Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Patok Tarif Impor Tinggi, Trump Digugat 12 Negara Bagian

    Patok Tarif Impor Tinggi, Trump Digugat 12 Negara Bagian

    Jakarta –

    12 negara bagian di Amerika Serikat (AS) bergabung menggugat kebijakan tarif impor tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump

    Mengutip BBC, gugatan tersebut menyatakan Trump seharusnya tidak berwenang langsung mematok tarif impor. Alasannya, kebijakan tersebut harus terlebih dulu disetujui oleh Parlemen AS.

    Selain itu mempertanyakan Trump yang menerapkan aturan tahun 1970-an, yaitu Undang-Undang (UU) Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) untuk menerapkan tarif. Gugatan tersebut sudah dijukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS.

    Menurut UU tersebut seorang presiden dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk menangani ancaman yang tidak biasa dan luar biasa, yang sumbernya sebagian besar atau seluruhnya di luar Amerika Serikat, terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau ekonomi Amerika Serikat, jika dia telah terlebih dahulu menyatakan keadaan darurat nasional.

    Namun, UU tersebut tidak pernah digunakan oleh presiden AS manapun untuk mengatur tarif impor.

    “Presiden telah menjungkirbalikkan tatanan konstitusional dan membawa kekacauan pada ekonomi Amerika,” bunyi sebagian kutipan gugatan tersebut.

    Menanggapi gugatan tersebut, pihak Gedung Putih justru menuding Jaksa Agung New York Letitia James hanya memprioritaskan gugatan untuk melemahkan Presiden Trump, alih-alih menggugat untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Juru bicara Gedung Putih Kush Desai menegaskan Pemerintahan AS tetap berkomitmen untuk menggunakan kewenangan hukumnya sepenuhnya untuk menghadapi berbagai keadaan darurat nasional yang saat ini dihadapi negara.

    “Baik momok migrasi ilegal dan aliran fentanil melintasi perbatasan kita maupun defisit perdagangan barang AS tahunan yang meledak,” kata Desai.

    (hal/hns)

  • Rekor! Kapasitas Pembangkit Surya-Angin China Lampaui PLTU Batu Bara

    Rekor! Kapasitas Pembangkit Surya-Angin China Lampaui PLTU Batu Bara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Energi Nasional China mengumumkan, untuk pertama kalinya bahwa kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yakni angin dan surya di China telah melampaui kapasitas energi termal, yang sebagian besar berasal dari batu bara.

    Hal ini menjadi capaian yang cukup penting dalam transisi energi yang dilakukan oleh Negeri Panda. Terlebih, China selama ini dikenal sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

    Adapun, China sendiri telah berkomitmen untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.

    Berdasarkan penelitian yang diterbitkan tahun lalu, meski sekitar 60% energi negara tersebut berasal dari batu bara, China juga merupakan pusat energi terbarukan, dengan membangun hampir dua kali lipat kapasitas angin dan surya dibandingkan dengan semua negara lain jika digabungkan.

    “Pada kuartal pertama tahun 2025, kapasitas tenaga angin dan fotovoltaik China yang baru dipasang berjumlah total 74,33 juta kilo Watt, sehingga kapasitas terpasang kumulatif menjadi 1,482 miliar kilo Watt,” kata Badan Energi Nasional China, dikutip dari AFP, Jumat (25/4/2025).

    Hal itu melampaui kapasitas terpasang tenaga termal (1,451 miliar kilo Watt) untuk pertama kalinya.

    Pada Rabu (23/4/2025), Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa “tidak peduli bagaimana situasi internasional berubah”, upaya negaranya untuk memerangi perubahan iklim tidak akan kendor.

    Ia juga mengatakan bahwa Tiongkok akan mengumumkan komitmen pengurangan gas rumah kaca 2035, yang dikenal sebagai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), sebelum COP30 pada November dan akan mencakup semua gas rumah kaca, bukan hanya karbon dioksida.

    Di sisi lain, Presiden Donald Trump telah menarik Amerika Serikat, penghasil emisi karbon terbesar kedua di dunia, keluar dari Perjanjian Iklim Paris sambil menjanjikan perluasan besar-besaran dalam eksploitasi bahan bakar fosil.

    Sebagaimana diketahui, tonggak sejarah baru Tiongkok muncul saat negara tersebut mengalami pertumbuhan eksplosif dalam energi terbarukan. Tahun lalu, China menambahkan rekor 357 Giga Watt tenaga angin dan surya, 10 kali lipat dari penambahan AS.

    Negara tersebut memenuhi target 2030 untuk memasang kapasitas tenaga surya dan angin sebesar 1.200 GW hampir enam tahun lebih awal.

    Pengumuman hari Jumat menyatakan bahwa penambahan tenaga angin dan tenaga surya pada kuartal pertama telah “jauh melampaui” peningkatan total konsumsi listrik di Tiongkok.

    “Tren ini kemungkinan besar akan terus berlanjut pada bulan-bulan dan kuartal berikutnya di tahun 2025,” kata Yao Zhe, penasihat Kebijakan Global di Greenpeace Asia Timur, kepada AFP.

