Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya masih melakukan koordinasi soal aset-aset yang akan dialihkan ke
Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Prasetyo mengatakan
pengalihan aset
Kementerian Sekretaris Negara, termasuk
Gelora Bung Karno
(GBK), adalah arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam acara forum
town hall meeting
BPI Danantara di JCC, Jakarta, Senin (30/4/2025) lalu.
“Ya betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara
town hall
Danantara beberapa hari yang lalu,” ucap Prasetyo.
Oleh karena itu, ia meminta publik bersabar karena pengalihan ini masih dalam proses, termasuk teknis pengelolaannya ke depan yang sedang dibahas.
“Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah
Kemensetneg
adalah bersifat pengelolaannya di bawah layanan umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara juga akan mengelola aset negara yang dipegang Kementsesneg, salah satunya GBK.
Rosan menjelaskan hal ini menjadi alasan Presiden RI Prabowo Subianto menyebut
aset Danantara
sebentar lagi akan menembus 1 triliun dollar Amerika Serikat.
“Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Setneg, akan berada di bawah Danantara,” kata Rosan usai
town hall meeting
Danantara di JCC, Jakarta, Senin.
Rosan juga mengatakan akan mengelola aset yang di bawah Danantara dengan matang sehingga bisa membawa keuntungan bagi negara.
“Dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari
return of asset
,
return of investment
sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” kata Rosan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Amerika Serikat
-
/data/photo/2025/04/04/67ef49f65694f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara
Nasional
30 April 2025")
Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara Nasional 30 April 2025
-
Rupiah Diprediksi Menguat ke Rp16.700 per Dolar AS
JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu, 30 April diperkirakan akan bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Untuk diketahui mengutip Bloomberg, pada hari Selasa, 29 April, Kurs rupiah spot di tutup naik 0,56 persen ke level Rp16.761 per dolar AS. Sementara itu, kurs rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ditutup menguat 0,44 persen ke level harga Rp16.787 per dolar AS.
Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan Amerika Serikat (AS) akan melunakkan dampak tarif otomotifnya dengan mengurangi beberapa bea yang dikenakan pada suku cadang asing di mobil yang diproduksi di dalam negeri.
“Penyesuaian tersebut berarti produsen mobil yang membayar tarif otomotif Trump akan dibebaskan dari bea tambahan, seperti pada baja dan aluminium,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Rabu, 30 April.
Selain itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa semua aspek pemerintahan AS sedang berhubungan dengan China dan terserah kepada China untuk meredakan situasi. Hal ini terjadi setelah Beijing sebelumnya membantah adanya pembicaraan.
Sementara itu, para pembuat kebijakan China berjanji untuk mendukung bisnis dan pekerja yang terkena tarif tinggi AS dan menyerukan persiapan untuk skenario terburuk.
“Namun, mereka tidak mengumumkan tindakan tambahan apa pun di luar apa yang diungkapkan dalam pertemuan kebijakan tahunan mereka pada bulan Maret. Data aktivitas manufaktur resmi China dan Caixin akan dirilis pada hari Rabu, memberikan gambaran pertama tentang bagaimana tindakan tarif berdampak pada sektor manufaktur,” jelasnya.
Sementara dari dalam negeri, Ibrahim menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 diperkirakan mengalami perlambatan, seiring belum optimalnya realisasi belanja negara yang seharusnya menjadi stimulus utama bagi perekonomian.
Adapun hingga Maret 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp620,3 triliun, hanya tumbuh 1,37 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Perlambatan ini terutama disebabkan oleh turunnya belanja pemerintah pusat sebesar 3,37 persen (yoy) menjadi Rp413,2 triliun. Kontraksi tersebut dipicu oleh penurunan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar 11,75 persen (yoy) menjadi Rp217,1 triliun.
Menurut Ibrahim rendahnya realisasi belanja negara memberi tekanan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025.
Ibrahim menyampaikan belanja pemerintah, khususnya belanja K/L, selama ini berperan penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi melalui proyek pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.
