Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$856,38 per metrik ton (MT) untuk periode Juni 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan nilai HR CPO ini turun US$68,08 atau 7,36% dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar US$924,46/MT.

    “Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat,” kata Isy dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, Isy menjelaskan penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 1484/2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun, Kepmendag ini berlaku untuk 1–30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas US$680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan [PMK] yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$52/MT dan PE CPO sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$856,384/MT untuk periode Juni 2025,” tuturnya.

    Isy menambahkan bahwa BK CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK No. 38/2024 sebesar US$52/MT.

    Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran I PMK No. 30/2025 sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$85,6384/MT.

    Dia menjelaskan penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April–24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.132,90/MT.

    Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar US$856,38/MT.

    Pungutan Ekspor CPO

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 30/2025 resmi menaikkan PE CPO dari semula 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Mei 2025. 

    Berdasarkan PMK 30/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani mengungkap kenaikan PE CPO ini untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani.

    “… diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan dan/atau turunan hasil komoditas perkebunan, melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

    Pada Pasal 1 PMK 30/2025 disebutkan, tarif layanan BLU BPDP pada Kemenkeu merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BPDP pada Kemenkeu.

    Adapun, tarif layanan dimaksud merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya yang disebut tarif pungutan. Adapun, tarif pungutan ini ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi (HR) CPO.

    Sementara itu, HR CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

    Bendahara Negara RI itu juga menyampaikan bahwa tarif pungutan ini dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya.

    Nantinya, tarif pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir dibayar dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

    Kemudian, nilai kurs akan ditetapkan oleh Menkeu berdasarkan Keputusan Menkeu mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

    “Tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (4).

  • Tinggalkan Trump, Elon Musk Kini Harus Hadapi Tantangan Berat

    Tinggalkan Trump, Elon Musk Kini Harus Hadapi Tantangan Berat

    Jakarta, Beritasatu.com – Elon Musk kini tengah dihadapkan pada tantangan berat setelah memutuskan keluar dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Miliarder yang dikenal dengan beragam bisnisnya ini kembali menghadapi tantangan besar di berbagai perusahaannya, yang masing-masing tengah berjuang mempertahankan posisi di pasar dan memulihkan citra yang sempat tercoreng.

    Melansir dari AP News, dimulai dari Tesla, perusahaan mobil listrik yang selama ini menjadi kebanggaan Musk. Penurunan laba yang mencapai 71% pada kuartal pertama tahun ini menjadi sinyal kuat bahwa Tesla sedang menghadapi tekanan serius.

    Ditambah lagi, persaingan dari produsen mobil listrik asal China semakin ketat, bahkan mereka kini menjadi penjual mobil listrik terbesar di dunia.

    Masa jabatan Musk di Washington, yang sempat dikaitkan dengan politik sayap kanan, juga dianggap memberi dampak negatif terhadap merek Tesla dan penjualannya.

    Sementara itu, bisnis media sosialnya, X, yang dulu dikenal sebagai Twitter, berusaha bangkit kembali setelah sempat kehilangan banyak pengiklan karena kebijakan kontroversial Elon Musk.

    Meski beberapa merek mulai kembali beriklan di platform tersebut, bisnis periklanan X masih jauh dari posisi sebelumnya dan menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kestabilan platform tersebut.

    Di sisi lain, SpaceX, perusahaan roket milik Musk, terus menunjukkan potensi finansial besar meski mengalami beberapa kegagalan teknis baru-baru ini, seperti ledakan roket Starship yang menyulitkan misi NASA ke bulan.

    Namun, investor tetap optimis setelah nilai perusahaan meningkat drastis menjadi US$ 350 miliar dalam beberapa bulan terakhir.

    Starlink, layanan satelit internet milik SpaceX, juga tengah berjuang mendapatkan pijakan di pasar global.

    Keberhasilan meraih izin dan membuat kesepakatan di beberapa negara tampaknya masih sangat bergantung pada hubungan politik, terutama dukungan dari masa pemerintahan Trump yang kini sudah ditinggalkan Elon Musk.

    Selain itu, Musk tengah menantikan peluncuran robotaxi Tesla yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Dengan uji coba awal yang akan digelar di Austin, Texas, keberhasilan taksi tanpa sopir ini sangat menentukan masa depan Tesla.

    Namun, tantangan teknologi dan regulasi masih menjadi hambatan besar, apalagi menghadapi pesaing, seperti Waymo milik Alphabet yang sudah lebih dulu beroperasi secara komersial.

