Negara: Amerika Serikat

  • Hot! Rekaman Telepon dengan Eks PM Kamboja Bocor, Si Cantik PM Thailand Terancam Lengser

    Hot! Rekaman Telepon dengan Eks PM Kamboja Bocor, Si Cantik PM Thailand Terancam Lengser

    GELORA.CO –  Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra tengah menghadapi krisis politik besar setelah rekaman percakapan telepon pribadinya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.

    Kebocoran ini memicu kemarahan masyarakat luas dan mengguncang koalisi pemerintahan yang baru terbentuk dilansir dari The Guardian

    Dalam rekaman tersebut, PM berparas cantik Paetongtarn—putri dari mantan perdana menteri yang kontroversial, Thaksin Shinawatra—membahas perselisihan perbatasan yang sedang berlangsung antara Thailand dan Kamboja dengan Hun Sen, yang dikenal sebagai teman dekat keluarganya.

    Ia terdengar mengkritik seorang petinggi militer Thailand yang disebutnya “hanya ingin terlihat garang” dan menyebutnya sebagai lawan politik. Kepada Hun Sen, Paetongtarn bahkan menyapanya dengan sebutan akrab “paman” dan berkata, “kalau ada apa-apa, bilang saja ke saya, nanti saya urus.”

    Pernyataan tersebut langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di dalam negeri. Dalam konferensi pers pada Kamis 19 Juni 2025 Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

    “Saya meminta maaf atas bocornya rekaman pembicaraan saya dengan seorang tokoh Kamboja yang telah memicu kemarahan publik,” ujarnya.

    Meskipun Hun Sen telah lengser sejak 2023 dan digantikan oleh putranya, Hun Manet, ia tetap dianggap figur berpengaruh dalam politik Kamboja.

    Setelah potongan rekaman tersebar, Hun Sen merilis versi lengkap percakapan itu, yang makin memperkeruh situasi.

    Akibat krisis ini, Partai Bhumjaithai—anggota koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan—menarik dukungan mereka, meninggalkan Paetongtarn dengan mayoritas tipis di parlemen.

    Partai lain seperti Chartthaipattana, United Thai Nation, dan Demokrat masih bertahan, namun tengah melakukan pembicaraan darurat.

    Jika satu lagi mitra koalisi keluar, pemerintahan Paetongtarn bisa runtuh. Ini bisa memicu pemilu dini atau upaya pembentukan koalisi baru.

    Pemimpin oposisi dari Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah menyerukan agar parlemen dibubarkan untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan menghindari potensi kudeta militer.

    Thailand memiliki sejarah panjang intervensi militer, dengan lebih dari selusin kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.

    Ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, digulingkan oleh militer pada 2006. Bibi Paetongtarn, Yingluck, juga dilengserkan melalui keputusan pengadilan yang disusul kudeta pada 2014.

    Ratusan demonstran turun ke jalan pada Kamis, termasuk kelompok anti-Thaksin “Kaos Kuning” yang menuntut pengunduran diri PM.

    Salah satu spanduk bertuliskan: “Pemerintah Thailand Berhati Khmer, Mundur!”

    Meski begitu, analis politik Thailand Ken Lohatepanont menilai kudeta belum terlihat sebagai opsi utama.

    “Proses demokrasi masih berjalan. Namun tekanan politik jelas meningkat,” ujarnya.

    Pihak militer menyatakan tetap menjunjung demokrasi dan kedaulatan nasional.

    Panglima Angkatan Darat Jenderal Pana Claewplodtook menyerukan persatuan nasional sebagai prioritas utama.

    Masalah hukum pun mulai menghampiri Paetongtarn. Setidaknya tiga petisi telah dilayangkan terhadapnya: ke Komisi Antikorupsi Nasional atas dugaan pelanggaran etika dan konstitusi; ke Biro Investigasi Pusat atas potensi pelanggaran keamanan nasional; dan ke Komisi Pemilu agar menyelidiki kasus tersebut.