“Lambatnya realisasi belanja di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kenaikan harga bahan pokok akibat tekanan pasar domestik dan global,” tuturnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa belanja pemerintah sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor riil.
Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 diperkirakan hanya akan berada di kisaran 4,5 persen hingga 4,75 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal IV-2024 yang mencapai 5,02 persen. Sebelumnya, proyeksi awal pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,0 persen.
Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat pada perdagangan Rabu, 30 April 2025 dalam rentang harga Rp16.700 – Rp16.770 per dolar AS.
-
Efek Tarif Trump, Produk China Makin Banjiri RI, Pengamat: Pemerintah tak Mau Terjadi PHK
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto merespon ramainya produk China yang masuk ke Indonesia.
Hal ini merupakan dampak besar dari adanya perang tarif yang terjadi antata China dan Amerika Serikat.
Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyebut Pemerintah punya peran dengan memberi jalan produk impor ini masuk.
Dampaknya tentunya besar, ia pun menyindir dengan menyebut Pemerintah tidak ingin terjadi Pemutusan Hak Kerja (PHK) di China.
“Dibantu oleh pemerintah dengan membuka pintu lebih lebar untuk barang impor,” tulisnya dikutip Rabu (30/4/2025).
“Pemerintah tak ingin terjadi PHK besar-besaran di Cina,” tambahnya.
Sementara itu, produk yang sulit masuk ke AS akibat tarif tinggi, akan mencari pasar baru di Indonesia.
Hal ini tentunya membuka adanya potensi membanjiri pasar domestik dengan barang impor murah.
Produk impor dari China membanjiri pasar Indonesia, terutama dalam kategori mesin, listrik, dan plastik.
Impor dari China mencapai nilai USD 6,05 miliar pada Februari 2025, atau 37,81% dari total impor nonmigas Indonesia.
Peningkatan impor ini diantisipasi akan semakin besar akibat kebijakan dagang AS terhadap China yang dapat mengalihkan ekspor produk China ke Indonesia.
(Erfyansyah/fajar)
-
Memanas, Pakistan Klaim Pasukannya Siap Perang, Ancam Luncurkan Nuklir untuk Lawan India – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi pertahanan Pakistan mengklaim bahwa pasukan di negaranya telah siap berperang melawan India.
Pernyataan ini diungkap Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif, setelah India mengancam bakal menggelar serangan besar-besaran buntut tewasnya 26 turis India di wilayah Kashmir.
“Kami telah memperkuat pasukan kami karena ini adalah sesuatu yang mendesak sekarang. Jadi, dalam situasi itu, beberapa keputusan strategis harus diambil, jadi keputusan itu telah diambil.” kata Asif mengutip dari Reuters, Rabu (30/4/2025).
“Pakistan 100 persen siap menghadapi situasi pertempuran apa pun jika kedaulatan negara terancam atau perang dipaksakan padanya,” imbuh Asif.
Asif juga menekankan retorika India meningkat dan militer Pakistan telah memberi pengarahan kepada pemerintah tentang kemungkinan serangan India.
Walau begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang alasannya berpikir serangan akan segera terjadi.
Selain menyiapkan pasukan perang, Pakistan mengklaim bahwa pihaknya tengah ancang-ancang meluncurkan serangan rudal nuklir ke wilayah India.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu, Menteri Perkeretaapian Pakistan Hanif Abbasi turut mengingatkan bahwa negaranya memiliki banyak rudal dan 130 hulu ledak nuklir yang sewaktu-waktu dapat membumihanguskan India.
“Tidak seorang pun tahu di mana kami telah menempatkan senjata nuklir kami di seluruh negeri. Saya katakan lagi, rudal balistik ini, semuanya ditujukan kepada Anda,” ancam Abbasi, yang dilansir NDTV.
Awal Mula Konflik Pakistan-India
Sebagai informasi sejak merdeka dari Inggris tepatnya pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali.
