Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Update Baru Trump Usai Gencatan Senjata Israel-Iran, Guncang NATO

    Update Baru Trump Usai Gencatan Senjata Israel-Iran, Guncang NATO

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menghadiri KTT NATO di Den Haag kembali mengguncang aliansi Barat. Pasalnya, Trump menolak menyatakan dukungan eksplisit terhadap klausul pertahanan bersama Pasal Lima.

    Melansir AFP pada Rabu (25/6/2025), penolakan ini dilakukan Trump meski 31 negara anggota berupaya meyakinkan komitmen Washington melalui janji peningkatan belanja militer.

    “Saya berkomitmen untuk menjadi teman mereka,” ujar Trump saat ditanya apakah AS masih menjamin perlindungan militer bagi Eropa. “Tergantung pada definisi Anda. Ada banyak definisi Pasal Lima.”

    Para pemimpin NATO menggelar pertemuan selama dua hari, dimulai dengan jamuan makan malam kerajaan yang diselenggarakan Raja Belanda Willem-Alexander. Fokus utama pertemuan tersebut adalah menjaga Trump tetap terikat pada komitmen aliansi dengan janji belanja militer hingga 5% dari PDB.

    Untuk meredam ketidakpastian dari Washington, para anggota menyepakati skema kompromi: 3,5% PDB untuk pertahanan inti pada 2035 dan 1,5% untuk keamanan siber serta infrastruktur. “Mereka akan menaikkannya menjadi lima persen, itu bagus. Itu memberi mereka lebih banyak kekuatan,” kata Trump, menyambut positif usulan tersebut.

    Namun, perpecahan muncul. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terang-terangan menolak target lima persen, memicu ketegangan dengan Trump. Sementara itu, Jerman mempercepat komitmen 3,5% pada 2029, enam tahun lebih awal dari jadwal.

    Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut janji belanja pertahanan itu sebagai “momen bersejarah” bagi Eropa. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menambahkan, “Kita harus menavigasi era ketidakpastian yang radikal ini dengan kelincahan,” sembari mengumumkan pembelian 12 jet tempur F-35A untuk mendukung misi nuklir NATO.

    Sementara NATO berusaha menjaga soliditas, Kremlin menuduh aliansi itu melakukan “militerisasi yang merajalela”. “Ini adalah kenyataan yang ada di sekitar kita,” ujar juru bicara Dmitry Peskov.

    Di sela pertemuan, Trump juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang kini memainkan peran lebih kecil dalam KTT tersebut. Zelensky berharap bisa mengamankan paket pertahanan udara baru dan mendesak sanksi tambahan terhadap Rusia.

    “Tidak ada tanda-tanda bahwa Putin ingin menghentikan perang ini,” tegas Zelensky dalam forum pertahanan paralel.

    Trump juga sempat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang menyerukan “dialog erat” untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun, meskipun PM Belanda Mark Rutte menegaskan dukungan sekutu untuk Kyiv “tidak tergoyahkan”, NATO memilih tak menyebut isu keanggotaan Ukraina secara eksplisit, menyusul penolakan Trump.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Meletus di Bawah Laut, China Mulai Serang Amerika

    Perang Meletus di Bawah Laut, China Mulai Serang Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah ‘perang’ meletus di bawah laut. Perang ini bukan soal senjata atau kapal selam, tapi perebutan kekuasaan atas kabel bawah laut, tulang punggung utama koneksi internet global.

    Perlu diketahui bahwa lebih dari 95% lalu lintas data internet dunia tidak mengalir lewat satelit, melainkan melalui kabel fiber optik yang terbentang di dasar lautan. Jadi dampak ‘perang’ ini bisa terasa hingga ke layar ponsel Anda.

    Dulu, kabel-kabel tersebut dibangun oleh perusahaan telekomunikasi bersama pemerintah. Tapi kini, raksasa teknologi seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft mulai mendominasi pembangunan dan kepemilikan kabel bawah laut.

    Google, misalnya, telah menanam investasi di lebih dari 20 jaringan, termasuk kabel Equiano yang menghubungkan Eropa dengan Afrika.

    Kepemilikan infrastruktur ini memberi Big Tech kekuatan besar, bukan hanya untuk mempercepat koneksi, tapi juga menentukan siapa yang bisa mengakses internet, berapa biayanya, dan jalur data mana yang boleh digunakan. Dengan kata lain, mereka tidak hanya menyewa jalur, tapi menjadi penguasa jalur itu sendiri.

    Namun yang membuat dunia makin waspada, kabel-kabel ini kini jadi komoditas strategis dan target geopolitik. Beberapa kabel putus secara misterius, seperti insiden di Laut Merah awal 2024 yang diduga akibat sabotase.

    Amerika Serikat dan sekutunya bahkan mulai melarang perusahaan China terlibat dalam proyek kabel internasional karena khawatir akan risiko penyadapan, demikian dikutip dari Gizchina, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai balasan, China pun membangun jaringan kabelnya sendiri yang memotong jalur-jalur Barat, menciptakan semacam Perang Dingin digital.

    Di saat yang sama, negara-negara berkembang seperti Nigeria menyambut masuknya kabel-kabel Big Tech sebagai peluang, namun dengan risiko ketergantungan yang besar.

    “Kecepatan internet membaik, lebih banyak bandwidth, biaya lebih rendah,semuanya terdengar bagus. Tapi saya juga bertanya, siapa yang memiliki akses ini? Dan siapa yang menentukan jika terjadi konflik?” demikian kegelisahan yang mulai muncul di Afrika.