    Itu menunjukkan sektor listrik Tiongkok sedang mengalami “perubahan struktural dan emisi karbon sektor tersebut tinggal selangkah lagi menuju puncaknya”.

    Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa batu bara terus memainkan peran penting dalam bauran energi Tiongkok. Meskipun terjadi lonjakan energi terbarukan, Tiongkok juga memulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 94,5 G ga Watt pada tahun 2024.

    Menurut laporan dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Finlandia dan Pemantau Energi Global (GEM) di Amerika Serikat, kapasitas tersebut 93 persen dari total global.

    (wia)

  • Lawatan Perdana Trump di Periode Kedua Pemerintahannya: Hadiri Pemakaman Paus

    Lawatan Perdana Trump di Periode Kedua Pemerintahannya: Hadiri Pemakaman Paus

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuju Roma, Italia, untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus dalam lawatan luar negeri pertama di masa jabatan keduanya. Trump akan bertemu para pemimpin asing termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Dilansir AFP, Jumat (25/4/2025), Trump memiliki hubungan jauh dengan mendiang Paus Fransiskus yang tidak ragu mengkritiknya dengan tajam atas kebijakannya yang khas, yaitu deportasi massal para migran.

    Namun, Trump tidak akan melewatkan apa yang akan menjadi pertemuan diplomatik besar yang dihadiri oleh sekitar 50 kepala negara, termasuk 10 raja yang berkuasa.

    Di antara mereka adalah Zelensky, yang akan menjadi pertemuan langsung pertama kedua pemimpin tersebut sejak pertemuan Gedung Putih yang berakhir tragis pada 28 Februari.

    Trump dan Wakil Presiden JD Vance dalam pertemuan itu mencaci maki Zelensky, menyebutnya tidak berterima kasih atas bantuan militer AS senilai miliaran dolar sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Ketegangan mereda setelah pertemuan itu, dengan Ukraina menyetujui proposal yang dipimpin AS untuk gencatan senjata tanpa syarat selama satu bulan, yang membebani Rusia yang belum menerimanya dan pada hari Kamis melancarkan serangan paling mematikan dalam hampir setahun di Kyiv.

    Trump, sambil menyerukan Rusia untuk menghentikan serangannya, telah kembali menyalahkan Zelensky, termasuk mendesaknya untuk menerima kendali Rusia atas Krimea, semenanjung yang direbut oleh Moskow pada tahun 2014.

    Tidak ada pertemuan yang diumumkan di Roma untuk Trump, yang hanya akan tinggal setengah hari di Vatikan. Namun, Trump mungkin merasa tidak nyaman dengan beberapa pemimpin di sekitarnya–yang paling utama adalah pendahulunya, Joe Biden.

    Biden adalah seorang Katolik yang taat dan dekat dengan Fransiskus. Biden akan melakukan perjalanan sendiri ke Roma, kata kantornya, meskipun menurut protokol, mantan Presiden umumnya melakukan perjalanan dengan Air Force One untuk menghadiri pemakaman.

    Trump telah tanpa henti menyerang Biden dan menghancurkan warisannya dalam hampir 100 hari masa jabatannya, dengan Biden pada gilirannya baru-baru ini berbicara menentang kebijakan Trump.

    Perjalanan Trump ke Italia terjadi setelah dia mengguncang sekutu Eropa dengan mengenakan tarif besar, meskipun dia setidaknya untuk sementara telah mundur dari tindakan yang paling keras.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, salah satu pemimpin yang menjalin hubungan dengan Trump dan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang akan segera lengser, akan hadir di pemakaman tersebut, demikian pula para eksekutif puncak Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Antonio Costa.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva seorang veteran sayap kiri yang mengalahkan saingannya Jair Bolsonaro, merupakan belahan jiwa ideologis Trump juga akan hadir. Lula telah mengkritik Trump tetapi telah menghindari konfrontasi besar sejak miliarder Republik itu kembali.

    Pemakaman tersebut juga akan menghadirkan para pemimpin yang lebih sejalan secara ideologis dengan Trump, termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Javier Milei dari Argentina, negara asal mendiang paus.

    Trump juga melakukan kunjungan singkat ke Prancis setelah pemilihannya tetapi sebelum pelantikannya untuk pembukaan kembali katedral Notre Dame. Macron mempertemukannya dengan Zelensky di sela-sela acara.

    Perjalanan luar negeri pertama Trump seharusnya ke negara-negara Teluk Arab yang kaya minyak, di mana ia berharap dapat melihat peluang bisnis dan mendesak hubungan yang lebih erat dengan Israel. Trump dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab mulai 13 Mei.

    (rfs/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Ancam Korsel, Tak Rela AS Dapat Pasokan ‘Harta Karun’ Ini

    China Ancam Korsel, Tak Rela AS Dapat Pasokan ‘Harta Karun’ Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – China dilaporkan mulai mengancam perusahaan Korea Selatan (Korsel) atas ekspor ke Amerika Serikat (AS) yang mengandung logam penting dari China. Situasi ini dilaporkan oleh media Negeri Ginseng.

    The Korean Economic Daily pada Selasa (22/4/2025) melaporkan bahwa pemerintah China memerintahkan setidaknya dua produsen transformator Korsel untuk menghentikan ekspor peralatan listrik yang mengandung logam tanah jarang berat – yang bersumber dari China – ke militer AS atau kontraktornya.