    Kini, setelah meninggalkan pemerintahan Trump, Elon Musk harus membuktikan bahwa bisnisnya dapat bangkit tanpa bergantung pada hubungan politik yang dulu dia miliki.

  • Menhan AS Bandingkan Trump dengan Lee Kuan Yew, Warga Singapura Kesal!

    Menhan AS Bandingkan Trump dengan Lee Kuan Yew, Warga Singapura Kesal!

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth membuat kesal warga Singapura kesal karena menyamakan Presiden AS Donald Trump dengan mendiang perdana menteri pendiri negara itu, Lee Kuan Yew.

    Dalam pidatonya yang menguraikan strategi AS di kawasan Asia-Pasifik, Hegseth menyebut kedua pemimpin itu sebagai “orang-orang bersejarah”.

    “Seperti mendiang perdana menteri, pendekatan Presiden Trump didasarkan pada akal sehat dan kepentingan nasional,” katanya di forum Dialog Shangri-La di Singapura pada Sabtu (31/5/2025), yang mempertemukan para pemimpin pertahanan utama dari seluruh dunia.

    Lee, seorang pengacara lulusan Inggris, menjabat sebagai perdana menteri Singapura selama tiga dekade.

    Hegseth memuji “kepemimpinannya yang bijak dan visi strategisnya”.

    “Itulah yang dapat dicapai oleh kebijakan yang masuk akal, dan itulah visi Presiden Trump,” imbuh bos Pentagon itu.

    Lee, yang mengubah Singapura menjadi pusat industri dan keuangan berteknologi tinggi, tetap sangat dihormati di Singapura lebih dari satu dekade setelah kematiannya.

    “Yang satu bersejarah, yang lainnya histeris,” kata seorang warganet.

    “Trump dibandingkan dengan Lee Kuan Yew? Itu seperti mengatakan mi instan sama dengan santapan lezat,” cetus warganet lainnya.

    “Saya baru saja merasakan getaran. Pasti LKY berguling-guling keras di kuburnya,” kata yang lainnya di media sosial, menggunakan inisial Lee.

    Tonton juga “Menhan AS: Kami Tak Kirim Pasukan ke Ukraina” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • HSBC Tutup Bisnis Bank di AS

    HSBC Tutup Bisnis Bank di AS

    Jakarta –

    Salah satu grup perbankan terbesar dunia HSBC memutuskan untuk menutup bisnis bank di Amerika Serikat (AS). Keputusan ini dilakukan sebagai langkah penyederhanaan operasi dan mengalihkan fokus bank ke pasar Asia dan Timur Tengah.

    “Setelah peninjauan strategis bisnis, kami telah memutuskan untuk keluar dari portofolio perbankan bisnis di Amerika Serikat. Kami akan mendukung nasabah yang terdampak saat mereka beralih ke penyedia alternatif yang sesuai dan akan mempertahankan beberapa klien dalam bisnis perbankan jaringan global dan pasar menengah kami,” kata bank tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip Reuters, Sabtu (31/5/2025).

    Laporan The Wall Street Journal melaporkan langkah HSBC ini akan mempengaruhi sekitar 4.500 nasabah. Selain itu, laporan tersebut menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi terhadap 40 karyawan di divisi perbankan bisnis AS.

    Pada 2021, HSBC telan pelan-pelan menarik diri dari pasar perbankan AS. Bank tersebut telah menjual dan menutup beberapa bisnis yang merugi.

    HSBC juga diketahui menjual bisnisnya di Kanada ke Royal Bank of Canada (RY.TO) pada 2022 seharga C$ 13,5 miliar.

    (ada/ara)

  • Timeline Kebijakan Tarif Trump, dari Perang Lawan China Sampai Pemblokiran

    Timeline Kebijakan Tarif Trump, dari Perang Lawan China Sampai Pemblokiran

    Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan tarif Presiden AS Donald Trump sejak dia menjabat pada 20 Januari telah mengejutkan pasar keuangan dan menimbulkan gelombang ketidakpastian dalam ekonomi global. 

    Teranyar, Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif impor yang ditetapkan Trump. Pemberlakuan itu terjadi sehari setelah pengadilan perdagangan internasional memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk dan telah memerintahkan pemblokiran segera terhadap bea masuk tersebut. 