    Jadi, apa yang terjadi pada kabel bawah laut mungkin terasa jauh atau terlalu teknis untuk dipedulikan. Tapi dampaknya lebih dekat dari yang kita kira. Infrastruktur ini tidaklah netral. Ia menentukan akses, kecepatan, keamanan, dan kedaulatan. Baik bagi mereka yang berada di London, Lagos, atau Los Angeles, ‘perang’ tersembunyi ini memengaruhi kehidupan digital.

    Pemerintah kini berusaha mengejar. Beberapa membangun kabel sendiri, lainnya mengetatkan regulasi. Tapi jelas bahwa masa depan internet tak hanya soal software atau aplikasi, tapi juga tentang perangkat keras, geografi, dan kekuasaan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ada Apa Trump, AS Tiba-Tiba Kucurkan Rp489 M Bantuan ke Gaza?

    Ada Apa Trump, AS Tiba-Tiba Kucurkan Rp489 M Bantuan ke Gaza?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah kontroversi dan kekhawatiran atas kekerasan di Gaza, pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui hibah sebesar US$30 juta (sekitar Rp489 miliar) kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Ini merupakan sebuah organisasi kontroversial yang menyalurkan bantuan di wilayah konflik tersebut.

    Melansir Reuters Rabu (25/6/2025), bantuan ini merupakan dukungan finansial langsung pertama dari pemerintah AS kepada GHF. Meski sejumlah pejabat AS mempertanyakan transparansi dan rekam jejak organisasi tersebut.

    Keputusan ini diambil berdasarkan arahan prioritas dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri, sebagaimana tertuang dalam dokumen USAID yang ditinjau oleh Reuters. Sebanyak US$7 juta di antaranya telah dicairkan sebagai tahap awal.

    “Biasanya organisasi penerima hibah USAID pertama kali harus melalui audit menyeluruh yang bisa memakan waktu berbulan-bulan,” ujar seorang mantan pejabat senior AS.

    “Namun untuk GHF, seluruh proses tersebut dilompati karena dianggap mendesak.”

    Sumber yang mengetahui langsung keputusan ini menyebut bahwa GHF juga dibebaskan dari proses verifikasi tambahan yang biasanya diterapkan untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kelompok ekstremis di Gaza, wilayah yang dikendalikan oleh Hamas.

    GHF bekerja sama dengan perusahaan logistik asal AS, Safe Reach Solutions, yang dipimpin oleh mantan perwira CIA, dan UG Solutions, perusahaan keamanan yang mempekerjakan veteran militer bersenjata.

    Namun, beberapa pejabat AS menolak pendanaan ini karena kekhawatiran terhadap risiko kekerasan di lapangan, kurangnya pengalaman GHF, serta keterlibatan perusahaan swasta yang mengambil keuntungan dari operasi kemanusiaan.

    Sejak Israel mencabut blokade bantuan pada 19 Mei, lebih dari 400 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mengakses bantuan dari PBB dan GHF.

    “Mayoritas korban ditembak atau dibombardir saat mendekati lokasi distribusi yang berada di zona militer,” kata Jonathan Whittall, pejabat senior PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.

    “Sisanya tewas karena ditembaki pasukan Israel atau terjebak dalam kekacauan akibat geng bersenjata.”

    Sementara itu, pihak GHF mengklaim sejauh ini telah menyalurkan 40 juta porsi makanan dan menyatakan operasi mereka aman.

    “Tidak ada satu pun truk kami yang dijarah,” ujar juru bicara GHF. “Daripada menyalahkan satu sama lain, kami mengundang PBB dan kelompok lain untuk bekerja bersama kami demi menyalurkan bantuan secara efektif. Kami terbuka untuk kolaborasi.”

    GHF sempat menghentikan distribusi selama satu hari awal bulan ini untuk menekan Israel agar menjamin keselamatan warga sipil di dekat titik distribusi, setelah laporan puluhan warga Palestina tewas saat mencari bantuan. Namun, mereka membantah ada korban jiwa di lokasi yang mereka kelola langsung.

    Sementara itu, PBB terus menyoroti sulitnya mendistribusikan bantuan karena kendala militer, pembatasan akses, dan aksi penjarahan.

    “Ketika masyarakat tahu aliran bantuan stabil, kekacauan akan berkurang,” tegas Whittall.

    Saat berita ini diturunkan, Kedutaan Israel dan pihak GHF menolak berkomentar lebih lanjut soal pendanaan AS ini. Departemen Luar Negeri AS juga belum memberikan tanggapan resmi atas pendanaan tersebut.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Petani Sawit Menjerit: Harga Buah Fluktuatif, Penertiban Lahan Tidak Transparan

    Petani Sawit Menjerit: Harga Buah Fluktuatif, Penertiban Lahan Tidak Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Petani kelapa sawit kian nelangsa menghadapi tekanan ganda dari fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) serta ketidakpastian akibat penertiban kawasan hutan yang berlangsung masif.

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius, yang bukan hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga memengaruhi posisi strategis Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    “Petani saat ini menjadi bagian dari rantai pasok domestik dan global, sehingga apapun yang terjadi pada harga CPO [crude palm oil] akan sangat berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani,” kata Mutiara Panjaitan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo dalam Bisnis Indonesia Forum: Sembelit Industri Sawit, Masihkan Prospektif jadi Penopang? pada Selasa (24/6/2025). 

    Menurutnya, setidaknya ada dua isu utama yang menjadi sorotan petani. Pertama adalah ketidakpastian sosial-ekonomi akibat harga CPO yang sangat fluktuatif, membuat petani ragu apakah sektor sawit masih dapat menopang kesejahteraan mereka ke depan. 

