Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Negosiasi AS-China Sepakati Rencana Redakan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – AS dan China meredakan ketegangan perdagangan setelah menyetujui kesepakatan awal tentang cara menerapkan konsensus yang dicapai kedua belah pihak di Jenewa, kata negosiator kedua belah pihak. 

    Meskipun rincian lengkap kesepakatan mereka belum tersedia, negosiator AS mengatakan mereka benar-benar berharap bahwa masalah seputar pengiriman mineral tanah jarang dan magnet akan terselesaikan dengan penerapan kerangka kerja.

    “Kami telah mencapai kerangka kerja untuk melaksanakan konsensus Jenewa,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan di London dikutip dari Bloomberg, Rabu (11/6/2025).

    Delegasi AS dan China sekarang akan membawa usulan tersebut kembali ke pemimpin masing-masing, kata kepala negosiator perdagangan China Li Chenggang, setelah dua hari diskusi yang berlangsung hampir 20 jam di sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham.

    “Setelah presiden menyetujuinya, kami akan berusaha untuk menerapkannya,” imbuh Lutnick.

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan tidak ada pertemuan lain yang dijadwalkan, tetapi menambahkan bahwa pihak Amerika dan China sering berunding dan dapat melakukannya kapan pun mereka membutuhkannya.

    Pembicaraan di London dilakukan atas desakan pemerintahan Trump untuk memperkuat janji yang dibuat pemerintah China untuk mempermudah pengiriman tanah jarang selama pembicaraan dagang bulan lalu di Jenewa, yang menghasilkan gencatan senjata tarif.

    Perselisihan mengenai ekspor mineral penting memicu kembali konflik ekonomi terbuka antara AS dan China dan meningkatkan prospek bahwa kesepakatan baru mereka dapat gagal, yang akan menimbulkan ancaman baru bagi ekonomi dunia.

    Lutnick menambahkan, pihaknya berharap bahwa topik mineral dan magnet tanah jarang yang berkaitan dengan Amerika Serikat akan diselesaikan dalam implementasi kerangka kerja ini.

    “Juga, ada sejumlah tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ketika tanah jarang tersebut tidak datang. Anda seharusnya mengharapkan hal itu akan terjadi, seperti yang dikatakan Presiden Trump, dengan cara yang seimbang. Ketika mereka menyetujui lisensi, maka Anda seharusnya mengharapkan bahwa implementasi ekspor kami juga akan menurun,” ujar Lutnick

    Sementara itu, Greer menambahkan, dalam delapan tahun pengalamannya bernegosiasi dengan China, dirinya tidak pernah mengadakan pertemuan di mana mereka tidak ingin membicarakan kontrol ekspor.

  • Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Menkeu Bessent dan Kevin Wars jadi Kandidat Bos The Fed Gantikan Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan AS Scott Bessent digadangkan sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) menggantikan Jerome Powell. Seperti diketahui, Powell akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2026 mendatang.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025) semakin banyak penasihat di dalam dan luar pemerintahan Trump yang mendorong nama Bessent untuk menjabat sebagai ketua Federal Reserve berikutnya.

    Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menunjuk pengganti Powell dengan segera. Adapun, daftar kandidat yang dipertimbangkan termasuk Kevin Warsh, mantan pejabat Fed yang diwawancarai Trump untuk peran menteri Keuangan pada November 2024, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. 

    Namun, Bessent yang memimpin upaya Trump untuk memulai ekonomi AS dengan perubahan besar pada perdagangan, pajak, dan regulasi sekarang juga menjadi salah satu pesaing untuk jadi bos the Fedk. Sumber Bloomberg yang meminta anonimitas menyebut wawancara formal untuk posisi tersebut belum dimula.

    “Saya memiliki pekerjaan terbaik di Washington [sebagai Menteri Keuangan}. Presiden akan memutuskan siapa yang terbaik untuk ekonomi dan rakyat Amerika,” kata Bessent menanggapi kabar tersebut.

    Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan, yang berbicara dengan syarat anonim, membantah laporan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Sebagai kepala Departemen Keuangan, Bessent secara tradisional akan memainkan peran kunci dalam proses pencarian dan wawancara untuk ketua Fed berikutnya. Tidak jelas apakah dia akan mengundurkan diri saat Trump mulai membuat keputusannya.