    Surat tersebut dilaporkan memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan tindakan regulasi, termasuk sanksi.

    Menurut seorang pejabat pemerintah Korsel yang dikutip oleh surat kabar tersebut, perusahaan-perusahaan di industri kendaraan listrik, layar, baterai, perangkat medis, dan kedirgantaraan telah menerima pemberitahuan serupa.

    “Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan AS yang akan menghadapi larangan ekspor Beijing di samping tarif balasannya sebagai tanggapan atas bea masuk Washington, konglomerat besar Korea yang memimpin ekspor negara itu dapat mengalami pukulan yang lebih besar,” kata Han Ah-reum, peneliti di Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, mengatakan kepada The Korean Economic Daily.

    Laporan tersebut, yang belum diverifikasi secara independen, akan menandai pertama kalinya China secara resmi menargetkan negara ketiga dalam sengketa dagangnya dengan AS.

    “Barang-barang yang relevan memiliki sifat penggunaan ganda, dan merupakan praktik internasional yang umum untuk memberlakukan kontrol ekspor terhadap barang-barang tersebut,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan kepada wartawan pada 4 April.

    “Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, langkah tersebut mencerminkan posisi konsistennya untuk menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional dengan tegas,” ujar jubir tersebut.

    Hubungan China-Korsel sendiri menghadapi hambatan baru di tengah kekhawatiran Seoul bahwa instalasi China di Laut Kuning mungkin merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menegaskan klaim teritorial. Beijing menegaskan bahwa struktur tersebut hanya ditujukan untuk akuakultur.

    Jika Beijing-mitra dagang utama Seoul-bergerak untuk lebih meningkatkan pengaruh ekonominya, hal itu dapat berdampak serius pada ekonomi tetangganya yang didorong oleh ekspor.

    Sementara itu, China telah berupaya menggalang dukungan internasional untuk melawan kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, dengan memposisikan dirinya sebagai alternatif yang bertanggung jawab dan stabil bagi Amerika Serikat.

    Minggu lalu, Presiden China Xi Jinping memulai perjalanan singkat ke Asia Tenggara untuk memperkuat pengaruh China di kawasan tersebut. Pada Selasa, media Jepang melaporkan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida menerima surat dari Perdana Menteri China Nomor 2 Li Qiang, yang mendesaknya untuk bergabung dengan Beijing dalam menentang proteksionisme.

    (tfa)

  • Apple-Instagram Ngaku Diperas Minta Tolong Trump, Begini Kronologinya

    Apple-Instagram Ngaku Diperas Minta Tolong Trump, Begini Kronologinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple dan Meta (induk usaha Facebook, Instagram, dan WhatsApp) baru saja dikenai dengan dari Uni Eropa dengan nilai total US$ 800 juta (Rp 13,5 triliun. Denda jumbo tersebut membuat petinggi Apple dan Meta gerah hingga meminta tolong Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Denda dan hukuman lain yang dijatuhkan Uni Eropa ke Apple dan Meta adalah bagian dari rangkaian langkah tegas Komisi Uni Eropa untuk mengadang dominasi perusahaan teknologi di ruang digital. Uni Eropa melakukan penertiban lewat aturan Digital Markets Act (DMA), sebuah regulasi baru yang dirancang untuk menciptakan persaingan sehat di pasar digital.

    Tujuan utamanya untuk mengatur perusahaan-perusahaan teknologi besar yang disebut “gatekeepers” agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya di pasar digital.

    Digital Markets Act adalah regulasi Uni Eropa yang mulai diimplementasikan secara penuh pada Maret 2024.

    Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai gatekeeper jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, omzet tahunan mereka di Eropa minimal 7,5 miliar euro selama tiga tahun terakhir, atau kapitalisasi pasar lebih dari 75 miliar euro.

    Kedua, memiliki platform inti, seperti mesin pencari, jejaring sosial, layanan perpesanan, atau toko aplikasi dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan aktif dan 10.000 pengguna bisnis tahunan di Uni Eropa.

    Selain itu, perusahaan menempati posisi dominan dan stabil di pasar selama tiga tahun berturut-turut.

    DMA menetapkan sejumlah larangan dan kewajiban bagi gatekeeper, di antaranya, tidak boleh memprioritaskan produk mereka sendiri di platform (self-preferencing). Perusahaan juga wajib mengizinkan interoperabilitas dengan layanan pesaing.

    Selain itu, tidak boleh memaksa pengguna untuk menggunakan layanan tertentu, seperti sistem pembayaran milik sendiri. Dan Harus memungkinkan pengguna untuk menghapus aplikasi bawaan.

    Gatekeeper yang melanggar DMA dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global tahunan, dan hingga 20% untuk pelanggaran berulang. Dalam kasus yang berat, Uni Eropa bahkan dapat memaksa perusahaan untuk membubarkan bagian bisnis tertentu.

    Pada September 2023, Komisi Eropa untuk pertama kalinya menetapkan enam gatekeeper, termasuk di antaranya Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, di bawah DMA.