    Kondisi ini juga diamini oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Mereka memperkirakan 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri kelapa sawit, baik dari sisi produksi, ketersediaan ekspor, maupun harga.  Gapki secara khusus menyoroti tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang mencapai 32%. 

    Ilustrasi kelapa sawit / JIBI

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) – salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia – mengenakan tarif impor yang lebih besar terhadap Indonesia dibandingkan dengan pesaing Indonesia yaitu Malaysia sebesar 24%.

    Menurut perhitungan Gapki, beban ekspor sawit Indonesia saat ini mencapai US$221,12 per ton, lebih tinggi dari beban ekspor minyak sawit Malaysia sebesar US$140 per ton.

    “Jadi kita bisa melihat daya saing kita kalah,” kata Mukthi dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Kemudian, memasuki Maret 2025, Gapki melihat adanya keseimbangan kembali harga minyak nabati, yang ditunjukkan dengan menurunnya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil /CPO) di bawah harga minyak rapeseed maupun sunflower oil. 

    Geopolitik Memanas hingga Tumpang Tindih Aturan

    Industri sawit Tanah Air juga ikut terbebani dengan perkembangan geopolitik yang tidak menentu. Mukthi menyebut, perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, India-Pakistan, dan Timur-Tengah yang semakin meningkat eskalasinya mendorong harga energi meningkat. 

    Kendati begitu, ada kekhawatiran terhadap kinerja ekspor minyak sawit jika negara tujuan mengalami krisis ekonomi imbas kondisi geopolitik saat ini.

    “Jadi kalau kita melihatnya 2025 sebagai tahun yang penuh tantangan,” ujarnya.

    Dari dalam negeri, industri ini juga menemui sejumlah tantangan. Mulai dari produksi dan produktivitas yang relatif stagnan dan cenderung turun; kebutuhan dalam negeri, baik untuk pangan, energi, dan industri oleokimia yang terus meningkat; hingga ketidakpastian hukum dan berusaha.

    Terkait ketidakpastian hukum dan berusaha, Mukthi menuturkan bahwa saat ini sekitar 37 instansi mengatur atau terlibat dalam industri sawit. Selain itu, banyak peraturan perundangan yang tumpang tindih, hingga kebijakan yang mudah berubah-ubah.

    Penertiban Lahan

    Selain harga yang fluktuatif, Apkasindo dan Gapki menyoroti soal penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara intensif belakangan ini. 

    Mutiara menyebut pendekatan yang dipakai oleh pemerintah dan otoritas terkait belum sepenuhnya diterima dengan utuh oleh petani di lapangan. 

    “Efek psikologisnya besar. Informasi soal siapa subjeknya, apa objeknya, dan berapa luas kawasan yang ditertibkan itu tidak tersampaikan secara utuh ke seluruh anggota,” katanya.

    Dia menambahkan, petani bukan hanya bagian dari rantai pasok, tetapi juga menjadi subjek penting dalam penyelesaian status lahan dan bagian dari program ketahanan nasional, baik pangan maupun energi. 

    “Karena itu, penting sekali agar komunikasi kepada petani dilakukan dengan lebih transparan dan inklusif,” tegasnya.

    Kondisi yang dialami petani juga menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengingatkan posisi Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia tak boleh tergeser hanya karena persoalan lahan.

    “Kalau industri sawit kita menurun, maka perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga akan terdampak. Dunia butuh sawit Indonesia. Jika pasokan terganggu, harga pangan global bisa melonjak,” kata Eugenia.

    Menurutnya, pemerintah bersama pelaku industri perlu segera merumuskan arah kebijakan dan konsep jangka panjang agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.

    “Jangan sampai Malaysia menggantikan posisi kita hanya karena kita tidak menyelesaikan persoalan di dalam negeri,” kata Eugenia.

    Senada, Gapki juga meminta pemerintah segera menyelesaikan penguasaan lahan sawit di kawasan hutan. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi sawit jika tidak segera ditangani dengan cepat.

    Ilustrasi kelapa sawit / JIBI

    Adapun, Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, dari target penguasaan lahan seluas 1,17 juta hektare, baru sekitar 1 juta hektare yang telah dilakukan penguasaan kembali, dari total 369 perusahaan. Adapun data tersebut diperoleh Gapki dari Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) per 23 Maret 2025.

    “Yang jadi concern kita adalah bagaimana pengelolaan selanjutnya, karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, berpotensi turunnya produksi,” kata Mukthi, Selasa (24/6/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Melalui beleid itu, diatur bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan dengan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.

    Gapki, merujuk laporan dari Ketua Satgas per 23 Maret 2025 menyebut bahwa dari target penguasaan lahan seluas 1,27 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan penguasaan kembali baru sekitar 1.001.674 hektare atau 1 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan verifikasi mencapai 710.057 hektare, dan luas lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan 467.136 hektare.

    Kemudian, luas lahan yang telah diserahkan ke PT Agrinas 221.868 hektare dan luas lahan yang siap diserahkan ke PT Agrinas 216.997 hektare.

    “Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini akan memengaruhi tingkat produksi, kemudian terjadinya PHK, dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha menilai perlu adanya strategi dari pemerintah dalam meningkatkan produksi kelapa sawit di Tanah Air, usai 1 juta hektare lahan sawit yang ada telah dikuasai oleh pemerintah.

    Menurut dia, pemerintah perlu menggenjot produksi sawit di lahan yang tidak bermasalah untuk mengantisipasi hilangnya produksi dari lahan sebelumnya.

    “Karena begini, kalau 1 juta hektare di kali 4 ton berarti 4 juta ton lahan sawit tidak berproduksi sehingga harus digantikan supaya secara produksi tidak turun,” tutur Eugenia.