    Melansir Reuters pada Sabtu (31/5/2025), Perintah dari Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington tidak memberikan pendapat atau alasan pemberlakuan tarif itu. 

    Berikut ini adalah kronologi perkembangan kebijakan tarif Trump sejak dia kembali menjabat sebagai Presiden AS:

    1 Februari – Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang impor Meksiko dan sebagian besar Kanada dan 10% pada barang-barang dari China, menuntut mereka untuk mengekang aliran fentanil dan imigran ilegal ke Amerika Serikat.

    3 Februari – Trump menangguhkan ancaman tarifnya terhadap Meksiko dan Kanada, menyetujui jeda selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi pada penegakan hukum perbatasan dan kejahatan. AS tidak mencapai kesepakatan seperti itu dengan China.

    7 Februari – Trump menunda tarif pada paket de minimis yang menyasar paket bernilai murah dari China hingga Departemen Perdagangan dapat mengonfirmasi bahwa prosedur dan sistem telah tersedia untuk memprosesnya dan mengumpulkan pendapatan tarif.

    10 Februari – Trump menaikkan tarif pada baja dan aluminium menjadi 25% tetap tanpa pengecualian atau pembebasan.

    3 Maret – Trump mengatakan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada akan berlaku mulai 4 Maret dan menggandakan tarif terkait fentanil pada semua impor China menjadi 20%.

    5 Maret – Presiden setuju untuk menunda tarif selama satu bulan untuk beberapa kendaraan yang dibuat di Kanada dan Meksiko setelah menelepon CEO General Motors dan Ford dan ketua Stellantis.

    6 Maret – Trump membebaskan barang dari Kanada dan Meksiko berdasarkan pakta perdagangan Amerika Utara selama sebulan dari tarif 25%.

    26 Maret – Trump mengumumkan tarif 25% untuk mobil dan truk ringan impor.

    2 April – Trump mengumumkan tarif global dengan dasar 10% untuk semua impor dan bea masuk yang jauh lebih tinggi untuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    9 April – Trump menunda selama 90 hari sebagian besar tarif khusus negara yang berlaku kurang dari 24 jam sebelumnya menyusul pergolakan di pasar keuangan yang menghapus triliunan dolar dari bursa di seluruh dunia. Bea masuk menyeluruh sebesar 10% pada hampir semua impor AS tetap berlaku.

    Trump mengatakan akan menaikkan tarif impor dari China menjadi 125% dari level 104% yang berlaku sehari sebelumnya. Hal ini mendorong bea masuk tambahan untuk barang-barang China menjadi 145%, termasuk tarif terkait fentanil yang diberlakukan sebelumnya.

    13 April – Pemerintah AS memberikan pengecualian dari tarif tinggi untuk telepon pintar, komputer, dan beberapa barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari China.

    22 April – Pemerintah Trump meluncurkan penyelidikan keamanan nasional berdasarkan Bagian 232 Undang-Undang Perdagangan tahun 1962 terhadap impor farmasi dan semikonduktor sebagai bagian dari upaya untuk mengenakan tarif pada kedua sektor tersebut.

    4 Mei – Trump mengenakan tarif 100% untuk semua film yang diproduksi di luar AS.

    9 Mei – Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan perjanjian perdagangan bilateral terbatas yang tetap memberlakukan tarif 10% untuk ekspor Inggris, memperluas akses pertanian untuk kedua negara, dan menurunkan bea masuk AS yang mahal untuk ekspor mobil Inggris.

    12 Mei – AS dan China sepakat untuk memangkas sementara tarif timbal balik. Berdasarkan gencatan senjata 90 hari, AS akan memangkas tarif tambahan yang dikenakannya pada impor China menjadi 30% dari 145%, sementara bea masuk China atas impor AS akan dipangkas menjadi 10% dari 125%.

    13 Mei – AS memangkas tarif “de minimis” bernilai rendah pada pengiriman China, mengurangi bea masuk untuk barang senilai hingga $800 menjadi 54% dari 120%.

    23 Mei – Trump mengatakan ia merekomendasikan tarif langsung 50% atas barang-barang dari Uni Eropa mulai 1 Juni. Dia juga memperingatkan Apple bahwa mereka akan menghadapi tarif 25% jika ponsel yang dijualnya di AS diproduksi di luar negeri.

    25 Mei – Trump menarik kembali ancamannya untuk mengenakan tarif 50% pada impor dari UE, dan setuju untuk memperpanjang batas waktu perundingan antara AS dan blok tersebut hingga 9 Juli.