    Beda DMA dan DSA

    Selain DMA, Uni Eropa memberlakukan juga Digital Services Act (DSA). Kedua aturan ini dirancang untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan adil bagi seluruh pengguna dan pelaku usaha di Eropa.

    Kedua aturan ini saling melengkapi, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda.

    DSA fokus pada keselamatan pengguna dan perlindungan hak-hak digital. Undang-undang ini menetapkan aturan bagi layanan digital, khususnya platform online seperti ecommerce, jejaring sosial, platform berbagi konten, toko aplikasi, dan layanan akomodasi online.

    Foto: REUTERS/Dado Ruvic
    REFILE – CLARIFYING CAPTION Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Instagram logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

    Platform yang sangat besar, dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan di UE, wajib memenuhi standar tertinggi dalam regulasi ini.

    Mengutip laman resminya, aturan DSA ingin memastikan bahwa dunia digital aman, transparan, dan bertanggung jawab, melindungi pengguna dari konten ilegal dan penyalahgunaan algoritma.

    Pada September 2024 lalu, Apple mendapat peringatan keras dari regulator antimonopoli Uni Eropa. Peringatan tersebut meminta agar Apple untuk membuka akses perangkat lunak miliknya ke para pesaing, atau ancaman denda menanti.

    Regulator yang berbasis di Brussels itu akan menentukan bagaimana Apple menyediakan interoperabilitas yang efektif dengan fungsionalitas seperti notifikasi, pemasangan perangkat, dan konektivitas.

    Proses kedua menyangkut bagaimana Apple menangani permintaan interoperabilitas yang diajukan oleh pengembang dan pihak ketiga untuk iOS dan iPadOS. Perusahaan diminta untuk memastikan proses yang transparan, tepat waktu, dan adil.

    Namun, enam bulan kemudian Apple gagal mematuhi permintaan Komisi tersebut.

    Minta tolong Trump

    Apple didenda oleh Komisi Eropa sebesar 500 juta euro (Rp 9,6 triliun). Para pejabat mengatakan bahwa Apple gagal mematuhi kewajiban “anti-pengaturan” di bawah DMA.

    Apple diharuskan untuk mengizinkan pengembang secara bebas menginformasikan kepada pelanggan tentang penawaran alternatif di luar App Store.

    Apple mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding atas denda Uni Eropa sambil melanjutkan diskusi dengan Komisi.

    CEO Meta Mark Zuckerberg memperkenalkan Orion AR Glasses saat ia menyampaikan pidato utama selama acara tahunan Meta Connect di kantor pusat perusahaan di Menlo Park, California, AS, 25 September 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

    “Pengumuman hari ini adalah contoh lain dari Komisi Eropa yang secara tidak adil menargetkan Apple dalam serangkaian keputusan yang buruk bagi privasi dan keamanan pengguna kami, buruk bagi produk, dan memaksa kami untuk memberikan teknologi kami secara gratis,” kata Apple dikutip dari CNBC Internasional.

    Sementara itu, Meta didenda 200 juta euro (Rp 3,8 triliun). Komisi Uni Eropa menemukan bahwa Meta secara ilegal mengharuskan pengguna untuk menyetujui pembagian data mereka dengan perusahaan atau membayar layanan bebas iklan.

    Hal ini sebagai tanggapan atas pengenalan Meta atas tingkat langganan berbayar untuk Facebook dan Instagram pada November 2023.

    Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, mengatakan bahwa Komisi tersebut berusaha untuk melumpuhkan bisnis asal Amerika. Sementara mengizinkan perusahaan-perusahaan China dan Eropa lain untuk beroperasi dengan standar yang berbeda.

    “Ini bukan hanya tentang denda. Komisi yang memaksa kami untuk mengubah model bisnis kami secara efektif membebankan tarif miliaran dolar kepada Meta sambil mengharuskan kami untuk menawarkan layanan yang lebih rendah,” kata Kaplan.

    “Dan dengan membatasi iklan yang dipersonalisasi secara tidak adil, Komisi Eropa juga merugikan bisnis dan ekonomi Eropa,” imbuhnya.

    Di satu sisi, ByteDance, pemilik TikTok, kalah dalam gugatan di pengadilan Uni Eropa pada Juli 2024. Gugatan itu terkait digolongkannya TikTok sebagai gatekeeper dalam aturan terkait pasar digital di wilayah tersebut.

    Dari UU Pasar Digital Uni Eropa, gatekeeper adalah platform yang punya posisi sangat dominan. Menurut para hakim, Bytedance telah memenuhi ambang batas terkait aturan tersebut. Mulai dari nilai pasar global, jumlah pengguna TikTok di Eropa, dan ambang batas periode penguasaan pasar.

    Bytedance menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut. Namun tetap berjanji akan mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan dari aturan tersebut.

    “Sekarang kami akan melakukan evaluasi langkah selanjutnya, kami mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan aturan sebelum tenggat Maret,” jelas perusahaan.

    Bytedance mengatakan hasil pengadilan bisa melemahkan tujuan UU Pasar Digital. Yakni akan melindungi lebih dulu perusahaan dominan dari pesaing baru seperti TikTok yang tidak punya posisi kuat, dikutip dari Reuters.

