Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • 24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Masih Shock Gara-gara Perang

    24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Masih Shock Gara-gara Perang

    Bisnis.com, BANDUNG–24 warga Jawa Barat yang berada di Iran mulai dipulangkan secara bertahap ke Indonesia buntut dari perang Israel vs Iran.

    Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar Hendra Kusuma Sumantri mengatakan kondisi 24 warga Jabar ini secara fisik dalam kondisi baik. Meski demikian, dia menuturkan untuk psikologis masih shock akibat perang Israel vs Iran.

    “Alhamdulillah secara fisik sih mereka sehat begitu ya. Mungkin kalau dari sisi psikis, mungkin syok juga mungkin ada. Karena informasi yang saya dapat, mereka tidak langsung dari Teheran (Iran) ke Soekarno-Hatta. Tidak direct flight, tapi menuju dulu ke Jeddah, di Jeddah baru ke Soekarno-Hatta,” katanya, Rabu (25/6/2025).

    Disnakertrans Jabar sendiri tidak mengetahui detail tentang keberadaan WNI di Iran tersebut. Kecuali PMI, yang lainnya memiliki beragam aktivitas disana.

    “Kami sebetulnya untuk PMI yang concern kami. Untuk WNI biasa, kami tidak langsung terjun. Untuk PMI, biasanya kita lakukan komunikasi dengan teman-teman BP3MI, di daerah-daerah ada namanya P4MI kalau terindikasi di wilayahnya biasanya kita berkomunikasi dengan mereka,” terangnya.
     
    Total, ada 97 WNI yang dipulangkan dari Iran, dimana 24 diantaranya asal Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut memulangkan 18 WNI yang berada di Yaman.

    115 WNI ini dipulangkan ke Indonesia, buntut kian memanasnya perang antara Iran dan Israel, yang mana Amerika Serikat ikut-ikutan memerangi Iran. Meski akhirnya kini disepakati gencatan senjata, setelah 12 hari berperang.

  • 400 Tewas Sejak GHF Dimulai

    400 Tewas Sejak GHF Dimulai

    PIKIRAN RAKYAT – Serangan terbaru pasukan Israel penjajah terhadap warga sipil Palestina di Gaza kembali mengguncang dunia. Dalam satu hari, setidaknya 86 warga Palestina tewas, sebagian besar dari mereka saat sedang mencari bantuan kemanusiaan.

    Lokasi-lokasi distribusi bantuan yang semestinya menjadi tempat penyelamatan justru berubah menjadi ladang pembantaian, dengan puluhan korban jatuh di sekitar pusat distribusi yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yayasan kontroversial yang mendapat dukungan Israel penjajah dan Amerika Serikat.

    Dari Rafah hingga Salah al-Din: Bantuan Berujung Kematian

    Pada Selasa 24 Juni 2025, dunia kembali menyaksikan kekerasan brutal di Jalur Gaza. Di Rafah, selatan Gaza, 27 warga sipil yang sedang mengantre bantuan tewas ditembak militer Israel penjajah. Di Jalan Salah al-Din, wilayah tengah Gaza, setidaknya 25 orang tewas dan lebih dari 140 lainnya luka-luka, dengan 62 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Rekaman yang diverifikasi oleh Sanad Al Jazeera menunjukkan tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit al-Awda di kamp pengungsi Nuseirat. Di Kota Gaza, rumah sakit al-Shifa juga kewalahan menerima korban. Menurut jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud, suasana di rumah sakit tersebut penuh darah dan keputusasaan.

    “Bangsal gawat darurat di sana berubah menjadi pertumpahan darah, dan banyak yang meninggal menunggu perawatan medis,” ujarnya.

    Saksi Mata: “Itu Pembantaian”

    Saksi mata menggambarkan kekejaman tanpa ampun di lokasi bantuan. 

    “Itu adalah pembantaian. Tank dan drone menembaki bahkan saat kami melarikan diri,” ucap Ahmed Halawa, salah satu warga yang selamat.

