Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Tanggapan Plin-plan Trump soal Niat Putin Berdamai dengan Ukraina, Awal Meragukan, Kini Menjamin – Halaman all

    Tanggapan Plin-plan Trump soal Niat Putin Berdamai dengan Ukraina, Awal Meragukan, Kini Menjamin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, kembali mengeluarkan sikap yang plin-plan terkait perang antara Rusia dengan Ukraina.

    Pada 26 April 2025 lalu, setelah menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, Donald Trump sempat meragukan niat Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mengakhiri perang Ukraina.

    Keraguan itu muncul setelah Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bertemu di Vatikan.

    Saat itu, Trump merasa marah setelah Zelensky “ngadu” soal tindakan Putin yang menembakkan rudal ke wilayah sipil Ukraina.

    Bahkan, Trump menyebut Putin tak memiliki niat untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    “Tidak ada alasan bagi Putin untuk menembakkan rudal ke wilayah sipil, kota-kota dan desa-desa di Ukraina,” tulis Trump di Truth Social miliknya, dikutip dari Axios.

    “Hal itu membuat saya berpikir bahwa mungkin dia tidak ingin menghentikan perang, dia hanya memanfaatkan saya, dan harus ditangani dengan cara yang berbeda,” ungkap Trump pada saat itu.

    Akan tetapi, sikap Trump kini berubah dengan menyebut Putin ingin sekali mencapai perjanjian damai dengan Ukraina.

    Pernyataan itu Trump sampaikan ketika koresponden ABC News, Terry Moran, menanyakan ungkapannya di Truth Social beberapa waktu lalu.

    “Saya rasa dia melakukannya, ya,” kata Presiden AS itu, dikutip dari The Moscow Times.

    “Saya rasa… mimpinya adalah menguasai seluruh negeri. Saya rasa karena saya, dia tidak akan melakukan itu,” ujarnya.

    Trump sebelumnya berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina “dalam waktu 24 jam” setelah menjabat, tetapi upaya perdamaiannya sejauh ini belum membuahkan hasil.

    Selanjutnya, Trump berjanji akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

    Janji itu pun kembali berbenturan dengan kenyataan yang tak terelakkan.

    Di perayaan 100 hari masa jabatan Trump pada Selasa (29/4/2025), serangan Rusia meningkat dan mengakibatkan jumlah korban sipil.

    Tak hanya itu, kesepakatan damai antara Rusia dengan Ukraina masih jauh dari kata tercapai.

    Dikutip dari Kyiv Independent, pada bulan Maret 2025, bulan kedua penuh masa jabatan Trump, 164 warga sipil tewas dan 910 terluka akibat serangan Rusia.

    Hampir semua kerugian terjadi di wilayah yang dikuasai pemerintah Ukraina, dan sebagian besar disebabkan oleh rudal jarak jauh atau amunisi yang melayang.

    Angka serupa diperkirakan terjadi pada bulan April 2025, yang juga menyaksikan serangan tunggal paling mematikan bagi anak-anak Ukraina sejak invasi skala penuh dimulai pada tahun 2022.

    Pada tanggal 14 April 2025, 18 orang tewas setelah rudal balistik meledak di taman bermain. Di antara mereka terdapat sembilan anak-anak.

    Serangan besar baru-baru ini di Sumy dan Kyiv juga menjadi berita utama internasional, sementara serangan yang lebih kecil kurang menarik perhatian di luar negeri tetapi terus meningkat.

    Minggu lalu, kepala Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina (HRMU), Danielle Bell, menyerukan “tren yang sangat mengganggu — warga sipil menanggung beban serangan yang semakin intens dan sering terjadi.”

    “Serangan pesawat tak berawak jarak jauh yang terjadi hampir setiap hari telah menewaskan dan melukai banyak warga sipil di seluruh negeri bulan lalu, dan mengganggu kehidupan jutaan orang lainnya,” kata Bell.

    Di garis depan juga, tanda-tanda perdamaian tidak ada, kata Emil Kastehelmi, seorang analis militer Finlandia dari kolektif intelijen sumber terbuka Black Bird Group.