    Raksasa teknologi itu masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tertinggi di Eropa.

     

    (dem/dem)

  • Kremlin Sebut Pernyataan Presiden Trump Soal Krimea Sejalan dengan Posisi Rusia

    Kremlin Sebut Pernyataan Presiden Trump Soal Krimea Sejalan dengan Posisi Rusia

    JAKARTA – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Krimea bukanlah topik diskusi sepenuhnya sejalan dengan posisi Rusia.

    “Hal ini sepenuhnya sejalan dengan pemahaman kami dan dengan apa yang telah kami katakan selama ini,” kata Peskov dalam konferensi pers, dilansir dari TASS 25 April.

    Sebelumnya, Presiden Trump Presiden Volodymyr Zelensky kembali bentrok pada Hari Rabu terkait upaya untuk mengakhiri perang tiga tahun di Ukraina, dengan Pemimpin Amerika Serikat menegur Pemimpin Kyiv lantaran menolak mengakui mengakui pendudukan Rusia atas Krimea.

    Presiden Zelensky pada Hari Selasa menegaskan kembali, Ukraina tidak akan pernah menyerahkan Krimea kepada Rusia, yang merebut kendali semenanjung tersebut pada tahun 2014 dalam sebuah tindakan yang dikutuk secara internasional.

    “Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Ini bertentangan dengan konstitusi kita,” katanya, dikutip dari Reuters.

    Presiden Trump, yang sempat berdebat sengit dengan Presiden Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih Maret lalu, menyebut pernyataan itu menghasut dan membuat perdamaian semakin sulit dicapai.

    Dalam unggahan di media sosial Dia menuliskan, Krimea telah hilang bertahun-tahun yang lalu “dan bahkan bukan topik pembicaraan.”

    Presiden Trump, yang berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertama setelah kembali ke Gedung Putih, menegur Presiden Zelensky dan mengatakan di Truth Social, AS berusaha menghentikan pembunuhan di Ukraina dan mereka “sangat dekat dengan kesepakatan” untuk perdamaian.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Trump, JD Vance, mengatakan sudah waktunya bagi Rusia dan Ukraina untuk menyetujui proposal perdamaian AS “atau Amerika Serikat akan meninggalkan proses ini,” menggemakan peringatan dari Presiden Trump minggu lalu.

    Berbicara kepada wartawan di India, Wapres Vance mengatakan proposal tersebut menyerukan pembekuan batas teritorial “pada tingkat tertentu yang mendekati keadaan saat ini” dan “penyelesaian diplomatik jangka panjang yang diharapkan akan mengarah pada perdamaian jangka panjang.”

    “Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan pembunuhan adalah bagi kedua belah pihak untuk meletakkan senjata mereka, membekukan hal ini,” katanya.

    Seorang mantan pejabat Barat yang mengetahui usulan AS tersebut mengatakan, usulan tersebut juga menyerukan pengakuan atas pencaplokan Krimea oleh Rusia.

  • Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Andalkan Negosiasi untuk Hadapi Tarif Trump

    Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Andalkan Negosiasi untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut gerak cepat dan proaktif pemerintah untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif timbal balik alias tarif resiprokal merupakan dukungan nyata untuk industri dalam negeri. Namun, pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya alternatif lain untuk mengantisipasi dinamika kebijakan perdagangan AS.  

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani melihat langkah ini sebagai dukungan nyata pemerintah terhadap kepentingan menciptakan daya saing yang terbaik bagi pelaku usaha. Begitu pun dengan produk ekspor Indonesia di pasar Negara Paman Sam.

    Namun, Shinta menekankan dunia usaha juga harus melihat perkembangan dari negosiasi tarif yang dikenakan AS untuk Indonesia. Menurutnya, dunia usaha perlu mengetahui sejauh mana Indonesia bisa memperoleh liberalisasi atau penurunan tarif yang diinginkan di pasar AS dengan berbagai trade off yang ditawarkan pemerintah ke pada AS.

    “Secara realistis, kita tidak bisa berharap banyak atau tergantung pada pencapaian kesepakatan dalam negosiasi yang sedang berjalan,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Misalnya saja, kata Shinta, volatilitas kebijakan perdagangan AS yang sangat tinggi dan bukan hanya kebijakan tarif yang tak konsisten. Namun, juga ada hal-hal lain yang diformulasikan dan diputuskan menteri Presiden AS Donald Trump, menteri keuangan (menkeu) AS dan United States Trade Representative (USTR) yang dinilai tidak selalu sejalan dengan apa yang akhirnya diputuskan oleh Trump, ataupun sebaliknya.

    “Kita juga lihat bahwa negara-negara yang sebelumnya sudah berhasil menciptakan kesepakatan dengan Trump seperti Meksiko, Kanada, Korea, dan Singapura akhirnya juga tetap dikenakan terkena tarif tambahan oleh AS,” imbuhnya.

    Dia pun mengimbau agar pemerintah Indonesia juga harus siap mengantisipasi berbagai faktor jika kesepakatan yang dicapai tidak sesuai harapan atau tidak diindahkan oleh AS.