    Sementara itu, militer Israel penjajah berdalih masih meninjau laporan korban, dan menuduh warga mendekati tentara di zona militerisasi Netzarim. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian di lapangan dan kecaman dari berbagai lembaga kemanusiaan.

    PBB: Sistem Bantuan Israel Adalah “Kengerian”

    Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan kemarahan dan kekecewaan atas apa yang terjadi di Gaza.

    “Orang-orang dibunuh hanya karena mencoba mendapatkan makanan akibat sistem distribusi kemanusiaan yang dimiliterisasi. Ini tidak memenuhi prasyarat sistem yang adil, independen, dan tidak memihak,” kata Dujarric dalam konferensi pers.

    “Sudah saatnya para pemimpin di kedua belah pihak menemukan keberanian politik untuk menghentikan pembantaian ini,” tuturnya menambahkan.

    “Jebakan Maut” Bernama GHF

    Yayasan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung oleh Israel penjajah dan AS, menjadi sorotan utama. Sejak peluncuran program bantuannya akhir Mei lalu, yang dimaksudkan untuk mengatasi kelaparan akibat blokade total Israel penjajah, lokasi distribusi GHF justru berubah menjadi ladang pembunuhan.

    “Mekanisme bantuan ini adalah keburukan. Ini perangkap maut yang mengorbankan lebih banyak nyawa daripada menyelamatkannya,” kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini tegas saat konferensi pers di Berlin.

    Lebih dari 400 Tewas sejak Bantuan GHF Dimulai

    Data menunjukkan bahwa sejak GHF mengambil alih sistem distribusi bantuan di Gaza, lebih dari 400 orang tewas dan 1.000 lainnya luka-luka akibat serangan pasukan Israel penjajah di lokasi bantuan. Banyak pihak menilai sistem GHF lebih memprioritaskan tujuan militer Israel penjajah dibanding kebutuhan rakyat sipil.

    PBB sendiri telah menolak bekerja sama dengan GHF. Sementara itu, Komisi Internasional Juri dan 14 organisasi hak asasi manusia lainnya menyerukan penutupan total operasi GHF di Gaza.

    Ancaman Penuntutan Kejahatan Perang

    Philip Grant dari TRIAL International memperingatkan bahwa sistem GHF, yang mengandalkan kontraktor militer dan logistik swasta AS, melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

    “Siapa pun yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem ini menghadapi risiko nyata penuntutan atas keterlibatan dalam kejahatan perang,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.

    AS Beri Dana, Dunia Bereaksi

    Meski mendapat kritik internasional yang kian tajam, Amerika Serikat justru mengucurkan dana sebesar 30 juta dolar AS (Rp490,3 miliar) untuk GHF. Ini adalah dukungan finansial pertama Washington secara terbuka untuk yayasan tersebut. Dana itu digunakan untuk mendanai operasi bantuan melalui perusahaan militer dan logistik swasta asal AS.

    Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak yang melihat pendanaan tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap sistem yang secara sistematis membunuh rakyat sipil di bawah kedok distribusi bantuan.***

  • DPR AS Tolak Upaya Pemakzulan Trump Buntut Serangan ke Iran

    DPR AS Tolak Upaya Pemakzulan Trump Buntut Serangan ke Iran

    Washington DC –

    House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) menolak upaya pemakzulan Presiden Donald Trump terkait serangan udara yang diperintahkannya terhadap sejumlah fasilitas nuklir Iran. Trump memberikan perintah pengeboman itu tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari Kongres AS.

    Upaya pemakzulan tersebut, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Rabu (25/6/2025), diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Al Green, bersama dengan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, setelah Trump memerintahkan pengeboman fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/6) dini hari waktu Iran.

    Dalam voting yang digelar pada Selasa (24/6) waktu setempat, mayoritas anggota DPR AS — yang kini dikuasai Republikan — menolak resolusi pemakzulan Trump yang diajukan bersama oleh Green dan Massie tersebut. Sebanyak 344 suara menolak, dengan hanya 79 suara mendukung resolusi tersebut.

