Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Nilai Tukar Rupiah sesuai Fundamental Ekonomi Indonesia

    Nilai Tukar Rupiah sesuai Fundamental Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah saat ini masih sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan juga selaras dengan tren mata uang kawasan.

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ungka Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025), dilansir dari Antara.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada 27 Maret 2025, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp 16.560 per dolar AS. Ini berarti ada penguatan sebesar 0,12% secara point-to-point (ptp) dibandingkan posisi akhir Februari 2025.

    Namun, sempat terjadi tekanan signifikan di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri selama libur panjang Lebaran 1446 H, akibat kebijakan tarif balasan dari Amerika Serikat (AS).

    Untuk menanggapi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi secara aktif di pasar NDF, mulai dari kawasan Asia, Eropa hingga New York, untuk menjaga kestabilan kurs rupiah di tengah tekanan global.

    Kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari stabilnya nilai tukar yang tercatat menguat menjadi Rp 16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan posisi Rp 16.865 per dolar AS saat pembukaan kembali pasar domestik pada 8 April.

    “Ke depan, nilai tukar rupiah diperakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tambah dia.

    Pada awal perdagangan Kamis (24/4/2025) pagi, rupiah tercatat menguat tipis sebesar 6 poin atau 0,04% ke level Rp 16.866 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.872.

    Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat langkah stabilisasi, termasuk melakukan intervensi terukur di pasar NDF luar negeri dan melanjutkan strategi intervensi tiga jalur (triple intervention) pada transaksi spot, DNDF, dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Selain itu, BI juga terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI), dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

  • Menkeu: Pergerakan rupiah sesuai dengan ekonomi domestik dan regional

    Menkeu: Pergerakan rupiah sesuai dengan ekonomi domestik dan regional

    Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik dan mata uang regional.

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12 persen point-to-point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025.

    Namun, tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore (Non-Deliverable Forward/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Merespons itu, Bank Indonesia (BI) pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global.

    Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, kata Sri Mulyani. Hal itu tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025.

    “Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” tutur Sri Mulyani.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.866 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.872 per dolar AS.

    Bank Indonesia (BI) menyatakan terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder.

    Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • IMF Ramal Ekonomi Indonesia Terjerembab, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Vietnam-Meksiko – Page 3

    IMF Ramal Ekonomi Indonesia Terjerembab, Sri Mulyani: Lebih Baik dari Vietnam-Meksiko – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tahun ini. Namun, penurunannya tidak lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam, Thailand, hingga Meksiko.

    Dia mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis IMF dalam World Economic Outlook (WEO) pada April 2025 ini. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

    Dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 ini. Angka itu lebih rendah 0,4 persen dari prediksi sebelumnya atau sebesar 5,1 persen.

    “Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7 persen, artinya (ada) koreksi sebesar 0,4 percentage point,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Dia menuturkan, IMF juga mencatat penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara lain. Diantaranya, Thailand yang terkoreksi 1,2 persen, Filipina 0,6 persen, Vietnam 0,9 persen, dan Meksiko 1,7 persen.

    Bendahara Negara itu menyimpulkan kalau penurunan yang dialami Indonesia jauh lebih kecil dari negara-negara tersebut. Mengingat lagi, Thailand, Vietnam, hingga Meksiko punya porsi perdagangan lebih besar terhadap Amerika Serikat.

    “Koreksi ini (pertumbuhan ekonomi Indonesia), lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan dimana eksposur dari perdagangan eksternal mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar,” tuturnya.

     

  • Rupiah Diprediksi Terus Melemah, Unilever Siapkan Strategi – Page 3

    Rupiah Diprediksi Terus Melemah, Unilever Siapkan Strategi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah analis memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan terus mengalami tekanan. Hal ini karena adanya adanya kebijakan tarif yang dijalankan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Kemarin atau pada Rabu 24 April 2024, rupiah juga mengalami pelemahan tipis. Analis melihat pelemahan rupiah ini karena likuiditas perekonomian domestik sangat ketat.