Terakhir kali kedua pihak hampir terlibat perang besar-besaran pada tahun 2019, ketika seorang pengebom bunuh diri menewaskan 40 anggota pasukan keamanan India.
Namun konflik ini kembali pecah usai sebuah serangan mematikan menewaskan 26 orang turis asing di wilayah Kashmir, perbatasan kedua negara.
India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Kashmir Resistance, bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Sementara Pakistan membantah keterlibatannya dan menyerukan penyelidikan independen.
Buntut konflik ini India mulai memamerkan sejumlah kapal perang mereka yang menembakkan rudal Brahmos anti-kapal perang.
“Kapal perang Angkatan Laut India sukses menembakkan (rudal) anti kapal beberapa kali untuk menegaskan kembali dan menunjukkan kesiapan platform, sistem, dan para kru untuk melakukan serangan jarak jauh yang akurat,” demikian cuitan Angkatan AL India di akun X, @indiannavy.
“Angkatan Laut India siap bertempur, kredibel, dan siap menghadapi masa-masa ke depan dalam menjaga maritim negara ini. Kapan saja, di mana saja, dan apapun caranya,” lanjut akun tersebut.
Tak hanya itu New Delhi juga turut menangguhkan secara sepihak Perjanjian Indus Waters Treaty (Perjanjian Perairan Indus) yang menjadi kunci pembagian air.
Bahkan turut menutup perbatasan Wagah, menghentikan upacara tradisional, dan memerintahkan anak-anak Pakistan yang berada di India untuk kembali tanpa ibu mereka
Langkah-langkah ini menunjukkan peningkatan ketegangan yang mengingatkan pada perpecahan tahun 1947, menyoroti kompleksitas dan sensitivitas konflik Kashmir, yang melibatkan faktor sejarah, politik, dan keamanan yang mendalam
AS-China Minta India-Pakistan Tahan Diri
Merespons sinyal perang yang akan terjadi di Asia buntut pertikaian India dan Pakistan, China menyerukan kedua negara itu untuk menahan diri.
“Cina berharap kedua pihak dapat menahan diri, saling bertemu di tengah, menangani perbedaan melalui dialog dan konsultasi, serta bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun.
Senada dengan China, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan India dan Pakistan, untuk mendorong perdamaian kedua negara.
“Kami telah berhubungan dengan pemerintah India dan Pakistan di berbagai level. Amerika Serikat mendorong semua pihak untuk bekerja sama menuju penyelesaian yang bertanggung jawab,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS dikutip dari Reuters.
(Tribunnews.com / Namira)
-
Trump Melunak, Beri Kelonggaran Tarif Otomotif
Jakarta –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani kebijakan baru terkait tarif impor untuk industri otomotif. Kebijakan yang dirilis mengenai insentif yang akan didapat setelah kendaraan dikenakan tarif impor sebesar 25%, begitu juga untuk suku cadang mobil 25%.
Untuk diketahui, tarif impor mobil dan suku cadang mobil akan mulai berlaku pada 3 Mei 2025. Namun, industri otomotif akan mendapatkan keringanan.
Industri otomotif AS dapat mengklaim penggantian dari tarif maksimum 3,75% dari nilai mobil yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian, penggantian klaim akan berlaku sebesar 2,5% pada tahun berikutnya, dan akan dihapus untuk tahun berikutnya lagi.
Saat pengumuman, Trump menekankan bahwa pelonggaran ini diberikan agar industri mobil di AS bersiap dan memaksimalkan produksi dari dalam negeri. Tujuannya agar industri mobil AS juga dapat terhindar dari kebijakan tarif impor.
“Mereka mengambil suku cadang dari seluruh dunia. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin mereka membuat suku cadang mereka di sini,” kata Trump dikutip dari CNN, Rabu (30/4/2025).
Trump juga memberikan pelonggaran terhadap kendaraan serta suku cadang dari Meksiko dan Kanada. Sebab, telah ada perjanjian dagang melalui Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada.