    Mayoritas anggota DPR dari Partai Demokrat memberikan suara menolak, bersama dengan hampir semua anggota DPR dari Partai Republik.

    Resolusi pemakzulan itu menyerukan Trump “untuk menarik Angkatan Bersenjata AS dari permusuhan tidak sah” di Iran dan menyatakan hanya Kongres AS yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang berdasarkan Konstitusi.

    “Saya melakukan ini karena saya memahami bahwa Konstitusi akan bermakna atau tidak akan bermakna sama sekali,” ucap Green saat berbicara di ruang sidang DPR AS sebelum voting digelar.

    “Presiden Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan Kongres sebelum membawa negara ini berperang. Saya melakukan hal ini karena tidak seorang pun boleh memiliki wewenang untuk membawa lebih dari 300 juta orang untuk berperang tanpa berkonsultasi dengan Kongres Amerika Serikat,” tegasnya.

    Tonton juga “DPR AS Akan Rilis Transkrip Sidang Tertutup TikTok” di sini:

    Sementara itu, laporan CNN sebelumnya menyebut Trump dan timnya telah menghubungi anggota penting Kongres AS dari Partai Republik sebelum pengeboman dilakukan, sedangkan para anggota penting dari Partai Demokrat baru diberitahu beberapa saat sebelum pengeboman terjadi.

    Disebutkan oleh CNN dalam laporannya bahwa pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer, dari Partai Demokrat, baru mendapat pemberitahuan kurang dari satu jam sebelum pengeboman. Itu pun dia hanya mendapat informasi terbatas, di mana Schumer hanya diberitahu soal aksi militer yang akan segera terjadi, tanpa menyebutkan nama negara yang menjadi lokasi pengeboman.

    Pengeboman itu menuai reaksi beragam dari Kongres AS, dengan Republikan mendukung langkah Trump, sedangkan Demokrat mengutuk keputusan untuk melancarkan serangan tanpa persetujuan Kongres.

    Tonton juga “Donald Trump Klaim Iran Saat Ini Tak Lagi Miliki Senjata Nuklir” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Parlemen AS Larang Anggota Pakai WhatsApp karena Masalah Keamanan – Page 3

    Parlemen AS Larang Anggota Pakai WhatsApp karena Masalah Keamanan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Parlemen atau Kongres AS disebut-sebut melarang anggotanya menggunakan aplikasi pesan WhatsApp karena adanya risiko keamanan. Para anggota parlemen diminta untuk menghapus pemasangan WhatsApp pada perangkat milik pemerintah. 

    Larangan ini diberlakukan setelah adanya peringatan dari Kantor Keamanan Siber AS. Sebelumnya, parlemen AS juga melarang penggunaan TikTok dan sejumlah aplikasi AI. 

    Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Axios dan dikutip 9to5Mac, Rabu (25/6/2025). Berikut adalah petikan informasi larangan penggunaan WhatsApp di kalangan pemerintahan dan parlemen Amerika Serikat, berdasarkan memo internal:

    “Kantor Keamanan Siber telah menganggap WhatsApp berisiko tinggi bagi pengguna karena kurangnya transparansi dalam cara melindungi data pengguna, tidak adanya enkripsi data yang disimpan, dan potensi risiko keamanan yang terkait dengan penggunaannya,” kata Kepala House of Representatives AS.

    “Staf House of Representatives (parlemen AS) tidak diizinkan untuk mengunduh atau menyimpan aplikasi WhatsApp di perangkat manapun milik House of Representatives, termasuk versi seluler, desktop, atau web browser dari produknya,” kata Kepala House of Representatives AS melalui email kepada seluruh anggota parlemen. 

    “Jika Anda memiliki aplikasi WhatsApp di perangkat yang dikelola House, Anda akan dihubungi untuk menghapusnya,” ujarnya mengimbuhi. 