    “Mengingat besarnya kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki komunitas keuangan global terhadap Scott Bessent, dia adalah kandidat yang jelas,” kata Tim Adams, presiden dan CEO Institute of International Finance. 

    Adams menilai, Bessent adalah kandidat Kuda hitam untuk menjabat sebagai Ketua The Fed. Dia menambahkan bahwa Warsh — yang menjabat sebagai gubernur di dewan Fed dari 2006 hingga 2011 — juga akan menjadi pilihan yang baik.

    Ketika ditanya secara khusus tentang Warsh, Trump berkata bahhwa Warsh sangat dihormati.

    Bessent telah menjadi orang terdepan dalam negosiasi kesepakatan perdagangan China, yang merupakan pakta terpenting yang ingin dibentuk presiden sebagai bagian dari upayanya untuk membentuk kembali lanskap perdagangan global.

    “Scott Bessent membuktikan bahwa ia dapat melaksanakan agenda Presiden Trump selama enam bulan pertama yang sangat bergejolak,” kata Steve Bannon, mantan kepala strategi Gedung Putih dan penasihat luar presiden. 

    Bannon melanjutkan, Bessent bukan hanya orang penting di kabinet, tetapi juga orang yang dapat diandalkan untuk pasar modal global.

    Trump yang pertama kali menominasikan Powell untuk jabatan tersebut pada tahun 2017, secara teratur mengeluh bahwa kepala Fed terlalu enggan untuk menurunkan bunga. Trump mendorong Powell untuk menurunkan suku bunga dalam pertemuan Gedung Putih bulan lalu. 

    Powell dan pejabat Fed telah mempertahankan suku bunga tetap pada 2025, dengan alasan pendekatan kebijakan yang sabar adalah hal yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh perluasan dan evolusi penggunaan tarif oleh Trump. 

    Para pembuat kebijakan Fed mengatakan mereka memperkirakan tarif yang diumumkan akan membebani pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

    Siapa pun yang disetujui Senat untuk jabatan tersebut harus membuktikan kepada dunia bahwa independensi Fed dari campur tangan politik tetap utuh. Trump telah mengatakan berkali-kali bahwa Powell melakukan kesalahan dengan tidak menurunkan suku bunga.

    Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa ia harus memiliki suara dalam keputusan suku bunga, yang menimbulkan pertanyaan apakah pasar akan melihat pilihan berikutnya bergantung padanya.

    Adams menambahkan, Bessent atau Warsh akan diberi keuntungan dari keraguan dari komunitas keuangan bahwa mereka akan menjaga independensi otoritas penetapan suku bunga Fed.

    Sementara itu, ekonom dan sekutu Trump, Arthur Laffer mengatakan Bessent luar biasa, tetapi dia sudah memiliki pekerjaan. Dia juga menyebut, spesialisasi Bessent bukanlah kebijakan moneter.

    “Seperti yang saya katakan kepada presiden, saya pikir Kevin Warsh sangat cocok untuk pekerjaan itu,” katanya.

    Kandidat lain yang namanya sebelumnya telah diajukan untuk ketua Fed termasuk Kevin Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Christopher Waller, seorang gubernur Fed, dan mantan Presiden Bank Dunia David Malpass.

  • Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

    Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana ambisius pemerintahan Donald Trump untuk mengadopsi kecerdasan buatan (AI) secara menyeluruh di seluruh lembaga federal Amerika Serikat terbongkar ke publik setelah dokumen-dokumen penting terkait proyek AI.gov bocor di GitHub. 

    Kebocoran ini terjadi kurang dari sebulan sebelum peluncuran resmi inisiatif tersebut, yang dijadwalkan pada 4 Juli 2025. 

    Berdasarkan arsip repositori GitHub yang sempat diakses sebelum dihapus, AI.gov akan menjadi pusat integrasi AI di lingkungan pemerintah federal. 

    Proyek ini digarap oleh General Services Administration (GSA) melalui Technology Transformation Services (TTS), yang kini dipimpin oleh Thomas Shedd, mantan manajer integrasi perangkat lunak di Tesla dan dikenal sebagai sekutu Elon Musk menurut laporan The Register, Rabu (11/6/2025).

    Shedd membawa visi agar GSA beroperasi layaknya startup perangkat lunak, dengan strategi “AI-first” yang menargetkan otomatisasi berbagai tugas birokrasi yang selama ini dijalankan pegawai negeri.