Namun, Trump menekankan pelonggaran tersebut diberikan hanya sementara. Dia berharap industri memiliki lebih banyak waktu mempersiapkan diri.
“Kami memberi mereka sedikit waktu sebelum kami membantai mereka jika mereka tidak melakukan ini,” tegas Trump.
(acd/acd)
-
Menang Telak, PM Carney Tantang Trump: Kanada Bukan Negara Bagian ke-51! – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney menyatakan kemenangannya dalam pemilu federal.
Sebagai PM baru Kanada, Carney menegaskan negaranya tidak akan pernah tunduk pada ancaman dari Presiden AS, Donald Trump.
“Kita bukan negara bagian ke-51,” tegas Carney saat menyampaikan pidato kemenangan Selasa pagi, dilansir CNN dan CBC.
Ia menyebut kampanyenya didorong oleh semangat melawan tekanan tarif tinggi dan provokasi Trump yang terus-menerus terhadap Kanada.
“Seperti yang telah saya peringatkan selama berbulan-bulan, Amerika menginginkan tanah, sumber daya, air, dan negara kita,” ujar Carney.
“Namun ini bukan ancaman kosong. Presiden Trump berusaha menghancurkan kita agar bisa memiliki kita. Itu tidak akan pernah terjadi,” lanjutnya.
Carney adalah mantan gubernur Bank Sentral Inggris dan Kanada.
Ia mengantarkan Partai Liberal meraih masa jabatan keempat berturut-turut meski hanya membentuk pemerintahan minoritas.
Menurut proyeksi CBC, partainya meraih 169 kursi, hanya kurang tiga dari mayoritas mutlak yang dibutuhkan untuk memerintah sendiri.
Kemenangan Carney juga menjadi kekalahan besar bagi oposisi Partai Konservatif.
Pemimpinnya, Pierre Poilievre, mengakui kekalahan bahkan kehilangan kursinya di Carleton yang telah ia duduki selama lebih dari 20 tahun.
Sebelum Trump kembali ke Gedung Putih, Partai Poilievre sempat unggul lebih dari 20 poin dalam jajak pendapat.
Kebijakan tarif Trump dan ancaman terhadap kedaulatan Kanada mengubah pemilu menjadi semacam referendum publik melawan presiden AS.
Carney mengingatkan bahwa tarif tinggi Trump, termasuk 25 persen pada baja, aluminium, dan sektor otomotif Kanada, mendorong negeri itu ke ambang resesi.
Ia pun berjanji membangun kembali ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.
“Kami akan bangun rumah baru, pabrik baru, dan sumber energi baru — baik yang bersih maupun konvensional,” ujarnya.
Dalam pernyataan resmi, kantor PM menyebut bahwa Trump telah menelepon Carney untuk mengucapkan selamat.
Keduanya sepakat untuk bertemu langsung dalam waktu dekat dan membahas masa depan hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara.
“Ketika saya duduk bersama Presiden Trump, itu akan atas nama dua negara yang merdeka dan berdaulat,” Carney menegaskan.
Carney juga mempererat hubungan dengan sekutu lain seperti Uni Eropa, Inggris, dan Australia.
Langkah luar biasanya adalah memilih Eropa, bukan AS, sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai perdana menteri.
“Saya memahami cara kerja dunia,” kata Carney kepada podcaster Nate Erskine-Smith.
“Saya mencoba menerapkan itu demi kepentingan Kanada.”
Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat Baru Jagmeet Singh mengundurkan diri setelah partainya gagal mempertahankan cukup kursi.
Sebelum lengser, Singh menyampaikan pesan dukungan kepada Carney.
“Ia punya tugas penting: melindungi Kanada dan kedaulatannya dari ancaman Donald Trump,” ujarnya.
Para pengamat menilai Carney muncul sebagai pemimpin yang tepat untuk menavigasi badai hubungan dengan AS di bawah Trump.