    Sebagai gantinya anggota parlemen didesak untuk menggunakan layanan lain seperti Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage, atau FaceTime.

    Beredar pesan berantai lewat SMS dan applikasi percakapan whatsapp, berisi klaim tawaran uang dari pemerintah melalui Pertamina, sebesar 189 juta rupiah. Penipuan bermodus hadiah lewat pesan berantai masih marak terjadi.

  • Iran Vs Israel, Apakah Gencatan Senjata Akan Akhiri Perang?

    Iran Vs Israel, Apakah Gencatan Senjata Akan Akhiri Perang?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan pada Senin (23/06) malam bahwa Israel dan Iran telah menyepakati gencatan senjata yang menurutnya bisa berujung pada perdamaian abadi.

    Pengumuman itu mengemuka setelah 12 hari serangan udara Israel ke Iran, serangan drone dan rudal balasan Iran ke Israel, dan pengeboman ke beberapa fasilitas nuklir Iran oleh AS.

    Iran mengaku siap menghentikan serangan jika Israel juga menghentikan serangannya. Adapun pemerintah Israel menyetujui tawaran tersebut setelah “mencapai tujuan” dari serangkaian serangannya terhadap Iran.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengumumkan genjatan senjata antara Israel dan Iran, tapi apakah itu akan bertahan dan berujung pada perdamaian yang langgeng? (Getty Images)

    Gencatan senjata tersebut sudah terancam gagal karena Presiden Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran masih saling serang.

    Padahal, jika betul-betul bisa dipertahankan, gencatan senjata diharapkan bisa berujung pada perdamaian.

    Tapi sebagaimana terjadi dalam konflik-konflik lainnya, gencatan senjata membutuhkan keterampilan diplomasi tingkat tinggi.

    Apa yang dimaksud dengan gencatan senjata?

    Istilah ini bergantung dari apa yang disepakati pihak-pihak yang bertikai.

    Istilah ini juga dapat diganti dengan istilah “truce” [jeda atau penghentian sementara serangan] dan “armistice” [perjanjian penghentian perang atau serangan].

    Warga Israel menuntut gencatan senjata. (Getty Images)

    Meski begitu, PBB berkata kerap ada perbedaan antara “ceasefire” [gencatan senjata] dan “cessation of hostilities” [penghentian permusuhan].

    PBB mengatakan “cessation of hostilities” adalah perjanjian yang bersifat informal untuk menghentikan pertempuran.

    Sementara itu, gencatan senjata cenderung bersifat formal dan ditandai dengan perjanjian yang merinci hal-hal seperti:

    tujuan gencatan senjataproses politik setelahnyakapan waktu berlakunyawilayah cakupannya

    Gencatan senjata juga merangkum beragam aktivitas militer yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta bagaimana pemantauan proses gencatan senjata.

    Gencatan senjata yang disepakati pada 1993 mengakhiri perang antara pemerintah Liberia dan pasukan pemberontak National Patriotic Front of Liberia. (Getty Images)

    Contohnya, perang saudara di Liberia berakhir pada 1993 saat Pemerintah Persatuan Nasional mencapai kesepakatan dengan National Patriotic Front of Liberia dan United Liberation Movement of Liberia for Democracy.

    Kedua pihak setuju untuk menghentikan impor senjata dan amunisi, tidak mengubah atau menyerang basis militer, tidak memicu permusuhan lebih lanjut, dan tidak menggunakan ranjau atau alat-alat pembakar.

    Apakah gencatan senjata permanen atau cuma sementara?

    Menurut PBB, bisa saja bermakna keduanya.

    Kadang-kadang, dua pihak yang bertikai setuju untuk gencatan senjata sementara guna mengurangi aksi kekerasan atau krisis kemanusiaan.

    Ketika Israel dan kelompok Hamas setuju untuk gencatan senjata sementara, yang berlangsung antara 24 November dan 30 November 2023, Hamas melepaskan 105 sandera sedangkan Israel membebaskan 240 tahanan.

