Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Dihina hingga Walk-Out, Fatima Bosch Justru Pulang Membawa Mahkota Miss Universe 2025

    Dihina hingga Walk-Out, Fatima Bosch Justru Pulang Membawa Mahkota Miss Universe 2025

    JAKARTA – Fatima Bosch dinobatkan sebagai Miss Universe 2025. Ia berhasil membawa pulang mahkota Miss Universe 2025 usai mengungguli sekitar 120 finalis dari berbagai negara.

    “Selamat kenapa Miss Universe baru kita. Malam ini, seorang bintang telah lahir. Keanggunan, kekuatan, dan semangatnya yang cemerlang memikat hati dunia,” tulis Instagram Miss Universe mengumumkan kemenangan Fatima Bosch, Jumat, 21 November 2025.

    Kemenangan Fatima Bosch ini langsung mencuri perhatian publik, terlebih ia sebelumnya mengalami ‘drama’ selama ikut ajang Miss Universe. Berikut untuk profil Fatima Bosch yang bisa Anda simak.

    1. Kelahiran dan awal menyukai dunia pageant

    Fatima Bosch lahir di Santiago de Teapa, Tabasco, Meksiko, pada 19 Mei 2000. Kesukaannya pada dunia pageant tumbuh dari keluarga ibunya, Vanessa Fernandez Balboa, yang memiliki sejarah panjang dalam kompetisi kecantikan tingkat negara bagian.

    Fatima memulai debutnya di dunia pageant pada 2018. Ia meraih gelar Flor de Tabasco, yang kemudian menjadi batu loncatannya menuju Miss Universe Mexico.

    2. Lulusan bidang fashion

    Dikutip dari Elle, Fatima merupakan lulusan Fashion & Apparel Design di Universidad Iberoamericana, Meksiko. Tak hanya itu, ia juga melengkapi studinya di Nuova Accademia di Belle Arti, Milan, Italia dan di Lyndon Institute, Vermont, Amerika Serikat.

    Fatima memiliki ketertarikan dengan mode berkelanjutan (sustainable fashion) dan rancangannya selalu melibatkan material sisa atau terbuang.

    3. Menderita ADHD, disleksi, dan menghadapi bullying

    Fatima sangat terbuka akan kondisi dirinya yang menderita ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan disleksia. Kondisi ini membuatnya mengalami bullying di masa sekolahnya.

    4. Mengalami masalah saat mengikuti Miss Universe 2025

    Perjalanan Fatima Bosch untuk meraih mahkota Miss Universe 2025 tidak mudah. Ia harus menghadapi masalah pada pra-acara Miss Universe, tepatnya dengan Presiden Miss Grand Thailand, Nawat Itsaragrisil.

    Nawat mempermasalahkan Bosch yang tidak hadir di pemotretan sponsor, bahkan menyebutnya ‘bodoh’ di hadapan umum. Insiden ini membuat Bosch merasa tidak nyaman dan memilih walk-out dari lokasi.

    Beberapa kontestan lain juga melakukan walk-out sebagai bentuk solidaritas. Insiden tersebut juga menuai perhatian dunia, dan membuat Bosch menjadi lebih berani dan kuat untuk meraih kemenangan.

  • IMI ajak adopsi teknologi bersih untuk hapus stigma dirty nickel

    IMI ajak adopsi teknologi bersih untuk hapus stigma dirty nickel

    Jakarta (ANTARA) – Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengajak perusahaan tambang di sektor nikel untuk mengadopsi teknologi bersih dan berkelanjutan untuk menghapus stigma dirty nickel atau nikel kotor.

    “Penggunaan electric vehicle juga disebut bisa mengurangi biaya operasional tambang, bahkan bisa sampai 30 persen,” ujar dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia juga mendesak perusahaan tambang untuk mulai memanfaatkan alat tambang rendah emisi, seperti penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk alat berat.

    Menurut dia, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor global.

    “ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di (pasar) Eropa atau Amerika,” ujar dia.

    Stigma dirty nickel atau nikel kotor masih menjadi tantangan dalam hilirisasi nikel Indonesia. Tudingan ini berakar dari kekhawatiran terhadap dampak lingkungan operasi industri, mulai dari penambangan hingga pengolahan.

    Untuk menangkal stigma tersebut, para pemangku kepentingan industri mendorong perbaikan tata kelola dengan menerapkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth), yang mencakup praktik penambangan yang baik (good mining practice) dan inovasi dalam pengelolaan limbah.

    Oleh karena itu, selain melalui penerapan prinsip ESG, ia juga menekankan bahwa mewujudkan good mining practice langkah kunci mengatasi stigma nikel kotor.

    Menurut dia, praktik ini menyangkut tiga tahap yang saling tumpang tindih, berkaitan, dan tidak bisa dinegosiasikan.

    “Untuk disebut menerapkan good mining, pelaku usaha harus memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa mengabaikan penyelidikan umum, studi kelayakan, hingga proses pemulihan pasca-tambang,” ujar dia.

    Ia menjelaskan seluruh tahapan tersebut wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi sumber daya, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan.

    Kegiatan tambang juga harus dilandasi kepatuhan hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.

    “Sepertinya perusahaan menengah ke atas sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Harga yang Harus Dibayar Ukraina di Draf Rencana Damai dengan Rusia

    Jakarta –

    Draft rencana perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan Amerika Serikat (AS) dan didukung Presiden Donald Trump mulai terungkap. Ada harga yang harus dibayar Ukraina yang terungkap dalam draft rencana perdamaian untuk menghentikan konflik yang berlangsung sejak 2022 tersebut.