    Sebagai produsen nomor satu kelapa sawit di tingkat dunia, Eugenia menyebut bahwa Indonesia harus memiliki prospek sawit yang cerah. Pasalnya, jika produksi kelapa sawit merosot, perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan ikut turun hingga memicu melonjaknya harga pangan secara global.

    “Oleh karena itu, pemerintah dan pengusaha harus buat industri ini punya prospek cerah,” ujarnya. 

  • Gagal! Data Intelijen Ungkap Serangan AS Tak Lumpuhkan Nuklir Iran

    Gagal! Data Intelijen Ungkap Serangan AS Tak Lumpuhkan Nuklir Iran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Iran tidak berhasil menghancurkan kemampuan utama negara itu dalam memperkaya uranium. Ini terungkap dari penilaian awal yang disusun oleh Badan Intelijen Pertahanan (DIA).

    Melansir Reuters pada Rabu (25/6/2025), tiga sumber yang mengetahui laporan tersebut menyebutkan bahwa dampaknya bersifat sementara. Program nuklir Iran kemungkinan hanya tertunda satu hingga dua bulan.

    “Stok uranium yang diperkaya tidak tersentuh, dan kapasitas pengayaan masih ada,” ungkap salah satu sumber, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas informasi.

    Penilaian tersebut bertentangan langsung dengan klaim Presiden Donald Trump yang sebelumnya menyatakan bahwa “program nuklir Iran telah dihancurkan”. Pernyataan Gedung Putih menyebut laporan intelijen itu “salah besar” dan tetap menegaskan bahwa serangan udara berhasil melemahkan kapasitas nuklir Iran.

    Namun, dalam pernyataan kepada Dewan Keamanan PBB, pemerintah AS menyampaikan versi yang lebih moderat. “Serangan akhir pekan lalu telah melemahkan program nuklir Iran secara signifikan,” kata Duta Besar AS untuk PBB, tanpa mengulangi klaim penghancuran total yang dibuat Trump.

    Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dalam 12 hari konflik, Israel telah “menghilangkan dua ancaman eksistensial”, yakni nuklir Iran dan rudal balistik. “Kami tidak akan membiarkan Teheran membangun kembali ancamannya,” ujar Netanyahu dalam pernyataan video resmi.

    Sebagai informasi, Israel telah meluncurkan perang udara mendadak pada 13 Juni, menghantam situs-situs yang diduga digunakan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir, serta menewaskan komandan militer penting Iran. Iran membalas dengan serangan rudal ke beberapa kota di Israel.

    Iran tetap menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai. “Kami tidak mengejar senjata nuklir. Pengayaan uranium kami untuk keperluan sipil dan medis,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran dalam konferensi pers di Tehran.

    Kini, setelah teguran keras dari Trump atas pelanggaran gencatan senjata, kedua negara mengisyaratkan bahwa pertempuran udara untuk sementara telah berhenti. Gencatan senjata diumumkan Trump mulai berlaku pada Selasa pukul 05.00 GMT waktu setempat, dengan peringatan keras terhadap pelanggaran lebih lanjut.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7 Update Perang Iran-Israel, Trump Murka ke Israel-Tiba-Tiba Bela Iran

    7 Update Perang Iran-Israel, Trump Murka ke Israel-Tiba-Tiba Bela Iran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Iran mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk gencatan senjata setelah perang memasuki hari ke-12.

    Israel menyatakan telah mencapai semua tujuan militernya, termasuk menghentikan ancaman dari program nuklir dan rudal balistik Iran.

    “Kami telah menyingkirkan ancaman eksistensial ganda. Namun, kami tetap waspada dan akan menanggapi tegas setiap pelanggaran,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Israel, Letkol Ariel Mizrachi, seperti dikutip AFP.

    Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran akan mematuhi kesepakatan selama Israel juga menahan diri.

    “Jika rezim Zionis tidak melanggar gencatan senjata, Iran juga tidak akan melanggarnya,” kata Pezeshkian dalam percakapan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, dikutip dari situs resmi kepresidenan Iran.

    Berikut perkembangan terbaru dari panasnya perang Iran dan Israel serta AS, seperti dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (25/6/2025).

    1. Serangan Terakhir Sebelum Gencatan Senjata

    Menjelang dimulainya gencatan senjata, Israel masih melancarkan serangan udara terakhir yang menghancurkan instalasi radar Iran. Serangan itu dilakukan setelah percakapan telepon antara Presiden Trump dan PM Netanyahu.

    “Setelah percakapan Presiden Trump dengan Perdana Menteri Netanyahu, Israel menahan diri dari serangan lebih lanjut,” bunyi pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Israel.

    Namun, pada saat yang hampir bersamaan, media pemerintah Iran melaporkan peluncuran gelombang rudal ke Israel. Serangan tersebut menyebabkan empat orang tewas dan dua lainnya luka-luka di Beersheba, Israel selatan.

    Kementerian Kesehatan Iran menyebut sedikitnya 610 warga sipil tewas akibat serangan Israel selama konflik. Termasuk di antaranya ilmuwan nuklir Mohammad Reza Seddighi Saber, yang disebut media Iran sebagai korban serangan malam terakhir sebelum gencatan senjata.

    2. Ilmuwan Nuklir Kembali Iran Jadi Korban Israel

    Iran telah mengidentifikasi seorang ilmuwan nuklir senior negaranya tewas dalam sebuah serangan Israel. Hal ini disampaikan saat Tel Aviv berada dalam ketegangan geopolitik dengan Tehran.