    Gencatan senjata pendahuluan juga bisa disetujui untuk menciptakan situasi yang membantu negosiasi dan jalan menuju gencatan senjata yang definitif dan permanen.

    Gencatan senjata sementara saat perang Ethiopia dan Eritrea pada 2000 berujung pada perjanjian perdamaian permanen. (Getty Images)

    Pada Juni 2000, Ethiopia dan Eritrea menandatangani perjanjian untuk menghentikan konflik agar bisa bernegosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen. Perjanjian ini ditandatangani sebagai bagian dari Kesepakatan Aljir yang mengakhiri perang.

    Namun, perang bisa saja berlanjut karena serangkaian gencatan senjata pendahuluan yang gagal dan rapuh.

    PBB menegosiasikan serangkaian gencatan senjata untuk mengakhiri perang saudara di Lebanon pada 1978, 1981, dan 1982. Namun, pertempuran kembali pecah setelah tiap gencatan senjata tercapai. Perang baru benar-benar berakhir pada 1990 setelah dimulai pada 1975.

    Dalam kasus lainnya, satu atau kedua pihak yang bertikai bisa saja memanfaatkan gencatan senjata pendahuluan untuk memperkuat posisi mereka di lapangan.

    Gencatan senjata yang definitif (atau permanen) biasanya datang menyusul serangkaian negosiasi damai yang terjadi antara dua pihak yang berperang.

    Proses ini biasanya melibatkan pelucutan senjata dan demobilisasi pasukan, tapi pengaturan keamanan lanjutan dapat tetap berlaku selama bertahun-tahun setelah perjanjian ditandatangani.

    Perjanjian Good Friday [Jumat Agung] pada 1998 di Irlandia Utara mengharuskan pihak IRA dan kelompok loyalitas untuk melucuti senjata. (Getty Images)

    Sebagai contoh, Perjanjian Good Friday [Jumat Agung] pada 1998 di Irlandia Utara yang melibatkan IRA dan kelompok loyalis menyepakati untuk “tidak menggunakan” senjata mereka.

    Perjanjian itu juga memasukkan pasal untuk mendorong perdamaian di wilayah itu, seperti menjaga perbatasan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia agar tetap terbuka untuk perdagangan bebas dan tanpa gesekan.

    Ada berapa macam gencatan senjata?

    Israel dan Hamas menyebut gencatan senjata sementara pada November 2023 dengan istilah “jeda kemanusiaan.”

    Jeda kemanusiaan kadang-kadang digunakan untuk mengurangi kekerasan atau pertempuran untuk meringankan krisis kemanusiaan.

    Saat “jeda kemanusiaan” di Gaza, Israel membebaskan 105 sandera sebagai imbalan dari pembebasan 240 tahanan Palestina. (Getty Images)

    Contohnya, pemerintah Sudan setuju gencatan senjata dengan dua kelompok militan, Sudan Liberation Movement dan Justice dan Equality Movement. Gencatan senjata ini menghentikan pertempuran di Darfur selama 45 hari agar berbagai lembaga bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat setempat.

    Pada 2004, setelah dihantam tsunami, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mendeklarasikan gencatan senjata yang memungkinkan berbagai bantuan dikirimkan ke area-area pertempuran.

    Ada juga kemungkinan perjanjian untuk menghentikan pertempuran sementara di wilayah-wilayah khusus. Ini dinamakan gencatan senjata geografis.

    Pada 2018, PBB berhasil menjembatani perjanjian antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi untuk menghentikan serangan di sekitar Pelabuhan Hodeida di Laut Merah untuk melindungi penduduk setempat.

    Lihat juga Video: Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pulau Indonesia Heboh Dijual di New York AS, Menteri Trenggono Buka Suara – Page 3

    Pulau Indonesia Heboh Dijual di New York AS, Menteri Trenggono Buka Suara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa ditemukan praktik jual beli pulau Indonesia ke negara lain. Salah satu penjualan yang ditemukan berada di New York, Amerika Serikat.