“Dalam krisis, penting untuk bersatu dan bertindak dengan kekuatan. Dan itulah yang akan kami lakukan,” ujar Carney.
Dikutip dari CNN dan BBC, Mark Carney adalah seorang tokoh yang memiliki pengalaman luar biasa dalam dunia keuangan global.
Sebelum terjun ke dunia politik, Carney dikenal sebagai seorang bankir.
Ia juga seorang advokat perubahan iklim.
Pria ini lahir di Fort Smith, Northwest Territories, Kanada.
Carney dibesarkan di Edmonton, Alberta, dalam keluarga yang sangat mendukung pendidikan.
Ayahnya adalah seorang kepala sekolah menengah, dan ibunya seorang guru.
Pendidikan dan Karier Awal
Carney menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang akademik sejak muda.
Ia meraih beasiswa untuk belajar di Universitas Harvard.
Carney memperoleh gelar ekonomi dari Harvard.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford.
Di Oxford, Carney meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi pada tahun 1995.
Pengalamannya di dunia pendidikan membuka jalan bagi kariernya di sektor keuangan internasional.
Setelah lulus, Carney menghabiskan 13 tahun bekerja untuk Goldman Sachs, sebuah perusahaan investasi global.
Ia bekerja di berbagai kantor Goldman Sachs di kota-kota besar seperti London, New York, Tokyo, dan Toronto, yang memberikan pengalaman global yang luas dalam dunia finansial.
Mark Carney lahir pada 16 Maret 1965 di Fort Smith, Northwest Territories.
Carney saat ini berusia 59 tahun.
Ia tumbuh di Edmonton, Alberta, dan sejak muda sudah menunjukkan ketertarikannya pada olahraga, terutama hoki es, yang merupakan olahraga khas Kanada.
Ia menikah dengan Diana Carney dan memiliki beberapa anak.
Dengan pengalaman di sektor keuangan dan pengalamannya dalam mengelola krisis global, Carney siap memimpin Kanada menuju masa depan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.
Sebagai Perdana Menteri, ia bertujuan untuk memanfaatkan latar belakang dan pengalamannya dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh negara ini.
Meskipun telah lama menjadi figur global di dunia keuangan, Carney baru terjun ke dunia politik Kanada setelah pengunduran diri Perdana Menteri Justin Trudeau pada Januari 2025.
Dengan latar belakangnya yang kuat di sektor keuangan dan pengalamannya dalam menghadapi krisis ekonomi global, Carney terpilih untuk memimpin Partai Liberal Kanada dalam pemilihan federal yang akan datang.
Keputusannya untuk terlibat langsung dalam politik Kanada, meskipun tanpa pengalaman langsung sebagai politisi, menjadi langkah yang menarik perhatian banyak pihak.
Sebagai Perdana Menteri, Carney berfokus pada pemulihan ekonomi Kanada setelah dampak dari pandemi COVID-19 dan konfrontasi ekonomi dengan Amerika Serikat, terutama terkait perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump.
Carney dikenal dengan kemampuannya untuk mengelola krisis dan memberikan solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Nama: Mark Carney
Tanggal Lahir: 16 Maret 1965
Tempat Lahir: Fort Smith, Northwest Territories, Kanada
Pendidikan: Universitas Harvard (Ekonomi), Universitas Oxford (Doktor Ekonomi)
Karier: Gubernur Bank Kanada (2007-2013), Gubernur Bank of England (2013-2020), Perdana Menteri Kanada (2025 – sekarang)
Keluarga:
Istri: Diana Carney
Anak: Beberapa anak (nama tidak disebutkan)Keahlian: Ekonomi, Manajemen Krisis, Keuangan Global, Perubahan Iklim
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
-
Pemerintah Pantau Ketat Dampak Perang Tarif ke Investasi di RI
Jakarta –
Pecahnya perang tarif diperkirakan mempengaruhi peta investasi di Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, perubahan baru terjadi dalam 1-3 bulan ke depan.