    Media Pemerintah Iran, Press TV, pada Selasa (24/6/2025), mengatakan bahwa ilmuwan yang tewas itu bernama Mohammad Reza Seddighi Saber. Ia diduga sedang bekerja dalam pengembangan dan pengayaan nuklir Tehran.

    “Saber dibunuh dalam serangan terbaru Israel di wilayah utara ibu kota, Tehran,” ujar laporan itu yang juga dikutip CNN International.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa juga mengkonfirmasi bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan seorang lagi ilmuwan nuklir Iran. Namun mereka tidak menyebutkan nama Seddighi Saber.

    “Dalam 24 jam terakhir, IDF telah menyerang target-target utama rezim di jantung kota Teheran, melenyapkan ratusan anggota Basij-pasukan penindas internal rezim-dan membunuh seorang lagi ilmuwan nuklir senior,” demikian pernyataan dari kantor Netanyahu.

    Seddighi Saber termasuk di antara beberapa individu yang dijatuhi sanksi awal tahun ini oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) karena keterkaitan mereka dengan program nuklir Iran.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, ia adalah kepala sebuah kelompok yang mengerjakan proyek-proyek terkait bahan peledak diorganisasi pertahanan, inovasi, dan riset Iran, SPND. Proyek-proyek kelompok tersebut mencakup penelitian dan pengujian yang dapat diterapkan pada pengembangan perangkat peledak nuklir.

    Sementara itu, sejauh ini kedua negara telah berada dalam tahapan gencatan senjata yang dimediasi Washington. Meski begitu, Israel menyebut akan kembali menyerang Iran lantaran menuding Negeri Para Mullah itu telah melanggar kesepakatan untuk menghentikan serangan.

    3. Trump Kecam Israel di Tengah Gencatan Senjata yang Goyah

    Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik tajam terhadap Israel pada Selasa pagi, setelah gencatan senjata antara Israel dan Iran yang ia mediasi tampak mulai runtuh.

    Meski menyalahkan kedua pihak atas ketegangan terbaru, Trump secara khusus menyoroti tindakan Israel yang dinilainya gegabah.

    “Segera setelah kami mencapai kesepakatan, Israel langsung meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Iran. Itu belum pernah saya lihat sebelumnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan sebelum bertolak ke KTT NATO di Belanda. “Saya tidak senang dengan mereka.”

    Trump menegaskan bahwa ia belum menganggap gencatan senjata resmi dilanggar, namun menuduh Israel bertindak di luar batas.

    “Saya katakan, ‘Kalian punya waktu 12 jam.’ Tapi mereka langsung menyerang di jam pertama. Itu bukan tindakan yang bijak,” ujarnya. “Saya juga tidak senang dengan Iran, tapi Israel melangkah terlalu jauh.”

    Melalui unggahan di Truth Social, Trump menegaskan kembali kekecewaannya dengan nada lebih keras: “ISRAEL. JANGAN JATUHKAN BOM ITU. JIKA ANDA MELAKUKANNYA, ITU ADALAH PELANGGARAN BESAR. BAWA PILOT KALIAN PULANG, SEKARANG!”

    Trump menggambarkan konflik ini sebagai pertikaian lama yang sulit diurai. “Kedua negara ini sudah terlalu lama berperang hingga mereka lupa apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan,” katanya.

    4. Trump: Tidak Ada Agenda Perubahan Rezim

    Dalam perjalanan menuju KTT NATO di Belanda, Presiden Trump menepis dugaan bahwa AS ingin menggulingkan rezim Iran.

    “Saya tidak menginginkan perubahan rezim. Saya hanya ingin semuanya segera tenang,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One. “Perubahan rezim berarti kekacauan, dan kami tidak mencari kekacauan lebih lanjut.”

    Sebelumnya, Trump sempat mengisyaratkan ide perubahan rezim melalui media sosial, sementara Netanyahu secara terbuka meminta rakyat Iran menggulingkan pemimpinnya.

    5. Dunia Sambut Gencatan Senjata dengan Hati-Hati

    Berbagai pemimpin dunia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel, meskipun tetap mengingatkan akan rapuhnya situasi.

    “Jika gencatan senjata memang telah tercapai, ini hanya dapat disambut baik,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan, “Sangat baik bahwa Presiden Trump menyerukan gencatan senjata, tapi situasinya masih sangat rapuh.”

    Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan, “Jika gencatan senjata ini berhasil, itu bisa menjadi perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas Timur Tengah dan dunia.”

    Arab Saudi menyambut baik perkembangan ini, sementara China menekankan pentingnya “gencatan senjata yang sesungguhnya”.

    Pasar keuangan merespons positif: indeks saham menguat dan harga minyak dunia menurun setelah Trump menyatakan bahwa China tetap dapat membeli minyak Iran.

    6. AS Evakuasi Ratusan Warganya dari Wilayah Konflik

    Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi telah membantu sekitar 400 orang, termasuk warga negara AS, penduduk tetap, dan keluarga dekat mereka, meninggalkan Israel sejak Sabtu.

    “Kami tahu masih banyak warga yang ingin keluar dari Israel. Situasi wilayah udara sangat dinamis,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada pers.

    Informasi evakuasi telah dibagikan kepada lebih dari 27.000 orang. Evakuasi dilakukan melalui penerbangan terbatas, jalur darat ke Yordania dan Mesir, serta kapal ke Siprus.

    Ratusan warga AS juga dilaporkan telah meninggalkan Iran melalui Azerbaijan. Turkmenistan yang awalnya membatasi akses kini telah membuka pintunya bagi warga AS setelah intervensi diplomatik.