    Dirangkum detikcom, Jumat (21/11/2025), dalam rencana perdamaian yang berisi 28 poin itu, Kyiv disebut akan menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah tentaranya.

    Ukraina, menurut rencana perdamaian itu, juga harus berjanji untuk tidak pernah bergabung aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat yang mereka inginkan, meskipun pesawat-pesawat tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi Ukraina.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), menyebut draft rencana perdamaian itu mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang dimodelkan berdasarkan aturan NATO, yang akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.

    Sementara itu, Rusia akan diterima kembali ke kelompok negara-negara G8 dan diberi keringanan sanksi berdasarkan rencana perdamaian tersebut, yang menurut para pejabat AS, masih merupakan “dokumen kerja”.

    Berdasarkan draft rencana perdamaian itu, yang didapatkan oleh AFP, Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu, bersama dengan Crimea yang dicaplok Moskow tahun 2014 lalu, “akan diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat”.

    Sedangkan wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan “dibekukan di sepanjang garis kontak”.

    Ukraina Diminta Kurangi Pasukan Militernya

    Ukraina juga akan mengurangi jumlah pasukan militernya sedikit kurang dari separuhnya, yakni menjadi 600.000 personel saja. Sebagai imbalan, Kyiv akan mendapatkan “jaminan keamanan yang bisa diandalkan”, dengan jet-jet tempur Eropa akan ditempatkan di negara tetangga, Polandia.

    Menurut rencana perdamaian itu, Ukraina juga harus menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.

    Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS tersebut, yang menyebut Moskow akan “diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global”. Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.

    Proposal tersebut melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun, dan di sisi lain, tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.

    Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.

    Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin “dewan perdamaian” untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.

    Respons Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Rusia Belum Tahu Zelensky Siap Bahas

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Amerika Serikat (AS), dan didukung oleh Presiden Donald Trump.

    Kremlin, seperti dilansir Reuters dan TASS News Agency, Jumat (21/11/2025), mengaku belum diberitahu bahwa Ukraina siap untuk melakukan negosiasi seputar rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

    Respons Kremlin itu diungkapkan oleh wartawan Rusia, Alexander Yunashev, setelah berbicara kepada juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump,” tulis Yunashev dalam akun Telegram miliknya.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • 3 Fitur Google Vids Ini Tersedia Gratis untuk Semua Pengguna Gmail

    3 Fitur Google Vids Ini Tersedia Gratis untuk Semua Pengguna Gmail

    Google menghadirkan sejumlah pembaruan berbasis kecerdasan buatan (AI) di aplikasi Google Photos, termasuk dukungan untuk perangkat iOS. Kini, pengguna iPhone bisa melakukan penyuntingan foto berbasis percakapan, dan peningkatan akurasi dalam penyuntingan wajah melalui fitur “Help me edit”.

    Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan perubahan yang diinginkan pada foto menggunakan teks atau suara, dan AI Google akan mewujudkan visi tersebut.

    Sebelumnya, fitur ini telah tersedia lebih dulu di perangkat Pixel dan beberapa ponsel Android lain. Dalam keterangan resminya yang dikutip dari The Verge, Selasa (18/11/2025), Google menyebut pembaruan mulai digulirkan di wilayah Amerika Serikat (AS).

    “Mulai tersedia untuk pengguna iOS di AS, pengguna cukup menjelaskan perubahan yang diinginkan lewat suara atau teks, dan Google Photos akan mewujudkannya,” tulis Google dalam blog resminya.

    Selain itu, Google juga membawa tampilan editor foto baru ke iPhone. Antarmuka ini dirancang lebih intuitif dengan kontrol gestur sederhana dan rekomendasi penyuntingan satu sentuhan.

    Edit Wajah Lebih Akurat dengan AI

    Pembaruan lainnya menghadirkan kemampuan penyuntingan yang lebih canggih. Fitur ini memungkinkan pengguna memperbaiki detail wajah, seperti menghapus kacamata, membuka mata yang berkedip, atau menambahkan senyuman–menjadikannya jauh lebih akurat dengan memanfaatkan referensi dari grup wajah pribadi pengguna.

    Tak hanya itu, Google juga mengintegrasikan model AI Nano Banana ke dalam Google Photos. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengubah gaya foto menjadi karya bergaya baru, seperti lukisan, mozaik, hingga ilustrasi artistik.

  • Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos, Caranya?

    Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Pakai Medsos, Caranya?

    Jakarta –

    Pemerintah Australia akan mewajibkan berbagai perusahaan media sosial mengambil “langkah yang masuk akal” untuk mencegah anak di bawah 16 tahun membuat akun mulai 10 Desember. Akun yang telah dibuat pun harus dinonaktifkan atau dihapus.

    Pemerintah menyebut larangan ini, kebijakan pertama di dunia yang mendapat dukungan luas dari banyak orang tua bertujuan mengurangi “tekanan dan risiko” bagi anak-anak di media sosial.

    Risiko itu muncul dari “fitur desain yang mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di layar, sambil menyajikan konten yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka,” demikian pernyataan pemerintah Australia.

    Sebuah studi pesanan pemerintah Australia pada awal tahun ini menunjukkan, sebanyak 96% anak berusia 1015 tahun menggunakan media sosial.

    Sementara tujuh dari 10 di antara mereka terpapar konten serta perilaku berbahaya. Paparan itu meliputi dari materi misoginis, video perkelahian, hingga konten yang mempromosikan gangguan makan serta bunuh diri.