    Dalam hal ini, Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya alternatif untuk menstabilkan ekspor, stabilitas makro, dan kinerja pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Kami mendorong pemerintah agar jangan hanya fokus pada penciptaan bilateral deal dengan AS, tapi harus terlebih fokus dalam mempercepat realisasi upaya penciptaan stabilitas makro, stimulus kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” tuturnya.

    Butuh Stimulus

    Lebih lanjut, Shinta menuturkan, saat ini dunia usaha membutuhkan stimulus percepatan simplifikasi regulasi usaha dan peningkatan efisiensi biaya berusaha di Indonesia seperti perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dia berharap stimulus ini bisa dapat segera direalisasikan oleh pemerintah. Sebab, untuk menjamin peningkatan daya saing usaha dan produk nasional di pasar dalam dan luar negeri atau daya saing ekspor.

    Apalagi, lanjut dia, tanpa adanya simplifikasi regulasi dan peningkatan efisiensi biaya berusaha, Indonesia akan sangat sulit melakukan pengalihan pasar ekspor.

    “Jangankan pengalihan pasar ekspor, produk-produk industri kita pun bisa kalah saing dan terhimpit oleh produk-produk impor di pasar dalam negeri bila kita tidak memiliki iklim usaha yang memungkinkan industri-industri di dalam negeri memproduksi berbagai barang/jasa secara cost-efficient,” tuturnya.

    Di sisi lain, jika berbicara terkait peralihan ekspor, Shinta menilai hal ini nyatanya tidak semudah bisa dilakukan. Pasalnya, tidak semua produk ekspor bisa segera dijual ke negara lain.

    Bukan hanya itu, tidak semua negara juga bisa menyerap produk ekspor nasional yang teralihkan/tidak bisa diserap pasar AS imbas kenaikan tarif.

    Di samping kebijakan nontarif atau nontariff measures (NTMs), Shinta mengatakan, hambatan perdagangan yang menyebabkan peralihan ekspor tidak dapat dengan cepat atau dengan mudah dilakukan oleh pelaku usaha (eksportir) nasional seperti karakter permintaan pasar-pasar alternatif yang berbeda.

    Kemudian, daya serap atau daya beli pasar yang juga berbeda hingga perbedaan peran pembeli dalam memfasilitasi ekspor Indonesia ke negara tujuan.

    Maka dari itu, eksportir nasional perlu banyak dukungan dari pemerintah secara finansial dan non-finansial untuk bisa memanfaatkan potensi pasar-pasar alternatif untuk memaksimalkan kinerja ekspor dengan memanfaatkan pasar non-tradisional atau melakukan peralihan ekspor, jika AS mempertahankan kebijakan tarifnya.

    Meski demikian, sambung dia, peralihan ekspor ini pun tidak bisa dengan cepat dilakukan lantaran eksportir nasional juga perlu melihat potensi berbagai pasar alternatif yang mungkin sebelumnya belum pernah dijajaki.

    “Sehingga tentu perlu waktu untuk mempelajari pasar dan menciptakan trust dengan rekan usaha di negara baru. Jadi jangan dianggap peralihan ekspor itu bisa mudah atau cepat,” ujarnya.

    Apalagi di tengah dinamika global membuat peralihan perdagangan juga akan semakin sulit dilakukan. Maksudnya, semua negara memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia sehingga semua negara juga berusaha untuk melakukan diversifikasi ekspor dan mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain.

    “Jadi persaingan dagang semakin tinggi di pasar global. Risiko proteksionisme terhadap perdagangan/ekspor dari negara lain juga sangat tinggi karena semua negara khawatir negaranya kebanjiran impor yang di-dumping negara lain,” ungkapnya.

    Imbasnya, mau tak mau pemerintah di semua negara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dumping, subsidi perdagangan, dan lonjakan impor yang merugikan industri, serta persaingan pasar.

    Dengan kata lain, semua negara akan berupaya menjaga dan mengendalikan volume perdagangan dengan berbagai instrumen.

    “Karena itu, ekspor Indonesia sebaiknya diekspor secara kompetitif karena memiliki tingkat efisiensi produksi yang tinggi,” pungkasnya.

  • Teror Bom Guncang Rusia, Tewaskan Jenderal Senior Moskow Jelang Lawatan Trump Ke Kremlin – Halaman all

    Teror Bom Guncang Rusia, Tewaskan Jenderal Senior Moskow Jelang Lawatan Trump Ke Kremlin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat militer senior Rusia dilaporkan tewas usai Moskow diguncang teror bom, Jumat (25/4/2025).

    Menurut pernyataan resmi pihak berwenang Rusia, jenderal senior yang tewas tersebut adalah Jenderal Yaroslav Moskalik yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala Direktorat Operasi Utama pada Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia.

    Dikutip dari The Guardian, Yaroslav Moskalik tewas setelah menjadi korban ledakan bom misterius, menjelang Vladimir Putin memulai pertemuan penting di Kremlin dengan utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff.

    Komite Investigasi Rusia mengatakan bom misterius itu merupakan alat peledak rakitan isi pecahan logam yang dipasang di bawah mobil Volkswagen Golf milik Moskalik. 