    AI.gov dirancang untuk mempercepat inovasi pemerintah melalui tiga komponen utama yaitu Chatbot Pemerintah, API All-in-One, dan alat analitik untuk memantau penggunaan AI di seluruh lembaga secara real-time, termasuk preferensi dan pola pemakaian pegawai. 

    Dari dokumentasi API, sebagian besar model yang akan digunakan sudah bersertifikasi FedRAMP untuk keamanan data pemerintah, kecuali model dari Cohere yang belum mengantongi sertifikasi tersebut.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan soal kesiapan dan keamanan data sensitif pemerintah jika diolah oleh model yang belum terstandarisasi.

    Rencana adopsi AI skala besar ini menuai perhatian dan kekhawatiran dari para ahli yang menyoroti potensi risiko keamanan, privasi data warga, hingga kemungkinan AI menggantikan peran pegawai negeri secara masif.

    Penggunaan AI secara luas di pemerintahan juga dikhawatirkan memperbesar peluang kebocoran data, serta ketergantungan pada penyedia teknologi swasta yang berorientasi profit dan berbasis di luar negeri,

    “Ada kekhawatiran pemerintah menjadi terlalu bergantung pada model AI, yang bisa saja menghasilkan informasi keliru, bias, atau bahkan memperkuat kepentingan komersial perusahaan teknologi,” ujar Carissa Véliz, peneliti etika AI dari University of Oxford.

    Selain itu, pengawasan dan transparansi penggunaan AI di sektor publik dinilai masih minim, sementara kecepatan pengembangan teknologi AI jauh melampaui siklus pengadaan dan regulasi pemerintah 

    Setelah kabar kebocoran ini mencuat, seluruh repositori dan staging site AI.gov di GitHub langsung ditutup aksesnya oleh pihak terkait. Namun, sejumlah media telah mengamankan salinan arsip sebagai referensi publik.

    Pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mendorong adopsi AI, baik untuk efisiensi birokrasi, deteksi penipuan, hingga pengawasan kontrak pemerintah. Namun, para pakar menegaskan perlunya kehati-hatian dan pengawasan ketat agar adopsi AI tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks, baik dari sisi keamanan, etika, maupun tata kelola pemerintahan. 

  • Sumbu Putaran Bumi Goyang, Masa Depan Manusia Penuh Malapetaka

    Sumbu Putaran Bumi Goyang, Masa Depan Manusia Penuh Malapetaka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bumi ternyata mengalami pergeseran posisi yang tidak disadari banyak orang. Para peneliti menemukan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan berkurangnya cadangan air tanah secara besar-besaran. Dalam dua dekade terakhir, perubahan ini telah menggeser sumbu rotasi Bumi secara signifikan.

    Penelitian baru menunjukkan bahwa rotasi Bumi mengalami pergeseran signifikan sejak awal 2000-an akibat kehilangan air di daratan. Studi yang dipublikasikan di jurnal Science menyatakan bahwa hanya dalam waktu 2 tahun atau mulai tahun 2000 hingga 2002, dunia kehilangan lebih dari 1.600 gigaton air tanah.

    Kehilangan air ini memicu perubahan pada sumbu rotasi Bumi sebesar sekitar 45 cm, pergeseran yang sebelumnya tidak dikaitkan dengan inti Bumi, pencairan es, ataupun rebound glasial.

    Profesor Clark Wilson, ahli geofisika dari University of Texas di Austin sekaligus salah satu penulis studi, menjelaskan bahwa perpindahan massa air dari daratan ke lautan mengubah momen inersia Bumi. Hal ini menyebabkan poros putar planet ini bergeser.

    “Jika Anda mengambil sejumlah besar air dari daratan dan memindahkannya ke lautan, Anda sedang mendistribusikan ulang massa di seluruh planet,” kata Wilson dikutip dari Science Focus, Rabu (14/5/2025).

    “Itu akan mengubah sumbu rotasi Bumi,” ujarnya.

    Penelitian dipimpin oleh Prof Ki-Weon Seo dari Seoul National University, menggunakan kombinasi data radar satelit dan model kelembaban tanah untuk merekonstruksi perubahan deposit air global sejak akhir abad ke-20.

