Negara: Amerika Serikat

  • Pengawalan dari Polisi Dicabut Pemerintah Inggris, Pangeran Harry Mengaku Kecewa – Halaman all

    Pengawalan dari Polisi Dicabut Pemerintah Inggris, Pangeran Harry Mengaku Kecewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pangeran Harry menyatakan rasa kecewanya setelah gagal mempertahankan hak pengamanan dari Kepolisian Inggris.

    Hal ini disampaikan Harry dalam wawancara eksklusif dengan BBC pada Jumat (2/5/2025) waktu setempat.

    Ia mengaku “terpukul” setelah bandingnya ditolak oleh pengadilan, sehingga fasilitas pengawalan resmi yang selama ini diterimanya secara otomatis dicabut.

    Harry, putra bungsu Raja Charles, kehilangan status keamanan kerajaan setelah mundur dari tugas kebangsawanan pada 2020 dan memilih menetap di Amerika Serikat bersama istrinya, Meghan Markle.

    Dalam pernyataannya, Harry menegaskan bahwa keputusan Kantor Home Office—kementerian yang bertanggung jawab atas kepolisian—telah memengaruhi kesehariannya.

    “Apa yang sulit saya maafkan, dan mungkin akan selalu kesulitan saya maafkan, adalah keputusan yang dibuat pada 2020 yang memengaruhi setiap hari saya dan secara sadar menempatkan saya dan keluarga dalam bahaya,” ujarnya dari California 

    Proses Hukum yang Panjang

    Pemerintah Inggris sebelumnya memutuskan pada Februari 2020 bahwa Harry tidak lagi berhak atas perlindungan polisi pribadi selama berada di Britania.

    Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi London pada 2024.

    Meski mengajukan banding, tiga hakim Pengadilan Banding akhirnya mempertahankan putusan tersebut pada Jumat lalu.

    Mereka menyatakan bahwa meskipun Harry merasa dirugikan, tidak ada pelanggaran hukum dalam keputusan yang diambil.

    Dalam sidang April 2025, pengacara Harry menyampaikan argumen “kuat dan mengharukan” tentang dampak penghapusan fasilitas keamanan bagi keluarganya.

    Namun, Hakim Geoffrey Vos menegaskan bahwa argumen tersebut tidak cukup untuk menyatakan keputusan melanggar hukum.

    Respons Istana Buckingham

    Istana Buckingham menanggapi keputusan pengadilan dengan pernyataan resmi: “Semua isu ini telah diperiksa berulang kali dan secara cermat oleh pengadilan, dengan kesimpulan yang sama pada setiap kesempatan.”

    Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur dan tidak ada intervensi politik atau emosional.

    Harry, yang kini berusia 40 tahun, menegaskan bahwa ia tidak berniat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Inggris.

    “Saya tidak ingin ada pertarungan berlanjut… ini, pada intinya, adalah sengketa keluarga,” tutupnya dengan nada menyesal.

    Keputusan pengadilan ini semakin memperdalam ketegangan antara Harry dengan keluarga kerajaan.

    Sebelumnya, ia juga mengkritik penggunaan “keamanan sebagai alat tekanan” untuk mempertahankannya dalam lingkaran kerajaan.

    Meski demikian, Harry tetap mempertahankan sikapnya untuk menjalani hidup mandiri di luar institusi kerajaan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Donald Trump Bikin Heboh Unggah Foto AI Sebagai Paus, Maksudnya?

    Donald Trump Bikin Heboh Unggah Foto AI Sebagai Paus, Maksudnya?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah foto dirinya yang tampak seperti hasil rekayasa atau AI yang digambarkan sebagai Paus di akun Instagram @realdonaldtrump dan Truth Social pada Jumat (2/5) malam. Sontak unggahan tersebut menghebohkan, memicu berbagai reaksi di media sosial.

    Tidak diketahui jelas maksud unggahan tersebut. Akun milik Trump memajang foto itu tanpa disertai keterangan dan kolom komentar dibatasi.