    “Rupiah masih terus mengalami pelemahan sampai hari ini karena likuiditas perekonomian domestik sangat ketat atau ‘kurang darah’, sehingga bisa berdampak pada stagnasi ekonomi,” ujar analis Bank Woori Saudara Rully Nova dikutip dari Antara.

    Lalu apa yang antisipasi perusahaan dengan adalah pelemahan rupiah ini?

    Untuk PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menerapkan beberapa strategi bisnis dalam menghadapi tekanan nilai tukar rupiah.

    Unilever mengandalkan strategi lindung nilai (hedging), pemanfaatan ekspor sebagai bentuk lindung nilai alami (natural hedge), serta kerja sama kontraktual dengan pemasok, agar mendapatkan kepastian dalam aspek biaya.

    Selain itu, perusahaan juga menjalankan program efisiensi biaya serta penyesuaian harga produk pada tingkat merek dan kategori tertentu.

    “Dampak dari fluktuasi nilai tukar tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, dan kuncinya adalah mengelola waktu serta biaya dengan cara yang bijak. Beberapa strategi yang kami terapkan baik itu hedging, kerja sama kontraktual, ekspor, maupun natural hedge merupakan langkah-langkah yang kami jalankan untuk menghadapi tantangan tersebut.” ujar Direktur Keuangan Unilever Indonesia Neeraj Lal, Kamis (24/4/2025).

    Unilever menghadapi dua bentuk dampak dari pelemahan nilai tukar, yakni eksposur langsung dari impor bahan baku, serta eksposur tidak langsung dari harga komoditas dan bahan kemasan.

    “Dampak langsung yang kami alami relatif kecil, sementara dampak yang lebih besar justru berasal dari eksposur tidak langsung dalam bisnis kami,” ujarnya pula.

    Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menambahkan, progres penerapan strategi mitigasi sejauh ini tercermin dalam kinerja marjin kotor (gross margin) Perseroan yang mengalami peningkatan menjadi 48,2 persen pada kuartal I-2025, naik dari 44,5 persen pada kuartal sebelumnya, dan 45,5 persen pada kuartal III-2024.

    Menurutnya, kenaikan ini menandakan keberhasilan kombinasi strategi efisiensi dan penyesuaian harga dalam menjaga profitabilitas perusahaan di tengah gejolak perekonomian global.

  • BI turunkan proyeksi ekonomi dunia jadi 2,9 persen karena tarif Trump

    BI turunkan proyeksi ekonomi dunia jadi 2,9 persen karena tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI turunkan proyeksi ekonomi dunia jadi 2,9 persen karena tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dari semula 3,2 persen menjadi 2,9 persen, setelah mencermati dinamika perkembangan kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Lebih spesifiknya, untuk (pertumbuhan ekonomi) Amerika Serikat itu (proyeksi BI) turun dari 2,3 menjadi 2 persen. Kemudian untuk Tiongkok (China) dari 4,6 persen menjadi 4 persen,” kata Deputi Gubernur BI Aida S Budiman dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Aida menjelaskan bahwa angka proyeksi dari BI mengenai ekonomi global berbeda dengan International Monetary Fund (IMF) yang sebesar 2,8 persen karena adanya perbedaan dalam menggunakan asumsi.

    BI menggunakan asumsi tarif AS yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 9 April 2025 di mana saat itu pengenaan tarif tinggi pada berbagai mitra dagang AS ditunda selama 90 hari. Sedangkan IMF menggunakan asumsi tarif AS yang tinggi yang diumumkan pada 2 April 2025.

    “Untuk membaca tarif, kita harus hati-hati karena dinamikanya sangat fluid, sangat cepat,” kata Aida.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kebijakan tarif resiprokal AS memiliki dampak, baik dari sisi perdagangan (trade channel) maupun dari sisi pasar keuangan (financial channel).

    Dari sisi perdagangan, pengenaan tarif Trump mempunyai dampak langsung tidak hanya terkait dengan ekspor Indonesia ke AS, melainkan juga pertumbuhan ekonomi AS sendiri karena permintaan ekspor ke negara tersebut akan menurun.

    Pertumbuhan ekonomi AS tidak hanya diproyeksikan akan melambat pada tahun ini. Bahkan, ujar Perry, pelaku pasar juga memprediksi resesi di AS dengan probabilitas sekitar 60 persen. Selain itu, inflasi AS juga diperkirakan akan meningkat.

