Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • 19 Patah Tulang Dalam 67 Hari

    19 Patah Tulang Dalam 67 Hari

    Jakarta –

    Jorge Martin babak belur di awal musim pertama MotoGP 2025. Martinator lebih sering di rumah sakit ketimbang finis balapan.

    Rentetan kecelakaan setia menemani Martin sejak bergabung dengan Aprilia, bahkan sebelum musim balapan pembuka dimulai. Dikutip Marca, Selasa (22/4/2025), Martin sudah menderita 19 patah tulang!

    Rider Aprilia ini mengalami crash pertama dalam sesi tes pramusim Sepang pada 5 Februari 2025. Martin dua kali crash pada hari pertama, yang terparah saat Martin terlempar dari motornya hingga mendarat keras ke aspal.

    Imbas kecelakaan itu, Martin menderita empat patah tulang; satu tangan kanan (metakarpal) dan tiga kaki kirinya (metakarpal ketiga, keempat, dan kelima). Martin hanya menjalani operasi pada tangannya.

    Kondisi Martin berangsur pulih, rider Spanyol itu kemudian berpikir bisa melakukan comeback pada MotoGP Thailand. Tapi… semakin apes karena Martin lagi-lagi jatuh di tengah sesi latihan jelang dimulainya seri pertama di Thailand. Martinator mengalami lebih banyak patah tulang, termasuk cedera yang rumit di pergelangan tangannya.

    Ya, Martin melakukan latihan dengan motor Supermoto di sirkuit karting di Lleida pada 24 Februari. Martin mengalami empat patah tulang; tiga di tangan kiri (radius distal bergeser, scaphoid dan triquetrum) dan satu patah tulang kalkaneus di pergelangan kaki kirinya.

    Kondisi ini memaksa Jorge Martin absen di tiga seri awal; Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, Martin mendapat lampu hijau untuk berlaga di balapan malam Lusail. Balapan yang nantinya jadi debut Jorge Martin bersama Aprilia.

    Jorge Martin lalu beraksi di GP Qatar sembari menahan rasa sakit. Tetapi sayangnya, Martin mendapat tambahan cedera lagi. Ia terjatuh pada Lap 14 di Sirkuit Losail Qatar pada 13 April.

    Insiden itu terjadi dalam kecepatan tinggi di tikungan 12, di mana Martin kehilangan kendali dan nyaris terlindas oleh motor milik Fabio Di Giannantonio.

    Martin terlepas dari motornya dan tergelincir jauh di lintasan. Yellow flag langsung dikibarkan. Martin tampak kesulitan untuk berdiri setelah kecelakaan tersebut.

    Rider bernomor #1 itu cedera patah tulang rusuk kanan posterior; secara rinci Martin menderita patah tulang; delapan lengkung kosta posterior dan tiga lengkung lateral kanan.

    Selama 67 hari, Jorge Martin sudah menderita 19 patah tulang.

    Pebalap nomor 1 di Aprilia itu baru-baru ini juga mengunggah foto dirinya sedang terbaring di rumah sakit. Selang pleural drainage terpasang di tubuh martin. Dalam foto lain, Martin juga melampirkan foto sedang menggenggam wadah drainase medis, yang digunakan untuk mengumpulkan cairan atau darah dari rongga dada setelah operasi atau cedera serius seperti pneumotoraks atau trauma paru.

    Tim medis MotoGP yang dipimpin oleh Dr. Angel Charte sebelumnya mengabarkan Martin menderita trauma dada dan cedera paru-paru, termasuk adanya gelembung udara (pneumotoraks) dan darah di rongga dada (hemotoraks)-kombinasi keduanya dikenal sebagai hemopneumotoraks.

    Patah tulang rusuk yang dialami Martin juga menyebabkan rasa sakit hebat. Cedera ini juga membatasi aktivitas fisik martin.

    Martín harus tetap berada di Doha hingga fungsi paru-parunya stabil dan selang medis dapat dilepas. Martin selanjutnya akan dipindahkan ke Spanyol dengan pesawat yang dilengkapi peralatan medis.

    Martin juga akan menjalani terapi manajemen nyeri, fisioterapi pernapasan, dan pemantauan kardiovaskular berkelanjutan.

    “Terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam kepada semua orang yang telah mendukung saya. Ini adalah hari-hari yang sulit, tapi sekarang saya mulai bisa bergerak sedikit lebih banyak dan merasa lebih baik, meskipun rasa sakitnya masih terasa. Saya ingin berterima kasih kepada Aprilia, para penggemar dan semua orang yang telah membantu saya. Saya akan terus berjuang untuk menjadi salah satu yang terkuat yang pernah ada,” kata Martin.