    Meski demikian, pejabat tersebut mengaku masih memverifikasi laporan tentang beberapa warga AS yang kemungkinan ditahan di Iran, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    7. Gencatan Senjata Iran-Israel Angkat Wall Street, Harga Minyak Turun

    Saham-saham di Wall Street melonjak pada Selasa setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel tampak bertahan di hari pertama, disertai penurunan harga minyak.

    Tiga indeks utama bergerak di zona hijau sepanjang hari, seiring kedua negara menahan diri dari serangan lanjutan usai rentetan serangan menit terakhir.

    “Dengan deeskalasi konflik, pasar terlihat membaik,” kata Art Hogan, Kepala Strategi Pasar di B. Riley Wealth. Ia juga menyebut kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Kongres sebagai sinyal positif bagi pasar saham.

    Melansir AFP, Dow Jones naik 1,2% ke 43.089,02, S&P 500 menguat 1,1% ke 6.092,18, dan Nasdaq melonjak 1,4% ke 19.912,53.

    Dalam kesaksian pertamanya, Powell menyatakan The Fed masih menunggu dampak penuh dari tarif sebelum memutuskan langkah suku bunga berikutnya.

    Meski demikian, menurut Hogan, Powell “tidak menutup pintu” bagi kemungkinan pemotongan suku bunga di masa mendatang.

    (tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diblokir Trump, Mahasiswa Asing Disambut Spanyol Lewat Jalur Kilat

    Diblokir Trump, Mahasiswa Asing Disambut Spanyol Lewat Jalur Kilat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Spanyol membuka pintu lebar bagi mahasiswa asing yang terdampak larangan visa ke Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan ini memungkinkan mereka melanjutkan studi di universitas-universitas Spanyol melalui jalur visa cepat.

    Dalam pernyataan resmi pada Selasa (24/6/2025), Kementerian Migrasi Spanyol menyebutkan bahwa mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka di AS kini dapat pindah ke Spanyol. Tak hanya itu, para mahasiswa juga dapat memperoleh visa yang memungkinkan mereka bekerja paruh waktu selama masa studi.

    Langkah ini muncul di tengah ketegangan antara Trump dan sejumlah universitas ternama AS, termasuk Harvard, yang dituduhnya menjadi “benteng antisemitisme” setelah gelombang protes pro-Palestina di kampus-kampus menyusul konflik Gaza beberapa waktu lalu.

    Pemerintahan Trump juga sempat membekukan pendanaan untuk investigasi dan mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut. Hal ini kemudian memicu kekhawatiran luas di sektor pendidikan tinggi.

    Sebagai respons, beberapa negara Eropa, termasuk Spanyol, meningkatkan insentif penelitian dan akses pendidikan untuk menarik bakat-bakat global.

    “Spanyol melihat imigrasi sebagai kekuatan ekonomi,” kata Perdana Menteri Pedro Sanchez, yang berseberangan dengan kebijakan pembatasan imigrasi Trump dan secara aktif mendorong masuknya pelajar dan profesional asing, seperti dikutip Reuters.

    Spanyol saat ini menjadi salah satu tujuan studi favorit mahasiswa dari AS, menempati urutan ketiga setelah Inggris dan Italia, menurut data Open Doors. Setidaknya 20.000 visa pelajar ke Spanyol diajukan setiap tahun oleh mahasiswa yang ingin melanjutkan studi akademik mereka di Eropa tersebut.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negosiasi Buntu, Uni Eropa Bersiap Kenakan Tarif Balasan untuk Donald Trump

    Negosiasi Buntu, Uni Eropa Bersiap Kenakan Tarif Balasan untuk Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa bersiap memberlakukan tarif balasan terhadap impor dari Amerika Serikat, karena Presiden Donald Trump tetap mengenakan tarif dasar atas produk-produk dari blok tersebut seperti yang diperkirakan banyak pihak.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (25/6/2025), pejabat UE memperkirakan Amerika Serikat (AS) akan tetap mempertahankan sebagian tarif meskipun negosiasi dagang selesai. Hingga kini, Komisi Eropa—yang bertanggung jawab atas urusan perdagangan UE—belum memberikan sinyal apakah hal itu akan memicu aksi balasan.

    “Kami perlu melakukan pembalasan dan penyeimbangan di sejumlah sektor utama jika AS tetap ngotot pada kesepakatan yang timpang, termasuk jika hasil negosiasi tetap mempertahankan tarif 10%,” ujar Komisaris Industri UE Stephane Sejourne.

    UE kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum hampir seluruh ekspor ke AS dikenakan tarif hingga 50% pada 9 Juli. Trump sebelumnya mengkritik keras UE yang menurutnya diciptakan untuk merugikan AS, serta menyebut surplus barang dan hambatan dagang sebagai alasan utama kebijakan tarifnya. 

    UE memperkirakan bahwa saat ini tarif AS telah mencakup 380 miliar euro (US$439 miliar), atau sekitar 70% dari total ekspor UE ke AS.

    Menurut seorang pejabat UE yang enggan disebutkan namanya, negosiasi belakangan ini menunjukkan percepatan, dan Komisi Eropa tengah berupaya keras mencari solusi yang saling menguntungkan.

    Namun, pekan lalu Komisi Eropa juga menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa AS masih mengajukan tuntutan yang berpotensi menciptakan kesepakatan yang tidak adil.

    Komisi Eropa akan mengevaluasi hasil akhir dan menentukan sejauh mana ketimpangan yang dapat diterima, jika ada. Keputusan soal aksi balasan harus dikonsultasikan dan disepakati bersama negara-negara anggota.

    Beberapa permintaan AS termasuk kuota ekspor perikanan yang dinilai bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), langkah-langkah tarif yang tidak bersifat timbal balik, serta tuntutan terkait keamanan ekonomi yang oleh pejabat UE disebut tidak realistis.