    Sedangkan dampak tidak langsung dari sisi perdagangan, BI juga melihat adanya risiko penurunan ekspor Indonesia ke China mengingat pertumbuhan ekonomi China juga diperkirakan menurun pada tahun ini.

    “Tapi tidak hanya Tiongkok, juga negara-negara lain. Apakah India maupun negara-negara lain yang kemudian akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

    Dengan perkembangan tersebut, BI pun memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen.

    “Sampai dengan triwulan I 2025 ekonomi kita bagus. Tapi ke depan, dinamika-dinamika itu perlu kita antisipasi lebih baik. Dan untuk itulah kenapa komitmen Bank Indonesia akan terus memperkuat dan menyempurnakan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial,” kata Perry.

    Sumber : Antara

  • BI: Stabilitas eksternal ekonomi RI kuat menghadapi gejolak global

    BI: Stabilitas eksternal ekonomi RI kuat menghadapi gejolak global

    Jumlah cadangan devisa Indonesia yang cukup tinggi menjadi indikator terakhir optimisme BI terhadap stabilitas eksternal ekonomi tanah air cukup kuat.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimis stabilitas eksternal ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi gejolak global, terutama pascakebijakan Tarif Amerika Serikat (AS).

    Ada tiga indikator yang mendasari optimisme BI terhadap ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    “Pertama, defisit transaksi berjalan yang kami perkirakan 0,5-1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) itu tergolong rendah,” ujar Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

    Perkiraan defisit transaksi berjalan disebut sudah sesuai dengan standar internasional untuk Indonesia yang termasuk kategori emerging market dan developing country, sepanjang tak lebih dari tiga persen.

    Kedua, BI optimis defisit transaksi berjalan secara keseluruhan dapat dipenuhi dari surplus transaksi modal dan finansial, baik dari portofolio inflows, penanaman modal asing, maupun sumber-sumber aliran dana asing, termasuk dampak positif dari kebijakan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Jadi, defisit transaksi berjalan kami meyakini dapat dipenuhi dari surplus transaksi modal dan finansial, sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran akan surplus,” kata Perry.

    Jumlah cadangan devisa Indonesia yang cukup tinggi menjadi indikator terakhir optimisme BI terhadap stabilitas eksternal ekonomi tanah air cukup kuat.

    Tercatat, posisi cadangan devisa hingga akhir Maret 2025 sebesar 157,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS), setara dengan pembelian 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini jauh di atas standar kecukupan internasional yang tiga bulan impor.

    “Tiga pertimbangan tadi yang menyimpulkan optimisme kami bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak global kuat,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amerika Kritik QRIS-GPN, Pemerintah Harus Tegakkan Kedaulatan Digital!

    Amerika Kritik QRIS-GPN, Pemerintah Harus Tegakkan Kedaulatan Digital!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta tegas menegakkan prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional dalam merespons kritik Amerika Serikat atas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia.

    “Kami mendorong pemerintah untuk terus berdiri tegak pada prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional, namun tetap mengedepankan komunikasi yang terbuka, berbasis data, dan kolaboratif dengan mitra-mitra internasional,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, Kamis (24/4/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat menyatakan QRIS dan GPN menghambat perdagangan luar negeri AS, terutama dalam konteks digital dan elektronik.

    Menurut Marwan, penegakkan prinsip kedaulatan digital dan perlindungan kepentingan nasional dalam merespons kritik AS itu akan mengurangi kekhawatiran dari negara lain. 

    Selain itu, kata dia, hal tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin dalam pembangunan ekosistem keuangan digital yang adil, aman, dan berkelanjutan.

    “Jadi, kita menyikapi kekhawatiran AS soal QRIS dan GPN secara proporsional dan kritis,” tandas dia.

    Dia menilai, QRIS dan GPN merupakan komitmen nyata Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital, menjamin keamanan data finansial nasional, dan memperluas akses keuangan yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan, dan pelaku UMKM. 