    (riar/dry)

  • Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Mandek, Pelapor Surati KPK Minta Kejelasan

    Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Mandek, Pelapor Surati KPK Minta Kejelasan

    PIKIRAN RAKYAT – Pelapor kasus dugaan suap di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Fithrat Irfan secara resmi menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa, 22 April 2025. Dalam surat tersebut, ia mempertanyakan perkembangan terbaru atas laporan yang telah diajukan sejak 5 Desember 2024.

    Irfan yang didampingi tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa selama lima bulan laporan tersebut belum menunjukkan progres signifikan. Menurutnya, hingga saat ini kasus tersebut belum naik ke tahap penyelidikan.

    “Kasus suap senator DPD RI yang dilaporkan pada tanggal 5 Desember 2024 lalu, sampai dengan hari ini sudah 5 bulan. Jadi belum ada tindak lanjut yang serius untuk naik ke tahap penyelidikan,” kata Irfan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

    Sebelumnya Irfan melayangkan laporan soal dugaan suap dalam pemilihan ketua DPD RI dan pimpinan MPR dari unsur DPD periode 2024-2029. Mantan staf ahli anggota DPD RI, menegaskan telah menyerahkan bukti awal dan dokumen pendukung secara lengkap ke pengaduan masyarakat (dumas) KPK.

    Irfan menilai respons KPK terhadap laporan masyarakat terkesan lamban. Ia menyebutkan, komunikasi terakhir dengan bagian dumas KPK hanya mengulang jawaban normatif terkait pengayaan informasi tanpa ada proses verifikasi terhadap pihak terlapor.

    “Sementara pihak terlapor pun belum ada yang diverifikasi satu pun. Makanya kita ingin menanyakan keseriusan KPK dalam menanggapi aduan-aduan masyarakat yang ada,” tutur Irfan.

    Bagaimana Langkah Selanjutnya?

    Tak hanya berhenti pada surat resmi, Irfan menyatakan akan melanjutkan aduan ini ke Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), dengan harapan mendapat respons lebih serius.

    “Akan melaporkan hal ini ke Dewas KPK terkait aduan ini yang belum ada tanggapan lanjutan soal laporan saya di KPK,” ujarnya.

    Irfan berharap adanya keseriusan dari KPK dalam menanggapi setiap laporan masyarakat, terlebih jika sudah dilengkapi dengan data awal yang valid.

    “Karena sampai detik ini pun dari pihak yang dilaporkan itu belum ada gerakan sama sekali dari pengaduan masyarakat untuk menindak itu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Irfan mengaku mendapat intimidasi usai melaporkan dugaan praktik suap dalam proses pemilihan Pimpinan DPD RI. Pihak yang mengintimidasi meminta agar dirinya mencabut laporan di KPK. Namun, intimidasi tersebut tidak membuat Irfan Goyah.

    “Saya sudah melaporkan video call itu yang saya rekam dan saya kirim ke dumas juga, yang mengancam, mengintimidasi, mengintervensi, dan memaksa saya untuk mencabut laporan di KPK,” ucap Irfan.

    KPK Tak Akan Diam

    Sebelumnya, KPK menyatakan bakal mengusut kasus dugaan suap terkait pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pimpinan MPR dari unsur DPD periode 2024-2029. Laporan dari masyarakat sudah masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

    Adapun laporan itu sedang diverifikasi dan divalidasi. Nantinya, apabila ditemukan bukti permulaan cukup, maka kasus tersebut akan diproses ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

    “Dalam pemilihan DPD. Informasi yang kami terima itu sudah dilaporkan. Sepengetahuan saya belum masuk ke penindakan dan eksekusi. Ini masih di dumas atau PLPM. Ditunggu saja,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, dikutip Rabu, 26 Februari 2025.

    Senada dengan Asep, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi bahwa laporan skandal dugaan suap di DPD RI sedang diverifikasi oleh Direktorat PLPM. Hasil verifikasi akan menentukan langkah KPK selanjutnya.

    “Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo Budiyanto kepada wartawan, Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo mengatakan, pihaknya membuka peluang memeriksa 95 anggota DPD yang diduga terlibat suap. Akan tetapi, sebelum memanggil puluhan senator tim pengaduan masyarakat (dumas) akan terlebih dulu mempresentasikan laporan yang diterima dari masyarakat.

    “Oleh karena itu kami berharap bahwa yang memberikan informasi tersebut bisa secara terbuka, meskipun medsos sudah ramai, tapi kan perlu memastikan keterangan yang disampaikan melalui medsos itu dukungan dokumennya, dukungan kepastiannya,” ujar Setyo.