    Banyak pihak di UE memprediksi bahwa sebagian besar tarif AS akan tetap berlaku, termasuk tarif dasar 10%, meskipun kesepakatan dicapai. Inggris pun telah menandatangani kesepakatan dengan AS bulan ini yang tetap membebankan tarif 10% atas hampir seluruh ekspor dari Inggris.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan pihaknya memahami bahwa AS menggunakan tarif 10% sebagai baseline. Oleh karena itu, dia menyebut Uni Eropa juga sedang menyiapkan langkah penyeimbangan yang akan melindungi bisnis dan pekerja Eropa apabila kesepakatan yang adil tidak tercapai.

    Sektor Terdampak Tarif Trump

    Salah satu sektor yang rentan dalam konflik dagang ini adalah industri penerbangan sipil. Sejourne menekankan bahwa Airbus SE yang berbasis di Toulouse, Prancis, tidak boleh dirugikan oleh kompetisi tidak adil dari Boeing yang berbasis di Virginia, AS, terutama karena tambahan tarif 10% terhadap Airbus.

    “Jika kita tidak melakukan penyeimbangan, maka kita akan membiarkan sektor-sektor utama tidak terlindungi. Maka dari itu, langkah ini juga penting dari sisi ekonomi,” ujarnya.

    Meskipun negosiasi berjalan positif, sejumlah pejabat Eropa memandang skenario terbaik adalah tercapainya kesepakatan prinsip sebelum tenggat 9 Juli, yang memungkinkan negosiasi diperpanjang dan gencatan tarif tetap berlaku.

    Adapun, Uni Eropa telah menyetujui tarif atas 21 miliar euro produk AS sebagai tanggapan atas tarif Trump terhadap ekspor baja dan aluminium. Tarif tersebut menyasar negara bagian yang sensitif secara politik, termasuk produk kedelai dari Louisiana—kampung halaman Ketua DPR AS Mike Johnson—serta produk pertanian, unggas, dan sepeda motor.

    Selain itu, blok tersebut juga menyiapkan daftar tambahan tarif terhadap produk AS senilai 95 miliar euro, sebagai respons atas kebijakan tarif timbal balik dan bea masuk otomotif Trump. Daftar ini masih dapat berubah sesuai masukan dari negara-negara anggota dan pelaku industri yang ingin melindungi sektor mereka.

    AS telah lebih dahulu mengenakan tarif terhadap mobil Eropa, baja, dan aluminium, serta mengumumkan rencana ekspansi tarif ke sektor lain seperti farmasi, semikonduktor, dan pesawat komersial.

    Kepada wartawan bulan ini dalam perjalanan pulang dari KTT G7 di Kanada, Trump menyatakan belum melihat tawaran yang adil dari UE.

    “Mereka harus membuat kesepakatan yang bagus, atau mereka akan membayar sesuai dengan apa yang kami tentukan,” ujarnya.

  • Posisi Indonesia, di ambang perang besar

    Posisi Indonesia, di ambang perang besar

    Istimewa

    Posisi Indonesia, di ambang perang besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Ulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang Sabtu (21/6/2025) melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama milik Iran: Isfahan, Natanz, dan Fordow tidak saja menghantam objek vital Iran, tapi juga membuat gaduh dan menguncang stabilitas geopolitik dunia yang memang sudah rapuh.

    Belakangan Trump kabarnya tidak ingin melanjutkan serangan terhadap Iran dan berniat mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran. Seorang pejabat AS, Axios, Senin (23/6/2025) menyebut, Trump telah menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesaat setelah serangan, dan menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah mengejar kesepakatan damai dengan Iran. “Presiden (Trump) tidak ingin melanjutkan serangan. Ia siap jika Iran melakukan serangan balasan, tetapi ia sudah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa ia menginginkan perdamaian,” kata pejabat itu.

    Kendati begitu, serangan tersebut tak urung menyalakan kembali api perang besar di Timur Tengah. Kali ini, ancamannya jauh lebih dahsyat. Potensi perang regional menjalar menjadi konflik global. Bahkan banyak pengamat mengkhawatirkan konflik ini memicu pecahnya Perang Dunia III.

    Dan Iran memang tak tinggal diam. Militer Iran bersiaga penuh. Kelompok sekutu Iran—Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak dan Suriah, Houthi di Yaman—siap menjadi alat pukul Teheran. Bagi Iran, dalam doktrin strategisnya, serangan terhadap infrastruktur nuklir adalah deklarasi perang.

    Salah satu langkah yang paling ditakuti dunia adalah pemblokiran Selat Hormuz, yang menjadi  salah satu urat nadi energi global. Sekitar 30 persen perdagangan minyak dunia dan 25 persen lalu lintas Gas Alam Cair (LNG) melewati selat itu. Bila Iran menutupnya, harga energi global dipastikan melambung, memicu inflasi, dan mengguncang pasar keuangan.

    Ancaman itu bukan gertakan kosong. Pada hari Minggu (22/6/2025), Parlemen Iran dilaporkan telah menyetujui rencana penutupan total selat tersebut, dan kini tinggal menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Jika Iran betul betuk memblokade Selat tersebut, paling tidak ada tiga negara yang terkena dampak paling siginifikan: China, India dan Jepang. Lalu lintas energi ketiga negara itu sangat tergantung dengan Selat Hormuz. 

    Bagaimana dengan Indonesia? Kita dipastikan juga akan terimbas dampak yang tidak kecil. Ketergantungan kita pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk masih sangat besar, terutama dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar—negara-negara yang menggunakan jalur Selat Hormuz untuk mengekspor energi. Jika Iran menutup selat ini, dunia akan mengalami lonjakan harga minyak dan gas, yang langsung akan menekan APBN Indonesia melalui pembengkakan subsidi energi dan melemahnya neraca perdagangan. 