    Sebagai informasi, jual beli pulau merupakan praktik yang ilegal di Indonesia.

    “Belakangan dijual dan ditawarkan di New York, jadi heboh,” ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyampaikan, pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan, selama mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pulau kecil tidak bisa diperjualbelikan, dimanfaatkan boleh, jual beli tidak boleh,” tegasnya.

    Lebih lanjut Menteri KKP menuturkan, Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pulau-pulau di dalam negeri, salah satunya melalui pengawasan digital dengan menggunakan satelit. Hal ini untuk memonitor penggunaan pulau-pulau tersebut.

    “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita bisa install pengawasan digital melalui satelit sehingga kita bisa monitor pulau mana yang bisa digunakan untuk pariwisata dan mana yang tidak boleh,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara memastikan tidak ada regulasi yang mengatur penjualan pulau maupun pulau kecil di Indonesia.

     

  • Menghitung Keuntungan China dari Serangan AS ke Iran

    Menghitung Keuntungan China dari Serangan AS ke Iran

    Jakarta –

    Perang Israel-Iran meningkat dengan cepat setelah Amerika Serikat membombardir situs nuklir Iran pada Minggu (22/06). Tindakan ini digambarkan Cina sebagai pukulan terhadap reputasi global dari AS.

    Pada Selasa (24/06), hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya “gencatan senjata total dan menyeluruh” antara Israel dan Iran, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa misil telah diluncurkan dari Iran ke arah Israel.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan IDF untuk “merespons dengan kekuatan” terhadap peluncuran misil tersebut.

    Militer Israel menyatakan satu atau dua misil yang diluncurkan dari Iran ke wilayah utara Israel berhasil dicegat. Namun, angkatan bersenjata Iran membantah adanya peluncuran misil ke Israel dalam beberapa jam terakhir, menurut media lokal di Iran.

    Rencana gencatan senjata Trump muncul setelah serangan AS terhadap situs pengayaan nuklir utama Iran. Sebagai balasan, Iran menargetkan pangkalan militer AS di Qatar, yang merupakan pusat regional utama bagi pasukan AS.

    Cina belum memberikan komentar langsung terhadap perkembangan terakhir tersebut.

    Pada Minggu (22/06), juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, mengkritik serangan AS ke Iran sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, perjanjian utama PBB yang pada dasarnya melarang penggunaan kekuatan antarnegara kecuali untuk membela diri atau dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB.

    Pernyataan ini mencerminkan kritik sebelumnya dari Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Cong, yang mengatakan bahwa kredibilitas AS telah “rusak”, baik sebagai negara maupun sebagai peserta dalam negosiasi internasional.

    Apa yang dipertaruhkan Beijing dari konflik AS-Iran?

    Seruan Cina untuk stabilitas di Timur Tengah muncul di tengah kekhawatiran ekonomi bahwa Iran dapat menutup Selat Hormuz. Karena hal itu akan mengganggu harga minyak dunia.

    Selat Hormuz merupakan jalur sempit antara Oman dan Iran yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Jalur ini merupakan jalur penting untuk transportasi minyak dunia.

    Washington sebelumnya telah mendesak Cina, yang merupakan mitra dagang terbesar dan pasar utama ekspor minyak Iran, untuk mencegah Teheran memblokir selat tersebut.

    “Naiknya harga minyak dan gas tentu akan memberi tekanan pada ekonomi [Cina]. Ini akan memperburuk inflasi,” kata Ja Ian Chong, pakar politik dari National University of Singapore.

    “Beijing jelas memiliki alasan untuk memastikan eskalasi tidak lepas kendali. Namun, apakah mereka mampu sepenuhnya menahan Iran, itu cerita lain,” tambahnya.