    28 Mei – Pengadilan perdagangan AS memblokir tarif Trump agar tidak berlaku dalam putusan yang menyatakan bahwa presiden telah melampaui kewenangannya dengan mengenakan bea masuk menyeluruh pada impor dari mitra dagang AS. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

    29 Mei – Pengadilan banding federal untuk sementara memberlakukan kembali tarif Trump yang paling luas, dengan mengatakan bahwa pengadilan menghentikan sementara putusan pengadilan yang lebih rendah untuk mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding juga memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk menanggapi paling lambat 5 Juni dan pemerintah paling lambat 9 Juni.

  • Guncang Timur Tengah, Sekutu AS Mau Beli Jet Tempur Canggih China

    Guncang Timur Tengah, Sekutu AS Mau Beli Jet Tempur Canggih China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam perkembangan yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah, Mesir dilaporkan tengah mempertimbangkan pembelian jet tempur siluman generasi kelima J-35 buatan China.

    Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Kairo mulai membuka diri terhadap pengaruh Beijing, di tengah ketegangan dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat.

    Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Army Recognition Group, lembaga berbasis di Belgia yang fokus pada analisis militer. Mereka menyebut bahwa Panglima Angkatan Udara Mesir, Letnan JenderalMahmoudAbdelGawad, telah menunjukkan ketertarikan terhadap jet tempur siluman J-35.

    Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang Mesir maupun China, laporan ini menyita perhatian luas karena J-35 dirancang sebagai pesaing langsung F-35 buatan AS yang selama ini mendominasi pasar alutsista global.

    Sebuah indikasi nyata dari ketertarikan Mesir terhadap J-35 terlihat dalam peringatan 45 tahun hubungan militer Mesir-China yang digelar awal bulan ini. Dalam acara tersebut, model jet tempur J-35 dipamerkan secara terbuka, sebuah langkah yang disebut analis sebagai sinyal simbolik namun signifikan.

    Jenderal (Purn) Sayed Ghoneim, Ketua Institute for Global Security and Defense Affairs (IGSDA) yang berbasis di Abu Dhabi, menyatakan kepada Newsweek bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk tekanan terhadap Amerika Serikat yang selama ini dinilai menghambat peningkatan dan pemeliharaan armada jet tempur Mesir.

    “Langkah ini bisa menjadi upaya untuk menekan AS agar lebih fleksibel terhadap permintaan Mesir akan jet tempur canggih-terutama setelah Washington mengabaikan kekhawatiran keamanan Mesir dalam konflik terbaru Israel di Gaza, dan tetap bersikukuh agar senjatanya tidak digunakan oleh negara manapun terhadap sekutu-sekutu AS,” ujar Ghoneim, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Saat ini, Mesir berupaya memodernisasi armada F-16 yang mulai menua, namun menghadapi kendala besar dalam hal pembiayaan, ditambah lagi dengan berbagai persyaratan ketat yang melekat pada sistem senjata dari negara-negara Barat.

    Hambatan serupa juga dihadapi Pakistan, yang akhirnya beralih ke China sebagai mitra militer utama. Dalam konflik udara dengan India, Islamabad dilaporkan telah menggunakan jet tempur J-10C buatan China. Jet yang sama juga ikut serta dalam latihan militer gabungan pertama antara Angkatan Udara China dan Mesir baru-baru ini.

    Jika Mesir benar-benar merealisasikan pembelian J-35, ini bisa menjadi perubahan strategis yang besar.

    “Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan militer Mesir terhadap persenjataan AS-pergeseran yang bisa berdampak ke pasar senjata negara lain, karena Mesir kerap menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas sistem persenjataan global,” jelas Ghoneim.

    Ia juga menyinggung bahwa hal ini sejalan dengan pola diversifikasi senjata yang telah dilakukan Mesir dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembelian jet tempur Rafale dari Prancis, kerja sama militer dengan Korea Selatan dan Jerman, serta akuisisi komponen persenjataan dari berbagai negara.

    Namun di sisi lain, analis mempertanyakan sejauh mana China bersedia mengekspor teknologi sensitif seperti J-35 kepada negara seperti Mesir, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan NATO.

    “Meskipun jet ini secara resmi ditujukan untuk pasar ekspor, pengiriman jet tempur siluman generasi kelima ke militer yang selama ini selaras dengan AS akan menjadi pergeseran strategis yang signifikan. Bagi Beijing, ini bisa menjadi pintu masuk ke kawasan yang selama ini didominasi Barat. Tapi hal ini juga membawa risiko politik dan teknologi yang tidak kecil,” catat Army Recognition Group.

    Sementara itu, media pemerintah Mesir mengabarkan bahwa Presiden China Xi Jinping dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Mesir dalam waktu dekat. Perdana Menteri Mesir menyebut kunjungan tersebut sebagai “titik balik” dalam penguatan kerja sama bilateral di tengah ketidakstabilan global dan regional.

     

    (luc/luc)

  • Trump vs Kongres: Siapa yang Berhak Tentukan Tarif Impor AS?

    Trump vs Kongres: Siapa yang Berhak Tentukan Tarif Impor AS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 dengan misi besar, yakni membatalkan kebijakan lama yang merugikan Amerika Serikat (AS) dan membangun “tembok tarif” guna melindungi industri domestik dari serbuan produk asing.

    Namun, langkah agresif Trump memunculkan kekacauan. Pasar keuangan terguncang, pelaku usaha bingung, dan konsumen khawatir. Ini karena kebijakan tarifnya berubah-ubah. Hari ini diumumkan, besok ditangguhkan, lalu muncul lagi dengan versi baru. Para ekonom pun memperingatkan dampaknya terhadap kenaikan harga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Trump beralasan, tarif impor ini akan membawa pabrik kembali ke AS, memperkuat industri lokal, dan menambah pemasukan negara. Namun, pekan ini, keputusan pengadilan AS menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana presiden berwenang mengenakan pajak impor tanpa restu Kongres?

    Apakah Trump Bisa Kenakan Tarif Tanpa Persetujuan Kongres?

    Dilansir dari AP, Sabtu (31/5/2025), secara konstitusional, hanya Kongres yang berwenang menetapkan pajak, termasuk tarif impor. Namun, selama bertahun-tahun, sebagian kewenangan itu didelegasikan kepada presiden melalui sejumlah undang-undang, antara lain:

    Pasal 232 Trade Expansion Act 1962: Mengizinkan tarif untuk melindungi keamanan nasional. Digunakan Trump untuk tarif baja dan aluminium.Pasal 301 Trade Act 1974: Digunakan untuk membalas praktik dagang tidak adil, seperti saat Trump menjatuhkan tarif pada Tiongkok.

    Namun, saat kembali ke Gedung Putih, Trump ingin bergerak cepat. Ia memakai Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) tahun 1977, yang memungkinkan presiden menyatakan kondisi darurat nasional dan mengambil tindakan ekonomi, termasuk tarif.

    Lewat IEEPA, Trump menyebut arus imigran ilegal dan narkoba sebagai krisis nasional, dan menjadikan itu dasar mengenakan tarif atas Kanada, Tiongkok, dan Meksiko. Ia juga mendeklarasikan defisit perdagangan AS sebagai darurat nasional dan memperluas tarif ke hampir seluruh negara.

    Namun, langkah ini digugat. Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Rabu (28/5/2025) memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya, karena IEEPA tidak dirancang untuk mengenakan tarif global. Meski begitu, pemerintah masih diperbolehkan memungut tarif sementara proses banding berlangsung.

  • Trump Mau Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50%

    Trump Mau Naikkan Tarif Impor Baja dan Aluminium Jadi 50%

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% dari sebelumnya 25%. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mengamankan industri dalam negeri AS.

    “Kami akan menaikkannya dari 25% menjadi 50% tarif baja ke Amerika Serikat, yang akan semakin mengamankan industri baja di Amerika Serikat,” kata Trump pada sebuah rapat umum di Pennsylvania dikutip dari Reuters, Sabtu (31/5/2025).

    Berdasarkan informasi dalam media sosial Trump, kenaikan tarif berlaku mulai pekan depan. Kebijakan ini dikhawatirkan semakin membuat tegang perang dagang, terutama di industri tersebut.

    Kamar Dagang Kanada mengecam kenaikan tarif tersebut sebagai bertentangan dengan keamanan ekonomi Amerika Utara. Tak hanya itu, kebijakan tarif baru ini kemungkinan meningkatkan harga baja secara keseluruhan, yang akan berdampak pada industri dan konsumen.

    “Memutus rantai pasokan lintas batas yang efisien, kompetitif, dan andal seperti yang kita miliki dalam baja dan aluminium membutuhkan biaya besar bagi kedua negara,” kata Presiden Kamar Dagang Kanada Candace Laing, dalam sebuah pernyataan.