    Dalam gambar tersebut, Trump mengenakan jubah putih khas Paus, memakai kalung salib, dan camauro (topi tradisional Paus). Trump juga tampak mengangkat jari telunjuk tangan kanannya.

    Dikutip dari Newsweek, akun Instagram Gedung Putih @whitehouse mengunggah ulang foto tersebut. Di akun ini, kolom komentar tidak dibatasi, sehingga netizen membanjirinya dengan berbagai komentar. Kebanyakan menyebut unggahan Trump sungguh keterlaluan dan tidak pantas.

    Media sosial X juga jadi tempat netizen dan sejumlah tokoh merespons kehebohan ini. Komedian AS Terrance K. Williams mengunggah di X, “Paus Trump (terbahak-bahak). Presiden kita baru saja mengunggah ini. Dia mengolok-olok karena dia tahu media akan marah.”

    Melanie D’Arrigo, direktur eksekutif Campaign for New York Health dan mantan kandidat kongres Demokrat, juga menanggapi unggahan ini dan menulis di X, “Orang yang melanggar 10 perintah Tuhan mengunggah foto dirinya sedang cosplay sebagai Paus berikutnya.”

    “Donald Trump sekarang mengunggah gambar AI sedang cosplay sebagai Paus. Otaknya memang tidak waras,” tulis Art Candee, seniman yang tinggal di Chicago dan sering mengkritik Trump.

    Ruth Ben-Ghiat, sejarawan dan komentator politik, mengunggah ke X, “Peringatan kultus pemimpin otoriter.”

    Wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April menandai masa berkabung bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus meninggal karena komplikasi yang berhubungan dengan stroke, diikuti oleh koma dan kolaps kardiosirkulasi yang tidak dapat disembuhkan.

    Pemakamannya berlangsung pada Sabtu (26/4) di Lapangan Santo Petrus di hadapan para kepala negara dunia, termasuk Donald Trump dan istrinya Melania Trump, pendeta, dan masyarakat umum. Jenazah Fransiskus dimakamkan di St. Mary Major, salah satu dari empat basilika kepausan di Roma.

    Saat ini, berbagai spekulasi meningkat mengenai siapa yang akan menjadi paus berikutnya. Proses conclave untuk memilih Paus berikutnya dimulai pada Rabu (30/4).

    (rns/rns)

  • Video: Nasib Investasi Kripto RI di Tengah Perang Dagang-Pajak Tinggi

    Video: Nasib Investasi Kripto RI di Tengah Perang Dagang-Pajak Tinggi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya tren penurunan transaksi kripto didorong sentimen global terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang membuat investor menahan diri untuk melakukan transaksi.

    CEO Indodax, Oscar Darmawan menyebutkan meski terdapat pelemahan, namun performa pergerakan harga kripto termasuk Bitcoin saat ini jauh lebih positif jika dibanding aset lain.

    Saat ini terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakan harga dan likuiditas aset kripto di Indonesia termasuk regulasi. Dimana di Indonesia transaksi kripto dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dibanding di luar negeri sehingga diharapkan dapat diturunkan untuk menarik lebih banyak investasi.

    Seperti apa masa depan aset kripto Indonesia di tengah perang dagang dan hambatan regulasi dan inovasi? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan CEO Indodax, Oscar Darmawan dalam Profit,CNBCIndonesia (Jum’at, 02/05/2025)

  • Perajin Tempe di Mojokerto Terdampak Kenaikan Harga Kedelai Impor Akibat Perang Dagang Global

    Perajin Tempe di Mojokerto Terdampak Kenaikan Harga Kedelai Impor Akibat Perang Dagang Global

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dampak perang dagang global mulai dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

    Salah satunya adalah perajin tempe Dziffa asal Dusun Sroyo, Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Moh Thoha (39),

    Ia mengaku terdampak naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tempe. Naiknya tarif impor oleh pemerintah Amerika Serikat menyebabkan harga kedelai impor terus merangkak. Saat ini, harga kedelai impor mencapai Rp9,6 ribu per kg dari sebelumnya Rp8,5 ribu per kg.

    “Naiknya bertahap sejak empat bulan lalu, dari Rp8.500 naik jadi Rp9.000, lalu Rp9.500. Sempat turun ke Rp9.000, sekarang sudah naik lagi Rp9.600/kg. Pasokan kedelai dari agen masih lancar, tapi harganya yang naik terus,” ungkapnya, Sabtu (3/5/2025).

    Kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe tersebut memaksa Thoha untuk menyiasati produksi agar tetap kompetitif di pasar. Salah satunya dengan memperkecil ukuran tempe, tanpa menaikkan harga jual. Strategi tersebut ternyata dinilai cukup efektif.

    “Ukuran tempe kami perkecil, tapi harga tetap sama sehingga penjualan tetap stabil. Setiap hari, saya memproduksi sekitar 100 cetakan tempe dengan dua ukuran 14×200 cm dan 30×180 cm. Dengan harga jual Rp50.000 per cetakan, omzet hariannya bisa tembus Rp5 juta,” katanya.

    Namun, keuntungan bersih mengalami penurunan hingga 30 persen akibat mahalnya bahan baku. Meski begitu, Thoha masih mampu menggaji dua karyawan yang membantunya bekerja dalam dua sif, pagi dan siang. Setiap hari, sekitar 400 kilogram kedelai impor diolah menjadi tempe.

    “Kalau proses produksinya memakan waktu dua hari dua malam, mulai dari merebus kedelai, perendaman, penggilingan, pencucian, peragian, hingga pencetakan. Untuk air bekas rebusan kedelai tidak saya buang begit tapi dimanfaatkan dan dijual ke peternak sapi dan kambing,” ujarnya.

    Air rebusan kedelai tersebut ia kemas dalam jerigen. Tempe Dziffa dikenal memiliki cita rasa gurih dan tekstur empuk karena hanya menggunakan kedelai murni tanpa campuran. Usaha keluarga yang telah berjalan selama dua dekade ini dipasarkan melalui berbagai jalur, ada yang datang, reseller dan dijual ke pasar.

    “Ada 10 reseller di Pasar Tangunan, Pandanarum, Sawahan dan dijual sendiri oleh kakak di Pasar Dlanggu. Kami berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai agar pelaku UMKM seperti saya bisa terus bertahan. Kalau bisa kembali seperti dulu, di harga Rp8.500 per kilo. Supaya penjualan dan produksi tetap stabil,” harapnya. [tin/ted]

  • Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengusulkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas anggaran federal secara signifikan untuk tahun fiskal 2026.

    Pemangkasan anggaran ini menargetkan anggaran mencapai 163 miliar dollar AS, atau sekitar Rp2.684 triliun.

    Berdasarkan laporan dari New York Post, pemangkasan yang dilakukan oleh Trump menyasar berbagai institusi dan program, termasuk:

    Trump mengusulkan pemotongan anggaran yang berjumlah total 163 miliar dollar AS, yang merupakan pengurangan sebesar 22,6 persen dari tingkat saat ini.

    Kenapa Pemangkasan Anggaran Diperlukan?

    Alasan utama di balik pemangkasan besar-besaran ini adalah untuk mengalihkan dana ke sektor pertahanan.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65 persen dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri.

    Trump percaya bahwa memperkuat kekuatan militer adalah cara paling jelas untuk menunjukkan dominasi Amerika di dunia.

    Dengan demikian, penguatan angkatan bersenjata dan keamanan perbatasan menjadi fokus utama.

    Siapa yang Akan Terdampak oleh Pemangkasan Ini?

    Pemangkasan anggaran direncanakan dilakukan secara bertahap.

    Beberapa lembaga yang akan terdampak secara langsung meliputi:

    Internal Revenue Service (IRS):

    Diperkirakan akan kehilangan lebih dari 2 miliar dollar AS.

    Kementerian Luar Negeri:

    Akan mengalami pemotongan hingga 50 miliar dollar AS.

    Kementerian Pendidikan:

    Anggaran akan dipotong sekitar 15 persen.

    Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan:

    Pemangkasan mencapai 50 persen.

    National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

    Akan dipangkas lebih dari 40 persen.

    NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan ATF:

    Juga tidak luput dari pemotongan.

    Trump melihat langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan anggaran sambil tetap membiayai proyek-proyek pertahanan besar.

    Bagaimana Respons Terhadap Rencana Pemangkasan Ini?

    Meski pemangkasan anggaran yang dikenal dengan sebutan “skinny bujet” ini masih berupa kerangka awal dan harus disetujui oleh Kongres, rencana tersebut telah memicu kritik dari berbagai pihak.

    Banyak yang menganggap bahwa pemotongan anggaran ini akan merugikan warga biasa, terutama keluarga kelas menengah dan pekerja.

    Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan ini adalah Senator Susan Collins dari Maine.

    Respons negatif ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan rakyat Amerika.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

    Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard, institusi pendidikan tertua di AS.

    Keputusan ini terungkap pada tanggal 3 Mei 2025 setelah Harvard menolak tuntutan dari pemerintah terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina.

    Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menegaskan, “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan,” seperti yang dikutip dari CNN International.

    Apa yang Mendorong Pencabutan Status Pajak?

    Pencabutan status bebas pajak dari institusi pendidikan tinggi adalah tindakan yang sangat jarang terjadi.

    Internal Revenue Service (IRS) sendiri hanya pernah mencabut status tersebut terhadap Universitas Bob Jones karena kebijakan diskriminatifnya.

    Ketika pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada IRS untuk penyelidikan, hal ini menjadi langkah yang tidak biasa dan kontroversial.

    Pencabutan status pajak ini akan membawa dampak besar bagi Harvard.

    Universitas tersebut selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, tetapi kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya, termasuk dari dana abadi yang mencapai lebih dari 50 miliar dollar AS serta investasi dan properti.

    Harvard bisa menghadapi beban pajak yang mencapai ratusan juta dollar per tahun.

    Selain itu, pencabutan ini berpotensi untuk meningkatkan biaya kuliah serta mengurangi dana beasiswa dan bantuan keuangan.

    Bagaimana Respons Harvard terhadap Ancaman Trump?

    Merespons ancaman ini, Presiden Universitas Harvard Alan Garber menekankan bahwa tindakan pencabutan status pajak itu sangat melanggar hukum.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Garber menyatakan, “Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini.”

    Dia menambahkan bahwa pencabutan tersebut akan mengganggu pendidikan dan penelitian di Harvard, yang dapat mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa serta mengancam program penelitian medis penting.

    Sementara itu, Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts juga mengecam tindakan Trump.

    Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan usaha untuk memaksa Harvard mengikuti ideologi tertentu dan menyebut tindakan ini sebagai inkonstitusional.

    Apa yang Memicu Ketegangan Ini?

    Konflik ini mulai memanas setelah pemerintah AS membekukan dana federal sebesar 22 miliar dollar AS untuk Harvard pada tanggal 14 April.

    Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut diambil karena Harvard dianggap gagal mengendalikan antisemitisme, yang mereka anggap ditoleransi melalui demonstrasi pro-Palestina.

    Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa Harvard tidak mematuhi perintah untuk menutup program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

    Meskipun demikian, Harvard menolak untuk tunduk pada tekanan pemerintah.

    Sebagai respons atas penolakan Harvard, pemerintah mengumumkan pembekuan dana hibah dan meminta universitas tersebut untuk melakukan audit internal serta meninjau kebijakan disiplin dan proses perekrutan mahasiswa.

    Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintahan yang agresif dapat mempengaruhi institusi pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

    Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pendidikan, penelitian, dan akses ke peluang bagi mahasiswa.

    Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Harvard, tetapi juga menjadi sinyal bagi universitas-universitas lain di seluruh negeri mengenai potensi intervensi pemerintah dalam urusan akademik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

    Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

    Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

    Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

    termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

    “Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

    Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

    Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

    Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

    Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

    Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

    Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

    Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

    Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

    Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

    Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

    Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

    Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

    Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

    Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini sebagai dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump.

    Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), terungkap bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Jika termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal yang terdampak mencapai 9.000 orang pada bulan yang sama.

    Mengapa PHK Terjadi?

    Sejak awal tahun 2025, total pengurangan pegawai federal telah mencapai lebih dari 26.000 orang.

    Kebijakan ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan, yang melakukan pemangkasan sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981.

    Pengurangan ini dilakukan melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency – DOGE), yang saat ini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Apa Tujuan Dari Kebijakan Pemangkasan Ini?

    Trump mengeklaim bahwa DOGE dibentuk untuk memangkas lembaga-lembaga yang dianggap membuang-buang uang.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DOGE, mereka telah memotong dana federal sebesar 160 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) yang dialokasikan kepada berbagai lembaga.

    Namun, dampak dari penghematan anggaran ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang signifikan.

    Banyak lembaga pemerintah terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Bagaimana Dampak Pengangguran di AS?

    Meskipun DOGE belum merilis data resmi mengenai jumlah pegawai yang terdampak.

    Namun lebih dari 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement, meskipun secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun 2025.

    Prediksi dari situs Kalshi memperkirakan bahwa jumlah pegawai federal yang akan dipangkas dapat mencapai 300.000 orang pada akhir 2025, dari total lebih dari 24 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024.

    Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data pada tahun 1950.

    Pemangkasan ini bahkan akan melampaui rekor 195.000 pegawai yang dipangkas pada tahun pertama Dwight D.

    Eisenhower menjabat di 1953.

    Apa Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan ini?

    Respon terhadap kebijakan agresif yang dikeluarkan oleh Trump datang dalam bentuk protes besar-besaran.

    Ribuan demonstran di seluruh AS menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut pada Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi tersebut berlangsung tidak hanya di depan Gedung Putih, tetapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Protes tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi progresif seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar.

    Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan AS dan masa depan ketenagakerjaan di negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Intel Ungkap Rencana Besar: Siapkan Teknologi Chip Canggih

    Intel Ungkap Rencana Besar: Siapkan Teknologi Chip Canggih

    Jakarta

    Di Intel Foundry Direct Connect, Intel menyampaikan perkembangan beberapa generasi core process-nya dan teknologi pengemasan yang canggih.

    Mereka juga mengumumkan program dan kemitraan ekosistem yang baru, serta mengundang para pemimpin industri untuk mendiskusikan bagaimana pendekatan system foundry memungkinkan kolaborasi dengan para mitra dan membuka peluang inovasi bagi para pelanggan.

    CEO Intel, Lip-Bu Tan membuka acara ini dengan membahas tentang kemajuan dan prioritas Intel Foundry. Dilanjutkan dengan beberapa eksekutif lain yang membeberkan kabar tentang proses dan pengemasan canggih serta menyoroti manufaktur dan rantai pasokan Intel Foundry yang beragam secara global.

    Tan bergabung di atas panggung dengan mitra ekosistem termasuk Synopsys, Cadence, Siemens EDA dan PDF Solutions, untuk menyoroti kolaborasi dalam melayani pelanggan foundry. O’Buckley bergabung dengan para eksekutif dari MediaTek, Microsoft, dan Qualcomm.

    “Intel berkomitmen untuk membangun foundry kelas dunia yang melayani kebutuhan yang semakin besar terhadap teknologi proses terdepan, pengemasan dan manufaktur yang canggih,” kata Tan, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    “Pekerjaan yang kami lakukan untuk mendorong budaya yang memprioritaskan engineering di seluruh Intel, sementara memperkuat kemitraan kami di seluruh ekosistem foundry akan membantu kami memajukan strategi, meningkatkan eksekusi kami, dan memenangkan pasar dalam jangka panjang,” tambahnya.

    Pengumuman tersebut mencakup core process dan teknologi pengemasan yang canggih, sebuah tonggak sejarah dalam manufaktur domestik AS, dan dukungan ekosistem yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan foundry. Hal ini meliputi:

    Teknologi ProsesIntel Foundry sudah bekerja sama dengan para pelanggan utama dalam teknologi proses Intel 14A, penerus dari Intel 18A. Perusahaan ini telah mendistribusikan versi awal dari Intel 14A Process Design Kit (PDK) kepada para pelanggan utama, dan beberapa dari pelanggan telah menyatakan niat mereka untuk membuat test chip pada node proses yang baru.Intel 14A akan menampilkan pengiriman daya kontak langsung PowerDirect, yang dibangun berdasarkan teknologi pengiriman daya backside PowerVia di Intel 18A.Intel 18A kini dalam tahap produksi dan diharapkan akan mencapai produksi dalam jumlah besar tahun ini. Para mitra ekosistem Intel Foundry telah memiliki kemampuan electronic design automation (EDA), aliran referensi, dan kekayaan intelektual (intellectual property) yang siap untuk desain produksi saat ini.Varian Intel 18A yang baru, disebut Intel 18A-P, didesain untuk memberikan performa yang lebih baik kepada pelanggan foundry yang lebih luas. Wafer awal yang berbasis Intel 18A-P saat ini sudah dalam proses produksi. Karena Intel 18A-P akan kompatibel dengan aturan desain Intel 18A, mitra IP dan EDA sudah mulai memperbarui penawaran mereka untuk varian tersebut.Intel 18A-PT adalah varian baru lainnya, yang dibangun berdasarkan peningkatan performa dan efisiensi daya dari Intel 18A-P. Intel 18A-PT bisa dihubungkan ke top die menggunakan Foveros Direct 3D dengan jarak interkoneksi hybrid bonding kurang dari 5 mikrometer (µm).Produksi pertama Intel Foundry16 nanometer (nm) tape-out sedang dalam proses produksi saat ini, dan perusahaan ini sedang bekerja sama dengan pelanggan utama untuk membuat node 12nm dan turunannya yang dibuat berkolaborasi dengan UMC.Pengemasan CanggihIntel Foundry menawarkan integrasi di tingkat sistem menggunakan Intel 14A pada Intel 18A-P, yang terhubung via Foveros Direct (3D stacking) dan disematkan teknologi multi-die interconnect bridging (2.5D bridging).Kerja sama terkini dengan Amkor Technology meningkatkan fleksibilitas bagi pelanggan dalam memilih teknologi pengemasan canggih yang sesuai dengan kebutuhan mereka.ManufakturFab 52 di Arizona telah berhasil menjalankan proses produksi, sehingga menandai wafer pertama yang diproses melalui fasilitas tersebut, yang menunjukkan kemajuan dalam pembuatan wafer Intel 18A yang terdepan di dalam negeri. Produksi volume Intel 18A akan dimulai di pabrik Intel di Oregon, seiring dengan dimulainya produksi di Arizona pada akhir tahun ini. Penelitian, pengembangan, dan produksi wafer Intel 18A dan Intel 14A, semuanya akan dilakukan di Amerika Serikat.

    Sebagai program terbaru dalam Accelerator Alliance Intel Foundry, Intel Foundry Chiplet Alliance yang baru ini pada awalnya akan berfokus untuk merancang dan mendorong infrastruktur teknologi mutakhir untuk pengaplikasian di aplikasi pemerintah dan pasar komersial utama.

    Intel Foundry Chiplet Alliance akan menyediakan jalur yang terjamin dan terukur bagi para pelanggan yang ingin menggunakan desain yang memanfaatkan solusi chiplet yang interoperable dan aman untuk aplikasi dan pasar yang ditargetkan. Intel Foundry Accelerator Alliance juga meliputi: IP Alliance, EDA Alliance, Design Services Alliance, Cloud Alliance dan USMAG Alliance.

    (asj/rns)

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

    Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

    Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

    Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

    Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

    PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya  telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

    Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Pengangguran di AS Membludak

    Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

    Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

    Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

    Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

    Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

    Trump Diserang Demonstran

    Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

    Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

    Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

    Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

    “PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

    (Tribunnews.com / Namira)