    Alih-alih mundur atau melambat, serangan Rusia malah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, meskipun hal ini belum menghasilkan terobosan teritorial.

    “Saya menduga perang akan terus berlanjut hingga akhir,” ungkap Kastehelmi.

    “Tentu saja, ada banyak diplomasi yang berlangsung di balik pintu tertutup.”

    “Namun, jika kita melihat perkembangan di lapangan, tidak ada tanda-tanda jelas yang menunjukkan adanya terobosan diplomatik dalam beberapa minggu mendatang,” tukasnya.

    AS Ancam Mundur sebagai Mediator

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengancam akan mundur menjadi mediator jika tidak ada proposal konkret dari Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

    Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, diplomat AS John Kelley menyalahkan Rusia atas pertumpahan darah yang terus terjadi.

    Kelley mengatakan bahwa Rusia “sangat disesalkan” telah melakukan serangan besar-besaran yang “menyebabkan hilangnya nyawa yang tidak perlu, termasuk warga sipil yang tidak bersalah”.

    “Saat ini, Rusia memiliki peluang besar untuk mencapai perdamaian abadi,” kata Kelley, dikutip dari Reuters.

    Saat ini, tambah Kelly, beban untuk mengakhiri perang ada di tangan Rusia dan Ukraina.

    “Terserah kepada para pemimpin kedua negara untuk memutuskan apakah perdamaian mungkin terjadi.”

    “Jika kedua pihak siap mengakhiri perang, Amerika Serikat akan sepenuhnya mendukung jalan mereka menuju perdamaian abadi,” katanya.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce mengutip pernyataan Rubio, waktunya telah tiba saat “proposal konkret perlu disampaikan oleh kedua pihak tentang cara mengakhiri konflik ini”.

    “Bagaimana kita melanjutkan dari sini adalah keputusan yang sekarang menjadi milik Presiden.”

    “Jika tidak ada kemajuan, kami akan mundur sebagai mediator dalam proses ini,” kata Bruce dalam jumpa pers rutin.

    Baik Kyiv maupun Moskow berupaya menunjukkan kepada Trump, mereka membuat kemajuan menuju sasarannya untuk mencapai kesepakatan damai yang cepat setelah AS berulang kali mengancam akan menghentikan dorongan perdamaiannya.

    Tetapi di PBB, keduanya saling menyalahkan karena melanjutkan perang.

    Saat ini, Putin telah mengumumkan gencatan senjata selama tiga hari dari 8-10 Mei 2025 untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua.

    Ukraina mempertanyakan mengapa Moskow tidak menyetujui seruan Kyiv untuk gencatan senjata yang berlangsung setidaknya 30 hari dan dimulai segera.

    (*)

  • 1 Mei 2025 Hari Buruh Nasional atau Internasional? Mengapa Disebut May Day? – Halaman all

    1 Mei 2025 Hari Buruh Nasional atau Internasional? Mengapa Disebut May Day? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tanggal 1 Mei 2025 itu hari buruh nasional atau internasional? Berikut ini penjelasannya.

    Hari buruh pada 1 Mei 2025 merupakan hari libur nasional di Indonesia, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

    Perayaan hari buruh pada 1 Mei juga dirayakan oleh berbagai negara, termasuk Cina, Vietnam, Kuba, Laos, Korea Utara, dan negara-negara bekas Uni Soviet.

    Dengan demikian, hari buruh 1 Mei 2025 merupakan hari buruh nasional dan internasional.

    Sedangkan secara internasional, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh internasional melalui kongres buruh internasional di Paris, Prancis pada tahun 1889.

    Dalam konferensi itu, berbagai kelompok sosialis dan serikat pekerja dari berbagai negara mendirikan Internasional Kedua.

    Federasi tersebut kemudian memutuskan untuk menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional.

    Internasional Kedua memilih tanggal tersebut, sebagian, untuk menandai dimulainya Kerusuhan Haymarket tahun 1886 di Chicago, dikutip dari France24.

    Hari buruh dirayakan untuk menghormati para pekerja dalam mengembangkan ekonomi dan memperjuangkan hak mereka.