    Semua ini terjadi di tengah kondisi ekonomi Thailand yang goyah—jumlah wisatawan Tiongkok menurun dan bayang-bayang tarif impor Amerika Serikat sebesar 36% mengintai sektor ekspor.

    Paetongtarn, yang baru menjabat belum genap setahun, belum menyatakan mundur.

    Ia justru menegaskan bahwa pemerintahannya solid dan siap mendukung militer dalam menghadapi sengketa perbatasan dengan Kamboja.

    “Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus bersatu untuk mempertahankan kedaulatan nasional,” tegasnya.

    Jumat ini, ia dijadwalkan mengunjungi wilayah timur laut Thailand untuk bertemu Letjen Boonsin Padklang—komandan militer yang sebelumnya ia kritik dalam rekaman yang bocor.

  • Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Usulan BMAD Benang Impor China Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis tertentu asal China.

    KADI sebelumnya menyelidiki antidumping sejak 2023 atas permohonan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang mewakili PT Asia Pacific Fibers Tbk. dan PT Indorama Synthetics Tbk.

    Produk yang diselidiki mencakup benang filamen sintetis tertentu yang terdiri atas dua jenis yakni partially oriented yarn (POY) dan drawn textured yarn (DTY). KADI pun menyarankan tarif BMAD bervariasi, dengan batas atas mencapai 42,3%.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto pun mengatakan, keputusan pemerintah tidak memproses rekomendasi KADI itu menjadi angin segar bagi industri tekstil. Pelaku usaha dapat menghindari opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Anne mengaku menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar 3 bulan yang lalu. Perwakilan 101 pengusaha tekstil juga telah dipertemukan dengan APSyFI.

    Dirinya merasa pengenaan antidumping terhadap POY dan DTY bukanlah solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil jenis benang filamen sintetis tersebut. Sebab, kondisi dalam 2 tahun ini kebutuhan akan POY hampir 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri.

    Oleh karena itu, pengenaan antidumping akan menurunkan daya saing produksi turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional terutama 101 perusahaan yang mengajukan petisi. Lebih lanjut, efek dari pengenaan antidumping dikhawatirkan akan menambah PHK dan penutupan pabrik tekstil lebih lanjut.

    “Kekhawatiran APSyFi mengenai anggotanya yang kalah berdaya saing sebenarnya juga sudah dibahas dalam pertemuan di mana perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktik-praktik standar berbisnis,” tutur Anne melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Malah, kata Anne, perwakilan 101 pengusaha juga mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tetap dapat mengatur harmonisasi kebutuhan impor POY dan DTY berdasarkan kebutuhan dalam negeri dibandingkan kapasitas produksi dalam negeri. 

    “Sehingga kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” imbuh Anne.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan tak memproses lebih lanjut rekomendasi KADI terkait BMAD atas impor benang filamen.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait. 

    Menurutnya, pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik masih terbatas, sementara kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. 

    “Sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu memproduksi untuk dipakai sendiri,” ujar Budi Santoso alias Busan melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Pertimbangan lainnya, lanjut Busan, sektor hulu industri TPT saat ini telah dikenakan trade remedies, seperti bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023. Selain itu, BMAD untuk produk polyester staple fiber dari India, China, dan Taiwan berdasarkan PMK No. 176 Tahun 2022.

    Jika BMAD atas benang filamen sintetis tertentu tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing sektor hilir. 

    “Sektor industri TPT baik hulu maupun hilir sedang menghadapi tekanan akibat dinamika geoekonomi-politik global, pengenaan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, dan penutupan beberapa industri,” imbuh Busan.

  • AS Nggak Percaya Lagi Lembaga Internasional, Ini Alasannya

    AS Nggak Percaya Lagi Lembaga Internasional, Ini Alasannya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak negara kuat di dunia yang tidak lagi percaya pada institusi global karena kepentingannya tidak terakomodasi. Salah satunya Amerika Serikat (AS)

    Mereka memilih menyelesaikan masalah tanpa melibatkan lembaga multilateral. Padahal, lembaga multilateral global dibentuk sebagai wadah interaksi dan menyelesaikan perselisihan berskala global.

