup

    Menyusul pengumuman dari Brigade Al-Qassam, Adi Alexander, ayah Edan Alexander berharap putranya masih hidup.

    Edan Alexander, yang bertugas di tentara Israel ketika ia ditangkap pada 7 Oktober 2023, meminta AS untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas guna membebaskan tahanan yang tersisa, baik yang masih hidup mau pun sudah meninggal.

    “Saya rasa kita harus berbicara langsung dengan mereka untuk melihat apa yang bisa dilakukan terhadap anak saya, keempat sandera Amerika yang tewas, dan semua orang lainnya,” kata sang ayah dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu (19/4/2025).

    “Sepertinya negosiasi terhenti, semuanya macet, dan kita kembali ke keadaan hampir setahun yang lalu. Ini benar-benar mengkhawatirkan,” tambahnya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Sebelumnya, Hamas setuju untuk membebaskan Edan Alexander dan empat jenazah warga AS lainnya.

    Ayah Edan Alexander yang juga memegang kewarganegaraan ganda, Israel-AS, mengatakan putranya seorang Amerika sejati dan atlet yang hebat.

    Seolah berbicara langsung dengan putranya, Adi Alexander mengatakan putranya tidak berjuang sendirian untuk pembebasannya, baik di tingkat pemerintah AS maupun Israel.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS tidak mengomentari situasi Edan Alexander, tetapi menekankan Hamas harus segera membebaskannya dan semua tahanan yang tersisa.

    Sementara itu, pembicaraan mengenai pertukaran tahanan dan gencatan senjata tahap kedua masih berjalan alot.

    Israel dan Hamas sebelumnya mulai mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata mulai 19 Januari 2025 untuk tahap pertama dan akan dilanjutkan ke tahap kedua.

    Mediator Qatar dan Mesir masih mengupayakan agar kedua pihak, Israel dan Hamas, dapat mencapai perjanjian baru setelah sebelumnya Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada 18 Maret 2025.

    Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza membunuh lebih dari 51.157 warga Palestina dan melukai 116.724 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, seperti diberitakan Anadolu Agency.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Perlu tegakkan HaKI respon AS soroti bajakan di Mangga Dua

    Perlu tegakkan HaKI respon AS soroti bajakan di Mangga Dua

    Menteri Perdagangan Budi Santoso setelah acara Aksi Konsumen Cerdas Indonesia di Plataran Sarinah, Minggu. ANTARA/ Muhammad Heriyanto.

    Mendag: Perlu tegakkan HaKI respon AS soroti bajakan di Mangga Dua
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa perlunya penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di tengah maraknya peredaran barang- barang bajakan (ilegal) di Indonesia. Hal itu Menteri Budi di Pelataran Sarinah Jakarta, Minggu menanggapi adanya sorotan dari Amerika Serikat (AS) terhadap sentra barang bajakan dan palsu di Pasar Mangga Dua, Jakarta yang menjadi salah satu penghambat hubungan dagang antara Indonesia dengan AS.

    “Pada prinsipnya, memang Amerika Serikat (AS) juga pengen HAKI segala macam itu kan memang harus ditegakkan. Masalah itu nanti kita cek dulu,” ujar Menteri Budi.

    Tidak hanya ke AS, menurutnya, penegakan HaKI perlu dilakukan saat kerja sama dengan negara manapun.

    “Pada prinsipnya dengan AS atau dengan negara manapun, seperti itu harus ditegakkan,” ujar Menteri Budi.

    Terkait rencana sidak ke Pasar Mangga Dua, pihaknya memastikan selama ini terus melakukan pengawasan secara rutin terhadap barang- barang ilegal yang beredar di masyarakat.

    “Sebenarnya kita pengawasan reguler, rutin terus dilakukan. Kemarin, dua hari yang lalu, kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu, jadi terus kita berjalan,” ujar Menteri Budi.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Kemendag Moga Simatupang menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk melaporkan terkait HaKI, yaitu produsen atau pemegang merek.

    “Kalau merek, itu harus produsennya atau pemegang merek yang melaporkan ke pihak berwenang. Di Dirjen (Direktorat Jenderal) HAKI,” ujar Moga.

    Ia menjelaskan bahwa terkait masalah tersebut masuknya ke Delik Aduan.

    “Itu sifatnya Delik Aduan. Kalau pemalsuan merek dan lain sebagainya itu delik aduan. Jadi produsen atau pemegang merek yang harus laporkan,” ujar Moga.

    Laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024, bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia.

    Menurut USTR, kurangnya penegakan hukum RI terkait HKI masih menjadi masalah, AS mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga dan kementerian penegak hukum terkait.

    “Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak adil,” tertulis dalam dokumen USTR.

    Lewat laporan itu, AS juga khawatir Undang-Undang (UU) Paten tahun 2016 telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui impor atau pemberian lisensi.