    Pemblokiran Selat Hormuz bukan hanya akan membakar Tel Aviv, tapi mengguncang seluruh pasar global. Inflasi energi dan gejolak pasar keuangan adalah dua bahaya nyata yang sudah mulai terasa pasca-serangan AS, dengan harga minyak mentah jenis Brent yang sempat menyentuh USD 120 per barel, tertinggi sejak krisis Rusia-Ukraina.

    Dampak lanjutannya akan merembet pada sektor-sektor domestik. Ongkos produksi industri meningkat, transportasi publik dan logistik terganggu, dan daya beli masyarakat menurun. Semua ini menempatkan Indonesia, seperti banyak negara berkembang lain, pada posisi yang sangat rentan.

    Reaksi Dunia Atas Serangan AS ke Iran

    Serangan AS ke Iran bisa menjadi lonceng perang yang menyulut krisis regional menjadi konflik global, sehingga bukan hanya merupakan eskalasi militer. Dalam kaitan itu, sikap para pemimpin dunia terbelah. Uni Eropa yang diwakili Inggris, Prancis, dan Jerman misalnya meminta Iran untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat “mendestabilisasi” Timur Tengah lebih lanjut. Mereka secara konsisten menegaskan penolakan terhadap senjata nuklir Iran dan mereka mendukung penuh keamanan Israel.

    Sementara Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam serangan udara AS yang merupakan eskalasi yang berbahaya. Adapun Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak semua pihak untuk mundur dan kembali ke meja perundingan.

    Arab Saudi telah menyuarakan “kekhawatiran besar”, sementara Oman mengutuk serangan tersebut dan menyerukan de-eskalasi.

    Perdana Menteri India, Narendra Modi mengaku telah berbicara dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Modi kemudian menyerukan “dialog dan diplomasi sebagai jalan ke depan”.

    Politikus Rusia, Dmitry Medvedev, sekutu Presiden Vladimir Putin, mengatakan: “Trump, yang datang sebagai presiden pembawa damai, telah memulai perang baru bagi AS.

    Penyelesaian Perang dengan Telepon 

    Banyak kalangan memprediksi, krisis ini bisa berakhir dalam dua arah: eskalasi ke perang global, atau pembukaan kembali jalur diplomatik. 

    Seorang pejabat Iran menyatakan konflik dengan Israel sebenarnya bisa berakhir dengan satu panggilan telepon, yaitu dari Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Israel. Sang pejabat itu pun menyebut Iran selalu siap berunding dengan siapa pun yang serius mencari solusi damai.

    “Iran percaya pada dialog yang beradab, langsung atau tidak langsung. Presiden Trump bisa dengan mudah menghentikan perang dengan satu telepon ke Israel,” kata Juru Bicara Kantor Wakil Presiden Iran Majid Farahani, dalam wawancara khusus dengan CNN, Jumat (20/6/2025) lalu.

    Namun, dalam atmosfer politik AS, diplomasi mungkin bukan opsi utama Trump. Begitu pula Israel yang merasa mendapat lampu hijau dari Washington.

    Bagi Indonesia dan dunia, pilihan terbatas. Tidak ikut perang bukan berarti tak terkena dampak. Justru saat kekuatan besar sibuk mengukur misil dan kekuasaan, negara-negara non-blok seperti Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang moral dan penstabil kawasan.

    Itu sebabnya Indonesia selayaknya mengupayakan langkah diplomasi yang apik dan teukur. Soalnya perang yang terjadi di antara kedua negara sudah pasti akan berdampak pada tidak berkembangnya sektor ekonomi bagi negara mana pun. 

    Kita dituntut untuk waspada, cermat, dan tanggap. Indonesia perlu segera memikirkan peningkatan cadangan energi melalui percepatan diversifikasi sumber pasokan energi dari negara-negara non-Timur Tengah dan memperkuat cadangan strategis minyak nasional. Presiden Prabowo selayaknya mulai memikirkan stimulus konsumsi dengan cara memperluas bantuan sosial dan subsidi langsung kepada kelompok rentan untuk menjaga daya beli. 

    Kementerian Luar Negeri harus didorong untuk terlibat penuh dalam menjalankan diplomasi bebas aktif yang lebih progresif. Indonesia dapat mengambil peran dalam mendorong diplomasi damai di kawasan melalui jalur G20, OKI, dan ASEAN+.

    Dan yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat perlindungan terhadap iklim investasi.  Dengan cara mempertebal kepastian hukum, menjaga stabilitas politik, dan insentif fiskal, supaya Indonesia tetap bisa menarik bagi investor global yang mencari “zona aman” di tengah gejolak global. 

    Penulis : Zenzia Sianica Ihza, Pakar Investasi dan Hubungan Internasional 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Prabowo Ikuti Perkembangan Konflik Iran-Israel, Pantau Keselamatan WNI

    Presiden Prabowo Ikuti Perkembangan Konflik Iran-Israel, Pantau Keselamatan WNI

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto selalu mengikuti perkembangan konflik Iran-Israel secara cermat dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Juni.

    Wamen Juri juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta kepada jajarannya untuk terus mengikuti perkembangan konflik antara Iran dan Israel agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait keselamatan warga negara Indonesia.

    Konflik Iran dan Israel semakin memanas, terlebih dengan pengeboman fasilitas nuklir di Iran oleh Amerika Serikat. Iran melakukan serangan balasan dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan langkah penyelamatan warga negara Indonesia di wilayah konflik.