    “Negara-negara terkuat di dunia-seperti AS, salah satunya-tidak lagi mempercayai institusi-institusi global tersebut karena merasa kepentingannya tidak terakomodasi, maka mereka merasa perlu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan peran lembaga multilateral,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Jumat (20/6/2025).

    Akibat kondisi ini, dunia didominasi oleh sistem unilateral. Dampaknya, seluruh negara di dunia mengutamakan kepentingannya masing-masing.

    Menurutnya, kondisi global hari ini bukan sekadar mencerminkan ketidakpastian, tetapi juga perubahan fundamental tata kelola dunia.

    “Kebijakan yang dibuat dari setiap negara-khususnya negara-negara terkuat-akan sangat mempengaruhi negara-negara dunia lainnya, begitu juga dengan Indonesia,” jelasnya.

    Namun begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ia menyebut APBN akan berperan sebagai penyeimbang untuk meredam tekanan ekonomi baik dari domestik maupun global.

    “Di saat berbagai program pembangunan Indonesia terus berjalan, APBN juga harus menjadi countercyclical untuk meredam tekanan yang dari baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu terus menjaga dan membawa Indonesia melalui berbagai tantangan,” tutur Sri Mulyani.

    (hns/hns)

  • Heboh Maling Rampok Truk Bawa Angkutan Seharga Rp 22 Miliar

    Heboh Maling Rampok Truk Bawa Angkutan Seharga Rp 22 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Truk berisi ribuan Nintendo Switch 2 berhasil dicuri. Nilai pencurian itu mencapai lebih dari Rp 22 miliar.

    Pencurian tersebut ditemukan di Love’s Truck Stop, Bennett, Colorado, Amerika Serikat (AS). Pengemudi truk baru mengetahui angkutannya telah dibobol orang, namun mengaku hanya mengetahui isinya adalah mainan, dikutip dari Android Authority, Kamis (20/6/2025).

    Dilaporkan truk itu berisi 2.810 unit Nintendo Switch. Dengan harga masing-masing US$499, artinya truk mengangkut perangkat senilai US$1,4 juta (Rp 22,9 miliar).

    Truk berangkat dari kantor pusat Nintendo of America di Redmond, Washington menuju ke GameStop di Grapevine, Texas.

    Belum jelas lokasi pencurian dilakukan dan kemana perangkat itu dibawa. Selain itu juga belum ada informasi cara perampok mengambil ribuan Nintendo tersebut,

    “Jika tertangkap, tersangka bisa menghadapi tuntutan pencurian dengan nilai hingga US$1 juta atau lebih sebagai kriminal perusak,” kata kantor sheriff.

    Namun pencurian itu tidak menguntungkan bagi para pencuri ataupun mereka yang membelinya nanti. Karena perangkat sulit digunakan akibat nomor seri unik di tiap konsol dan dapat dinonaktifkan dari jarak jauh.

    Dengan begitu perangkat tidak bisa dijual kembali dengan mudah. Termasuk pembeli tidak bisa menggunakan perangkat yang dibeli tidak resmi dan berakhir seperti membeli perangkat rusak.

    Masyarakat perlu berhati-hari jika mendapatkan penawaran menarik dari Switch 2. Apalagi dari sumber yang tidak dikenal atau dipercaya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapal Pertamina pilih rute alternatif hindari perang Iran-Israel

    Kapal Pertamina pilih rute alternatif hindari perang Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan jalur alternatif, yakni melalui pelabuhan di wilayah Oman, India, hingga Amerika Serikat (AS), sebagai respons terhadap eskalasi konflik Iran-Israel.

    “Untuk menjamin kelangsungan rantai pasok, beberapa alternatif tersebut adalah melalui wilayah Oman, atau kami cari jalur di Amerika dan India,” ucap Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Baron di Jakarta, Jumat.