Perubahan yang dimaksud terkait negara-negara asing yang menjadi investor terbesar di Indonesia. Selama ini Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, hingga Jepang mendapat predikat sebagai investor terbesar Indonesia.
“Apalagi sekarang dengan adanya perang tarif ini, pasti kita akan lihat mungkin 1-2 bulan, 3 bulan itu pasti akan terjadi pergerakan, tetapi ini masih tetap kita monitor,” ujar Todotua dalam detikcom Indonesia Investment Talk Series, Rabu (29/4/2025).
Ia menduga tidak terjadi pergerakan signifikan dari negara-negara Timur seperti China, Jepang, atau Korea Selatan. Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya cukup menarik di kalangan investor asing.
Selain negara-negara tadi, Indonesia juga dilirik oleh Amerika Serikat (AS), Australia, hingga negara-negara Eropa. Beberapa investor juga menggunakan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sebagai hub untuk berinvestasi ke Indonesia.
“Tetapi beberapa negara yang memang dari tahun ke tahun walaupun turun naik di Asia ini, ada Jepang, ada Korea, kemudian beberapa negara-negara Eropa, Australia,” tuturnya.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara penghubung antara wilayah timur dan barat dunia, juga utara dan selatan. Ia menilai Indonesia cukup strategis sebagai destinasi investasi.
“Kita ini adalah intermediary country yang menghubungkan antara timur dan wilayah barat, kemudian utara dan selatan. Jadi ini strategic-nya ini, dan ini memang kalau ditanya apakah pergeseran minat investor, iya pasti akan ada ke sana,” tutupnya.
(ily/ara)
-
Belanja Militer Global Tembus Rekor 2,72 T Dolar pada 2024, Lonjakan Tertinggi sejak Perang Dingin – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Pengeluaran atau belanja militer global mencapai rekor tertinggi sebesar 2,72 triliun dolar pada 2024.
Jumlah ini meningkat 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja militer 2024 tercatat sebagai kenaikan tahunan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin.
Data ini dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan terbarunya pada April 2025.
Dikatakan, kenaikan pengeluaran militer terjadi di semua wilayah dunia, mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata.
Lebih dari 100 negara meningkatkan anggaran pertahanan mereka, seringkali dengan mengorbankan prioritas pemerintah lainnya.
Di Eropa, pengeluaran militer meningkat sebesar 17 persen, melampaui tingkat tertinggi selama era Perang Dingin.
Peningkatan belanja militer terutama dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, dikutip dari huffingtonpost.
Di Timur Tengah, Israel mencatat peningkatan pengeluaran militer sebesar 65 persen, tertinggi sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967.
Negara-Negara dengan Pengeluaran Tertinggi
Amerika Serikat (AS) tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar pada 2024, mencapai 997 miliar dolar.
Jumlah ini meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka ini mewakili 37 persen dari total pengeluaran militer global dan 66 persen dari pengeluaran NATO.
China berada di posisi kedua dengan pengeluaran sebesar 314 miliar dolar.
Diikuti oleh Rusia dengan 149 miliar dolar, yang mengalami lonjakan 38 persen dan mencerminkan 7,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Jerman naik ke peringkat keempat dengan pengeluaran sebesar 88,5 miliar dolar, meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya.
Ini adalah posisi tertinggi Jerman sejak reunifikasi, meskipun masih sedikit di bawah target NATO sebesar 2 persen dari PDB, dikutip dari welt.de.
Ukraina mencatat pengeluaran militer sebesar 64,7 miliar dolar, yang setara dengan 34 persen dari PDB-nya, menjadikannya negara dengan beban militer tertinggi pada 2024.
Dampak Sosial dan Ekonomi
SIPRI memperingatkan bahwa peningkatan fokus pada keamanan militer dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang.
Kenaikan pengeluaran ini sering kali mengorbankan investasi di sektor-sektor penting lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, Reuters melaporkan.