    Temuan menunjukkan bahwa antara 2000 dan 2002, terjadi penurunan tajam kelembaban tanah yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global sekitar 1,95 mm per tahun, jauh melampaui kontribusi dari pencairan es Greenland yang hanya sekitar 0,8 mm per tahun.

    Tren pengeringan ini tidak berhenti. Dari 2003 hingga 2016, sebanyak 1.000 gigaton air tanah kembali hilang. Hingga 2021, tingkat kelembaban tanah belum kembali normal, menunjukkan pergeseran jangka panjang dalam penyimpanan air daratan.

    Pergeseran sumbu Bumi ini bertepatan dengan wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem, termasuk Asia Timur dan Tengah, Amerika Utara dan Selatan, serta Afrika Tengah.

    Wilson menambahkan, meski pergeseran ini tampak kecil, pengukuran yang presisi sangat penting, bahkan berdampak pada keakuratan sistem GPS di seluruh dunia. Oleh sebab itu, gerak sumbu Bumi terus dipantau dengan ketelitian hingga milimeter.

    (dem/dem)

  • Unjuk Rasa Imigran Memanas di LA hingga California Tuding Trump ‘Gila’

    Unjuk Rasa Imigran Memanas di LA hingga California Tuding Trump ‘Gila’

    Jakarta –

    Unjuk rasa di Kota Los Angeles, Amerika Serikat (AS) kian memanas bahkan hingga diwarnai aksi kerusuhan. Presiden Donald Trump menurunkan ribuan Garda Nasional dan ratusan marinir AS untuk meredam para demonstran, namun langkah itu disebut ‘gila’.

    Berdasarkan rangkuman detikcom, Rabu (11/6) setidaknya aksi unjuk rasa ini sudah terjadi sejak 5 hari belakangan ini. Aksi unjuk rasa dipicu oleh operasi penggerebekan dan penangkapan oleh para agen imigrasi federal AS terhadap puluhan orang, yang mereka klaim sebagai migran ilegal dan anggota geng kriminal.

    Unjuk rasa di Los Angeles, kota kedua terbesar di AS ini, berujung kerusuhan yang diwarnai aksi pembakaran mobil. Penjarahan toko-toko terjadi serta bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan Los Angeles.

    Untuk meredam kerusuhan ini, pada Sabtu (7/6) Trump memerintahkan pengerahan 2.000 tentara Garda Nasional AS ke kota tersebut untuk membantu aparat penegak hukum setempat dalam memulihkan ketertiban dan menegakkan hukum.

    Pada Minggu (8/6), sekitar 300 tentara Garda Nasional di antaranya dikerahkan untuk melindungi gedung-gedung federal dan para petugas federal di kota Los Angeles saat situasi kerusuhan semakin menjadi.

    Namun kerusuhan tak kunjung mereda, Trump akhirnya memerintahkan pengerahan tambahan 2.000 tentara Garda Nasional ke kota tersebut pada Senin (9/6) malam waktu setempat. Tak hanya itu, Trump juga memerintahkan pengerahan para personel Marinir AS.

    Pemerintahan Trump mengumumkan mobilisasi 700 personel Marinir serta “tambahan” 2.000 tentara Garda Nasional.

    Seorang pejabat senior pemerintahan Trump, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada AFP bahwa “para Marinir AS yang bertugas aktif dari Camp Pendleton akan dikerahkan ke Los Angeles untuk membantu melindungi para agen federal dan gedung-gedung federal”.

    Militer AS secara terpisah mengonfirmasi penempatan “sekitar 700 personel Marinir” dari batalion infanteri menyusul kerusuhan di Los Angeles.

    Ini berarti, saat ini terdapat total 4.000 tentara Garda Nasional AS yang disiagakan di kota Los Angeles, selain 700 personel Marinir AS.

    Trump Disebut ‘Gila’

    Pengerahan personel militer yang bertugas aktif seperti Marinir AS ke dalam komunitas warga sipil di AS merupakan langkah yang sangat tidak biasa. Menurut pejabat senior pemerintahan Trump, pengerahan Marinir AS itu dimaksudkan untuk memastikan adanya “jumlah pasukan yang memadai”.

    Gubernur negara bagian California Gavin Newsom mengecam keras langkah Trump tersebut. Newsom menyebut Trump “gila”. Dia juga secara terang-terangan menyebut Trump sebagai “presiden diktator”.