    Cina adalah pendukung ekonomi utama Iran, terutama di tengah sanksi negara barat dan isolasi internasional yang semakin meningkat terhadap Teheran karena program nuklirnya dan catatan hak asasi manusia.

    Iran juga adalah mitra penting dalam Belt and Road Initiative milik Cina, sebuah rencana infrastruktur besar-besaran yang bertujuan menghubungkan perdagangan dan pengaruh Cina di puluhan negara di dunia.

    “Jika Iran menjadi lebih lemah, misalnya karena hampir masuk perang konvensional besar atau bahkan perang saudara akibat intervensi militer AS, itu akan membuat Iran jadi mitra yang jauh lebih tidak efektif untuk kepentingan ekspansi Cina di Timur Tengah,” kata Wen-Ti Sung, peneliti non-residen di Global China Hub, Atlantic Council.

    Kesempatan cina mendapat pengaruh diplomatik

    Sung mengatakan kepada DW bahwa setelah serangan militer AS ke situs nuklir Iran, Cina kemungkinan akan mendapat keuntungan dalam bentuk citra diplomatik yang lebih baik.

    “Selama potensi serangan militer lanjutan dari AS belum benar-benar disingkirkan, dampak diplomatiknya akan tetap ada,” katanya.

    Cina telah lama menggambarkan AS sebagai kekuatan yang menyebabkan ketidakstabilan, sementara Cina menampilkan diri sebagai negara yang bertanggung jawab dan mendukung perdamaian.

    “[Cina] kini akan punya lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan bahwa AS adalah aktor pengganggu dan sebagai potensi ancaman. Mereka sangat aktif mendorong narasi ini di negara-negara dunia selatan,” kata Chong.

    Pada 2023, Cina menjadi penengah kesepakatan bersejarah antara Arab Saudi dan Iran untuk memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun putus hubungan. Beijing menggambarkan keberhasilan itu sebagai kemenangan diplomatik besar.

    Namun dalam krisis saat ini, dukungan Cina terhadap Teheran sebagian besar masih bersifat retoris, tanpa indikasi bahwa Cina akan memainkan peran mediator seperti sebelumnya.

    “Beijing memang berpengaruh, tetapi sebagaimana AS tidak bisa mengendalikan Israel, Beijing juga tidak bisa [menahan Iran],” kata Chong.

    Jika fokus AS beralih dari Asia, Cina bisa diuntungkan

    Sementara itu, jika AS mulai mengalihkan perhatian dan sumber dayanya dari kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait kehadiran militer yang makin besar di Asia, maka tekanan internasional terhadap Cina bisa berkurang.

    Awal bulan ini, kapal induk AS yang awalnya dijadwalkan untuk singgah di pelabuhan Vietnam, akhirnya diarahkan ke Timur Tengah karena alasan “kebutuhan operasional mendesak”, menurut Kedutaan Besar AS di Hanoi.

    “Kunjungan pelabuhan itu seharusnya menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan dan stabilitas di Asia. Sekarang, hal itu beralih,” kata Chong.

    “Kalau perhatian AS terus-menerus tersedot ke Timur Tengah, Beijing mungkin akan mempertimbangkan ulang strateginya,” ujar Chong, merujuk pada pendekatan Cina terhadap Taiwan, sebuah pulau yang mengatur dirinya sendiri namun diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya. Beijing tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mencapai “reunifikasi”.

    Menurut Chong, dengan AS yang kini terlibat semakin dalam di konflik Timur Tengah, sekutu-sekutunya di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia “akan harus lebih aktif dan bekerja sama lebih erat satu sama lain.”