Trends in World Military Expenditure 2024 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran militer sebagai persentase dari pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 7,1 persen pada tahun 2024.
Pengeluaran militer per kapita juga mencapai 334 dolar, tertinggi sejak tahun 1990.
Dengan banyak negara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengeluaran militer mereka, tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang.
SIPRI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran militer untuk mencegah pemborosan dan korupsi.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
-
Daftar Negara dengan Investasi Terbesar di RI, Nomor 1 Bukan China
Jakarta –
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan lima negara dengan investasi paling besar selama kuartal I 2025. Bukan China, negara yang menduduki posisi pertama sebagai investor terbesar RI ialah Singapura.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, posisi pertama masih duduki oleh Singapura, dengan jumlah investasi sebesar US$ 4,6 miliar atau sekitar Rp 77,2 triliun (kurs Rp 16.800). Posisi ini telah diduduki Singapura dalam waktu sekitar 10 tahun lamanya.
“Kalau Singapura ya memang selama sudah 10-11 tahun terakhir ini Singapura selalu nomor satu. Singapura, Hongkong, China, memang kita pisahkan,” kata Rosan, dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Kemudian posisi kedua, ada Hong Kong dengan investasi sebesar US$ 2,2 miliar. Di posisi ketiga ada China dengan investasi sebesar US$ 1,8 miliar. Keempat ada Malaysia dengan investasi sebesar US$ 1 miliar, kemudian di posisi kelima ada Jepang dengan investasi US$ 1 miliar.
“Memang Malaysia ini masuk investasinya karena salah satu yang menyebabkan adanya joint venture (JV) antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia yang kemudian mereka berekspansi ke Indonesia. Ini yang menyebabkan Malaysia sekarang nomor 4,” terangnya.
Selain Malaysia, Rosan juga menyoroti keaktifan Jepang. Jepang kini berhasil menduduki posisi kelima, dari yang sebelumnya pada 2024 menduduki posisi keenam setelah Amerika Serikat (AS).
“Jepang tetap sangat aktif dengan investasi yang terus berjalan, terutama kemarin juga baru mengumumkan pada saat prime minister-nya datang ke Indonesia, itu juga nilainya saja hampir US$ 900 juta (investasi) di bidang renewable energy. Dan kita harapkan, ini sudah saya dapat laporan dan ini juga akan segera berjalan realisasi investasinya,” ujar dia.
Sepanjang triwulan I 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 465,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) mengambil porsi sebesar Rp 230,4 triliun atau 49,5%.
Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih dominan dengan porsi 50,5%, senilai Rp 234,8 triliun. Rosan mengatakan, kondisi tersebut bukan berarti menandakan bahwa investasi asing menurun. Akan tetapi, lebih kepada PMDN meningkat jauh lebih tajam di awal tahun 2025 ini ketimbang PMA.
Berikut daftar 10 investasi asing terbesar di Indonesia pada kuartal I 2025:
1. Singapura US$ 4,6 miliar
2. Hong Kong US$ 2,2 miliar
3. China US$ 1,8 miliar
4. Malaysia US$ 1 miliar
5. Jepang US$ 1 miliar
6. Amerika Serikat (AS) US$ 802,16 juta
7. Korea Selatan US$ 683,29 juta
8. Belanda US$ 403,87 juta
9. Kepulauan Virgin Inggris US$ 173,69 juta
10. Inggris US$ 149,66 juta(kil/kil)
-
Putin Serukan Gencatan 3 Hari, Zelensky Tuding Manipulasi
Jakarta –
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata selama tiga hari di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons pengumuman gencatan senjata tiga hari sebagai upaya manipulasi.
Rusia mengumumkan gencatan senjata itu pada Senin (28/4) kemarin. Dikutip AFP, gencatan senjata dilakukan selama tiga hari mulai 8 hingga 10 Mei 2025 yang bertepatan peringatan Hari Kemenangan Perang Dunia II di Moskow.