    Satu dari tujuh anak juga melaporkan mengalami perilaku diduga grooming dari orang dewasa atau anak yang lebih tua. Lebih dari separuh mengatakan mereka pernah menjadi korban perundungan siber.

    Platform apa saja yang terdampak?

    Sejauh ini, pemerintah Australia telah menyebut 10 platform yang masuk dalam larangan, yakni Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, serta platform streaming Kick dan Twitch.

    Platform seperti Roblox dan Discord belakangan menerapkan pemeriksaan usia pada sejumlah fiturnya, sebagai upaya menghindar dari pelarangan pemerintah Australia.

    Pemerintah Australia menyatakan akan terus meninjau daftar platform yang terdampak, dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama.

    Kriteria pertama, tujuan utama atau “tujuan signifikan” platform adalah menciptakan interaksi sosial daring antara dua pengguna atau lebih.

    Kedua, platform memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sebagian atau seluruh pengguna lain.

    Ketiga, platform memungkinkan pengguna mengunggah materi.

    YouTube Kids, Google Classroom, dan WhatsApp tidak termasuk dalam daftar karena dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut.

    Anak-anak juga tetap dapat menonton sebagian besar konten di platform seperti YouTube, yang tidak mensyaratkan pembuatan akun.

    Bagaimana larangan ini akan ditegakkan?

    Anak-anak dan orang tua tidak akan dikenai hukuman jika kedapatan melanggar larangan ini.

    Pemerintah Australia menyatakan, perusahaan media sosial yang bertanggung jawab menegakkannya. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda hingga US$32 juta (sekitar Rp534,6 miliar) jika melakukan pelanggaran berat atau berulang.

    Pemerintah Australia juga menyatakan perusahaan-perusahaan itu harus mengambil “langkah yang masuk akal” untuk menjaga anak-anak tetap berada di luar platform mereka, serta menerapkan penggunaan teknologi verifikasi usiatanpa memerinci data yang akan digunakan.

    Sejumlah kemungkinan telah disebutkan, termasuk penggunaan kartu identitas pemerintah, pengenalan wajah atau suara, dan age inference.

    Metode terakhir ini memakai informasi daring selain tanggal lahir seperti perilaku atau interaksi daring untuk memperkirakan usia seseorang.

    Sebuah studi terbaru pemerintah Australia menemukan bahwa 96% anak usia 1015 tahun memakai media sosial dan tujuh dari 10 di antaranya pernah terpapar konten atau perilaku berbahaya. (Getty Images)

    Pemerintah mendorong platform media sosial menerapkan berbagai metode sekaligus.

    Pemerintah juga menegaskan bahwa platform medsos tidak diperkenankan mengandalkan pengguna untuk menyatakan umur mereka sendiri, atau mengandalkan orang tua untuk membenarkan umur anak.

    Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads mengumumkan bahwa mereka akan mulai menutup akun remaja mulai 4 Desember.

    Akun orang dewasa yang terkena penutupan bisa memakai kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah atau mengirim video selfie untuk memverifikasi usia, terang Meta.

    Sementara platform lain yang terdampak sejauh ini belum menyampaikan bagaimana mereka akan mematuhi aturan tersebut.

    Apakah aturan ini akan efektif?

    Tanpa gambaran jelas tentang metode apa yang akan dipakai perusahaan-perusahaan medsos, sulit memastikan apakah larangan ini akan benar-benar efektif.

    Di sisi lain, sejumlah kekhawatiran sudah bermunculan.

    Teknologi verifikasi usia dikhawatirkan dapat salah memblokir pengguna yang sah dan gagal menangkap anak-anak yang berbohong soal usia mereka.

    Laporan pemerintah menunjukkan bahwa teknologi pemindaian wajah, misalnya, justru paling tidak akurat untuk kelompok usia yang menjadi sasaran utama aturan ini.

    Pertanyaan lain muncul soal besaran denda.

    Mantan pejabat eksekutif Facebook, Stephen Scheeler, mengatakan kepada kantor berita Australia bahwa Meta hanya butuh sekitar satu jam 52 menit untuk meraup pendapatan US$50 juta (sekitar Rp835 miliar), yang setara dengan nilai denda maksimum.

    Sebagian pengkritik menilai, sekalipun aturan ini ditegakkan dengan benar, dampaknya terhadap keamanan anak di dunia maya mungkin tetap terbatas.

    Pasalnya, situs kencan dan platform gim tidak masuk aturan ini.

    Chatbot AI juga tidak tercakup, padahal belakangan jadi sorotan setelah diduga mendorong anak untuk bunuh diri atau melakukan percakapan “sensual” dengan anak di bawah umur. Ada pula kekhawatiran bahwa remaja yang mengandalkan media sosial untuk mencari komunitas akan makin terisolasi.

    Mereka berpendapat, mengajari anak cara menjelajahi media sosial secara aman lebih masuk akal ketimbang menutup aksesnya.

    Menteri Komunikasi Australia, Annika Wells, mengakui larangan ini mungkin tidak akan “sempurna”.

    “Prosesnya akan terlihat agak berantakan,” ujarnya awal November.

    “Reformasi besar memang selalu begitu.”

    Apakah ada kekhawatiran soal perlindungan data?

    Kritik lain menyasar pada kebutuhan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi dalam jumlah besar demi memverifikasi usia pengguna.

    Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data kembali jadi perhatian, mengingat Australia dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali diguncang insiden pencurian data berskala besar.

    Namun pemerintah menegaskan bahwa aturan ini memuat “perlindungan kuat” bagi data pribadi.