    “Ini adalah kebijakan yang bukan hanya strategis, tetapi juga mendesak di era disrupsi ekonomi global,” tutur Marwan. 

    Marwan menegaskan DPR mendukung penuh langkah pemerintah atas keberanian dan konsistensinya dalam membangun sistem pembayaran domestik yang lebih mandiri dan efisien. Pasalnya, menurutnya, transaksi dalam negeri sebelum keberadaan QRIS dan GPN membebani pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Sebelum keberadaan QRIS dan GPN yang bergantung pada jaringan internasional sering kali dikenai biaya tinggi akibat proses peralihan ke luar negeri,” tutur sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.

    Meskipun demikian, Marwan tetap meminta pemerintah tidak berarti menutup ruang dialog internasional. Indonesia, kata dia, perlu membuka ruang komunikasi dan konsultasi terbatas dengan Pemerintah AS dalam semangat kerja sama global yang adil dan setara.

    Termasuk, kata dia, untuk menjelaskan QRIS dan GPN bukanlah bentuk hambatan perdagangan, melainkan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien. 

    Bahkan, kata dia, QRIS dan GPN dapat menjadi model pengembangan sistem pembayaran digital di negara berkembang lainnya.

    “Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mempertahankan prinsipnya, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi. Standar QRIS dapat dipromosikan sebagai model interoperabilitas regional dan global,” jelas dia.

    Marwan menambahkan, integrasi QRIS dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) dan PromptPay (Thailand) dapat menjadi pijakan awal untuk kolaborasi yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara, sebelum masuk ke skema global. Dengan cara itu, kata dia, Indonesia mampu menawarkan solusi regional yang relevan, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam forum internasional.

  • Ekspor beras eksotis Indonesia cukup diminati

    Ekspor beras eksotis Indonesia cukup diminati

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan komoditas beras Indonesia cukup diminati oleh negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya beras premium dan eksotis.

    Komoditas beras eksotis terdiri terdiri dari beras merah, beras hitam, beras ketan putih dan beras japonica. Ekspor untuk beras tersebut, menurut Puntodewi cukup bagus.

    “Kalau beras ini kan, yang beras apa namanya (premium), beras eksotis atau apa, itu memang sudah ada. Beras eksotis itu memang cukup bagus,” ujar Puntodewi ditemui usai menghadiri Gambir Trade Talk di Jakarta, Kamis.

    Puntodewi menyampaikan, saat ini pangsa pasar untuk komoditas beras eksotis masih berada di wilayah ASEAN.

    “Bagus, bagus (peminatnya), (di) ASEAN,” kata Puntodewi.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin mengatakan Indonesia akan terus melakukan perluasan pasar ekspor dari berbagai komoditas, termasuk beras.

    Menurut dia, hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Kalau perluasan pasar, dari sisi kami, ini yang secara umum ya, bukan cuma beras, istilahnya mencari pasar-pasar ekspor baru,” kata Rusmin.

    Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke beberapa negara mengingat produksi beras Indonesia saat ini melimpah.

    Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang bakal mengimpor beras dari Indonesia. Belum lama ini, Pemerintah Malaysia menyampaikan minatnya untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan! Dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,“ kata Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4).

    Presiden melanjutkan, jika perlu beras yang diekspor ke beberapa negara itu tidak dijual terlalu mahal.

    “Kalau perlu, atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting, ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa — bukan bangsa yang minta-minta, tetapi bangsa yang bisa membantu, dan memberi (kepada) bangsa lain,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menyebut dirinya mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa produksi beras nasional cukup tinggi dalam 3-4 bulan terakhir.

    Oleh karena itu, untuk menampung seluruh produksi beras hasil garapan petani, Presiden memerintahkan seluruh pihak, termasuk BUMN, TNI, dan Polri membantu mempercepat pembangunan gudang-gudang penyimpanan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu pastikan posisi RI netral di tengah ketegangan AS-China

    Menkeu pastikan posisi RI netral di tengah ketegangan AS-China

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan posisi tawar Indonesia tetap netral di tengah ketegangan Amerika Serikat (AS) dan China imbas tarif resiprokal.