    Sejarah Hari Buruh

    Penetapan hari buruh pada tanggal 1 Mei dilatarbelakangi oleh aksi mogok kerja pada tahun 1886 di Amerika Serikat.

    Aksi demonstrasi pada saat itu menuntut hak buruh/pekerja, yang saat itu bekerja selama 14-18 jam per hari, menjadi delapan jam per hari.

    Puncak peristiwa ini terjadi pada 1 Mei 1886 dalam Peristiwa Haymarket di Chicago, di mana protes buruh meningkat menjadi kekerasan.

    Sebuah ledakan bom mengakibatkan hilangnya nyawa tujuh petugas polisi dan sedikitnya empat warga sipil, dikutip dari NDTV.

    Sejak saat itu, hari buruh berkembang menjadi peringatan global, dengan jutaan orang berpartisipasi dalam demonstrasi, rapat umum, dan kegiatan lain untuk menghormati kontribusi pekerja dalam memperjuangkan hak mereka.

    Mengapa Hari Buruh Juga Disebut May Day?

    Hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei disebut juga May Day.

    Istilah May Day merujuk pada hari pertama di bulan Mei yang merupakan tanggal penting bagi para aktivis pekerja untuk menggelar protes global.

    Asal usul hari buruh bermula dari perjuangan untuk hari kerja delapan jam, yang diserukan oleh para pemimpin Sosialis Internasional Kedua.

    Mereka menyerukan agar diadakan hari protes internasional pada awal bulan Mei 1890.

    May Day juga menggambarkan solidaritas kelas pekerja untuk menggelar protes global secara bersamaan, seperti dikutip dari The Guardian.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN) di Republik Indonesia (RI). Ditargetkan PLTN nantinya berkapasitas 32 GW dengan langkah awal reaktor nuklir berkapasitas 250 MW.

    Terkait hal tersebut, Kepala Desk Energi GREAT Institute Turino Yulianto menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran.

    “Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032,” ujar Turino dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Selain itu, Turino mengingatkan perlunya BUMN PT Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut.

    “Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI).”

    Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi ‘Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta tadi siang di bilangan Gunawarman.

    Adapun FGD tersebut dihadiri antara lain Irwanuddin Kulla, tenaga ahli Menteri ESDM, Arnold Soetrisnanto, eks pimpro PLTN Muria,  Mayjen (purn) Dr. Pujo Widodo, dosen Unhan, Dr. Kusnanto, pendiri jurusan teknik nuklir UGM, Dr. Supriyadi Sadi (ahli nuklir CDC Amerika), Prof. Sidik Permana (ahli nuklir ITB), Prof. Sulfikar Amir (dosen Nanyang Technological University), Bernadus Sudarmanta (Indonesia Power), Dwi Sawung (Manajer Kampanye WALHI), Ismail, D.Eng (inspektur IAEA), Ir. Rijalul Fikri (ahli nuklir) dan Dr. Syahganda Nainggolan, pendiri GREAT Institute.

    Sementara itu Profesor Sidik Permana, guru besar ITB, salah seorang korban langsung  bencana nuklir Fukushima tahun 2011 lalu menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.

    “Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960 an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal,” kata dia.

    Sidik mengutarakan perbandingan perkembangan nuklir di negara-negara lain dengan Indonesia.

    Dalam kesempatan itu pula,Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan.

    “Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut”, jelas Sawung.

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Arsip foto – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.

    Sri Mulyani: Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah beberapa waktu terakhir tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan Januari-Maret 2025 tercatat mencapai Rp16.443 per dolar AS (year-to-date/ytd). Sedangkan kurs pada akhir Maret berada pada level Rp16.829 per dolar AS.

    Sebagai perbandingan, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada pada level yang lebih kuat, yakni Rp16.000 per dolar AS, dalam asumsi makro APBN 2025.

    Akan tetapi, kondisi global terus mengalami perubahan signifikan. Saat itu, pasar berharap suku bunga acuan Federal Funds Rate (Fed Fund Rate) akan turun. Namun, harapan ini tertahan oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi dan pasar tenaga kerja yang cukup ketat.