    Newsom menuduh sang Presiden AS sedang berupaya menebar “kekacauan” di Los Angeles. “Trump berupaya memprovokasi kekacauan dengan mengirimkan 4.000 tentara ke tanah Amerika,” sebutnya.

    Trump Digugat Usai Kerahkan Garda Nasional hingga Marinir

    Mobil Otonom Dibakar dalam kerusuhan yang terjadi di Los Angeles (Foto: Getty Images via AFP/MARIO TAMA)

    Negara bagian California mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump. Mereka menggugat atas pengerahan pasukan Garda Nasional di Los Angeles (LA).

    Dilansir CNN, Selasa (10/6/2025), California menganggap pengerahan Garda Nasional itu inkonstitusional. Mereka meminta pengadilan untuk menghentikan pengerahan pasukan.

    Gugatan ini diajukan di Pengadilan Federal San Fransisco. Termohon dalam gugatan ini adalah Donald Trump, Menhan AS Pete Hegseth dan Departemen Pertahanan AS. Dalam permohonannya, California menganggap Trump tidak memiliki kewenangan untuk mengerahkan Garda Nasional California.

    Seorang juru bicara Gedung Putih menanggapi pengajuan gugatan hari Senin dengan mengatakan Gubernur California Gavin Newsom harus memprioritaskan penuntutan “perusuh anti-ICE (Immigration and Customs Enforcement)” daripada menggugat pemerintahan Trump.

    “Sangat menyedihkan bahwa Newsom lebih fokus menyelamatkan muka daripada melindungi penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban para penjahat,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly dalam sebuah pernyataan kepada CNN.

    “Seperti yang dikatakan Presiden, Newsom harus berterima kasih kepadanya karena telah memulihkan hukum dan ketertiban,” imbuhnya.

    Dalam gugatan tersebut, Newsom meminta agar perintah Trump dibatalkan dan kendali Garda Nasional dialihkan kembali ke Negara Bagian California.

    “Anda memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini segera. Batalkan perintah ini,” kata Newsom dalam posting X yang ditujukan kepada Trump dan Hegseth setelah gugatan diajukan.

    Jaksa Agung California, Rob Bonta, menilai federalisasi pasukan Garda Nasional negara bagian yang dilakukan Trump adalah kontraproduktif dan melanggar hukum. Menurut Bonta ada aturan hukum yang dilanggar mengenai pengerahan pasukan itu.

    “Menyalahgunakan kewenangan pemerintah federal dan melanggar Amandemen ke-10 dan hukum federal,” kata Bonta.

    Trump disebut mengeluarkan perintah tersebut “tanpa izin dari Gubernur Newsom dan bertentangan dengan keinginan penegak hukum setempat”.

    Lebih lanjut, Bonta mengatakan Hegseth mengabaikan permintaan Newsom untuk membatalkan pengerahan pasukan tersebut.

    “Ini adalah gugatan hukum ke-24 California dalam 19 minggu terhadap pemerintahan Trump,” kata Bonta.

    Lihat juga Video Trump Dukung Penangkapan Gubernur California Newsom: Dia Tak Kompeten

    Halaman 2 dari 2

    (eva/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Citra Pariwisata Buruk Imbas Kecelakaan Kapal di Sanur

    Citra Pariwisata Buruk Imbas Kecelakaan Kapal di Sanur

    GELORA.CO -Kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairan Sanur, Bali menuai sorotan tajam dari Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS). 

    Bambang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, mulai dari kelayakan kapal, sumber daya manusia (SDM) yang menjaga laut dan pantai untuk penyelamatan manusia dan barang pada saat terjadi kecelakaan, hingga manajemen keselamatannya.

    “Permasalahan keselamatan ini menyangkut banyak aspek. Dari sisi kapal, harus sesuai standar klasifikasi seperti notasi A101T atau A101P, A101 L dan A101 T yang disesuaikan dengan jarak pelayaran dan rute terhadap daratan terdekat,” kata Bambang dalam keterangannya, Rabu 11 Juni 2025.

    Ia juga menyoroti pentingnya SDM yang kompeten. Menurutnya, setiap awak kapal wajib memiliki sertifikat pelaut yang sah dan jumlah kru harus sesuai standar keselamatan. 