    Untuk diketahui, AS merupakan importir baja terbesar di dunia, tidak termasuk Uni Eropa, dengan total 26,2 juta ton baja impor pada 2024, menurut Departemen Perdagangan. Sementara data Biro Sensus yang diambil dari sistem Data Web Komisi Perdagangan Internasional AS mencatat impor 2024 untuk 289 kategori produk mencapai US$ 147,3 miliar dengan hampir dua pertiga aluminium dan sepertiga baja.

    (ada/ara)

  • Kata Trump Soal Elon Musk: Dia Tidak Benar-Benar akan Pergi – Page 3

    Kata Trump Soal Elon Musk: Dia Tidak Benar-Benar akan Pergi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan pernyataan mengejutkan dalam konferensi pers di Ruang Oval terkait berakhirnya masa jabatan Elon Musk di pemerintahan. Meski secara resmi selesai, Donald Trump menyiratkan bahwa pendiri Tesla itu belum sepenuhnya angkat kaki dari lingkaran kekuasaan.

    “Dia (Elon Musk) tidak benar-benar akan pergi,” ujar Trump kepada awak media, dikutip dari BBC, Sabtu (31/5/2025). Trump memberikan sinyal Musk masih akan tetap berada di belakang layar. 

    Pernyataan itu disampaikan dalam momen perpisahan yang turut membahas kiprah Musk dalam proyek Doge, akronim dari Departemen Efisiensi Pemerintah, badan penasihat yang bertugas memangkas pengeluaran negara.

    “Itu bayinya,” kata Trump mengenai keterlibatan Musk dalam Doge.

    Masa jabatan Musk secara resmi berakhir setelah 130 hari, sesuai batas maksimal bagi statusnya sebagai “pegawai pemerintah khusus”. Selama itu, Musk memimpin Doge dalam upaya mengurangi pemborosan anggaran pemerintah, menekan pengeluaran, dan menghemat dana pembayar pajak.

    Menurut situs resmi Doge, badan tersebut telah berhasil menghemat hingga USD 175 miliar bagi pemerintah AS hingga 29 Mei. Namun, analisis BBC akhir April lalu mengungkap hanya USD 61,5 miliar dari angka tersebut yang memiliki rincian jelas, dengan bukti penghematan aktual baru sekitar USD 32,5 miliar.

     

  • Joe Biden Muncul usai Didiagnosis Kanker Prostat Agresif, Begini Kondisinya

    Joe Biden Muncul usai Didiagnosis Kanker Prostat Agresif, Begini Kondisinya

    Jakarta – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan sambutan pertamanya sejak diumumkan mengidap kanker prostat agresif. Dengan suara tenang, ia mengatakan dalam kondisi yang baik selama pertemuan Memorial Day di Veterans Memorial Park.

    Acara tersebut bertepatan dengan peringatan 10 tahun kematian putranya, Beau Biden. Kemunculannya membuat publik bertanya-tanya soal kondisi kesehatannya.

    Dalam sambutannya, Biden mengatakan bahwa ia telah menjalani perawatan untuk kanker prostat yang diidapnya. Ia diharuskan mengonsumsi obat berbentuk pil.

    “Harapannya adalah kita akan dapat mengalahkan ini. Saya merasa baik,” tuturnya yang dikutip dari AP News.

    Pada kesempatan yang sama, banyak pertanyaan muncul terkait kondisi kesehatan mental dan fisik Biden. Sambil tersenyum, ia menanggapi semua pertanyaan tersebut.

    “Anda dapat melihat bahwa saya tidak kompeten secar mental dan saya dapat berjalan, dan saya dapat mengalahkan keduanya,” kata Biden.

    Biden juga berbicara tentang putranya, Beau Biden, yang meninggal pada usia 46 tahun karena kanker otak. Beau saat itu adalah seorang jaksa agung negara bagian AS yang terpilih dua kali.

    “Hari ini adalah peringatan 10 tahun meninggalnya putra saya, Beau, yang menghabiskan satu tahun di Irak. Dan sejujurnya, ini adalah hari yang berat,” terang Biden.

    “Berada bersama kalian semua, sejujurnya membuat segalanya sedikit lebih mudah, sungguh. Jadi, terima kasih telah mengizinkan saya berduka bersama kalian,” pungkasnya.

    (sao/up)