    Hal itu mendorong The Fed lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, menyebabkan terdorongnya aliran modal (capital flow) ke Amerika Serikat dan menyebabkan penguatan indeks dolar AS.

    Gejolak global terus berlanjut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, yang mengambil sejumlah langkah drastis pada awal jabatannya, termasuk kebijakan tarif resiprokal. Tarif itu cukup agresif dan berdampak pada sekitar 70 negara mitra dagang yang dianggap memiliki surplus perdagangan dengan AS dan perlu dikoreksi.

    Kebijakan tersebut memicu gejolak di sektor keuangan global. Ketidakpastian meningkat tajam, dan dinamika pasar keuangan menjadi sangat fluktuatif, terutama pada kuartal pertama 2025. Situasi ini serupa dengan yang terjadi pada April tahun sebelumnya.

    “Ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.761 per dolar AS.

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat terbatas seiring harapan pada perundingan soal kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

    Sumber : Antara

  • Sekam Bakar dan Tanaman Hias Kota Bogor Tembus Pasar Internasional! 

    Sekam Bakar dan Tanaman Hias Kota Bogor Tembus Pasar Internasional! 

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dan CEO Minaqu Indonesia Ade Wardhana Adinata, melepas ekspor sekam bakar dan tanaman hias ke Belanda.

    Pelepasan ekspor ke Negeri Kincir Angin tersebut berlangsung di Kompleks Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (30/4).

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi saat ini, masih ada harapan bagi para pengusaha untuk melakukan ekspor.

    Sekam bakar yang sering dianggap sebagian besar orang sebagai sampah atau limbah pertanian, di tangan Minaqu Indonesia dapat menjadi produk ekspor ke negara-negara Eropa.

    BACA JUGA:Indonesia Bakal Ekspor Beras ke Malaysia? Begini Kata Mentan

    “Dan ternyata kita lihat ini memiliki nilai setelah diolah oleh perusahaan yang berasal dari Kota Bogor. Gabahnya diambil dari daerah-daerah produsen beras, pengolahannya dilakukan di Kota Bogor, dan eksportirnya pun dari Kota Bogor,” kata Dedie A. Rachim.

    Menurutnya, keberadaan produk ekspor yang dihasilkan dari Kota Bogor ini menjadi harapan untuk terus meningkatkan inovasi produk agar mampu menembus pasar internasional.

    “Sehingga ke depan harapannya tidak hanya sekam, tetapi produk lain yang diolah dan memiliki manfaat serta nilai juga bisa menjadi produk ekspor,” imbuh dia.

    Keberadaan perusahaan di Kota Bogor yang mampu menembus pasar internasional ini pun mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia.

    BACA JUGA:Kebijakan Tarif Ekspor Amerika Ancam PHK Massal Bagi Buruh

    Wamendag, Dyah Roro Esti, mengatakan bahwa di tengah ketegangan geopolitik dunia, Indonesia melalui Kota Bogor aktif melakukan diversifikasi pasar.

    “Ini sesuatu yang harus kita apresiasi, berkat kerja sama ini juga sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia – Belanda,” tutur Dyah.

    Senada, Wagub Jabar, Erwan Setiawan, mengaku bangga terhadap Kota Bogor dan para pengusahanya karena mampu menembus pasar global, yang juga sejalan dengan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Sejalan dengan visi Pemprov Jawa Barat Istimewa yang diarahkan untuk menjadi provinsi inovatif, ramah lingkungan, dan berdaya saing global, dengan memasarkan produk pertanian berkelanjutan serta pemanfaatan limbah pertanian,” ujar Erwan.

  • Trump Bercanda Ingin Jadi Paus Vatikan Berikutnya, Gantikan Paus Fransiskus – Halaman all

    Trump Bercanda Ingin Jadi Paus Vatikan Berikutnya, Gantikan Paus Fransiskus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bercanda mengatakan ia ingin menjadi Paus berikutnya, menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dalam usia 88 tahun pada minggu lalu.