    Bambang mengatakan, sistem manajemen keselamatan juga harus jelas mengacu pada standar internasional seperti IMO dan SOLAS atau standar domestik seperti Non-Convention Vessel Standard (NCVS). Namun yang lebih krusial, sambungnya, adalah kesiapsiagaan eksternal dari lembaga penyelamat negara seperti Basarnas, Polair, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

    “Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, bahkan Filipina dan Thailand, kawasan wisata bahari selalu diawasi oleh coast guard atau tim penyelamat resmi. Tapi di Indonesia, kita justru melihat penyelamatan masih mengandalkan nelayan. Ini menandakan kegagalan lembaga-lembaga seperti Kamla, Polair, dan KPLP yang fungsinya tumpang tindih tapi tidak berjalan saat dibutuhkan,” kata Bambang.

    Bambang menyayangkan lambatnya respons penyelamatan dalam insiden di Sanur yang memakan waktu lebih dari dua jam tanpa kehadiran satu pun institusi resmi penyelamat. 

    “Beruntung seluruh penumpang selamat. Tapi ini menjadi citra buruk bagi pariwisata Indonesia di mata dunia. Tidak aman, tidak safety, dan tidak secure dan bahkan terjadi travel warning bagi turis Australia dari pemerintahnya karena dianggap pariwisata pantai dan laut di Indonesia jarang yang terjaga,” kata Bambang.

    Ia mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera mengoordinasikan seluruh sektor terkait dalam satu forum khusus perlindungan keselamatan wisata bahari dan melakukan penertiban fungsional. Bahkan Kemenpar perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyosialisasikan  ini kepada wisatawan mancanegara.

    Bambang juga menekankan pentingnya realisasi asuransi penumpang serta penyidikan tuntas oleh penyidik Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 

    “Kurangnya jaket keselamatan di kapal juga perlu dievaluasi. Apakah ini sudah memenuhi aturan atau justru masih diabaikan?” pungkas Bambang. 

    Kecelakaan laut menimpa sebuah kapal cepat (fast boat) The Tanis di Pelabuhan Tanjung Sanghyang, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali pada Rabu 4 Juni 2025 sekitar pukul 16.30 WITA

    Kejadian berlangsung ketika boat tersebut bersiap bertolak menuju Pelabuhan Sanur. Kapal tiba-tiba dihantam ombak besar dari belakang, mengakibatkan hilang keseimbangan hingga akhirnya terbalik tak jauh dari bibir pantai.

  • Negosiasi AS-China Alot, Delegasi Berunding Hingga Malam

    Negosiasi AS-China Alot, Delegasi Berunding Hingga Malam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembicaraan antara AS dan China berpotensi berlanjut hingga memasuki hari ketiga di London seiring belum disepakatinya sejumlah poin krusial seperti ekspor teknologi dan industri utama. Kondisi ini membuat  dengan pasar keuangan gelisah.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (11/6/2025), Amerika Serikat yang menurunkan Menteri Keuangan Scott Bessent bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng hingga Selasa malam waktu setempat. Keduanya memimpin langsung detail rincian teknis kesepakatan.

    Anggota delegasi AS dan China kembali ke Lancaster House, sebuah rumah besar bergaya Georgia di dekat Istana Buckingham yang menjadi lokasi pertemuan, tepat setelah pukul 8 malam waktu setempat dan melanjutkan pembicaraan, yang dimulai sekitar pukul 10:40 pagi. Kedua belah pihak beristirahat sekitar pukul 5:30 sore.

    “Kami akan mencoba menyelesaikan semuanya, jadi itulah tujuannya. Saya pikir kami sedang menangani semua jenis masalah perdagangan dan saya pikir pembicaraan berjalan dengan sangat, sangat baik,” kata Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kepada wartawan.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah negosiasi akan berakhir pada hari Selasa, Lutnick tidak menutup kemungkinan bahwa pembicaraan dapat berlanjut hingga Rabu waktu setempat, atau hari ketiga negosiasi

    “Jika memang diperlukan, kami akan berada di sini besok, tetapi saya berharap negosiasi ini berakhir malam ini,” ujar Lutnick.

    Pasar obligasi dan mata uang memantau pembicaraan tersebut dengan saksama untuk mendapatkan petunjuk tentang potensi dampak ekonomi. Saham AS naik ke level tertinggi sesi setelah pernyataan Lutnick.

    Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin bahwa Negosiasi dengan China tidak mudah, seraya menambahkan bahwa dia hanya mendapatkan laporan yang bagus dari sesi hampir tujuh jam hari itu. Bessent mengatakan setelah hari pertama mereka mengadakan pertemuan yang bagus.

    Masalah utama minggu ini adalah menetapkan kembali ketentuan perjanjian yang dicapai di Jenewa bulan lalu, di mana AS memahami bahwa China akan mengizinkan lebih banyak pengiriman tanah jarang untuk mencapai pelanggan Amerika. Pemerintahan Trump menuduh Beijing bergerak terlalu lambat, yang mengancam kekurangan di sektor manufaktur dalam negeri.

    Sebagai balasannya, pemerintahan Trump siap mencabut serangkaian tindakan baru-baru ini yang menargetkan perangkat lunak desain chip, suku cadang mesin jet, bahan kimia, dan material nuklir, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Banyak dari tindakan tersebut diambil dalam beberapa minggu terakhir saat ketegangan meningkat antara AS dan China.

    Kemenangan bagi China

    Dexter Roberts, peneliti senior nonresiden di Global China Hub milik Atlantic Council mengatakan, keputusan AS untuk mencabut sebagian kendali teknologi akan sangat dipandang sebagai kemenangan bagi China. Dia menambahkan kemungkinan mencabut kendali apa pun tampaknya hampir tidak terpikirkan hingga baru-baru ini.

    Sebulan yang lalu, Beijing dan Washington sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 90 hari hingga pertengahan Agustus dalam tarif yang melumpuhkan mereka untuk memberi waktu guna menyelesaikan banyak perselisihan perdagangan mereka — mulai dari tarif hingga kontrol ekspor.

    Pada saat yang sama, tim perdagangan Trump tengah berjuang untuk mengamankan kesepakatan bilateral dengan India, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain yang berlomba-lomba untuk melakukannya sebelum 9 Juli, ketika tarif timbal balik presiden AS naik dari dasar 10% saat ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi yang disesuaikan untuk setiap mitra dagang.

    Sementara itu, Presiden China Xi Jinping pada Selasa mengadakan percakapan telepon pertamanya dengan Presiden Korea Selatan yang baru terpilih Lee Jae-myung dan menyerukan kerja sama untuk menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas. 

    “Kita harus memperkuat kerja sama bilateral dan koordinasi multilateral, bersama-sama menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas, serta memastikan stabilitas dan kelancaran rantai industri dan rantai pasokan global dan regional,” kata Xi, menurut laporan CCTV.

  • Mengapa TikTok Lebih Adiktif dari Instagram, Ini Algoritmanya

    Mengapa TikTok Lebih Adiktif dari Instagram, Ini Algoritmanya

    Jakarta –

    TikTok menjelma menjadi media sosial yang sangat populer, bahkan tingkat kecanduannya mungkin sudah melebihi Instagram. Dalam studi di Amerika Serikat, sebanyak 75% mahasiswa menggunakan TikTok setiap hari, dengan waktu interaksi rata-rata 95 menit per hari, melampaui Instagram (51 menit) dan Snapchat (49 menit).

    Apa faktor yang melesatkan TikTok? Studi Baylor University menyebut Instagram lebih bersifat personal. Pengguna mengunggah foto dan berinteraksi di lingkaran pertemanan lebih dekat. Sementara video TikTok dibagikan sering kali ke orang asing yang lebih luas dengan tujuan utama menghibur.

    Pengguna TikTok pun menonton banyak video pendek yang memberi dorongan terus-menerus untuk menonton. Dalam penelitian tersebut, pengguna TikTok melaporkan bahwa mereka lebih cenderung lupa hari dan menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang mereka inginkan.

    Mereka juga melaporkan menjadi begitu asyik menggulir video sehingga terus melanjutkan meski ada konsekuensi negatifnya. Media sosial mungkin memberikan pelarian dari kekhawatiran sehari-hari, tetapi jika digunakan secara berlebihan tentu tidak baik.

    “Sangat mungkin bahwa keterlibatan dalam dunia yang diciptakan oleh pengalaman media sosial menggantikan hubungan interpersonal yang lebih bermakna dan dekat, yang menjadi sandaran kesejahteraan psikologis kita,” cetus peneliti Universitas Baylor, Meredith E. David, Ph.D.