    Tak dirinci jenis bubuk logam apa yang dimasukan dalam bom rakitan itu, namun para penyelidik memperkirakan hasil ledakan itu setara dengan 300 gram TNT.

    Imbas ledakan dahsyat itu, jenderal Yaroslav Moskalik bahkan sampai terlempar “beberapa meter”.

    Sementara kendaraan yang diparkir di samping mobil-mobil lain di dalam kawasan permukiman di sebelah blok apartemen bertingkat tinggi, terbakar habis setelah ledakan.

    Kematian Jenderal Yaroslav Moskalik menambah daftar panjang pejabat militer Rusia yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa tahun terakhir. 

    Sejauh ini otoritas Rusia belum mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

    Sementara, beberapa sumber menyebutkan serangan ini merupakan ulah kelompok oposisi dalam negeri atau elemen militan yang tidak puas dengan kebijakan militer Rusia di Ukraina dan Suriah.

    Bukan Kali Pertama

    Pasca-insiden ini terjadi, pihak berwenang Rusia berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan membawa pelaku ke pengadilan, mengingat kejadian seperti bukan kali pertama yang dialami Moskow.

    Desember lalu, sebuah serangan bom turut menewaskan Letnan Jenderal Igor Kirillov, yang menjabat sebagai komandan Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi Rusia (RChBZ). 

    Ia dibunuh bersama seorang ajudannya saat mereka keluar dari sebuah gedung di Moskow.

    Para penyelidik Rusia menuding serangan tersebut dilakukan oleh dinas khusus Ukraina dengan melibatkan alat peledak yang disembunyikan di dalam skuter listrik, yang ditempatkan di sebelah pintu masuk dan dipantau melalui kamera yang dipasang di mobil yang diparkir.

    Teror Bom Terjadi saat Lawatan Trump ke Kremlin

    Sebagai informasi, kematian Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik dalam ledakan bom mobil di Balashikha menjadi sangat mencolok karena bertepatan dengan kunjungan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, ke Moskow. 

    Kunjungan ini bertujuan membahas inisiatif perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    Sejumlah pihak khawatir bahwa pembunuhan ini bisa dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap proses diplomasi damai yang sedang dijajaki.

    Atau bahkan sebagai pesan politik dari pihak-pihak yang menolak perdamaian.

    Imbas teror ini menciptakan iklim ketidakpercayaan, yang berpotensi membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit, terutama jika Rusia menganggap itu bukan kebetulan semata.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Pengganti Starlink Makin Ramai, Elon Musk Mulai Tersingkir

    Pengganti Starlink Makin Ramai, Elon Musk Mulai Tersingkir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dominasi Starlink sebagai layanan penyedia internet berbasis satelit mulai ramai pesaing. Pemerintah China membekingi layanan serupa Starlink bernama ‘SpaceSail’ yang kian ambisius mengekspansi pasar.

    SpaceSail telah beroperasi di Kazakhstan dan telah menandatangani perjanjian untuk masuk ke Brasil. Layanan tersebut juga sedang dalam pembicaraan untuk menggarap lebih dari 30 negara lain.

    Pada 2030 mendatang, SpaceSail berambisi mengerahkan 15.000 satelit orbit rendah Bumi (LEO) untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupannya.

    Di Eropa, Eutelsat asal Prancis juga digadang-gadang akan menggantikan dominasi Starlink. Pada Maret lalu, saham Eutelsat meroket hampir 390% lantaran kabar Starlink akan minggar dari Ukraina dan digantikan oleh satelit asal Prancis tersebut.

    Pada 2023, Eutelsat mengombinasikan operasinya dengan firma satelit asal Inggris, OneWeb, dan menjadikannya sebagai operator satelit terbesar ketiga di dunia dari segi pendapatan.

    Pengganti Baru Starlink di AS

    Pesaing Starlink tak cuma datang dari negara-negara lain. Di Amerika Serikat (AS) yang merupakan basis SpaceX pemilik Starlink, mulai muncul pesaing baru yang unjuk gigi.

    Kepala Komisi Komunikasi Federal (FCC) Brendan Carr yang selama ini mendukung Starlink mati-matian, tiba-tiba mempromosikan AST SpaceMobile yang merupakan pesaing Starlink.

    AST SpaceMobile juga mengembangkan satelit untuk konektivitas seluler. Melalui akun X personalnya, Carr mengunggah foto saat dirinya mengunjungi kantor pusat AST SpaceMobile di Midland, Texas. Kunjungannya ditemani Senator Republik Ted Cruz.

    Salah satu foto yang diunggah menunjukkan Car berpose bersama Cruz dan CEO AST SpaceMobile Abel Avellan di depan kantor perusahaan.

    Carr juga mengunggah video yang mendiskusikan pentingnya AST SpaceMobile dalam mencetak lapangan kerja dan membantu AS melawan ambisi internet satelit China.

    “[AST SpaceMobile] akan membantu kami mengamankan pertahanan nasional, termasuk memastikan AS tetap berada di depan China,” kata Carr dalam videonya.

    Carr menyebut AST SpaceMobile sebagai fasilitas produksi satelit berteknologi tinggi yang mewujudkan satelit terbesar di AS. CEO AST Mobile merespons unggahan tersebut di X.