    “Saya ingin menjadi Paus. Itu akan menjadi pilihan pertama saya,” kata Donald Trump pada hari Rabu (30/4/2025) kepada wartawan saat ditanya siapa yang ia inginkan menjadi Paus berikutnya.

    Trump mengindikasikan bahwa ia tidak memiliki preferensi khusus.

    “Saya harus mengatakan bahwa kami memiliki seorang kardinal dari suatu tempat bernama New York yang sangat baik, jadi kita lihat saja apa yang terjadi,” kata Trump, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Kardinal Timothy Dolan, Uskup Agung New York, tidak termasuk di antara kandidat potensial untuk posisi tersebut, tetapi warga Amerika lainnya, Kardinal Joseph Tobin, Uskup Agung Newark, New Jersey, ada dalam daftar.

    Tidak ada orang AS yang pernah menjabat sebagai Paus.

    Trump dan istrinya, Melania, melakukan perjalanan ke Roma pada tanggal 26 April 2025 untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama di Vatikan.

    Sebelumnya, Trump dan Paus Fransiskus saling sindir selama satu dekade, yang sebagian besar karena seruan Paus agar Trump menaruh belas kasihan kepada imigran, kelompok yang berulang kali ingin dideportasi Trump dari AS.

    Setelah wafatnya Paus Fransiskus, sekitar 135 kardinal Katolik akan segera memasuki konklaf rahasia untuk memilih paus berikutnya.

    Jorge Mario Bergoglio, yang menjadi Paus Fransiskus, meninggal dunia dalam usia ke-88 tahun pada 21 April 2025 pukul 07.35 waktu Vatikan.

    Vatikan mengonfirmasi kematiannya disebabkan oleh stroke, koma, dan gagal kardiovaskular.

    Dokumen tersebut juga menyebutkan masalah kesehatan Paus Fransiskus, termasuk kegagalan pernapasan akut akibat pneumonia polimikroba bilateral, bronkiektasis multipel, hipertensi, dan diabetes tipe 2.

    Selain itu, Vatikan juga mengungkap surat wasiat yang ditulis oleh Paus Fransiskus yang menyatakan ia ingin dimakamkan secara sederhana.

    Lima hari setelah menghembuskan napas terakhir, Paus Fransiskus dimakamkan pada hari Sabtu, 26 April 2025 di Basilika Kepausan Santa Maria Maggiore di Roma, sesuai surat wasiatnya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Perang Tarif Trump Makan Korban Baru, Raja HP Sengsara

    Perang Tarif Trump Makan Korban Baru, Raja HP Sengsara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi Korea Selatan, Samsung Electronics, blak-blakan soal dampak tarif yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

    Samsung membeberkan kemungkinan permintaan yang lebih kecil untuk produk-produk konsumen seperti HP. Pengapalan HP di kuartal kedua (Q2) 2025 diprediksi akan tertekan.

    Selain itu, Samsung mengatakan pihaknya mewaspadai bisnis semikonduktor yang menghadapi ketidakpastian lebih besar sepanjang 2025, dikutip dari Reuters, Rabu (30/4/2025).

    Keterangan dari Samsung yang merupakan salah satu manufaktur elektronik terbesar di dunia merefleksikan ketidakpastian yang meluas secara global dari perang tarif Trump.

    Produsen chip memori terbesar di dunia tersebut melaporkan profit operasional yang naik tipis di Q1 2025. Pasalnya, kekhawatiran tarif membuat pembelian HP dan komoditas chip di awal tahun makin kencang.

    Samsung melaporkan profit operasional di Q1 sebesar 6,7 triliun won atau naik 1,2% secara tahun-ke-tahun (YoY). Angka itu juga sesuai dengan estimasi awal.

    Saham Samsung turun 0,4% pasca laporan kinerja Q1 2025.

    Tarif tinggi AS atas barang-barang China dan pembatasan ketat atas penjualan chip AI ke China yang merupakan pasar utama Samsung, mengancam akan meredam permintaan untuk beberapa komponen elektronik yang diproduksi perusahaan tersebut. Misalnya chip dan layar HP.