    Aturan itu menyatakan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak boleh dipakai untuk tujuan selain verifikasi usia dan harus dimusnahkan setelah proses selesai.

    Pemerintah juga menyatakan akan memberikan “sanksi serius” bagi pelanggaran.

    Pemerintah juga mewajibkan platform menyediakan opsi selain identitas pemerintah untuk proses verifikasi usia, agar pengguna punya pilihan yang lebih aman.

    Bagaimana respons perusahaan media sosial?

    Sejumlah perusahaan media sosial mengaku terkejut tatkala pemerintah Australia mengumumkan larangan itu pada November 2024.

    Mereka menilai aturan tersebut sulit diterapkan, mudah diakali, memakan waktu bagi pengguna, dan berisiko terhadap privasi mereka.

    Selain itu, mereka berpendapat kebijakan itu bisa mendorong anak-anak masuk ke sudut gelap internet dan membuat remaja kehilangan ruang untuk berinteraksi sosial.

    Snap perusahaan pemilik Snapchat dan YouTube bahkan membantah bahwa mereka adalah perusahaan media sosial.

    Google, perusahaan induk YouTube, dilaporkan masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait masuknya platform itu dalam daftar.

    BBC menghubungi Google untuk mengonfirmasi langkah tersebut, tapi tidak beroleh balasan.

    Ilustrasi gedung dengan logo Youtube di fasadnya. (Getty Images)

    Meski mengumumkan akan menerapkan aturan itu lebih cepat, Meta masih bersikukuh bahwa pelarangan ini akan membuat remaja menghadapi “perlindungan yang tidak konsisten di berbagai aplikasi yang mereka gunakan.”

    Dalam sesi dengar pendapat di parlemen pada Oktober, TikTok dan Snap menyatakan mereka tetap menolak aturan itu, namun akan tetap menerapkannya.

    Kick satu-satunya perusahaan Australia yang masuk dalam daftar menyatakan akan memperkenalkan “sejumlah langkah” dan terus berkomunikasi “secara konstruktif” dengan otoritas.

    Apakah negara lain punya aturan serupa?

    Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini merupakan yang pertama di dunia, tapi sejumlah negara lain diperkirakan akan mengamati penerapan di Australia.

    Berbagai pendekatan sudah dicoba di sejumlah wilayah untuk membatasi waktu layar dan akses media sosial bagi anak, serta mencegah mereka melihat konten berbahaya.

    Namun, belum ada yang menerapkan larangan total terhadap platform-platform tersebut.

    Di UK, aturan keselamatan yang diberlakukan pada Juli lalu membuat perusahaan daring terancam denda besar, bahkan para eksekutifnya dapat dipenjara, jika gagal menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak dari konten ilegal dan berbahaya.

    Beberapa negara Eropa memperbolehkan penggunaan media sosial di bawah usia tertentu, tapi hanya dengan persetujuan orang tua.

    Pada September, penyelidikan parlemen Prancis merekomendasikan larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, serta “jam malam” media sosial untuk pengguna usia 15 hingga 18 tahun.

    Denmark mengumumkan rencana untuk melarang media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, sementara Norwegia sedang mempertimbangkan usulan serupa.

    Pemerintah Spanyol pun telah mengirim rancangan undang-undang ke parlemen yang mewajibkan persetujuan wali sang anak di bawah 16 tahun untuk mengakses platform medsos.

    Sebaliknya di Amerika Serikat, upaya Negara Bagian Utah untuk melarang remaja di bawah 18 tahun menggunakan media sosial tanpa persetujuan orang tua menemui jalan buntu, setelah tidak mendapat persetujuan hakim federal tahun lalu.

    Apakah anak-anak akan mencoba mengakali larangan itu?

    Remaja yang diwawancarai BBC mengaku mulai membuat akun baru dengan usia palsu menjelang pemberlakuan aturan tersebut meski pemerintah telah memperingatkan perusahaan media sosial bahwa mereka diharapkan mendeteksi dan menghapus akun-akun seperti itu.

    Di internet, para remaja juga saling berbagi rekomendasi aplikasi alternatif atau memberikan strategi menghindari pelarangan.

    Sejumlah remaja, termasuk influencer, beralih menggunakan akun bersama dengan orang tua.

    Sementara para pengamat memperkirakan penggunaan VPN akan melonjak teknologi yang menyembunyikan lokasi pengguna. Fenomena ini terjadi di UK setelah aturan kontrol usia diberlakukan.

    Lihat juga Video Cara Kemkomdigi Deteksi Anak yang Terpapar Konten Negatif di Medsos

    (ita/ita)

  • Operator Seluler Berbondong-bondong Beralih ke Jaringan 5G Standalone

    Operator Seluler Berbondong-bondong Beralih ke Jaringan 5G Standalone

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah operator telekomunikasi yang memanfaatkan jaringan 5G standalonne (SA) meningkat signifikan pada November 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menurut laporan Ericsson Mobility Report 2025. 

    5G standalone adalah jaringan 5G yang berjalan di atas spektrum frekuensi khusus 5G saja. Dalam satu pita, misal 700 MHz yang memiliki lebar 90 MHz, seluruhnya digunakan untuk 5G saja dan tidak ditempel dengan jaringan lainnya seperti 4G.

    Sementara itu NSA atau nonstandalone 5G adalah jaringan 5G yang berjalan dengan jaringan lain seperti 4G dan 2G pada pita yang sama. 

    Dalam laporan terbaru Ericsson disebut lebih dari 90 operator telekomunikasi kini telah meluncurkan jaringan 5G Standalone (5G SA), meningkat sekitar 30 operator telekomunikasi  dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan 20 operator telekomunikasi dibandingkan laporan EMR Juni 2025.

    Peneliti EMR juga mengidentifikasi 118 kasus di 56 operator telekomunikasi, di mana dilakukan slicing jaringan untuk menyediakan layanan konektivitas yang terdiferensiasi. 

    Dari 118 kasus, sebanyak 65 kasus yang tersebar di 33 CSP telah melewati tahap proof of concept dan kini sudah masuk ke layanan komersial.

    Layanan tersebut hadir dalam bentuk paket berlangganan atau paket add-on yang dapat digunakan oleh pelanggan konsumen maupun bisnis. Dari 65 penawaran komersial, hampir sepertiga di antaranya (21 penawaran), diluncurkan pada tahun 2025 saja.

    Penerbit EMR sekaligus Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekudden mengatakan bahwa penyedia layanan telekomunikasi di seluruh dunia makin siap untuk mengadopsi dan menerapkan 5G SA guna menghadirkan konektivitas yang terdiferensiasi berdasarkan layanan berbasis nilai. 

    “Bukan sekadar paket berbasis volume data,” kata Erik, dikutip Jumat (21/11/2025). 

    Sementara itu, President Director Ericsson Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei Daniel Ode mengatakan laporan ini menekankan bagaimana konektivitas yang terdiferensiasi, yang dimungkinkan oleh 5G SA dan network slicing, akan berperan penting ketika operator telekomunikasi menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi industri dan masyarakat. 

    “Namun, ketersediaan spektrum yang cukup dengan harga yang terjangkau tetap menjadi faktor penting. Dengan ekosistem digital yang semakin kuat, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong transformasi digital nasional,” kata Daniel.

    6G

    EMR November 2025 mencakup rentang proyeksi yang baru, mulai tahun 2025 hingga akhir 2031. Periode pelaporan EMR yang baru juga mencakup perkiraan peluncuran awal layanan komersial 6G.

    Berdasarkan pola adopsi langganan pada siklus generasi seluler sebelumnya, para peneliti EMR memperkirakan bahwa peluncuran komersial pertama akan dipimpin oleh penyedia layanan terdepan di pasar-pasar maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan beberapa negara di kawasan Gulf Cooperation Council.

    Langganan 6G global diperkirakan akan mencapai 180 juta pada akhir 2031, belum termasuk adopsi awal perangkat Internet of Things berbasis AI. Jumlah langganan tersebut dapat meningkat secara signifikan apabila 6G diluncurkan lebih awal dari yang ditunjukkan oleh siklus generasi sebelumnya.

    Peluncuran komersial 6G di Eropa diperkirakan akan berlangsung sekitar satu tahun lebih lambat dibandingkan negara-negara lain, berbeda dengan 5G sebelumnya, terutama karena penerapan 5G SA di kawasan tersebut relatif lebih lambat.

    Sebagai salah satu use case utama 5G yang terus berkembang, enhanced mobile broadband diperkirakan akan mencapai 6,4 miliar langganan 5G pada akhir 2031, atau sekitar dua pertiga dari seluruh langganan seluler pada saat itu. Sekitar 4,1 miliar dari jumlah tersebut—sekitar 65 persen—diperkirakan akan berbasis 5G SA.

    Hanya pada tahun 2025 saja, langganan 5G diperkirakan akan melampaui 2,9 miliar pada akhir tahun—setara dengan sekitar sepertiga dari seluruh langganan seluler saat ini—atau meningkat sekitar 600 juta langganan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dari sisi cakupan geografis, tahun 2025 mencatat peningkatan 400 juta orang di seluruh dunia yang dapat mengakses 5G. Sekitar 50 persen populasi global di luar Tiongkok daratan diperkirakan akan memiliki cakupan 5G pada akhir 2025.

    Trafik data jaringan seluler meningkat 20 persen dari kuartal ketiga 2024 hingga periode yang sama di 2025—kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan, didorong oleh Tiongkok daratan dan India. Pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut dengan rata-rata tahunan sebesar 16 persen hingga 2031.

    Jaringan 5G diperkirakan akan menangani 43 persen dari seluruh trafik data seluler pada akhir 2025—naik dari 34 persen pada periode yang sama tahun lalu. Para ahli EMR memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 83 persen pada 2031.

    Fixed Wireless Access (FWA) broadband terus berkembang sebagai salah satu use case 5G. EMR November 2025 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan mengakses broadband FWA pada akhir 2031, dengan 90 persen di antaranya melalui 5G.

    Tim riset EMR telah mengidentifikasi 159 penyedia layanan telekomunikasi yang saat ini menawarkan layanan FWA melalui 5G, setara dengan sekitar 65 persen dari seluruh penyedia layanan FWA. Jumlah penyedia layanan yang menawarkan paket berbasis kecepatan—model monetisasi yang umum digunakan pada broadband tetap berbasis fiber atau kabel—meningkat dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR November 2024.

  • Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Ukraina ‘Siap Bekerja’ dengan AS untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (20/11) menyatakan bahwa Ukraina “siap bekerja secara jujur dan terbuka”, saat ia berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari Amerika Serikat (AS) tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan.

    “Ukraina membutuhkan perdamaian dan kami akan melakukan segala hal agar tak ada pihak yang bisa mengatakan bahwa kita menghambat diplomasi. Ini penting,” ujar Zelenskyy dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa.

    Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional. Ia menekankan pentingnya dukungan yang konsisten bagi militer Ukraina serta seluruh operasi pertahanan yang telah direncanakan, termasuk serangan jarak jauh.

    Dalam unggahan di Telegram setelah bertemu Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll di Kyiv, Zelenskyy menyebut tim Ukraina dan AS akan “menggarap poin-poin rencana untuk mengakhiri perang.”

    Rincian usulan tersebut belum dipublikasikan. Namun, sejumlah media, termasuk kantor berita AFP, melaporkan bahwa rencana itu memuat tuntutan Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Sejumlah pejabat senior di Kyiv menilai usulan itu “absurd” dan menganggapnya sebagai “provokasi.”

    Zelenskyy juga menyampaikan bahwa dirinya menggelar “pembicaraan yang sangat serius” dengan seorang delegasi tingkat tinggi dari AS.

    Rencana Uni Eropa untuk “melemahkan Rusia”

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menanggapi laporan bahwa AS dan Rusia telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana perdamaian.

    Setelah bertemu perwakilan Ukraina dan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Kallas mengatakan bahwa UE memiliki “rencana dua poin” untuk mengakhiri perang. Rencana itu mencakup upaya melemahkan Rusia dan memperkuat Ukraina.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harusnya sudah menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat yang diajukan pada Maret lalu,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Rusia berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berdialog, tetapi pembicaraan sebelumnya selalu gagal karena Rusia tidak pernah membuat komitmen nyata. “Tekanan harus diarahkan pada pihak agresor, bukan korban,” kata Kallas.

    Untuk itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Fokus utamanya adalah menindak armada kapal bayangan Rusia dan para pihak yang mendukung operasi tersebut.

    “Data menunjukkan dengan jelas bahwa ekspor minyak mentah Rusia berada di titik terendah dalam beberapa bulan terakhir. Pendapatan pajak Rusia dari minyak juga berada di level terendah sejak perang dimulai,” ujar Kallas, menilai bahwa sanksi sejauh ini terbilang efektif.

    Komandan Rusia klaim kuasai Kupiansk, Ukraina bantah

    Para komandan senior Rusia pada Kamis (20/11) mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut kota kecil Kupiansk, sekitar 120 kilometer dari Kharkiv, di wilayah timur laut Ukraina.

    Komandan pasukan Rusia di front barat, Sergei Kuzovlev, melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah “menyelesaikan pembebasan Kota Kupiansk,” yang ia sebut sebagai “komponen kunci pertahanan Ukraina.”

    Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menambahkan bahwa pasukan Rusia “terus menghancurkan unit Ukraina yang terkepung di tepi kiri Sungai Oskil.”

    Kupiansk, dengan penduduk pra-perang sekitar 55.000 jiwa, merupakan jalur penting untuk kereta dan logistik. Kota ini jatuh ke tangan Rusia pada hari pertama invasi besar-besaran pada Februari 2022, tetapi berhasil direbut kembali oleh Ukraina beberapa bulan kemudian dan sejak itu menjadi pusat logistik penting.

    Militer Ukraina pada Kamis (20/11) malam membantah klaim Rusia bahwa Kupiansk telah direbut kembali.

    Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin “mengunjungi salah satu pos komando pasukan barat dan menggelar pertemuan dengan kepala staf.” Tidak jelas apakah lokasi itu berada di wilayah Rusia atau di wilayah Ukraina yang diduduki.

    Putin dilaporkan menerima pemaparan mengenai situasi militer di Kramatorsk, Kostyantynivka, dan Pokrovsk, tiga kota penting Ukraina di wilayah Donetsk. Gerasimov mengklaim bahwa pasukan Rusia telah menguasai 70 persen wilayah Pokrovsk, klaim yang disebut “tidak benar” oleh militer Ukraina.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Seberapa Jauh China Akan Tekan Jepang Soal Taiwan?

    Seberapa Jauh China Akan Tekan Jepang Soal Taiwan?

    Jakarta –

    Cina mengumumkan serangkaian langkah terhadap Jepang ketika kedua negara terlibat dalam ketegangan terkait Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan dianggap Beijing sebagai salah satu provinsinya.

    Perselisihan itu mencuat pada 7 November 2025, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan militer Cina ke Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan itu berpotensi membuka jalan bagi Tokyo untuk menggunakan hak pembelaan kolektif yang diatur dalam hukum Jepang.

    Beijing menolak keras pernyataan tersebut dan mengajukan protes resmi. Namun, isu yang memicu gejolak lebih besar adalah unggahan Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, yang mengkritik komentar Takaichi dan menyebutnya sebagai jalan menuju kematian yang hanya dipilih oleh politisi bodoh di Jepang.

    Dalam unggahan itu, yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdana menteri Jepang, Xue menulis bahwa mereka hanya perlu memotong kepala kotor para politisi tersebut. Unggahan itu kini sudah dihapus.

    Sebagai respons, Tokyo menyebut komentar Xue sebagai tindakan yang sangat tidak pantas, sementara sejumlah politisi Jepang menyerukan agar Xue diusir dari negara tersebut.

    Ketegangan tetap tinggi meski Jepang mengirim pejabat Kementerian Luar Negeri ke Cina awal pekan ini, dalam upaya meredakan situasi.

    Cina minta warganya menghindari perjalanan ke Jepang

    Di tengah situasi yang memanas, Beijing memperingatkan bahwa Jepang akan menghadapi kekalahan militer yang telak jika ikut campur dalam konflik Taiwan dan menyampaikan keprihatinan serius atas kebijakan keamanan Tokyo.

    Pada Rabu (19/11), Cina memberi tahu Jepang bahwa mereka akan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Otoritas Cina juga mengimbau warganya agar tidak bepergian atau belajar di Jepang. Pemerintah Jepang kemudian mengingatkan warganya di Cina agar tetap berhati-hati.

    William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa Perdana Menteri Takaichi kemungkinan tidak menyangka pernyataannya di parlemen akan memicu respons Beijing yang sangat terkoordinasi.

    Namun menurutnya, sebagian besar langkah yang digunakan Beijing dalam perselisihan kali ini, termasuk tekanan terhadap sektor pariwisata Jepang dan peningkatan patroli militer, bukanlah hal baru.

    “Saya tidak melihat respons ini sebagai reaksi berlebihan. Ini lebih seperti tekanan yang terukur dan sudah biasa dilakukan,” kata Yang kepada DW.

    Ledakan komentar di Cina

    Pada saat yang sama, unggahan yang mendukung langkah keras pemerintah terhadap Jepang memenuhi Weibo, platform mikroblog terbesar di Cina.

    Para ahli menilai respons keras ini juga ditujukan untuk membangkitkan sentimen patriotik di dalam negeri dan menampilkan citra persatuan nasional.

    “Episode ini, dalam batas tertentu, membantu meredakan ketegangan domestik yang muncul akibat perlambatan ekonomi di Cina,” ujar Lim Chuan tiong, peneliti Asia Studies di Universitas Tokyo, kepada DW.

    Sejauh apa eskalasi ini akan berjalan?

    Meski Taiwan adalah isu yang paling sensitif bagi Cina, Lim menilai bahwa ini adalah pertama kalinya ketegangan terkait pulau itu menjadi pusat perhatian dalam hubungan Cina Jepang.

    Fukuda Madoka, profesor di Fakultas Hukum Universitas Hosei, mengatakan kepada DW bahwa tujuan utama Cina adalah menekan pemerintahan Takaichi agar tidak terlalu aktif terlibat dalam isu Taiwan di masa depan.

    Namun Lim menambahkan bahwa berdasarkan pola hubungan kedua negara selama ini, ketegangan Cina Jepang cenderung mereda setelah mencapai puncaknya.

    “Tujuan Beijing adalah memberi pelajaran kepada Jepang, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali ke jalur dialog. Tidak mungkin mereka menghindari hubungan dengan negara tetangga selamanya,” kata Lim.

    Ke depan, Lim mengatakan dinamika hubungan kedua negara tampaknya tidak akan dimediasi oleh Amerika Serikat atau pihak ketiga mana pun.

    “Dalam jangka pendek, Jepang kemungkinan perlu mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi, karena terlihat bahwa Beijing mempertahankan sikap yang terus meningkat,” ujar Yang.

    Namun ia menambahkan bahwa Takaichi akan menghadapi dilema, karena jika ia terlalu mudah memberi konsesi, posisinya di dalam negeri bisa terpengaruh dalam jangka panjang.

    Bagaimana respons Taipei?

    Sementara Beijing dan Tokyo saling melempar kritik, Presiden Taiwan Lai Ching te pada Senin mengatakan bahwa serangan Cina dalam berbagai bentuk terhadap Jepang telah menjadi pukulan besar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik.

    Ia meminta komunitas internasional untuk tetap waspada dan mendesak Cina agar menahan diri serta menunjukkan perilaku yang layak bagi negara besar, bukan menjadi pengacau di kawasan.

    Namun, sejumlah analis menilai Taiwan sebaiknya menjaga jarak dari ketegangan ini.

    Lim mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat bagi Taiwan untuk ikut masuk dalam perselisihan, dan diperlukan pendekatan yang rendah agar situasi tidak semakin memanas.

    Fukuda menyampaikan pandangan yang sama.

    “Yang dikhawatirkan Cina adalah dukungan Jepang terhadap kemerdekaan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Beijing kemungkinan akan semakin sensitif terhadap hubungan Jepang Taiwan.

    “Jika pemerintah Taiwan ingin mengambil langkah strategis, mereka sebaiknya tetap menahan diri dalam merespons ketegangan Cina Jepang,” kata Fukuda.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Jepang Segera Aktifkan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

    Jepang Segera Aktifkan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

    Jakarta –

    Pemerintah daerah Jepang menyetujui pengaktifan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terbesar di dunia pada hari Jumat (21/11), untuk pertama kalinya sejak bencana PLTN Fukushima tahun 2011.

    Hideyo Hanazumi, gubernur provinsi Niigata, tempat PLTN Kashiwazaki-Kariwa berada, mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia “akan menyetujui” pengaktifan kembali PLTN terbesar di dunia tersebut, yang akan membutuhkan izin akhir dari regulator nuklir Jepang.

    PLTN tersebut sebelumnya dihentikan operasionalnya, ketika Jepang menghentikan pasokan tenaga nuklir setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat, yang menyebabkan tiga reaktor di PLTN Fukushima meleleh pada tahun 2011.

    Namun, negara yang miskin sumber daya ini, sekarang ingin menghidupkan kembali energi atom untuk mengurangi ketergantungannya yang besar pada bahan bakar fosil, mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dari kecerdasan buatan.

    Empat belas reaktor, sebagian besar di wilayah barat dan selatan, telah kembali beroperasi sejak penutupan pasca-Fukushima setelah standar keselamatan yang ketat diberlakukan.

    PLTN Kashiwazaki-Kariwa seluas 400 hektar (1.000 acre) di pesisir Laut Jepang yang menghadap Semenanjung Korea, akan menjadi pembangkit listrik pertama yang beroperasi kembali bagi operator Fukushima, Tepco, sejak bencana nuklir tersebut.

    Fasilitas besar di Jepang tengah ini telah dilengkapi dengan dinding setinggi 15 meter (50 kaki) untuk mengantisipasi tsunami, sistem cadangan daya baru di dataran tinggi, dan langkah-langkah lainnya.

    Sebelum gempa bumi dan tsunami 2011, yang menewaskan sekitar 18.000 orang, tenaga nuklir menghasilkan sekitar sepertiga listrik Jepang. Sementara bahan bakar fosil menyumbang sebagian besar sisanya.

    Perusahaan listrik Kansai Electric mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka sedang mengambil langkah awal menuju pembangunan reaktor nuklir baru pertama di negara itu sejak bencana Fukushima.

    Jepang adalah negara penghasil karbon dioksida terbesar kelima di dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, dan Rusia, dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor.

    Hampir 70 persen kebutuhan listrik Jepang pada tahun 2023 dipenuhi oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, gas, dan minyak — angka yang ingin dipangkas Tokyo menjadi 30-40 persen dalam 15 tahun ke depan.

    Hampir semua bahan bakar fosil ini harus diimpor, dengan biaya sekitar US$500 juta per hari.

    Tonton juga video “Mungkinkah PLTN Pertama di Indonesia Bakal Beroperasi di 2032?”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Penyelundupan GPU Nvidia ke China Terbongkar, Empat Orang Diadili

    Penyelundupan GPU Nvidia ke China Terbongkar, Empat Orang Diadili

    Jakarta –

    Otoritas Amerika Serikat membongkar kasus penyelundupan komponen kecerdasan buatan (AI) kelas atas ke China. Jaksa federal mendakwa empat orang atas dugaan penyelundupan kartu grafis Nvidia dan superkomputer HP yang dibekali GPU Nvidia tanpa izin ekspor resmi dari pemerintah AS.

    Dalam dokumen pengadilan yang beredar, keempat orang tersebut adalah Mathew Ho, Brian Curtis Raymond, Tony Li, dan Harry Chen. Mereka dituduh melakukan konspirasi penyelundupan, pelanggaran ekspor, hingga pencucian uang. Dari keempat tersangka, baru satu orang yang dilaporkan berhasil ditangkap sejauh ini.

    Pemerintah AS diketahui telah menetapkan pembatasan ketat terhadap ekspor chip AI tercanggih buatan Nvidia ke China karena dianggap berpotensi memperkuat kemampuan teknologi dan militer negara tersebut. Namun dalam praktiknya, chip-chip itu tetap ditemukan mengalir ke China melalui jalur ilegal.

    Dalam kasus ini, para terdakwa disebut mulai menjalankan aksinya sejak akhir 2023. Mereka diduga mengirimkan sekitar 50 unit GPU Nvidia H200 serta beberapa batch GPU Nvidia H100 ke China tanpa lisensi resmi. Chip H100 dan H200 sendiri merupakan produk kelas atas yang dirancang untuk pelatihan model AI berskala besar.

    Modus penyelundupan dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan kedok bernama Janford Realtor, LLC. Mathew Ho, warga negara AS, tercatat sebagai agen terdaftar perusahaan tersebut, sementara Tony Li, warga negara China, disebut sebagai salah satu manajernya.

    Pengadilan juga menyebut keterlibatan Brian Curtis Raymond, warga Huntsville, Alabama, yang tercatat sebagai CEO dan pemilik tunggal entitas bernama U.S. Company 1.

    Perusahaan ini diduga menerima hampir USD 2 juta dari Janford Realtor. Di profil LinkedIn-nya, Raymond mengklaim dirinya adalah CEO Bitworks, perusahaan infrastruktur AI yang menyediakan solusi berbasis Nvidia dan AMD.

    Para pelaku disebut membeli GPU dari berbagai vendor di AS menggunakan dana yang ditransfer dari rekening bank di China. Untuk mengelabui otoritas, mereka menggunakan dokumen pengiriman dan kontrak palsu agar lolos dari kontrol ekspor.

    Menanggapi kasus ini, juru bicara Nvidia, John Rizzo, menyatakan bahwa sistem ekspor chip AI di AS sudah sangat ketat.

    “Sistem ekspor ini ketat dan menyeluruh. Bahkan penjualan kecil produk generasi lama di pasar sekunder tetap diawasi dan ditinjau secara serius. Membangun pusat data dari produk hasil penyelundupan hampir mustahil, baik secara teknis maupun ekonomi. Pusat data adalah sistem masif dan kompleks, sehingga praktik penyelundupan seperti ini sangat sulit dan berisiko tinggi, dan kami tidak memberikan dukungan atau servis untuk produk yang terkena pembatasan,” ujarnya, seperti dikutip detikINET dari The Verge, Jumat (21/11/2025).

    Kasus ini mencuat di tengah meningkatnya perhatian terhadap penggunaan chip AI Nvidia oleh perusahaan-perusahaan China, termasuk setelah munculnya model AI DeepSeek yang performanya mendekati bahkan menyaingi pemain global. Sejumlah pengamat menduga, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemungkinan suplai chip AI kelas atas yang masuk lewat jalur ilegal seperti ini.

    Menariknya, Raymond sempat mengklaim dirinya direkrut sebagai CTO di perusahaan cloud AI bernama Corvex. Namun pihak Corvex membantah bahwa ia adalah karyawan resmi. Perusahaan menyatakan bahwa Raymond hanya pernah menjadi konsultan, dan rencana pengangkatannya sebagai pegawai tetap sudah dibatalkan setelah kasus ini mencuat.

    (asj/asj)