    “Kemudian dukungan beberapa saksi yang lain, yang mngetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” ucapnya menambahkan.

    Setyo menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu dalam memproses hukum semua pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, termasuk memeriksa 95 senator. Menurutnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu dilakukan dumas akurat. Kami memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” kata Setyo.

    95 Senator Diduga Terima 13.000 Dolar AS

    Dari total 152 anggota DPD RI, 95 senator di antaranya diduga menerima aliran uang dalam pemilihan pimpinan DPD RI dan pimpinan MPR dari unsur DPD RI periode 2024-2029.Pengacara Irfan, Aziz Yanuar mengatakan kliennya menyerahkan bukti-bukti tambahan ke KPK untuk melengkapi alat bukti yang sebelumnya sudah diserahkan pada Desember 2024. Bukti tersebut berupa rekaman pembicaraan antara Irfan dengan seorang petinggi partai politik.

    “KPK dalam waktu dekat akan melanjutkan proses ini kepada pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu dari anggota DPD ataupun pihak-pihak yang ada hubungan dengan pelaporan tersebut,” kata Aziz kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 18 Februari 2025.

    Aziz mengatakan, adanya bukti rekaman suara itu menguatkan dugaan bahwa gratifikasi tidak hanya melibatkan anggota DPD tetapi juga petinggi partai politik. Aziz menyebut kliennya sempat mendapat intimidasi serta ancaman supaya menghentikan laporan ini.

    “Proses gratifikasi itu melibatkan beberapa pihak dan juga dalam hal tersebut ada dana-dana yang disediakan. Kemudian juga pihak tersebut meminta Pak Irvan untuk tidak melanjutkan hal ini. Ada intimidasi dan dugaan ancaman,” ucap Aziz.

    Adapun Irfan merupakan mantan staf ahli anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rafiq Al-Amri (RAA). Pada 6 Desember 2024, Irfan mengaku sempat melaporkan eks bosnya itu ke KPK lantaran diduga ikut menerima uang suap.

    “Indikasinya itu beliau (RAA) menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, yang anggota Dewan yang ada di DPD RI dari 152 totalnya,” ucap Irfan.

    “Bosnya itu satu di antara 95 yang diduga menerima juga,” ujar Aziz menimpali pernyataan Irfan.

    Irfan mengungkapkan, untuk pemilihan Ketua DPD RI, setiap senator diduga menerima suapsekira 5.000 dolar Amerika Serikat, sedangkan untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, jumlah yang diterima sekira 8.000 dolar Amerika Serikat.

    Sehingga total dugaan suap yang diterima setiap senator termasuk RAA mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat. Mengenai mekanisme penyerahan uang, Irfan menyebut uang itu didistribusikan secara door to door atau dari kamar ke kamar anggota DPD.

    “Jadi dari dolar ke rupiah konversinya. Setelah itu masing-masing dari kita, para staf ini diminta untuk setorkan di bank anggota dewan itu,” ujar Irfan.

    Irfan menjelaskan uang tersebut digunakan untuk menukar suara dalam pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Senator yang menerima uang tersebut kemudian memilih pasangan calon tertentu.

    “Uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka-mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini, memilih Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD,” kata Irfan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Masih Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Prabowo Masih Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons singkat saat ditanya mengenai perkembangan negosiasi tarif yang disebut-sebut terkait dengan kebijakan tarif Donald Trump.

    Dia mengaku belum mendapatkan laporan lengkap dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    “Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang, saya nunggu laporan beliau,” ujar Prabowo kepada awak media di Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025)

    Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait potensi penyesuaian kebijakan tarif Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk pengaruh pendekatan ekonomi ala mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menekankan pada proteksionisme. 

    Pemerintah melalui tim teknis bergerak melaksanakan pertemuan dengan tim teknis US Trade Representative/USTR, Jumat (18/4/2025), untuk menindaklanjuti negosiasi antara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.

    Sebelumnya pada pertemuan tingkat menteri, Kamis (17/4/2025), kedua pihak telah sepakat untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama dan menargetkan untuk menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu 60 hari ke depan. 

    Pertemuan tersebut mulai membahas pokok isu yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan Indonesia. “Indonesia mengharapkan dapat disepakati format, mekanisme, dan jadwal negosiasi dengan target waktu 60 hari,” tulis Sekretaris Kemenko bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dikutip pada Senin (21/4/2025).

    Susi menjelaskan bahwa tenggat waktu 60 hari tersebut adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari 90 hari penundaan untuk implementasi kesepakatan.

    Pembahasan mencakup pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia dan penjajakan mengenai format, prosedur, dan tahapan dari proses negosiasi.

    Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia dan saat ini sedang menyusun draft dari working document yang akan memuat cakupan dan substansi negosiasi.

    Beberapa isu pendalaman atas penawaran dan permintaan tersebut mencakup penyelesaian berbagai hambatan non-tarif antara lain perizinan impor, digital trade dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections dan kewajiban surveyor, dan local content untuk industri. Pembahasan juga mencakup implementasi tarif resiprokal, tarif sektoral dan tarif dasar, dan isu akses pasar.

    Terkait pembahasan format, prosedur, dan tahapan negosiasi, kedua belah pihak sedang mengkaji dan mempersiapkan masukan berdasarkan tenggat waktu penundaan tarif selama 90 hari, dan mendorong adanya posisi bersama dalam waktu 60 hari.

    Susi menekankan dalam hal ini, kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan.

    Sebelumnya pada pertemuan tingkat menteri, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia telah menawarkan konsensi, pun sebaliknya AS telah mengajukan permintaan. 

    Untuk diketahui, tim negosiasi teknis terdiri dari Sekretaris Kemenko Perekonomian dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Kemenko Perekonomian), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Kemenlu), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC.

  • Prabowo Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Tarif Trump

    Prabowo Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Tarif Trump

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal negosiasi tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS). Dia bilang dirinya akan menindaklanjuti langsung hasil negosiasi yang dilakukan delegasi Indonesia pimpinan Airlangga.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan soal tindak lanjut hasil negosiasi tarif tinggi dengan pemerintah AS.

    “Saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya belum tahu kapan dia datang, saya tunggu laporan beliau,” beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

    Prabowo sendiri hari ini menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ahmad Zahid Bin Hamidi. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga mengatakan tarif impor tinggi yang diberikan Presiden Donald Trump jadi bahasan utama. Namun, dia enggan bicara secara rinci perihal pembahasan soal tarif tinggi tersebut.

    “Bagaimana kita tak bahas? Ini kan lagi rame sedunia lagi bahas (kebijakan tarif impor),” sebut Prabowo.

    Indonesia sendiri terkena tarif resiprokal hingga 32% yang ditetapkan Trump. Hanya saja, tarif tinggi itu sedang ditunda sementara hingga 3 bulan ke depan. Namun, Trump masih menerapkan tarif proteksionisme sebesar 10%.

    Lihat juga Video: Ini Sejumlah Tawaran Indonesia ke AS dalam Negosiasi Tarif

    (acd/acd)

  • ‘Badai yang Sempurna buat Tesla’

    ‘Badai yang Sempurna buat Tesla’

    Jakarta –

    Tesla punya tambahan penderitaan imbas kebijakan tarif baru Donald Trump. Situasi ini bak badai yang sempurna bagi perusahaan Elon Musk.

    Dikutip dari CNN Internasional, Elon Musk saat ini berada pada kondisi yang dilematis. Jika Musk melanjutkan hubungan dekatnya dengan Trump, perusahaan dapat kehilangan pelanggan potensial, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak menyukai kebijakan Trump. Namun, jika Musk menjauhkan diri dari Trump, dia berisiko menimbulkan kemarahan Gedung Putih. Ini adalah situasi kalah-kalah, dan ini adalah jebakan yang dibuat Musk sendiri.

    Protes di luar showroom Tesla yang disertai dengan aksi vandalisme menjadi reaksi keras yang dihadapi Tesla dan Elon Musk.

    Musk telah membuat janji ambisius untuk armada robotaksi swakemudi dan robot humanoid, mengklaim bahwa mereka akan membuat perusahaan menjadi yang paling berharga di dunia.

    Dan Ives, seorang analis untuk Wedbush Securities mengatakan Musk menghadapi “situasi kode merah” jika dia melanjutkan perannya dalam pemerintahan Trump.

    “Musk perlu meninggalkan pemerintah, mengambil langkah besar kembali pada DOGE, dan kembali menjadi CEO Tesla penuh waktu,” kata dia.

    Tesla juga menghadapi persaingan yang meningkat dari pembuat mobil EV lainnya, terutama di China. Apalagi negeri Tiongkok jadi salah satu pasar terbesar Tesla. Seperti diketahui Amerika Serikat dan China sedang adu tarif tinggi.

    “Itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Tesla dan bagi para investor,” kata Ives kepada CNN.

    “Tarif, kontroversi DOGE, kerusakan merek, ini adalah badai yang sempurna,” kata dia.