    Baron memastikan bahwa PIS meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan secara intensif terhadap pergerakan operasional kapal, terutama untuk kapal-kapal yang beroperasi di rute internasional dengan tingkat keamanan tertentu, dalam hal ini yang terdampak oleh konflik Iran-Israel.

    Rute tersebut, lanjut dia, termasuk yang melintasi Laut Merah dan Terusan Suez.

    “Saat ini juga, PIS memastikan seluruh kapal yang beroperasi di rute internasional dalam kondisi aman,” kata Baron.

    Terkait dengan pembengkakan biaya kirim sebagai akibat dari pengalihan jalur, Baron menyampaikan bahwa PIS belum melakukan kalkulasi secara detail.

    Yang menjadi fokus dari PIS saat ini adalah menciptakan skenario-skenario yang dipengaruhi oleh dinamika kawasan itu.

    Dinamika regional Timur Tengah menuai perhatian perusahaan guna menyiapkan langkah-langkah antisipasi. PIS berkomitmen untuk menjaga keselamatan armada guna memastikan kelancaran operasional dan keamanan pengangkutan energi ke Indonesia.

    “Ini terkait dengan antisipasi kami di rute-rute internasional untuk mendukung ketahanan energi,” ucapnya.

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir.

    Serangan Israel memicu Teheran untuk melancarkan serangan balasan ke sejumlah titik di negara tersebut pada hari yang sama.

    Otoritas Israel menyebut sekurangnya 24 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan balasan Iran. Sementara, 639 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang lainnya terluka di Iran imbas serangan Israel, menurut media Iran.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (19/6), menyatakan akan memutuskan dalam waktu dua pekan apakah akan memberi lampu hijau terhadap keterlibatan AS dalam serangan ke Iran atau tidak.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iran-Israel Perang, Kapal Pertamina Waswas Lewati Laut Merah-Terusan Suez

    Iran-Israel Perang, Kapal Pertamina Waswas Lewati Laut Merah-Terusan Suez

    Jakarta

    Pertamina International Shipping (PIS) merespons memanasnya hubungan Iran dan Israel yang terjadi belakangan. Corporate Secretary PIS, Muhammad Baron mengatakan, saat ini pihaknya melaksanakan peningkatan kewaspadaan terhadap kapal-kapal yang berlayar di rute internasional.

    “Jadi PIS saat ini melaksanakan peningkatan kewaspadaan dan pemantauan secara intensif terhadap pergerakan operasional kapal terutama untuk kapal-kapal yang beroperasi di rute internasional, khususnya di Laut Merah,” ujarnya dalam temu media di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

    Menurutnya ada beberapa area yang perlu ditingkatkan keamanannya, seperti Teluk Arab atau Teluk Persia. Lalu Terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterania di utara dan Laut Merah di selatan juga menjadi perhatian.

    “Kemudian ada beberapa area strategis juga yang kita perlu tingkatkan keamanan, Arabian Gulf dan Terusan Suez, itu juga jadi potensi yang harus kita perhatikan,” tambah dia.

    Baron pun memastikan seluruh kapal PIS yang saat ini beroperasi di rute internasional berada dalam kondisi aman. Di samping itu, PIS terus menjajaki sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok.

    “Saat ini PIS juga memastikan seluruh kapal yang beroperasi di rute internasional dalam kondisi aman. PIS juga sudah menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok. Beberapa alternatif tersebut adalah melalui pelabuhan di wilayah Oman atau cari jalur di Amerika dan India,” ujarnya.

    “Perusahaan juga terus mengantisipasi dinamika regional dan berkomitmen untuk menjaga keselamatan armada untuk memastikan kelancaran operasional dan keamanan pengangkutan ke domestik,” tambah Baron.

    Sebagai informasi, PIS bertugas mengangkut pasokan energi, termasuk minyak dan gas melalui jalur laut menggunakan kapal-kapalnya. PIS mengoperasikan kapal untuk jalur domestik dan juga rute-rute internasional.

    (ily/rrd)

  • Cari Kerja Sekarang Susah, Ini Profesi Paling Dibutuhkan di RI

    Cari Kerja Sekarang Susah, Ini Profesi Paling Dibutuhkan di RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah sektor masih membutuhkan banyak talenta dalam ekosistem digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menganalisa beberapa sektor yang membutuhkan talenta.

    Salah satunya di bidang pertanian dan peternakan yang membutuhkan intervensi terkait talenta digital.

    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto mengatakan kementerian mengindetifikasi beberapa sektor yang membutuhkan pasokan.

    “Yang terkait dengan agriculture, aquaculture.Jadi pertanian, peternakan, perikanan gitu ya. Health, education, logistics, tourism, finance, fintech. Itu area-area yang membutuhkan intervensi. Apalagi sekarang pertanian, itu dibutuhkan,” kata Boni di kantor Komdigi, Jumat (20/6/2025).

    Selain itu ada juga logistik yang membutuhkan talenta. Karena menurut Boni, tidak mungkin pasokannya hanya sumber lokal saja tapi berasal dari beberapa lokasi yang berbeda.

    Jika hal tersebut bisa dilakukan maka akan berdampak besar. “Jadi ini beberapa fokus. Komdigi mengadopsi area tersebut menjadi prioritas,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan soal gap talenta digital. Menurutnya hal itu bisa diisi oleh lembaga pendidikan yang dirasa masih kurang.

    Salah satu yang bisa dihasilkan berasal dari vokasi. Karena orang dari lembaga pendidikan itu bisa memiliki skill yang bisa diserap oleh industri.

    “Vokasi ini sangat dibutuhkan karena mereka memiliki skill ya yang lebih cepat untuk bisa diserap di dalam kebutuhan industri,” jelasnya.

    Boni mengatakan gap digital ini butuh diisi. Jika tidak dikhwatirkan akan dihuni oleh masyarakat dari negara asing.

    “Kalau kita kurang apalagi ini digital, itu akan diisi oleh teman-temannya dari negara-negara tetangga,” ujar Boni.

    Foto: Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto. (CNBC Indonesia/ Novina Putri Bestari)
    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto. (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    12 Juta Talenta Digital Dibutuhkan Sampai 2030

    Dalam data yang dibagikan Boni, kebutuhan talenta digital terus mengalami peningkatan. Pada 2030 mencapai 12.092.110 orang naik dari kebutuhannya sudah terpenuhi 9.343.849 orang.

    Jumlah itu naik dari tahun 2025, yakni kebutuhannya 10.930.616 orang juta dan ketersediaannya menjadi 6.960.767 orang.

    “Nah gap itu yang dibagi sekarang berapa tahun ke depan Kalau enggak salah dihitungan yang ini adalah 6 tahun. 2025, 2026, 2027 sampai 2030.Gap itu dibagi ini, makanya kalau disitu nanti angkanya agak lain. Itu 450an sekian. Pertahunnya yang dibutuhkan,” kata Boni.

    Dari jumlah tersebut masih butuh 2.748.260 orang selama lima tahun lagi atau 458.032 orang per tahunnya.

    Jumlah ketersediaan itu juga terus naik dari 2023 hingga 2030, membuat gap talenta juga makin menipis. Misalnya tahun 2025 mencapai 3,9 juta orang.

    Pada 2030, kesenjangan talenta digital masih terjadi di banyak wilayah Indonesia. Tertinggi berada di Jawa Tengah berjumlah 604.093 orang dan Jawa Timur sebesar 499.723 orang.

    Namun pada beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan. Di Jakarta saja mencapai 225.014 orang dan Kepulauan Riau 28.496 orang.

    Badai PHK Cetak Pengangguran di Mana-mana

    Di tengah kekurangan talenta digital, sejumlah perusahaan di Indonesia diketahui baru saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

    Tak kurang dari 3 juta pekerja di industri tekstil yang terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu, sebanyak 70% pengusaha hotel serta restoran Jakarta disebut berencana melakukan efisiensi pegawai.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan adanya faktor daya beli dan permintaan yang berkurang. Saat permintaan berkurang maka akan berdampak pada produksi juga.

    “Permintaan barang industri manufaktur yang berkurang menyebabkan berkurangnya produksi,” kata Nailul kepada CNBC Indonesia beberapa saat lalu.

    Mengutip data S&P, angka Purchasing Managers Indonesia (PMI) di Indonesia memang menurun tajam. Dari sebelumnya 52,4 pada Maret 2025 merosot ke bawah 50, yakni angka 46,7 pada April dan Mei sebesar 47,4.

    Angka PMI di bawah 50, menurut dia, menjadi pertanda kinerja industri manufaktur memburuk karena tidak ada ekspansi. Penyebabnya bisa dikarenakan tidak ada tambahan produksi industri manufaktur untuk dalam negeri.

    “Dampak yang bisa terjadi ke depan adalah utilitas industri manufaktur akan semakin menurun. Bahkan untuk industri tekstil dan produk tekstil, utilitas industri bisa menurun hingga di bawah 50%,” jelasnya.

    Hal ini bisa membuat PHK meningkat tajam, bahkan akan ada pelemahan industri mencapai 1,2 juta orang, menurut Nailul.

    Selama ini, AI digadang-gadang sebagai faktor utama pekerjaan punah dan memicu PHK massal. Namun, Nailul mengatakan penyebab gelombang PHK baru-baru ini dipicu perang tarif Amerika Serikat (AS) dan pelemahan permintaan domestik akibat daya beli yang belum membaik.

    “Pertama, dari perang tarif AS yang mengakibatkan penurunan permintaan produk secara global, termasuk dari Indonesia. Akibatnya produksi dalam negeri akan berkurang. Potensi PHK akan meningkat,” kata Nailul.

    “Kedua, pelemahan permintaan domestik yang disebabkan oleh daya beli yang belum membaik. Daya beli masih sangat terbatas untuk di masyarakat kelas menengah ke bawah,” dia menambahkan.

    Bursa Kerja Diserbu

    Pada akhir Mei lalu, puluhan ribu orang rela mengantri demi ribuan lowongan pekerjaan di Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di President University Convention Center Jababeka, Cikarang.

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa menyebut pelamar yang datang ke bursa kerja tersebut diperkirakan tembus 25 ribu orang. Kepadatan yang terjadi membuat pelamar berdesak-desakan bahkan sampai ada yang pingsan.

    “Dari informasi, memang ada beberapa orang yang pingsan. Tadi kalau penyampaian Pak Bupati, ada 25 ribu lebih (pelamar datang),” ujar Mustofa dikutip dari CNN.

    Sebanyak 25 ribu pelamar tersebut rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan 2.000 lowongan pekerjaan.

    “Artinya ke depan kita harus membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapasitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang seperti dikutip pada Selasa (28/5/2025).

    Perhelatan bursa pekerjaan memang selalu ramai dan diminati. Namun, kali ini disorot karena saat ini Indonesia dihantam badai PHK yang menyebabkan pengangguran membludak dan persaingan mendapat kerja makin susah.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

    Zulhas: Prabowo ke Rusia tunjukkan Indonesia nonblok dan berdaulat

    St. Petersburg, Rusia (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia menjadi penanda sikap Indonesia yang nonblok dan berdaulat di bidang politik.

    “Saya juga senang, saya juga bangga karena kita selain menuju berdaulat di bidang pangan, kita juga nampak sekali nonblok dan berdaulat di bidang politik,” kata Zulkifli Hasan di lobi Hotel Taleon, St. Petersburg, Rusia, Jumat.

    Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan, Presiden Prabowo memiliki dua undangan di waktu yang bersamaan, tetapi Kepala Negara lebih memilih untuk memenuhi undangan ke Rusia.

    “Bahwa Bapak Presiden kita tahu ada dua pilihan undangan, tapi beliau datang ke Rusia. Itu membanggakan bahwa kita betul-betul nonblok,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Diketahui, Presiden Prabowo juga diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 di Alberta, Kanada, pada 16-17 Juni sebagai tamu kehormatan. Namun Presiden tidak menghadiri forum tersebut.

    G7 merupakan forum internasional yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yakni Italia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.

    Lebih lanjut Zulkifli menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Rusia yang telah menyambut Presiden Prabowo dan rombongan dengan hangat dan penuh kehormatan.

    “Tentu Presiden Putin dan seluruh jajarannya itu nampak sekali sangat gembira menyambut kita itu dengan penuh kehormatan. Mereka senang Bapak Presiden ke sini,” kata Zulhas.

    Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18—20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovsky dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/6).

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Pertimbangkan Respon AS atas Konflik Iran-Israel dalam Dua Minggu ke Depan

    Trump Pertimbangkan Respon AS atas Konflik Iran-Israel dalam Dua Minggu ke Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis, 19 Juni 2025, mengumumkan bahwa ia akan memutuskan dalam dua pekan kedepan terkait potensi keterlibatan AS dalam serangan militer terhadap Iran. Keputusan ini didasarkan pada adanya peluang substansial untuk negosiasi dengan Iran dalam waktu dekat.

    “Mengingat adanya peluang besar untuk negosiasi yang mungkin akan segera terwujud dengan Iran, saya akan mengambil keputusan dalam dua minggu mendatang,” jelas Trump melalui pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip PikiranRakyat.com dari Antara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Pengumuman ini muncul di tengah gejolak internal di kalangan Partai Republik mengenai keterlibatan AS dalam operasi militer Israel melawan Iran. Beberapa tokoh terkemuka Republik, seperti figur media Tucker Carlson, mantan asisten presiden Steve Bannon, Senator Rand Paul, dan Anggota DPR Marjorie Taylor Greene, secara terbuka menentang keterlibatan langsung AS.

    Mereka berpendapat bahwa intervensi semacam itu akan menyeret Trump ke dalam konflik asing berbiaya tinggi, sesuatu yang ia tolak keras selama kampanye kepresidenannya. Berbanding terbalik, tokoh senior Partai Republik lainnya, termasuk Ted Cruz dan Lindsey Graham, justru malah mendukung tindakan militer langsung terhadap Iran.

    Amerika Pastikan Iran Tidak Memiliki Nuklir

    Meskipun demikian, Gedung Putih menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

    “Tidak ada yang perlu terkejut dengan posisi presiden bahwa Iran sama sekali tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ia sudah sangat jelas tentang hal ini selama bertahun-tahun,” ujar Leavitt.

    “Itulah sebabnya ia memberikan keleluasaan dan mengerahkan upaya untuk mencapai solusi diplomatik,” tambah Leavitt.

    Ia mengklaim Iran telah memiliki semua yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir. Katanya, Iran untuk saat ini tinggal menunggu keputusan dari pemimpin tertingginya saja untuk melakukan produksi senjata nuklir, bahkan hanya butuh beberapa Minggu untuk bisa memproduksinya.

    “Yang mereka perlukan saat ini adalah keputusan dari Pemimpin Tertinggi (Iran) untuk melakukannya, dan hanya butuh beberapa minggu untuk menyelesaikan produksi senjata tersebut,” katanya.

    Leavitt memperingatkan bahwa jika Iran benar-benar mengembangkan senjata nuklir, hal itu akan menjadi ancaman serius bagi Israel, AS, dan seluruh dunia.

    “Seluruh dunia, termasuk negara-negara seperti Rusia, sepakat bahwa Iran tidak boleh dan seharusnya tidak memiliki senjata nuklir,” tegas Leavitt.

    Akan tetapi, Iran terus membantah tuduhan bahwa pihaknya berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, Leavitt mengonfirmasi laporan tentang komunikasi antara Utusan Khusus Presiden Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyusul serangan Israel ke Iran pekan lalu.

    Ia memastikan bahwa korespondensi antara keduanya masih berlanjut. Tambahnya, bahwa Amerika telah terlibat dalam enam putaran negosiasi dengan kedua belah negara, baik secara tidak langsung maupun langsung.

    Amerika Akan Putuskan Keterlibatannya Segera

    Negosiasi nuklir, yang telah berlangsung sejak April dan seharusnya dilanjutkan Minggu lalu, dibatalkan oleh Teheran setelah Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer serta menewaskan ilmuwan dan pejabat tingginya pada 13 Juni dalam serangan rudal.

    Otoritas Israel melaporkan setidaknya 25 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan balasan rudal Iran. Sedangkan, dari laporan media Iran melaporkan ada 639 orang tewas dan lebih dari 1.300 lainnya terluka akibat serangan rudal Israel ke Iran.

    Batas waktu dua pekan yang disebutkan Trump ini bertepatan dengan rencana pertemuan para menteri luar negeri Jerman, Prancis, dan Inggris dengan Menlu Iran Araghchi.

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas solusi diplomatik terhadap konflik Israel-Iran dan dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Jumat ini, menurut laporan kantor berita DPA yang mengutip sumber diplomatik Jerman.

    Diketahui juga, bahwa belum ada rincian lebih lanjut lagi mengenai pertemuan tersebut. Meskipun mengaku tidak terlalu mengikuti jadwal perjalanan Utusan Khusus Witkoff, Leavitt menyatakan bisa menanyakan langsung agenda pastinya kepada yang bersangkutan.***

  • 3
                    
                        TNI AL Sebut Hak Lintas Damai Berlaku Saat Kapal Induk AS USS Nimitz Lewati Perairan RI Tanpa Sinyal
                        Nasional

    3 TNI AL Sebut Hak Lintas Damai Berlaku Saat Kapal Induk AS USS Nimitz Lewati Perairan RI Tanpa Sinyal Nasional

    TNI AL Sebut Hak Lintas Damai Berlaku Saat Kapal Induk AS USS Nimitz Lewati Perairan RI Tanpa Sinyal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) Tunggul menyebut
    hak lintas damai
    berlaku bagi kapal induk Amerika Serikat (AS)
    USS Nimitz
    (CVN-68) yang hilang sinyal ketika melintasi perairan Indonesia.
    Syarat dari hak lintas damai ini ialah kapal tersebut tidak mengancam negara yang dilintasi.
    “Berlaku hak lintas damai yang berlaku untuk siapa pun, dengan syarat tidak mengancam negara pantai,” ujar Tunggul kepada Kompas.com, Jumat (20/6/2025).
    Tunggul menjelaskan,
    TNI AL
    sudah mendeteksi keberadaan kapal induk AS tersebut.
    Dia menyebut kapal induk itu melintasi perairan
    Laut Natuna Utara
    hingga Selat Malaka.
    “Mendeteksi mulai dari perairan Laut Natuna Utara-Selat Malaka-TSS (Traffic Separation Scheme),” imbuhnya.
    Sebelumnya, kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz (CVN-68) dilaporkan mematikan transpondernya dan berhenti mengirimkan sinyal lokasi, berdasarkan data pelacakan dari Marine Vessel Traffic.
    Tindakan ini memicu spekulasi mengenai misi militer yang tengah dijalankan kapal tersebut, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel.
    Sinyal terakhir kapal induk tersebut diterima pada 17 Juni 2025 pukul 02:03 GMT atau pukul 09:03 WIB.
    Saat itu, USS Nimitz berada di antara perairan Malaysia dan perairan Indonesia, melaju pada jalur 313 derajat dengan kecepatan 19 knot.
    Setelah itu, lokasi kapal tidak lagi dapat dilacak secara publik.
    Meski tidak diumumkan secara resmi, arah pelayaran USS Nimitz menunjukkan kemungkinan besar kapal ini bergerak ke kawasan Teluk Persia.
    Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang pejabat pertahanan AS kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth telah menginstruksikan pemindahan kelompok penyerang kapal induk Nimitz ke wilayah Komando Pusat AS.
    Pengerahan USS Nimitz diyakini merupakan respons atas meningkatnya konflik antara Israel dan Iran.
    Dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan di kawasan tersebut meningkat tajam, mendorong AS untuk meningkatkan kehadiran militernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.