    “Bangga menjadi perusahaan berbasis Texas, di mana kami membangun dan menguji teknologi satelit AS,” kata sang CEO.

    Dikutip dari PCMag, AST SpaceMobile masih perlu mengamankan lisensi FCC untuk menguji dan mengoperasikan satelitnya secara komersil. Tahun lalu, FCC hanya memberikan izin ke AST SpaceMobile untuk mengoperasikan 5 satelit pertamanya yang dinamai ‘BlueBird’.

    Ke depan, diperlukan lisensi lebih lanjut untuk meluncurkan dan mengoperasikan 243 satelit lainnya.

    AST SpaceMobile juga mempersiapkan peluncuran dan pengujian prototipe satelit BlueBird yang lebih perkasa. Namun, pada pekan lalu, Organisasi Penelitian Luar Angkasa India menunda peluncuran satelit tersebut dari Q2 2025 menjadi Juli 2025.

    AST SpaceMobile memiliki timeline yang ketat, sebab mitranya di Eropa dan Jepang meminta agar peluncuran satelit untuk konektivitas mobile sudah rampung pada tahun depan. Perusahaan membutuhkan 45-60 satelit di orbit sebelum bisa menawarkan konektivitas mobile berkelanjutan yang mencakup wilayah AS.

    Jaringan satelit AST SpaceMobile akan berkompetisi langsung dengan konektivitas seluler Starlink milik Elon Musk yang sekarang sudah tersedia secara beta dan akan resmi diluncurkan pada Juli 2025 melalui kemitraan dengan T-Mobile.

    Meski Carr selama ini mendukung Starlink, tetapi ia mengindikasikan dukungannya untuk satelit generasi selanjutnya secara umum. Ia menyatakan FCC harus menyederhanakan regulasi untuk Starlink dan pesaing internet satelit Amazon, Project Kuiper. Ia juga mendesak pemerintah Eropa untuk mengadopsi Starlink ketimbang layanan satelit asal China.

    (fab/fab)

  • Wakil Ketua BKSAP Ravindra Wakili Parlemen Asia-Pasifik di Forum Bank Dunia dan IMF – Halaman all

    Wakil Ketua BKSAP Ravindra Wakili Parlemen Asia-Pasifik di Forum Bank Dunia dan IMF – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Ravindra Airlangga mewakili parlemen Asia-Pasifik saat Spring Meeting World Bank Group dan International Monetary Fund (IMF) di International Financial Corporation (IFC) World Bank di Pennsylvania, Rabu (23/4/2025).

    Ravindra dipercaya menjadi moderator diskusi yang mengangkat tema Delivering Result for Future Generations.

    Sesi diskusi itu menghadirkan Lead Economist Bank Dunia Dr Elena Ianchovichina dan Senior Social Protection Specialist Bank Dunia Christabel Dadzie. Ravindra menuturkan, diskusi berlangsung partisipatif dan banyak memberi pengetahuan baru sesuai dengan kepakaran kedua narasumber.

    Politikus muda Partai Golkar ini mengatakan, Elena Ianchovicina merupakan pakar bidang pembangunan dan ekonomi internasional. Ia ahli dalam kebijakan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, investasi asing, ketahanan pangan, hingga ketimpangan. 

    “Beliau memiliki posisi unik untuk membantu memahami fondasi markoekonomi dari kemajuan antargenerasi,” tutur Ravindra kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Di sisi lain, Christabel Dadzie berpengalaman memimpin berbagai proyek perlindungan sosial terutama di negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Keahliannya yakni program-program pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, serta jaring pengaman sosial yang inklusif. 

    “Karya beliau memberikan panduan praktis untuk membangun sistem yang melindungi dan memberdayakan komunitas rentan,” ujar Ravindra.

    Ravindra menambahkan, apa yang disampaikan kedua narasumber dan tukar pikiran peserta diskusi dari 200 negara yang hadir menjadi wawasan baru bagi seluruh pihak.

    Menurutnya, diskusi ini menjadi seruan tegas bagi parlemen di seluruh dunia untuk bertindak tidak hanya dalam siklus elektoral saja, melainkan juga dalam rentang waktu antargenerasi. 

    “Kita harus memprioritaskan reformasi dan investasi yang memperluas kesempatan, membangun ketahanan, serta menumbuhkan kepercayaan pada institusi, bukan hanya untuk pemilih kita hari ini, tetapi juga bagi mereka yang akan mewarisi hasil dari keputusan kita di parlemen,” tegas Ravindra.

    Diketahui, Forum Parlemen Global menjadi agenda unggulan selama Spring Meetings Grup Bank Dunia dan IMF.

    Agenda ini dihadiri 200 anggota legislatif dari berbagai belahan dunia untuk berdialog dengan pimpinan senior di Bank Dunia, IMF, serta para pakar pembangunan global. 

    Spring Meetings juga menjadi ajang tahunan pertemuan menteri keuangan, gubernur bank sentral, pakar pembangunan, eksekutif sektor swasta, anggota parlemen, perwakilan masyarakat sipil, serta akademisi untuk membahas isu ekonoimi dan pembangunan global. Hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai tantangan pembangunan global.(Wahyu Aji)