    Tesla sudah menghentikan pesanan mobil Model S dan Model X dengan harga lebih tinggi, yang dibuat di California, karena tarif pembalasan 125% Cina, tetapi model-model itu hanya sebagian kecil dari penjualan keseluruhannya. Tetapi Musk telah mengatakan bahwa biaya untuk Tesla bukan hal sepele.

    “Penting untuk dicatat bahwa Tesla TIDAK luput di sini. Dampak tarif pada Tesla masih signifikan,” katanya di platform media sosialnya, X.

    Dia telah menggembar-gemborkan rencana untuk layanan ride-hailing tanpa pengemudi di Austin, Texas, yang akan dimulai pada bulan Juni. Tetapi belum ada pembaruan. Sementara itu, Uber dan unit mobil tanpa pengemudi milik Google, Waymo, telah telah mengalahkan Tesla dengan dimulainya layanan taksi tanpa pengemudi bersama di kota itu.

    “Ini akan menjadi negatif besar untuk saham jika dia mendorong kembali (rencana robotaxi),” kata Ives.

    “Kita perlu mendengar kabar baik di sana, karena tidak akan ada kabar baik dalam hal pendapatan atau seperti apa sisa tahun ini secara finansial.”

    (riar/dry)

  • ITC Mangga Dua ramai pengunjung meski dicap pusat barang bajakan

    ITC Mangga Dua ramai pengunjung meski dicap pusat barang bajakan

    Jakarta (ANTARA) – International Trade Center (ITC) Mangga Dua, Jakarta Utara masih ramai pengunjung meskipun baru-baru ini dicap sebagai salah satu pusat perbelanjaan barang-barang bajakan oleh Amerika Serikat.

    Tampak para pedagang tak henti menawarkan barang dagangannya kepada pengunjung yang lewat di depan toko mereka.

    Sebagian besar barang yang dijual di ITC Mangga Dua berupa tas, koper, sepatu, sandal dan sejumlah barang lainnya.

    Mereka berjejer di depan toko masing-masing, lalu menunjukkan barang dagangan mereka kepada para pengunjung.

    Seorang pedagang sepatu bernama Mirna (39) menyebut bahwa dalam sehari, toko sepatunya bisa dikunjungi oleh lebih dari 50 orang pembeli.

    “Lebih (dari 50 pembeli). Masih ramai kok di sini. Kalau barang-barang saya ini, impor dari Vietnam,” kata Mirna.

    Demikian juga pengakuan seorang sekuriti bernama Febrianto.

    Menurutnya, sejak ramai pemberitaan soal Mangga Dua jadi pusat barang bajakan, pengunjung ITC Mangga Dua masih ramai seperti biasanya. “Ramai-ramai aja. Tak ada bedanya,” kata dia.

    Sementara itu, seorang pembeli bernama Arda (25) mengaku dirinya mengunjungi ITC Mangga Dua untuk berburu barang-barang dengan merek lokal.

    “Kalau saya ke sini buat cari barang-barang merek lokal. Di sini baju-baju, banyak merek lokal,” kata Arda.

    Arda menyebut tidak begitu memikirkan adanya pemberitaan soal Mangga Dua jadi pusat barang bajakan beberapa waktu belakangan ini.

    “Ya, tak terpengaruh. Saya ke sini cari barang merek lokal,” kata dia.

    Mangga Dua menjadi sorotan setelah masuk dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Dalam laporan tersebut, kawasan pertokoan Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024, bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia.

    Menurut USTR, kurangnya penegakan hukum RI terkait hak kekayaan intelektual (HKI) masih menjadi masalah.

    AS pun mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga dan kementerian penegak hukum terkait.

    Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak adil.

    Lewat laporan itu, AS juga khawatir Undang-Undang (UU) Paten tahun 2016 telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui impor atau pemberian lisensi.

    Sorotan Amerika Serikat (AS) terhadap sentra barang bajakan dan palsu di Mangga Dua, Jakarta, merupakan salah satu penghambat hubungan dagang antara Indonesia dengan AS di tengah ketegangan perang tarif.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Larang dan Robek Bendera Palestina, India Juga Tangkap 7 Muslim Pendukung Gaza

    Larang dan Robek Bendera Palestina, India Juga Tangkap 7 Muslim Pendukung Gaza

    GELORA.CO – Tujuh orang Muslim telah ditangkap oleh polisi India di kota Narauli yang terletak di distrik Sambhal, India utara, karena menyebarkan poster-poster yang berisi pesan-pesan seperti “Bebaskan Gaza, Bebaskan Palestina,” menurut laporan media India.

    Poster-poster tersebut termasuk gambar berbagai produk yang kelompok tersebut menyerukan untuk memboikotnya sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza, di tengah-tengah serangan militer Israel yang sedang berlangsung yang digambarkan oleh banyak orang sebagai genosida.