    Tarif “timbal balik” Trump, yang sebagian besar telah ditangguhkan hingga Juli, mengancam akan menghantam puluhan negara termasuk Vietnam dan Korea Selatan, tempat Samsung HP dan layar.

    Samsung mengatakan perusahaan mempertimbangkan merelokasi produksi TV dan perangkar rumah tangga sebagai respons atas tarif Trump.

    Permintaan chip diprediksi akan tetap solid di Q2 2025, didorong pembelian server AI setelah penangguhan tarif, menurut Samsung. Namun, Samsung memperingatkan pembelian dalam jumlah besar di awal akan berdampak pada kinerja pengapalan chip di kuartal-kuartal berikutnya.

    “Kami yakin ketidakpastian permintaan akan berkembang di semester kedua, sebagai bagian dari perubahan kebijakan tarif di beberapa negara. Selain itu, pengetatan kontrol ekspor chip AI juga akan memengaruhi kinerja selanjutnya,” kata Kim Jae-june, Vice President Samsung untuk divisi memori, dalam laporan kinerja perusahaan.

    CFO Samsung Park Soon-cheol mengatakan perusahaan berharap kinerja keseluruhan akan pelan-pelan meningkat di semester-II 2025, dengan asumsi ketidakpastian saat ini akan mereda.

    Beberapa analis tidak yakin dengan asumsi tersebut. Mereka mengatakan Samsung tidak memperinci pedoman untuk bisnis chip AI yang berdarah-darah.

    “Dengan kondisi makro yang masih tidak menentu, penjelasan terkait ‘semester-I rendah, semester-II bangkit’ tidak terlalu meyakinkan,” kata senior analis di NH Investment & Securities, Ryu Young-ho.

    Divisi perangkat mobile dan bisnis jaringan Samsung melaporkan peningkatan profit 23% di Q1 2025 menjadi 4,3 triliun won. Angka itu menunjukkan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun.

    Hal ini didorong versi terbaru flagship Galaxy S25 dengan deretan fitur AI yang menggairahkan konsumen.

    Samsung juga telah mengakselerasi produksi HP di Vietnam, India, dan Korea Selatan, menyusul kebijakan tarif Trump, menurut sumber dalam yang familiar dengan isu tersebut.

    Kendati performa divisi mobile masih kuat, divisi chip mencatat profit operasional yang turun 42% menjadi 1,1 triliun won. Samsung melaporkan penurunan penjualan High Bandwidth Memory (HBM) yang digunakan pada prosesor AI, lantaran kontrol ekspor chip AI dari AS.

    Analis memprediksi sepertiga pendapatan HBM Samsung berasal dari China. Untuk hal ini, Samsung berada di belakang SK Hynix yang lebih fokus menyuplai chip serupa ke Nvidia di AS.

    Pada pekan lalu, SK Hynix melaporkan profit operasional Q1 2025 yang tumbuh 158% menjadi 7,4 triliun won, didorong permintaan terkait AI.

    (fab/fab)

  • Laporan Sri Mulyani ke Prabowo soal Dampak Tarif Trump ke RI

    Laporan Sri Mulyani ke Prabowo soal Dampak Tarif Trump ke RI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia memberikan laporan terkini soal hasil perjalanannya ke luar negeri beberapa waktu lalu. Sri Mulyani baru saja menghadiri pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, hingga ke London, Inggris.

    Dia menghadiri beberapa forum keuangan global mulai dari pertemuan sektor keuangan G20, pertemuan musim semi atau Spring Meeting Dana Moneter Nasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Dia juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan dari beberapa negara dan juga beberapa investor.

    Dari pertemuan itu, menurutnya pelaku ekonomi di dunia masih membicarakan masalah penerapan tarif impor tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

    “Ya substansi soal apa yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia ya, mengenai masalah AS, posisinya dengan resiprokal tarifnya, proses pembahasan yang dilakukan, dan pandangan dari banyak negara terhadap policy tersebut,” beber Sri Mulyani usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sri Mulyani juga memaparkan soal pandangan pemerintahan AS mengenai dampak dari tarif tinggi yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump hingga mekanisme negosiasi yang terjadi, baik yang dilakukan Indonesia maupun negara lainnya.

    “Kemudian, bagaimana statement dari menteri keuangannya terhadap isu tersebut, dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga memaparkan beberapa isu kritis di sektor keuangan yang saat ini, yaitu sulitnya akses modal untuk berbagai negara. Dia juga melaporkan soal potensi risiko ekonomi global yang dibahas di pertemuan dengan IMF maupun World Bank.

    (hal/fdl)

  • Bos Bea Cukai Respons Kritik Pemerintah AS, Sebut Kurang Update

    Bos Bea Cukai Respons Kritik Pemerintah AS, Sebut Kurang Update

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara terkait keluhan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terhadap instansinya yang dianggap menghambat perdagangan AS dan Indonesia.

    Askolani mengatakan pihaknya memang mendapat sejumlah komentar dari USTR khususnya di bidang kepabeanan. Meski demikian, hal-hal yang dikeluhkan tersebut dinilai sudah tidak relevan.

    “Kami melihat yang disampaikan menjadi concern USTR itu banyak yang tidak update,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Askolani mencontohkan misalnya mengenai nilai pabean yang kini sudah tidak lagi menggunakan tarif satu titik, melainkan menggunakan rentang harga atau range.

    “Mengenai nilai pabean hanya satu, padahal kita sudah beberapa tahun ini tidak menggunakan tarif satu titik, kita menggunakan range. Maka nilai pabean itu berbasis pada bukti dokumen yang valid, jadi tidak ada pengenaan satu nilai pabean,” jelas Askolani.

    Selain itu, pemerintah juga setiap tahun menyampaikan kebijakan pabean ke World Trade Organization (WTO). Secara berkala pemerintah memang tidak memperbarui kebijakan kepada USTR, tetapi pemerintah bertemu dan bertukar pendapat dengan US-Asean Business Council (US-ABC) yang mewakili para pengusaha di AS.

    “US-ABC tidak juga menanyakan yang tadi menjadi catatan dari USTR yang sudah kami perbarui kondisinya,” jelasnya.

    Selain US-ABC, pemerintah juga rutin berdiskusi dengan US Chamber untuk memperbarui kebijakan di Indonesia sehingga tidak mengganggu perdagangan.

    Terkait dampak tarif resiprokal, Askolani belum mau bicara karena masih menunggu hasil negosiasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia ke AS.

    “Kita masih nunggu dulu hasil nego dan tentunya pemerintah sudah menyiapkan opsi-opsi kebijakan yang akan diambil dan nanti apapun keputusan tentunya baru bisa kita hitung bagaimana implikasinya,” sebut Askolani.

    Sebelumnya, USTR mengatakan pejabat Bea Cukai Indonesia sering mengandalkan jadwal harga referensi daripada menggunakan nilai transaksi sebagai metode penilaian utama. Padahal nilai transaksi seharusnya menjadi metode utama, sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian Penilaian Bea Cukai (CVA) WTO.

    Tidak hanya itu, USTR menyebut para eksportir AS juga melaporkan penentuan nilai bea masuk yang kerap kali berbeda-beda di berbagai wilayah. Hal ini terjadi meski untuk produk yang sama.

    USTR mengatakan, AS telah menyampaikan kekhawatirannya tentang tindakan ini ke Komite Fasilitasi Perdagangan WTO sejak Juni 2023. Selain itu, USTR juga menyoroti tentang ketentuan imbalan atau ‘bonus’ petugas bea cukai Indonesia hingga 50% dari nilai barang yang disita atau dari jumlah bea yang terutang.

    Padahal, berdasarkan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO, Indonesia harus menghindari pemberian insentif serupa. Menurutnya, sistem ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi hingga beban biaya administrasi tinggi.

    “Indonesia adalah salah satu dari sedikit mitra dagang utama AS yang masih memiliki sistem insentif tersebut. Sistem tersebut menjadi perhatian karena potensi korupsi dan tambahan biaya, ketidakpastian, serta kurangnya transparansi,” terang USTR.

    (aid/rrd)