    “Indonesia, baik dalam ASEAN sebagai negara terbesar maupun hubungan dengan AS dan China yang sedang mengalami eskalasi tensi, kita tetap dalam posisi yang cukup netral, dihormati, dan diperhitungkan. Ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Menurut Sri Mulyani, Indonesia telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China. Indonesia menyampaikan untuk terus mempererat hubungan, yang direspons oleh Menteri Keuangan China dengan undangan bagi Indonesia untuk datang ke Beijing.

    AS pun juga ingin tetap meningkatkan hubungan erat dengan Indonesia.

    Bendahara negara ini optimis posisi daya tawar Indonesia yang relatif baik didukung oleh kinerja perekonomian yang terjaga. Dengan dukungan itu, Indonesia memiliki modal yang cukup dalam menghadapi situasi dunia yang dinamis dan cair.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyarankan Pemerintah Indonesia untuk juga bernegosiasi dengan China dalam merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita perlu melakukan diplomasi dan forward looking engagement tidak hanya dengan AS, tetapi juga dengan China,” kata Mari Elka dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu (13/4).

    Sebab, China akan menghadapi AS dan, pada saat yang sama, akan berusaha membangun hubungan dengan ASEAN. “Menurut saya, kita harus bernegosiasi dengan itikad baik,” tambahnya.

    Sementara itu, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Pemerintah Indonesia dan USTR sepakat untuk segera membahas negosiasi tarif secara intensif dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam waktu 60 hari ke depan.

    Selain dengan USTR, Pemerintah Indonesia juga menjaga komunikasi intens dengan pelaku usaha AS, seperti The United States – Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), yang beranggotakan perusahaan investor di Indonesia.

    Kemudian, Sri Mulyani bakal bertemu dengan US Treasury Secretary Scott Bessent besok sore. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga akan mengadakan pertemuan dengan Managing Director IMF guna membahas dampak dari kebijakan tarif AS.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Boeing Pede Banyak Pelanggan Cari Pesawat Meski Dikembalikan China

    Bos Boeing Pede Banyak Pelanggan Cari Pesawat Meski Dikembalikan China

    Jakarta –

    Pemerintah China telah berhenti menerima pesawat dari produsen asal Amerika Serikat (AS), Boeing. Meski demikian, CEO Boeing Kelly Ortberg percaya diri bahwa masih banyak pelanggan yang mencari pesawat Max buatannya.

    Hal ini disampaikannya menyusul beberapa buah pesawat 737 Max yang dikembalikan ke fasilitas perusahaan di Seattle alih-alih dikirim ke pelanggan China mereka. Ortberg pun memastikan, tindakan China tidak akan mempengaruhi kondisi perusahaan.

    “Ada banyak pelanggan di luar sana yang mencari pesawat Max. Kami tidak akan menunggu terlalu lama. Saya tidak akan membiarkan ini menggagalkan pemulihan perusahaan kami,” kata Ortberg, dikutip dari CNBC, Kamis (24/4/2025).

    Ortberg mengatakan beberapa pesawat 737 Max yang telah sampai di China akan dikembalikan lagi ke AS. Sejumlah pesawat yang belum dikirim ke China juga batal diterbangkan.

    Presiden AS Donald Trump awal bulan ini mengeluarkan tarif impor balasan kepada sejumlah negara, termasuk China. Kebijakan itu ditunda 90 hari untuk negara lainnya, tetapi Trump bersikap lain ke China.

    Pemerintah China tidak tinggal diam. Negara tersebut mengeluarkan balasan tarif dan memutuskan berbagai langkah salah satunya menyetop pembelian dan penyewaan pesawat dari produsen pesawat AS, Boeing.

    Saat saling serang berlangsung, Trump melunak. Ia terbuka kepada China untuk bernegosiasi atas kebijakan tarifnya. Adapun tarif yang dikenakan Trump kepada China sebelumnya 145%-245%. Trump membuka opsi dapat turun, namun tidak sampai 0%.

    “Tidak akan setinggi itu. … Tidak, tidak akan mendekati setinggi itu. Tarif akan turun secara substansial. Namun, tidak akan nol,” kata Trump.

    (acd/acd)