    Salah satu poster berbunyi: “Umat Islam telah mewajibkan setiap Muslim untuk memboikot semua produk yang berhubungan dengan Israel,” dikutip dari Middleeastmonitor, Selasa (22/4/2025).

    Yang lainnya menyatakan: “Semua yang ada di Gaza telah dihancurkan, dan jika kita tidak menangis atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, maka ketahuilah bahwa kita telah kehilangan rasa kemanusiaan. Jadi tolong, jangan membeli produk-produk ini.”

    Poster-poster itu juga menyatakan: “Jika Anda membeli makanan atau minuman Israel, itu haram bagi Anda, sama seperti makan daging babi atau minum alkohol,” dan mendesak umat Islam, terutama pemilik toko, untuk tidak membeli barang-barang tersebut.

    India telah mengambil sikap tegas terhadap pertunjukan solidaritas dengan Gaza, sebagian besar karena hubungan dekatnya dengan Israel.

    Dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwenang telah melarang dan menekan beberapa acara pro-Palestina.

    Dalam sebuah demonstrasi, polisi India menyita semua bendera Palestina, merobek beberapa bendera, dan menggunakan kehadiran mereka untuk menahan para peserta. Pihak berwenang juga melarang pengibaran bendera Palestina di depan umum.

    Di lokasi terpisah, aktivis Linda Sarsour, yang dikenal karena kritiknya yang blak-blakan terhadap Israel, berbicara kepada para demonstran dan mendorong solidaritas untuk Khalil, menurut kantor berita tersebut.

    Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat pada Jumat pekan lalu memutuskan bahwa seorang aktivis pro-Palestina dari Universitas Columbia dapat dideportasi berdasarkan hukum federal yang jarang digunakan, karena dikhawatirkan bersinggungan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, menurut laporan media.

    Mahmoud Khalil, seorang penduduk tetap yang sah dan pemegang kartu hijau, ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Amerika Serikat pada 8 Maret di perumahan Universitas Columbia di New York City setelah berpartisipasi dalam aksi protes pro-Palestina.

    Dia awalnya dibawa ke sebuah fasilitas di negara bagian tetangga New Jersey sebelum dipindahkan ke pusat penahanan di negara bagian Louisiana.

    Hakim Jamee Comans memutuskan bahwa Khalil dapat dideportasi dari negara tersebut berdasarkan keputusan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang menyatakan bahwa kehadiran Khalil “akan membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendesak.”

    Comans memberi waktu kepada tim hukum Khalil hingga 23 April untuk mengajukan banding. Jika mereka gagal memenuhi tenggat waktu, beberapa laporan menunjukkan bahwa perintah deportasi oleh hakim akan dikeluarkan untuk deportasi Khalil ke Suriah atau Aljazair.

    Marc Van Der Hout, salah satu pengacara Khalil, mengkritik kasus yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat, dan menekankan bahwa kasus tersebut tidak memiliki bukti pendukung dan menargetkan aktivitas terkait Amendemen Pertama, salah satunya kebebasan berpendapat, yang dilindungi konstitusi.

    Pengacara Khalil mengatakan pemerintah gagal membuktikan tuduhan bahwa dia salah memahami informasi pada aplikasi kartu hijaunya (green card). Setelah pengacara Khalil mengajukan gugatan hukum, seorang hakim federal di New York mengeluarkan perintah sementara yang menangguhkan deportasinya.

    Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke New Jersey setelah Khalil dipindahkan ke fasilitas penahanan di negara bagian tersebut.

    Para pelajar di seluruh Amerika Serikat, baik warga negara maupun bukan warga negara, telah menggunakan hak mereka untuk berdemonstrasi dan berbicara menentang perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 50.900 orang sejak 7 Oktober 2023, dan meruntuhkan daerah kantong tersebut.  (*)

  • Media Israel: Hamas Siap Berhenti Gali Terowongan jika Gencatan Jangka Panjang Terwujud – Halaman all

    Media Israel: Hamas Siap Berhenti Gali Terowongan jika Gencatan Jangka Panjang Terwujud – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dilaporkan telah berkata kepada juru penengah bahwa pihaknya bersedia melakukan gencatan senjata jangka panjang dengan Israel.

    Dua narasumber The Times of Israel yang mengetahui persoalan itu mengatakan Hamas siap menghentikan semua operasi militer, termasuk pengembangan senjata dan pembangunan terowongan bawah tanah.

    Menurut seorang pejabat Palestina dan seorang diplomat dari negara Arab, gencatan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang dicari Hamas guna menyudahi perang di Jalur Gaza.