    Sumber : Antara

  • iPhone Buatan AS Bakal Kalah dari ‘Made in China’, Ini Alasannya

    iPhone Buatan AS Bakal Kalah dari ‘Made in China’, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar iPhone di Amerika Serikat berpotensi terganggu, imbas kebijakan tarif dagang resiprokal Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang utamanya. Negara-negara yang terdampak kebijakan Trump itu merupakan pusat lini produksi Apple untuk iPhone dan Mac, seperti China, India, Vietnam, dan Thailand.

    Maka, dengan adanya tarif resiprokal tersebut, akan membuat impor produk iPhone dari China lebih mahal, sehingga harga jualnya pun terancam naik di AS. Pengenaan tarif resiprokal itu sebetulnya cara Trump supaya produksi di dalam negerinya meningkat. Pertanyaan besarnya, jika Trump ingin iPhone dan Mac diproduksi di AS, apakah mungkin?

    Penjelasan Pakar

    Menurut Profesor Emeritus Duke University, Gary Gereffi, salah satu cara yang paling realistis buat Trump untuk menggapai cita-citanya itu adalah dengan merekonstruksi rantai pasokan.

    Perusahaan bisa mengalihkan manufaktur komponen utama ke Amerika Utara. Namun, masalah lain yang jadi sorotan adalah soal tenaga kerja. Perakitan di AS bakal membutuhkan lebih banyak tenaga kerja manusia dan juga robot.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat parah. Dan telah kehilangan seni manufaktur skala besar,” jelas profesor bisnis Universitas Johns Hopkins, Tinglong Dai, dikutip dari Wall Street Journal.

    Pabrikan perakit iPhone di China, Foxconn, memperkerjakan 300 ribu pekerja. Untuk mencapai angka perekrutan itu, akan menjadi masalah besar bagi pabrik-pabrik di AS. Belum lagi soal standar gaji dan biaya lahan yang harus digelontorkan Apple. Perlu banyak biaya membangun iPhone asli AS. Meski harganya murah jika diproduksi AS, namun kualitasnya akan lebih buruk. Setidaknya pada awal pabrikan AS berjalan.

    “AS memiliki kapasitas memproduksi komponen smartphone di sejumlah area, namun bukan yang terbaik,” jelas Dai.

    Mac Pernah Gagal Diproduksi di AS

    Artikel New York Times tahun 2019 mengungkapkan Apple pernah berencana memproduksi Mac Pro di AS. Ini menjadi yang pertama kali perangkat diproduksi di sana. Sayang rencana tersebut sulit terlaksana. Tiga orang sumber yang dikutip dari laporan mengatakan pabrikan di Austin, Texas kesulitan menemukan sekrup yang cukup.

    Laporan itu mengatakan Apple sulit melakukan produksi karena kontraktor hanya bisa memproduksi paling banyak 1.000 sekrup dalam sehari. Pada akhirnya bisa menunda penjualan perangkat selama berbulan-bulan. Masalah ini bisa terselesaikan dengan mudah di China. Apple bisa mengandalkan pabrik yang bisa memproduksi sekrup khusus dalam jumlah besar dengan waktu singkat.

    New York Times menuliskan masalah ini menggambarkan tantangan Apple jika ingin memindahkan produksi ke luar China. Apple menemukan segalanya di China, dari skala, keterampilan, infrastruktur dan biaya untuk memproduksi perangkatnya.

    (arj/haa)

  • Alarm Bahaya! Tarif Impor AS Bisa Sampai 47%, Produk Indonesia Terancam Kalah Saing

    Alarm Bahaya! Tarif Impor AS Bisa Sampai 47%, Produk Indonesia Terancam Kalah Saing

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia bisa mencapai 47% untuk sejumlah komoditas. Padahal, sebelumnya, tarif yang dikenakan hanya 32% saat kebijakan tarif resiprokal diumumkan.

    Airlangga menjelaskan, meskipun AS memberikan diskon sementara menjadi 10% selama 90 hari, produk seperti tekstil dan garmen asal Indonesia tetap terkena tarif tambahan sebesar 10–37%. Jika ditotal, tarif yang harus dibayar bisa mencapai 20–47%.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10–37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. Ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga, Minggu (20/4/2025).

    Ilustrasi ekspor impor.

    Produk Indonesia kalah saing

    Menurutnya, tarif tinggi ini jauh lebih besar dibandingkan tarif yang dikenakan AS pada negara-negara pesaing Indonesia. Hal ini membuat produk Indonesia kalah bersaing di pasar global, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” tegasnya.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif dasar sebesar 32% terhadap Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal. Namun, masih ada tambahan tarif lain terhadap produk tertentu yang membuat total tarif menjadi lebih tinggi.

    Dalam pertemuan negosiasi antara Indonesia dan AS, kedua negara sepakat untuk membentuk tim teknis gabungan dari United States Trade Representative (USTR) dan Kementerian Perdagangan untuk membahas tarif ini lebih lanjut.

    Airlangga menyebut bahwa kedua pihak telah menyepakati kerangka atau framework perjanjian kerja sama. Perjanjian ini akan mencakup kemitraan di bidang perdagangan, investasi, mineral penting, serta penguatan rantai pasok.

    “Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Massa Bawa Spanduk "Stop Funding Genocide" Megapolitan 20 April 2025

    Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Massa Bawa Spanduk "Stop Funding Genocide" Megapolitan 20 April 2025

    Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Massa Bawa Spanduk “Stop Funding Genocide”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa menggelar aksi bela
    Palestina
    di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia,  Gambir, Jakarta, Minggu (20/4/2025) pagi.
    Massa membawa bendera Palestina dan Indonesia, serta berbagai spanduk dan flyer yang menyerukan penghentian genosida dan pembebasan Palestina.
    Di antara tulisan yang terlihat, terdapat seruan seperti ‘Stop Genocide’, ‘Stop Killing Babies’, dan spanduk besar bertuliskan ‘Stop Funding Genocide’ yang terpasang di mobil orasi.
    Selain itu, massa juga mengangkat spanduk berbahasa Inggris seperti ‘Indonesian Students, Call Army to Liberate Palestine’, serta ‘Ceasefire Will Not Stop Occupation and Genocide’.
    Aksi ini digagas oleh Aliansi
    Mahasiswa Muslim Indonesia
    bersama sejumlah elemen pemuda dan organisasi kemahasiswaan dari Jabodetabek serta daerah lain seperti Lampung, Solo, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
    Ketua Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, Gustar menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap genosida di Palestina dan seruan kepada negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah nyata.
    “Kami berharap suara kami menggema, menyuarakan bahwa genosida di Palestina tidak cukup diselesaikan dengan bantuan kemanusiaan saja, tapi harus dengan pengiriman tentara,” ujar Gustar.
    Koordinator aksi, Muhammad Haidar Hilmi (20), menyebutkan bahwa massa mulai berkumpul sejak pukul 06.00 WIB. Ia memperkirakan jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 2.000 orang.
    “Kita berkumpul untuk mendesak pemerintah agar lebih tegas terhadap Amerika Serikat dan mendukung Palestina tidak hanya dengan diplomasi, tapi juga dengan langkah konkret,” ujar Haidar.
    Sementara itu, Ahmad Yasin Suhada (20), warga asal Bekasi, datang bersama keluarganya dan turut membagikan sekitar 200 flyer kepada warga yang melintas.
    Flyer tersebut berisi informasi tentang produk-produk yang perlu diboikot karena diduga mendukung Israel.
    “Kami ingin masyarakat tahu melalui aksi dan pembagian 200 flyer bukan sekadar isu luar negeri. Ini soal kemanusiaan. Harapannya, aksi ini bisa menekan Amerika dan dunia internasional agar menghentikan kejahatan ini,” kata Ahmad.
    Aksi berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Usai orasi di depan Kedubes AS, massa melanjutkan aksi di kawasan Patung Kuda hingga menjelang waktu shalat Zuhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Alasan AS Terima Proposal Negosiasi Tarif Impor RI – Page 3

    Ini Alasan AS Terima Proposal Negosiasi Tarif Impor RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan pertemuan dengan United States Secretary of Commerce Howard Lutnick, untuk melanjutkan upaya negosiasi tarif impor.

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) untuk membahas langkah negosiasi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS).

    Dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (20/4/2025), sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru saja bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS tersebut. Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

    Terkait dengan kebijakan tarif AS ini, Presiden Trump telah menugaskan Secretary Lutnick bersama dengan Ambassador Greer (USTR) dan Scott Bessent (Secretary of Treasury) sebagai Pejabat AS yang bertanggung jawab dan menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Department of Commerce (DoC) merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS.

    “Tugas DoC ini salah satunya meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil,” kata Airlangga.

    Dalam konteks kebijakan tarif AS, DoC ini yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif (bagian dari kebijakan perdagangan internasional AS), sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

    RI Manfaatkan Waktu Penundaan Penerapan tarif Impor dengan Negosiasi

    Sebelum melakukan pertemuan secara langsung, pada Kamis (17/04) siang di Kantor DoC, Menko Airlangga juga telah melakukan pertemuan secara online melalui Zoom Meeting dengan Secretary Lutnick, sehingga pertemuan kedua ini bisa berlangsung sangat cair dan penuh persahabatan, dan berlangsung selama lebih dari 1,5 jam.

    Karena itu menjadi kesempatan sangat baik untuk Indonesia, pada minggu-minggu pertama pemberlakuan penundaan tarif resiprokal, sudah bisa diterima secara langsung oleh pihak otoritas di AS yaitu USTR dan DoC, serta sudah terjadwal juga dengan Secretary of Treasury.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Airlangga.