    Algoritma TikTok

    Kunci keberhasilan TikTok dinilai adalah siklus video berdurasi pendek yang tak ada habisnya, berlangsung sekitar 15-60 detik. Meski tidak diungkap, algoritma TikTok didesain membuat orang menggemarinya.

    Dikutip detikINET dari Health Tech Digital, Rabu (11/6/2025) konten di TikTok ditujukan untuk tiap individu. Like, komentar, waktu tonton, dan berbagi semuanya masuk ke dalam algoritma rekomendasi, yang kemudian mengevaluasi seberapa cocok video tersebut bagi setiap pengguna. Proses ini menawarkan rangkaian konten yang sedang tren dan membuatnya adiktif.

    TikTok juga menghadirkan FYP yang mencerminkan preferensi unik bagi setiap pengguna, menciptakan hubungan pribadi antara pemirsa dan aplikasi. Hal ini berbeda dari platform media sosial lain seperti Instagram, Twitter, dan Facebook.

    Kemudian, tidak ada waktu tunggu di antara setiap video, yang perlu dilakukan pengguna hanyalah menggeser untuk menonton video berikutnya. Hal itu membuat kecanduan dan berkontribusi pada jumlah waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi.

    Ini kontras dengan platform seperti YouTube misalnya, di mana pengguna menonton video yang seringkali berdurasi lebih panjang dan berisi iklan. Tak heran jika YouTube, Instagram, sampai Facebook, berlomba pula menghadirkan video pendek seperti TikTok.

    (fyk/fay)

  • Ini Lho Penyebab TikToker Khaby Lame Ditahan di Imigrasi AS

    Ini Lho Penyebab TikToker Khaby Lame Ditahan di Imigrasi AS

    TikToker Khaby Lame, yang punya lebih dari 162 juta followers di TikTok, sempat ditahan pihak imigrasi Amerika Serikat. Menurut badan imigrasi US Immigration and Customs Enforcement (ICE), gara-garanya dia melanggar imigrasi dan melebihi waktu visa.

    Diketahui ICE di bawah pemerintahan Donald Trump lagi memperketat kontrol imigrasi yang melanggar aturan.

    Tonton juga video-video seputar Donald Trump di sini detikers…

  • Selamat! Dapat Beasiswa LPDP, Putri Anies Baswedan Lanjut Kuliah di Universitas Harvard

    Selamat! Dapat Beasiswa LPDP, Putri Anies Baswedan Lanjut Kuliah di Universitas Harvard

    GELORA.CO – Putri calon presiden (capres) 2024 dan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan diterima di Universitas Harvard. Di salah satu kampus terbaik dan elite di Amerika Serikat (AS), Tiara akan menempuh pendidikan S2 di bidang analisis dan kebijakan pendidikan.

    Mutiara pun akan kuliah di Harvard bermodal beasiswa LPDP Kemenkeu. Dia akan mengikuti jejak ayahnya yang juga menempuh pendidikan S2 dan S3 di negeri Paman Sam.

    Mutiara membuat status segera berangkat ke AS melalui akun LinkedIn. “Persiapan Keberangkatan-275. Halo Nyong-Nona! Berakar Dalam Budaya, Bertumbuh Dalam Makna. Perkenalkan, saya Mutiara Baswedan, akan melanjutkan studi Magister di Program Master of Education in Education Policy and Analysis, Harvard University, Amerika Serikat. Bersama @lpdp.ri dan @pk257.lpdp saya siap melanjutkan perjalanan akademik dan mengabdi bagi bangsa,” ucapnya dikutip Republika.co.id di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Mutiara berjanji bakal mengabdikan dirinya untuk Indonesia selepas kuliah nanti. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) tersebut juga siap mengikuti proses pelepasan acara selaku penerima beasiswa LPDP.

    “Saya berkomitmen untuk membawa semangat nasionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia dalam setiap langkah perjalanan saya. Saya juga siap mengikuti PK-257 Dala Mawarani yang akan dilaksanakan pada 16–26 Juni 2025. Dengan dedikasi penuh, saya bertekad memberikan kontribusi terbaik untuk masa depan Indonesia,” kata Mutiara.