    Dikatakan pula bahwa Hamas bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada sebuah badan Palestina yang berisi para teknokrat.

    Diplomat Arab itu juga menyebut sejumlah pejabat Hamas sudah mengindikasikan kesediaan mereka untuk menyimpan semua senjata Hamas di gudang.

    Adapun pejabat Palestina itu mengatakan Hamas bersedia melakukan gencatan senjata selama 5, 10, atau bahkan 15 tahun.

    Sebelumnya, Hamas telah mengusulkan pengembalian semua sandera Israel secara sekaligus dalam satu waktu. Mereka akan ditukar dengan sejumlah warga Palestina yang ditahan Israel.

    Kesepakatan itu juga akan memunculkan gencatan senjata secara permanen. Pasukan Israel akan ditarik sepenuhnya dari Gaza.

    Di sisi lain, akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menolak penghentian Gaza.

    Netanyahu bersikeras mengatakan Israel tak akan pernah setuju perang diakhiri meski hal itu bisa membuat semua sandera bisa dipulangkan. Menurut dia, hal itu akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

    Namun, sejumlah tokoh oposisi di Israel telah mendesak Netanyahu agar memprioritaskan pembebasan sandera ketimbang operasi militer yang bertujuan menggulingkan Hamas.

    TEROWONGAN HAMAS– Gambar yang dirilis oleh IDF pada 20 Januari 2024 menunjukkan bagian dalam terowongan di Khan Yunis, Gaza selatan, tempat Hamas menyembunyikan para sanderanya. (IDF)

    Pada bulan Januari kemarin, Netanyahu sepakat untuk melakukan gencatan senjata bertahap dengan Hamas.

    Gencatan itu mengakhiri perang untuk sementara. Sebanyak 33 sandera dibebaskan selama periode tahap pertama gencatan selama enam minggu.

    Kedua belah pihak seharusnya memulai perundingan guna membahas syarat-syarat tahap kedua gencatan. Jika tahap kedua terwujud, perang di Gaza bisa diakhiri permanen.

    Akan tetapi, perundingan menemui kebuntuan. Israel kemudian menyerang Gaza lagi per bulan Maret kemarin.

    Israel lebih memilih untuk mengusulkan gencatan lainnya yang juga bersifat sementara. Dalam gencatan ini, sandera lainnya akan dibebaskan. Namun, Hamas menolak usul itu.

    Sementara itu, BBC melaporkan Mesir dan Qatar yang menjadi juru penengah Israel-Hamas kembali menyodorkan usul baru.

    Seorang pejabat Palestina yang mengetahui perundingan Israel-Hamas mengatakan gencatan itu akan berlangsung lima hingga tujuh tahun.

    Jika usul itu bisa diwujudkan, semua sandera Israel akan dibebaskan lewat pertukaran tahanan Palestina di penjara Israel. Di samping itu, pasukan Israel akan ditarik sepenuhnya dari Gaza.

    Hamas disebut pernah usulkan gencatan jangka panjang

    Bulan kemarin Hamas juga  dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.

    Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler, seorang utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk urusan sandera.

    Ketika diwawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.

    Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.

    Menurut Boehler, Hamas menyarankan hal yang “relatif masuk akal dan bisa dilakukan”.

    “Mereka menyarankan pertukaran semua tahanan. Jadi, semua sandera kita saat ini ditukar dengan beberapa tahanan. Kami tidak tertarik dengan hal itu,” ujar Boehler dikutip dari All Israel News.

    Kemudian, dia mengungkapkan keinginan Hamas untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang.

    “Dan mereka menyarankan gencatan senjata lima hingga sepuluh tahun, dan Hamas akan meletakkan semua senjata, dan AS akan membantu, serta negara-negara lain, memastikan tidak ada terowongan,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengklaim Hamas tidak akan terlibat dalam urusan politik.

    “Dan saya pikir itu bukan tawaran awal yang buruk,” kata Boehler.

    Meski demikian, Al Arabi Al Jadeed pada hari Senin melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya. Laporan itu didasarkan pada pernyataan juru bicara Hamas. (*)

  • Iran Tuduh Israel Coba Rusak Perundingan Nuklir dengan AS

    Iran Tuduh Israel Coba Rusak Perundingan Nuklir dengan AS

    Teheran –

    Iran menuduh Israel mencoba untuk “merusak” perundingan yang sedang berlangsung antara negaranya dengan Amerika Serikat (AS) membahas program nuklirnya. Teheran menyebut Tel Aviv mengerahkan upaya-upaya untuk mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    Program nuklir Iran selama ini menjadi titik utama yang memicu ketegangan dengan Barat. Beberapa waktu terakhir, Iran dan AS telah menggelar dua putaran perundingan nuklir, dengan yang pertama digelar di Oman dan yang kedua di Roma, Italia.

    Teheran dan Washington yang merupakan musuh bebuyutan sejak Revolusi Islam tahun 1979, dijadwalkan akan kembali bertemu untuk putaran ketiga perundingan nuklir yang dimediasi oleh Oman.

    Di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung itu, seperti dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), Kementerian Luar Negeri Iran melontarkan tuduhan terhadap Israel yang disebutnya berupaya mengganggu dan merusak perundingan nuklir itu.

    “Semacam koalisi sedang terbentuk… untuk merusak dan mengganggu proses diplomatik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, kepada wartawan setempat, dengan mengatakan Israel berada di balik upaya tersebut.

    “Bersamaan dengan itu, ada serangkaian arus yang menghasut perang di Amerika Serikat dan tokoh-tokoh dari berbagai faksi,” sebutnya.

    Media terkemuka AS, New York Times (NYT), melaporkan pada Kamis (17/4) lalu bahwa Presiden AS Donald Trump telah mencegah Israel untuk menyerang situs nuklir Iran dalam jangka pendek.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menyatakan negaranya tidak akan pernah membiarkan Teheran untuk memperoleh senjata nuklir.

    Negara-negara Barat dan Israel, yang dianggap oleh para pakar sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan Timur Tengah, telah sejak lama menuduh Iran berusaha mendapatkan senjata nuklir.

    Teheran selalu membantah tuduhan tersebut dan bersikeras menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demi Hindari Tarif Trump, Vietnam Bakal Awasi Ketat Ekspor

    Demi Hindari Tarif Trump, Vietnam Bakal Awasi Ketat Ekspor

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) Vietnam telah mengeluarkan instruksi untuk menindak tegas pengiriman barang secara ilegal (transhipment) ke Amerika Serikat (AS) dan mitra dagang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dikutip dari Reuters, Selasa (22/4/2024), dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendag Vietnam dan berlaku efektif pada 15 April menilai potensi perdagangan ilegal semakin meningkat seiring meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh tarif AS.

    “Jika tidak dicegah, dapat membuat Vietnam semakin sulit menghindari sanksi dari negara-negara mitra yang merasa dirugikan akibat tindakan ilegal tersebut,” tulis laporan ini.

    Meski begitu, Kemendag tidak membeberkan secara spesifik negara mana saja yang mungkin menjadi asal praktik transhipment. Namun, impor barang Vietnam hampir 40% berasal dari China.

    AS juga secara terbuka menuduh China menggunakan negara Asia Tenggara itu sebagai pusat transhipment untuk menghindari bea masuk AS. Vietnam telah dikenai tarif resiprokal 46% oleh Trump. Saat ini, tarif tersebut ditunda hingga Juli.

    Berdasarkan instruksi tersebut, pejabat di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan lembaga lainnya telah diperintahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Vietnam. Hal ini dilakukan untuk memastikan asal-usul barang, terutama bahan baku impor yang digunakan untuk produksi dan ekspor.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menginstruksikan para pejabat untuk memerangi penipuan perdagangan, pemalsuan, dan isu lain yang menjadi perhatian Amerika Serikat saat negara itu bersiap untuk memulai pembicaraan dengan Washington mengenai tarif.

    Peringatan dari China

    Surat Edaran diterbitkan sehari usai Presiden China Xi Jinping mengunjungi Vietnam. Dalam kunjungan itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama antara lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikat asal barang.

    Awal pekan ini, China memperingatkan negara-negara agar tidak membuat kesepakatan perdagangan dengan AS yang merugikan Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Berdasarkan tuduhan transhipment ilegal, barang-barang ekspor dari China berhenti di Vietnam untuk mengubah label menjadi ‘Made in Vietnam’,meskipun tidak ada atau tidak cukup nilai tambah di negara tersebut. Kemudian barang tersebut dikirim ke Amerika Serikat di mana mereka dapat menikmati tarif yang lebih rendah daripada jika diberi label sebagai produk China.

    Instruksi dari Kemendag juga menegaskan akan memberlakukan prosedur ketat untuk memeriksa pabrik dan mengawasi penggunaan label ‘Made in Vietnam’, khususnya pada perusahaan yang tiba-tiba mengajukan banyak permohonan label asal barang.

    Lihat juga Video: Trump Sebut Kebijakan Tarif Bagaikan ‘Obat’ untuk Ekonomi

    (rea/ara)