“Pihak Rusia mengumumkan gencatan senjata selama peringatan 80 Hari Kemenangan mulai tengah malam pada 7-8 Mei hingga tengah malam 10-11 Mei,” ujar Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia.
Selama gencatan senjata 3 hari itu seluruh operasi tempur akan ditangguhkan. Rusia meyakini pihak Ukraina akan mencontoh langkahnya.
“Jika terjadi pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Ukraina, angkatan bersenjata Rusia akan memberikan respons yang memadai dan efektif,” imbuhnya.
Ukraina Ingin Gencatan Senjata 30 Hari
Mobil-mobil hangus terbakar di dekat gedung apartemen di Dnipro, Ukraina. (Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights)
Merespons itu, Ukraina menginginkan gencatan senjata paling tidak 30 hari. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga menulis di X, mempertanyakan mengapa Rusia harus menunggu bulan Mei untuk gencatan senjata.
“Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus segera menghentikan tembakan. Mengapa harus menunggu hingga 8 Mei?” Sybiga menulis di X.
Seperti diketahui, pada bulan lalu Putin menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat selama 30 hari yang telah diterima pihak Ukraina.
Kiev dan para pendukungnya di Eropa menuding Putin mengumumkan gencatan senjata Paskah selama 30 jam sebagai latihan dan tidak menginginkan perdamaian.
Rusia sebelumnya mengaku siap untuk bernegosiasi dengan Ukraina. Namun pengakuan atas klaim lima wilayah Ukraina termasuk Krimea dinilai penting untuk penyelesaian konflik.
Ukraina merespons keras. Ukraina menilai aneksasi sebagai perampasan tanah ilegal dan tidak pernah akan mengakuinya.
Zelensky Tuding Manipulasi
Foto: REUTERS/Thomas Peter Purchase Licensing Rights
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding gencatan senjata itu sebagai upaya manipulasi. Dia menunggu yang terjadi pada 8 Mei mendatang.
“Sekarang ada upaya manipulasi baru: untuk beberapa alasan, semua orang harus menunggu hingga 8 Mei,” kata Zelensky dalam pidato hariannya dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).
Pengumuman gencatan senjata oleh Rusia bukan baru kali disampaikan. Putin sempat mengumumkan gencatan senjata Paskah secara singkat.
Putin mengatakan ‘semua permusuhan’ akan terhenti antara pukul 6 sore waktu Moskow pada Sabtu (11 pagi ET) dan tengah malam pada Senin (5 sore Minggu ET). Namun, pada saat itu pihak Ukraina mengklaim wilayahnya masih diserang pascagencatan senjata itu.
AS Ingin Perang Diakhiri
Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberi tahu mitranya dari Rusia Sergei Lavrov bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berupaya mengakhiri perang di Ukraina. Dia menyebut perang Rusia dan Ukraina sudah tidak masuk akal.
“Amerika Serikat serius dalam memfasilitasi diakhirinya perang yang tidak masuk akal ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam pernyataan panggilan hari Minggu, yang telah diumumkan oleh Rusia, dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).
Dia mengatakan Rubio berbicara kepada Lavrov tentang langkah selanjutnya dalam perundingan damai Rusia-Ukraina dan perlunya mengakhiri perang sekarang. Panggilan telepon itu dilakukan sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menawarkan gencatan senjata tiga hari yang bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Dunia II di Moskow.
Rubio mengatakan pada hari Minggu bahwa pekan ini akan menjadi sangat penting dalam menilai upaya untuk mengakhiri perang, yang telah dijanjikan oleh Presiden AS Donald Trump untuk dihentikan pada hari pertama masa jabatannya.
Dalam wawancara hari Minggu dengan “Meet the Press” dari NBC News, Rubio mengatakan bahwa ada “alasan untuk optimis, tetapi ada juga alasan untuk bersikap realistis,” dan bahwa Amerika Serikat dapat memutuskan untuk fokus pada prioritas lain.
Halaman 2 dari 4
(idn/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini