Negara: Amerika Serikat

  • Bos Kartel Narkoba Meksiko Tewas Ditembak Saat Penggerebekan

    Bos Kartel Narkoba Meksiko Tewas Ditembak Saat Penggerebekan

    Sinaloa

    Seorang pemimpin kartel narkoba Meksiko, Jorge Humberto Figueroa, yang terkenal kejam tewas dalam penggerebekan yang dilakukan tentara. Pelaku tewas usai ditembak.

    Dilansir AFP, Minggu (25/5/2025), Negara bagian Sinaloa, Meksiko, tempat kartel itu bermarkas, tengah dilanda perang antara dua faksi yang bermusuhan. Perang ini telah menewaskan sekitar 1.200 orang sejak September tahun lalu.

    Jorge Humberto Figueroa ditembak dan tewas pada hari Jumat dalam penggerebekan yang dilakukan untuk menangkapnya. Hal itu disampaikan Sekretaris Keselamatan Publik Omar Garcia Harfuch di platform media sosial X.

    Nyawa Figueroa dihargai mahal oleh pihak Amerika Serikat (AS). Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) telah menawarkan hingga $1 juta untuk informasi untuk penangkapan Figueroa atas dugaan perdagangan fentanil dan pencucian uang.

    Kembali lagi ke pernyataan Harfuch, dia mengatakan Figueroa adalah salah satu dalang bentrokan yang terkenal dengan pihak berwenang pada tahun 2019 di kota Culiacan.

    Dalam kasus itu, anggota kartel melawan pasukan keamanan yang telah menangkap Ovidio Guzman, putra salah satu pendiri kartel Sinaloa Joaquin ‘Chapo’ Guzman.

    Pihak berwenang Meksiko secara kontroversial membebaskan Ovidio Guzman saat itu, dengan mengatakan mereka ingin menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, ia akhirnya ditangkap kembali pada tahun 2023 dan diekstradisi ke Amerika Serikat, tempat ia masih ditahan.

    Kelompok ini telah melawan faksi lain yang dipimpin oleh ahli waris salah satu pendiri kartel Ismael Zambada, yang dibujuk ke Amerika Serikat dalam operasi penyamaran pada tahun 2024 dan ditangkap.

    Surat kabar Reforma mengatakan Figueroa adalah kepala keamanan untuk faksi yang dipimpin oleh putra-putra Guzman.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rosan: Kunjungan PM Li Qiang bawa proyek konkret USD 10 miliar ke RI

    Rosan: Kunjungan PM Li Qiang bawa proyek konkret USD 10 miliar ke RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan kunjungan Perdana Menteri China Li Qiang ke RI tak hanya seremonial, tapi juga membawa prospek kerja sama konkret, termasuk implementasi investasi 10 miliar dolar AS yang sebelumnya disepakati kedua negara.

    “Investasi tersebut sudah mulai berjalan dan mencakup sejumlah sektor strategis,” ujarnya kepada media saat menyambut ketibaan PM Li Qiang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Selain proyek yang telah berjalan, kunjungan PM Li juga membuka peluang bagi sejumlah kerja sama baru di bidang transportasi, pengembangan klaster industri, hilirisasi mineral, dan sektor kimia.

    Rosan menyebut bahwa proyek-proyek ini melibatkan kolaborasi antara perusahaan swasta, BUMN, dan mitra asing.

    “Yang baru ini sifatnya lintas sektor, mulai dari gerbong kereta api, industri baterai kendaraan listrik, hingga industri kimia. Kami akan mengawal realisasinya agar sesuai harapan,” katanya.

    Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dengan China akan terus diperluas sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan industri nasional dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam.

    Menanggapi isu kebijakan luar negeri seperti hubungan dagang dengan Amerika Serikat, Rosan menegaskan bahwa fokus utama adalah memperdalam kemitraan bilateral yang saling menguntungkan.

    “Kita akan lebih fokus untuk pembahasan penguatan kolaborasi dua negara,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eksklusif! Mantan Teroris Umar Patek: Dulu Saya Meramu Bom, Sekarang Meramu Kopi!

    Eksklusif! Mantan Teroris Umar Patek: Dulu Saya Meramu Bom, Sekarang Meramu Kopi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Masih ingat dengan Umar Patek? Kalau anda mengingatnya sebagai teroris yang paling diburu dunia, ingatan anda masih bagus. Amerika pernah membuat sayembara dengan hadiah 1 juta dollar AS bagi siapa saja yang memberikan informasi keberadaan Umar Patek dan berhasil menangkapnya.

    Umar merupakan mantan teroris dan anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia, karena keterlibatannya dalam aksi terorisme. Teroris Noordin M Top, adalah salah seorang murid dari Umar Patek, yang juga berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

    Pada 21 Juni 2012, pengadilan Indonesia menghukum Patek 20 tahun penjara, karena pembunuhan dan pembuatan bom. Dia ditemukan bersalah atas semua enam tuduhan, termasuk keterlibatan dalam serangan terhadap gereja-gereja pada malam Natal 2000. Jaksa tidak menuntutnya hukuman mati.

    Namun, Rabu, 7 Desember 2022, lelaki ini resmi dibebaskan dari Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Patek kini berstatus sebagai ‘klien pemasyarakan’. Ia berkewajiban untuk mengikuti program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Surabaya hingga 29 April 2030 nanti.

    Program pembebasan bersyarat ini akan dicabut dan Patek akan dikirim kembali ke jeruji besi, apabila dalam rentang waktu tersebut ia melakukan pelanggaran. Kini apa yang diperbuat Umar Patek, setelah lama ‘menghilang’ seperti ditelan bumi?

    “Dulu aku dikenal karena hal yang menyakitkan dunia. Tapi kini, aku memilih jalan lain. MeRAMU rasa, menyeduh damai. Rasa pahit itu dulu menghancurkan. Sekarang, pahit ini menyembuhkan,” tutur Umar Patek dalam video promosi usaha barunya ‘RAMU 1966 by Umar Patek’ yang akan diluncurkan pada 3 Juni 2025, bertempat di Hedon Estate Surabaya.

    Beritajatim.com mendapatkan undangan khusus untuk Grand Launching usaha baru Umar Patek ini, dari Dokter Gigi David Andreasmito yang merupakan owner Hedon Estate Surabaya ini.

    “Ini bukan sekadar kopi. Ini tentang perubahan. Tentang memilih hidup yang baru. Racikan kopi ini adalah hasil karya seorang mantan teroris yang telah menemukan kembali jati diri dan memilih untuk berkarya. Kopi yang akan kita kenalkan bukan sekadar hasil seduhan biji-biji terbaik dari tanah Indonesia. Ini adalah buah dari perjalanan panjang seorang manusia yang memilih untuk berubah. Dari jalan kelam menuju cahaya, dari amarah menuju makna, dari ketakutan menuju harapan,” kata drg David Andreasmito dalam undangan yang dikirimkan ke beritajatim.com, Sabtu (24/5/2025).

    Umar menceritakan kepada beritajatim.com secara eksklusif, bahwa dirinya dari kecil memang telah menyukai kopi.

    “Saya setelah keluar dari penjara bikin ramuan kopi. Waktu itu masih untuk kalangan sendiri. Kalau teman pesan-pesan, baru saya ramukan dan racik. Kemudian, Dokter David main ke rumah saya di Porong, Sidoarjo. Saya suguhi kopi rempah, ternyata beliau tertarik dengan rasanya yang khas. Beliau tanya kenapa nggak dikembangkan usaha kopi ini. Dokter waktu itu bilang sudah Mas Umar jalankan saja, nanti dokter yang push untuk pemasarannya,” jelas Umar Patek.

    Mengapa dikasih nama RAMU 1966 by Umar Patek?

    “1966 itu tahun kelahiran saya. Kalau RAMU, dibaca dari belakang itu ya Umar. Dulu Umar meramu bom, kini Umar meramu kopi. Saya ingin katakan Umar Patek bukan yang dulu lagi, tapi transformasi yang sekarang,” tegasnya.

    Hedon Estate menjadi Official store usaha baru Umar Patek. “Ini untuk pemasaran dan bisa juga melayani pemesanan online. Mudah-mudahan cafe-cafe lain akan menyusul Hedon Estate. Harapan saya bisa buka cabang di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri,” pungkasnya.

    Umar Patek dengan usaha barunya, Kopi RAMU 1966 by Umar Patek

     

    Dikutip dari Wikipedia, Umar Patek alias Umar Arab alias Pak Patek alias Anis alias Umar alias Hisyam alias Umar Kecil alias Abu Syekh alias Allawy alias Ja’far lahir di Pemalang, 20 Juli 1966.

    Lahir dengan nama Hisyam, Umar Patek adalah keturunan Arab-Indonesia, ayahnya bernama Ali Zain dan Ibunya bernama Fatimah. Di Pemalang, Umar bertempat tinggal di daerah yang dikenal dengan sebutan Kampung Arab, yaitu di Jalan Semeru No 20 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Pemalang.

    Dia merupakan lulusan SMA Muhammadiyah 1 Pemalang, yang lulus di Tahun 1986. Umar juga dikenal cukup berprestasi saat SMA.

    Patek terakhir kali terlihat di kampung halamannya pada pertengahan tahun 2000 silam sebelum terjadi Bom Natal, 24 Desember tahun 2000. Dua tahun setelah kasus bom itu, keluarga Patek pun menghilang. Mereka pindah secara diam-diam. Sejak 2002 pula, rumah yang ditinggal penghuninya itu lantas dialihfungsikan menjadi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Tempat Penitipan Anak (TPA) Al-Irsyad Al-Islamiyah.

    Umar merupakan mantan teroris dan juga mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia, karena keterlibatannya dalam aksi terorisme saat itu.

    Amerika bahkan pernah menjanjikan hadiah sebesar 1 juta dollar AS kepada siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan Umar Patek.

    Umar Patek diyakini sebagai asisten koordinator lapangan pada insiden peledakan bom di Bali, Indonesia pada tahun 2002. Umar Patek juga ditengarai berperan sebagai komandan lapangan pelatihan Jemaah Islamiyah di Mindanao, Filipina. Noordin M Top, yang berhasil dilumpuhkan Densus 88 beberapa waktu lalu, pernah menjadi muridnya.

    Amerika telah menyayembarakan bagi penangkapnya senilai 1 juta dollar AS, lebih murah dibandingkan Dulmatin (10 juta dollar AS), yang telah tewas di Ciputat.

    Umar Patek digambarkan sebagai laki-laki Jawa keturunan Arab. Patek memiliki tinggi badan 166 cm dengan berat sekitar 60 kg dengan warna kulit coklat.

    Patek pernah dilaporkan terbunuh pada 14 September 2006 di Provinsi Sulu, Filipina. Tapi laporan ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, dan Patek tetap berstatus buronan. Terakhir Patek diberitakan tertangkap aparat keamanan di Abbottabad, Pakistan pada 29 Maret 2011.

    Setelah Dulmatin tertembak mati, Umar Patek diyakini sebagai amir (pemimpin) berikutnya. Sebagai seorang amir, dia akan aktif seperti Dulmatin untuk berkoordinasi, menjalin komunikasi, menyiapkan persenjataan, dan kaderisasi.

    Umar Patek yang merupakan pria blasteran Jawa-Arab itu sama bahayanya dengan Dulmatin, karena keduanya memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat. Umar berpengalaman di Afghanistan dan Mindanao.

    Dulmatin alias Ammar Usman alias Joko Pitono kuat perannya sebagai koordinator lapangan, pengumpul dana, dan perakit bom. Sedangkan, Umar cerdas dalam menyusun strategi perang dan spionase (penyamaran).

    Setelah penggerebekan dua lokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, disinyalir pergerakan teroris akan menghilang untuk sementara waktu, dan akan kembali pada waktu yang sulit diprediksi. Saat itu mereka tiarap. Mereka memiliki dogma bila mereka maju perang terbuka pasti akan kalah. Haram bagi mereka untuk maju, karena itu sama saja bunuh diri. Beberapa pengamat berspekulasi kemungkinan Umar kabur dari Indonesia.

    Pada 11 Agustus 2011, Umar Patek telah diekstradisi dari Pakistan ke Indonesia di mana dia ditahan di Jakarta sebelum menunggu persidangan.

    Pada 21 Juni 2012 pengadilan Indonesia menghukum Patek 20 tahun penjara, karena pembunuhan dan pembuatan bom. Dia ditemukan bersalah atas semua enam tuduhan, termasuk keterlibatan dalam serangan terhadap gereja-gereja pada malam Natal 2000. Jaksa tidak menuntut hukuman mati.

    Selama persidangan Patek meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan apa pun lebih dari bahan kimia campuran untuk bahan peledak. Patek juga menyatakan bahwa sasarannya selalu Israel dan bukan “Barat”. Menyatakan “Saya mempertanyakan mengapa di Bali? Jihad harus dilakukan di Palestina bukan di Bali. Siapa yang menjadi korban, mereka orang Barat, bukan Israel. Bahkan banyak orang Indonesia menjadi korban. Mereka tidak memiliki hubungan ke Palestina.”

    Namun, Rabu, 7 Desember 2022, lelaki ini resmi dibebaskan dari Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo. Patek kini berstatus sebagai ‘klien pemasyarakan’. Ia berkewajiban untuk mengikuti program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Surabaya sampai 29 April 2030 nanti.

    Program pembebasan bersyarat ini akan dicabut dan Patek akan dikirim kembali ke jeruji besi, apabila dalam rentang waktu tersebut ia melakukan pelanggaran. Pembebasan Patek ditanggapi oleh korban Bom Bali yang selamat, Peter Hughes. Warga Australia ini mengatakan bahwa seharusnya lelaki itu dihukum berat. “Dia dibebaskan, itu menggelikan,” ujar Hughes kepada ABC, seperti dikutip AFP. (tok/kun)

  • Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Sepakat Bayar Rp 17,8 T, Boeing Terhindar Sidang Pidana Kasus 737 MAX

    Washington DC

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan awal dengan raksasa penerbangan Boeing, yang memungkinkan perusahaan itu membayar US$ 1,1 miliar (Rp 17,8 triliun) demi menghindari persidangan kasus pidana terkait 737 MAX yang bermasalah.

    Kesepakatan ini menjadi bagian dari penyelidikan pidana sejak lama oleh otoritas AS terhadap kecelakaan mematikan pesawat jenis Boeing 737 MAX.

    Departemen Kehakiman AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), mengatakan bahwa “kesepakatan secara prinsip” ini akan menggugurkan dakwaan pidana terhadap Boeing terkait pelanggarannya dalam sertifikasi 737 MAX, yang terlibat dua kecelakaan maut tahun 2018 dan tahun 2019.

    Kecelakaan yang dialami maskapai Lion Air dan Ethiopian Airlines itu menewaskan total sedikitnya 346 orang.

    Seorang hakim AS harus menyetujui kesepakatan awal itu, yang akan membatalkan persidangan pidana federal yang dijadwalkan akan digelar pada Juni mendatang di pengadilan Fort Worth, Texas.

    Kesepakatan ini menuai kecaman dari anggota keluarga beberapa korban kecelakaan maut Boeing 737 MAX. Mereka menyebut penyelesaian yang diusulkan itu sebagai hadiah bagi Boeing.

    “Pesan yang dikirimkan oleh tindakan ini kepada perusahaan-perusahaan di seluruh negeri ini adalah, jangan khawatir soal membuat produk Anda aman bagi konsumen Anda,” kata salah satu pengacara penggugat yang menggugat Boeing, Javier de Luis, dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Namun Departemen Kehakiman AS, dalam ringkasan penjelasannya, mengutip beberapa anggota keluarga korban yang menyatakan keinginan untuk mencapai penyelesaian dalam kasus ini.

    Bahkan salah satu anggota keluarga korban disebut mengatakan bahwa “kesedihan muncul kembali setiap kali kasus ini dibahas di pengadilan atau forum-forum lainnya”.

    Para anggota keluarga dari lebih dari 110 korban kecelakaan Boeing 737 MAX mengatakan kepada pemerintah AS bahwa “mereka mendukung kesepakatan itu secara khusus, mendukung upaya Departemen (Kehakiman) untuk menyelesaikan kasus pra-sidang secara lebih umum atau tidak menentang kesepakatan itu”.

    Lihat juga Video Reaksi Bos Boeing soal Pesawatnya Dikembalikan China Imbas Tarif Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengamanan Ibu Kota AS Diperketat Usai 2 Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak

    Pengamanan Ibu Kota AS Diperketat Usai 2 Staf Kedubes Israel Tewas Ditembak

    Washington DC

    Kepolisian Amerika Serikat (AS) meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah dan gedung-gedung keagamaan di seluruh wilayah Washington DC mulai Jumat (23/5). Langkah ini menyusul penembakan yang menewaskan dua staf Kedutaan Besar (Kedubes) Israel di luar sebuah museum Yahudi setempat.

    Seorang pria asal Chicago berusia 31 tahun, diidentifikasi sebagai Elias Rodriguez, telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tersebut. Rodriguez sempat meneriakkan “Free Palestine” saat ditangkap polisi pada Rabu (22/5), yang semakin memperburuk kekhawatiran atas meningkatnya anti-Semitisme di AS.

    “Di sekitar DC, Anda akan melihat peningkatan kehadiran para petugas penegak hukum di sekitar masyarakat, Anda akan menemukan kami di sekitar organisasi-organisasi berbasis keagamaan,” kata Kepala Kepolisian Metropolitan (MPD), Pamela Smith, kepada wartawan seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    “Anda akan melihat peningkatan kehadiran di sekitar sekolah-sekolah dan tempat-tempat seperti Pusat Komunitas Yahudi DC. Kita bahu-membahu dengan komunitas Yahudi,” ucapnya.

    Otoritas berwenang di Washington DC sedang menyelidiki lebih lanjut penembakan mematikan itu “sebagai aksi terorisme dan sebagai kejahatan kebencian”.

    Dua staf Kedubes Israel yang tewas dalam penembakan ini diidentifikasi sebagai Yaron Lischinsky, yang merupakan warga negara Israel, dan Sarah Lynn Milgrim yang merupakan pegawai AS pada Kedubes Israel. Keduanya merupakan pasangan kekasih yang berencana akan menikah.

    Rodriguez telah dihadirkan dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada Kamis (22/5) waktu setempat, di mana dia dijerat dua dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dakwaan pembunuhan pejabat asing. Jika terbukti bersalah, Rodriguez bisa terancam hukuman mati.

    Lihat juga Video Gedung Putih: Presiden Trump Marah Atas Tewasnya 2 Staf Kedubes Israel

    Disebutkan jaksa dalam dokumen pengadilan bahwa Rodriguez sempat berteriak “Free Palestine” ketika ditangkap dan dibawa pergi oleh polisi dari lokasi penembakan di luar Capitol Jewish Museum, yang berjarak 1,6 kilometer dari Gedung Putih, pada Rabu (21/5) tengah malam.

    “Saya melakukannya untuk Palestina, saya melakukannya untuk Gaza,” kata Rodriguez kepada petugas kepolisian yang mengamankannya.

    Presiden Donald Trump, yang berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu usai insiden itu, menyatakan via media sosial bahwa serangan itu jelas-jelas bentuk anti-Semitisme.

    Netanyahu, dalam tanggapannya, menyinggung soal “harga yang sangat mahal dari anti-Semitisme” dan mengecam “penghasutan liar terhadap negara Israel”.

    Penembakan itu memicu ketegangan internasional terkait anti-Semitisme, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menyalahkan kritikan Eropa terhadap operasi militer Tel Aviv di Gaza. Saar mengklaim adanya “hubungan langsung antara penghasutan anti-Semitisme dan anti-Israel dengan pembunuhan ini”.

    “Penghasutan juga dilakukan oleh para pemimpin dan pejabat dari banyak negara dan organisasi internasional, terutama dari Eropa,” sebutnya, tanpa menyebut nama pemimpin dan pejabat yang dimaksud.

    Lihat juga Video Gedung Putih: Presiden Trump Marah Atas Tewasnya 2 Staf Kedubes Israel

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Damaskus

    Suriah memuji pencabutan sanksi secara resmi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Otoritas Damaskus memujinya sebagai “langkah positif” yang akan membantu pemulihan pascaperang.

    “Republik Arab Suriah menyambut baik keputusan pemerintah Amerika untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah dan rakyatnya selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    AS secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah pada Jumat (24/5), setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan pengumuman yang meresmikan keputusan mengejutkan yang disampaikan oleh Trump pekan lalu, selama berkunjung ke kawasan Timur Tengah.

    Langkah ini menandai perubahan kebijakan AS secara dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan langkah AS itu sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk mengurangi kesulitan kemanusiaan dan ekonomi di negara tersebut.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing Ditangguhkan, Ini Kata Gedung Putih

    Larangan Harvard Terima Mahasiswa Asing Ditangguhkan, Ini Kata Gedung Putih

    Washington DC

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing ditangguhkan sementara oleh seorang hakim distrik AS, menyusul gugatan hukum yang diajukan universitas bergengsi tersebut. Gedung Putih memberikan reaksi keras terhadap perintah hakim AS tersebut.

    Harvard dalam gugatannya menyebut langkah pemerintahan Trump mencabut hak universitas itu untuk menerima mahasiswa asing sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya. Gugatan diajukan terhadap pengadilan federal Boston, Massachusetts, pada Jumat (23/5).

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs menjatuhkan putusan awal yang memerintahkan penangguhan sementara kebijakan Trump itu.

    Hakim Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat” — dalam hal ini Harvard. SEVP menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing menempuh pendidikan di AS.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Menanggapi perintah hakim AS tersebut, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (24/5/2025), juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson menyebut hakim Burroughs tidak memiliki hak untuk menghentikan kebijakan pemerintahan Trump.

    “Hakim yang tidak dipilih, tidak memiliki hak untuk menghentikan pemerintahan Trump dalam menjalankan kendali yang sah atas kebijakan imigrasi dan kebijakan keamanan nasional,” tegas Jackson dalam pernyataannya.

    Wakil kepala staf Gedung Putih, Stephen Miller, dalam tanggapan terpisah menyebut hakim Burroughs sebagai “hakim komunis”.

    Dia mengatakan bahwa dengan mengabulkan penangguhan sementara, “seorang hakim komunis telah menciptakan hak konstitusional untuk warga negara asing… untuk diterima di universitas-universitas Amerika yang didanai oleh pajak warga Amerika”.

    Hakim Burroughs merupakan seorang hakim distrik AS yang bertugas di Pengadilan Distrik AS untuk Massachusetts. Dia ditunjuk menjadi hakim distrik AS sejak tahun 2015 lalu oleh mantan Presiden Barack Obama pada era pemerintahannya.

    Putusan yang dijatuhkan hakim Burroughs ini sedikit memberikan keringanan kepada ribuan mahasiswa asing Harvard yang dipaksa pindah universitas berdasarkan kebijakan pemerintahan Trump, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran tersebut.

    Larangan menerima mahasiswa asing ini diberlakukan Trump karena dia marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan soal universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Pemerintahan Trump mengancam akan meninjau kembali pendanaan pemerintah untuk Harvard sebesar US$ 9 miliar, sebelum membekukan hibah sebesar US$ 2,2 miliar pada tahap pertama. Pemerintahan Trump juga mendeportasi seorang peneliti Sekolah Kedokteran Harvard.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina Saat Pertukaran Tahanan, 15 Orang Luka

    Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina Saat Pertukaran Tahanan, 15 Orang Luka

    Kyiv

    Serangan udara besar-besaran Rusia menggunakan drone dan rudal menghantam wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv, pada Sabtu (24/5). Sedikitnya 15 orang mengalami luka-luka akibat gempuran di Kyiv, yang terjadi ketika kedua negara sedang dalam proses pertukaran tahanan besar-besaran.

    Angkatan Udara Ukraina, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), melaporkan Rusia meluncurkan 14 rudal balistik dan 250 drone secara total dalam serangan pada dini hari. Disebutkan oleh Angkatan Udara Ukraina bahwa Kyiv menjadi “target utama serangan musuh”.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Andriy Sybiga, menyebut rentetan serangan udara itu adalah “bukti nyata bahwa tekanan sanksi yang lebih besar terhadap Moskow diperlukan untuk mempercepat proses perdamaian”.

    Para pejabat Kyiv melaporkan puing-puing terjatuh di beberapa bagian ibu kota Ukraina, dengan beberapa memicu kebakaran. Sejumlah wartawan AFP melaporkan suara ledakan terdengar semalam.

    Kepolisian setempat melaporkan sedikitnya 15 orang mengalami luka-luka di area Kyiv dan dua orang lainnya luka-luka di area sekitarnya.

    Ajudan kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, secara terpisah menyebut Rusia “melakukan segala cara yang dapat dilakukan untuk mencegah gencatan senjata dan melanjutkan perang”.

    Sementara itu, militer Rusia melaporkan Ukraina menargetkan wilayahnya dengan 788 drone dan rudal sejak Selasa (20/5) waktu setempat.

    Kedua negara, pada tahap pertama, menerima masing-masing 390 tahanan, dan nantinya diharapkan akan melakukan pertukaran 1.000 tahanan secara total.

    Rusia telah mengisyaratkan akan mengirimkan persyaratan penyelesaian perdamaian kepada Ukraina setelah pertukaran tahanan, yang akan dilanjutkan selama akhir pekan ini — tanpa menyebutkan persyaratan apa saja yang akan diberikan.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang gencar mengupayakan perdamaian Rusia-Ukraina, menyampaikan selamat untuk kedua negara atas pertukaran tahanan yang terjadi.

    “Ini bisa mengarah ke sesuatu yang besar???” tulis Trump via media sosial Truth Social.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Larangan Trump Paksa Pindah Universitas, Mahasiswa Asing di Harvard Panik

    Washington DC

    Kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, berdampak pada ribuan mahasiswa dari berbagai negara.

    Kebijakan terbaru Trump ini, seperti dilansir AFP dan CNN, Sabtu (24/5/2025), dilaporkan memicu kepanikan karena memaksa para mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di Harvard untuk pindah universitas, atau terancam kehilangan status hukum mereka.

    Mahasiswa AS yang menempuh tahun keempatnya di Harvard, Alice Goyer, mengatakan kepada AFP bahwa “tidak seorangpun mengetahui” apa arti perkembangan situasi terbaru itu bagi para mahasiswa internasional yang telah terdaftar pada universitas bergengsi tersebut.

    “Kami baru saja mendapat beritanya, jadi saya telah menerima pesan teksi dari banyak teman internasional, dan saya pikir semua orang hanya — tidak seorang pun tahu,” ucapnya.

    “Semua orang sedikit panik,” ujar Goyer mengenai kondisi para mahasiswa asing di Harvard.

    Ditanya soal apakah mahasiswa asing akan dengan sukarela pindah ke universitas lainnya seperti yang ditegaskan pemerintahan Trump, Goyer mengatakan dirinya meragukan teman-teman satu kampusnya akan menempuh jalur tersebut.

    “Saya berharap mungkin ada pertempuran hukum yang akan terjadi,” harapnya.

    “Itu menakutkan dan menyedihkan. Ini pasti akan mengubah persepsi… mahasiswa yang (mungkin) mempertimbangkan untuk belajar di sana — AS semakin tidak menarik lagi untuk pendidikan tinggi,” sebut Moden yang baru berusia 21 tahun ini.

    Dia menyebut penerimaan dirinya di Harvard sebagai “hak istimewa terbesar” dalam hidupnya.

    Tonton juga “Setelah Harvard, Trump Mau Larang Kampus Lain Terima Mahasiswa Asing?” di sini:

    Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, pada Kamis (22/5), mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) yang dimiliki Harvard. Program itu menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di AS.

    “Ini berarti Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing dan mahasiswa asing yang sudah ada, harus pindah atau kehilangan status hukum mereka,” demikian pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Dalam pengumumannya, Noem menegaskan pencabutan sertifikasi SEVP itu berlaku segera.

    “Berlaku segera, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran dicabut,” tegas Noem dalam suratnya kepada Harvard.

    “Pemerintahan ini meminta pertanggungjawaban Harvard atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya,” sebutnya.

    Harvard menerima hampir 6.800 mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2024-2025. Angka itu setara dengan 27 persen dari total pendaftaran untuk tahun ajaran itu.

    Pihak Harvard mengecam keras kebijakan Trump itu yang disebutnya “melanggar hukum” dan akan melukai baik universitas dan AS sendiri sebagai sebuah negara. Sebagai respons, Harvard telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

    Dalam gugatannya, Harvard menyebut kebijakan terbaru Trump itu sebagai “balas dendam”. Diketahui bahwa Trump marah pada Harvard yang menolak pengawasan Washington atas penerimaan dan perekrutan di tengah tuduhan universitas bergengsi itu menjadi sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal “woke”.

    Harvard juga menyebut langkah pemerintahan Trump itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap Konstitusi AS dan hukum-hukum federal AS lainnya.

    “Ini adalah tindakan terbaru pemerintah sebagai balas dendam yang jelas terhadap langkah Harvard menjalankan hak Amandemen Pertama dengan menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ‘ideologi’ fakultas dan para mahasiswanya,” tegas Harvard dalam gugatan hukumnya.

    Gugatan Harvard itu meminta hakim AS untuk “menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan inkonstitusional”.

    Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs memerintahkan agar “pemerintahan Trump dengan ini dilarang melaksanakan… pencabutan sertifikasi SEVP (Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran) dari penggugat”.

    Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Trump Resmi Cabut Semua Sanksi Ekonomi untuk Suriah

    Washington DC

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah. Langkah ini menandai perubahan kebijakan dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Pencabutan sanksi Suriah oleh pemerintahan Trump ini, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), diumumkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Jumat (23/5) waktu setempat.

    “Suriah harus terus berupaya untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut pada jalur menuju masa depan yang cerah, makmur, dan stabil,” kata Bessent dalam pernyataannya.

    Pernyataan Bessent ini meresmikan keputusan yang diumumkan oleh Trump pekan lalu. Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah, Trump secara tak terduga mengumumkan keputusannya mencabut sanksi-sanksi “brutal dan melumpuhkan” terhadap Suriah sebagai respons atas permintaan Arab Saudi dan Turki.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, pada Jumat (23/5), mengatakan bahwa keringanan itu akan “memfasilitasi penyediaan listrik, energi, air dan sanitasi, dan memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh Suriah”.

    Tonton juga “Trump Ancam Apple dengan Tarif 25%, Minta iPhone Dibuat di AS” di sini:

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini