Negara: Amerika Serikat

Jakarta –

Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, mendukung langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam merespons dampak konflik geopolitik Iran-Israel terhadap sektor industri nasional. Menurutnya, krisis global ini tak hanya mengancam pasokan energi dan bahan baku, tapi juga menjadi momentum reformasi industri nasional.

Ilham menyoroti dampak langsung dari konflik Iran-Israel yang sudah terlihat dari lonjakan harga minyak mentah dunia. Per 19 Juni 2025, harga minyak Brent tercatat berfluktuasi antara USD 73 – USD 92 per barel. Bahkan, beberapa analis memperkirakan harga bisa tembus USD 100 jika Selat Hormuz-jalur penting yang menangani 30% pengiriman minyak global-terganggu.

“Lonjakan harga ini akan menghantam biaya produksi industri kita yang sangat bergantung pada energi fosil impor, terutama dari kawasan Timur Tengah,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Di sisi lain, Ilham juga menyoroti tekanan pada sektor manufaktur nasional. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat turun ke level 46,7 pada April 2025 yang merupakan level terendah dalam empat tahun terakhir. Meski pada Mei sedikit membaik menjadi 47,4, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50).

“Dengan situasi geopolitik yang makin tidak menentu, bukan tidak mungkin angka PMI akan kembali turun atau stagnan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Melihat kondisi ini, Ilham mendorong pembentukan sistem tanggap darurat industri nasional atau “cadangan darurat Indonesia”-semacam “BNPB” untuk industri-guna menghadapi gangguan rantai pasok global. Berdasarkan laporan UNCTAD Mei 2025, konflik di Timur Tengah dan Laut Merah telah memaksa pengalihan rute pengiriman Asia-Eropa melalui Tanjung Harapan, memperpanjang waktu tempuh hingga 15 hari dan meningkatkan biaya kontainer hingga 200%.

“Tanpa sistem cadangan dan respons cepat, industri kita bisa lumpuh bahkan saat permintaan pasar tetap tinggi,” katanya.

Ilham juga menekankan pentingnya pendalaman kebijakan hilirisasi. Data Kementerian Investasi mencatat nilai investasi hilirisasi pada kuartal I 2025 mencapai Rp136,3 triliun-naik hampir 80% dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai hilirisasi harus diperluas ke sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, elektronik, dan makanan-minuman yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, Ilham menilai ketahanan energi nasional juga menjadi prioritas utama. Ia mendorong percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan infrastruktur distribusi energi di daerah tertinggal, serta optimalisasi potensi energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Program ini tak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rawan gejolak geopolitik, tapi juga untuk menjamin ketersediaan energi murah dan berkelanjutan. Dengan cadangan EBT sebesar 437 GW, Indonesia disebut punya peluang besar menjadi kekuatan energi hijau di Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari strategi ketahanan industri, Ilham mendukung pemanfaatan skema Local Currency Settlement (LCS) dari Bank Indonesia untuk meredam tekanan nilai tukar dalam pembelian bahan baku impor. Skema ini sudah diterapkan dengan sejumlah negara mitra seperti Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand, tetapi belum dioptimalkan oleh pelaku industri.

“Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ini adalah solusi konkret untuk menstabilkan biaya input produksi,” ujarnya.

Ilham menegaskan bahwa industri tidak lagi bisa dilihat sebagai mesin ekonomi semata. Dalam kondisi krisis global berulang, industri harus diposisikan sebagai pilar ketahanan nasional. Ia mencontohkan Amerika Serikat, India, Brasil, hingga Turki yang telah menggunakan kekuatan industri sebagai alat mempertahankan posisi tawar di kancah geopolitik.

“Indonesia juga harus mulai melihat industri sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer. Siapa yang bisa menjaga pasokan energi dan pangannya sendiri akan bertahan. Siapa yang bergantung, akan kalah,” tegasnya.

Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sinergi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan jangka panjang di sektor industri. Termasuk penguatan aspek legislasi, insentif investasi, dan percepatan infrastruktur logistik.

“Kita tidak sedang menghadapi badai biasa. Ini gelombang besar perubahan tatanan dunia. Indonesia harus siap menjadi jangkar stabilitas kawasan lewat kekuatan industrinya sendiri,” pungkasnya.

(akn/ega)