    Untuk saat ini, belum jelas apakah serangan AS ke Iran hanyalah insiden tunggal sebelum Washington kembali fokus ke Asia, atau justru merupakan tanda bahwa AS mulai memprioritaskan Timur Tengah.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Tezar Aditya

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat Video ‘Peristiwa Besar dalam Hubungan Iran-AS Sejak 1953 Hingga Kini’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Akan Gelar Pemakaman Kenegaraan untuk Komandan-Ilmuwan yang Tewas

    Iran Akan Gelar Pemakaman Kenegaraan untuk Komandan-Ilmuwan yang Tewas

    Teheran –

    Iran akan menggelar seremoni pemakaman kenegaraan untuk para komandan militer senior dan para ilmuwan nuklir mereka yang tewas akibat rentetan serangan militer Israel selama perang berkecamuk selama 12 hari. Pemakaman kenegaraan itu akan digelar pada Sabtu (28/6) mendatang.

    “Seremoni pemakaman nasional untuk… para komandan dan ilmuwan yang menjadi martir dalam agresi rezim Zionis akan digelar pada hari Sabtu (28/5) mulai pukul 08.00 pagi waktu setempat,” demikian dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, seperti dilansir AFP, Rabu (25/6/2025).

    Pemakaman kenegaraan itu dijadwalkan akan digelar di ibu kota Teheran.

    Pengumuman kantor berita Iran soal pemakaman kenegaraan ini disampaikan setelah gencatan senjata mulai berlaku antara Iran dan Israel pada Selasa (24/6) waktu setempat, menyusul pengumuman mengejutkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bertindak sebagai mediator.

    Kantor berita IRNA juga melaporkan bahwa Hossein Salami, Kepala Garda Revolusi Iran yang tewas dalam serangan hari pertama Israel pada 13 Juni lalu, akan dimakamkan pada Kamis (26/6) besok di wilayah Iran bagian tengah.

    Serangan udara besar-besaran yang dilancarkan militer Israel terhadap target nuklir dan militer Iran pada 13 Juni lalu, atau hari pertama dari 12 hari perang, menewaskan sejumlah pejabat tinggi Teheran, termasuk Salami, yang dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

    Area-area permukiman di berbagai wilayah Iran juga terkena dampak pertempuran udara tersebut, dengan Kementerian Kesehatan Teheran melaporkan sedikitnya 610 orang tewas akibat rentetan serangan Israel selama perang berkecamuk. Lebih dari 4.700 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

    Lihat juga Video ‘Peristiwa Besar dalam Hubungan Iran-AS Sejak 1953 Hingga Kini’:

    Sementara itu, menurut angka resmi otoritas Tel Aviv, serangan balasan Iran terhadap Israel telah menewaskan sedikitnya 28 orang.

    Setelah gencatan senjata yang rapuh akhirnya berlaku antara kedua negara, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memuji “kemenangan bersejarah” negaranya dalam perang 12 hari melawan Iran. Netanyahu berjanji untuk mencegah Teheran membangun kembali fasilitas nuklirnya.

    Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian, saat mengumumkan berakhirnya perang 12 hari melawan Israel, menyatakan bahwa negaranya akan terus “menegaskan hak-haknya yang sah” untuk penggunaan tenaga nuklir secara damai.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Marinir AS Dibui 7 Tahun di Jepang Atas Kekerasan Seksual

    Marinir AS Dibui 7 Tahun di Jepang Atas Kekerasan Seksual

    Jakarta –

    Pengadilan Jepang menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada seorang marinir Amerika Serikat atas kekerasan seksual. Ini merupakan kasus penyerangan seksual terbaru yang melibatkan personel militer Amerika di Jepang.

    Jamel Clayton (22) yang mengaku tidak bersalah, dituduh mencekik dan mencoba memperkosa seorang wanita berusia 20-an tahun di Okinawa pada tahun 2024 lalu, menurut Kyodo News dan media-media lokal lainnya.

    Pengadilan Distrik Naha pada hari Selasa (24/6) waktu setempat menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Clayton atas “kejahatan menyebabkan cedera dengan mencoba melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan”, kata juru bicara pengadilan kepada AFP, Rabu (25/6/2025).

    Hakim Ketua Kazuhiko Obata menggambarkan perilaku Clayton sebagai “sangat berbahaya sehingga dapat mengancam nyawa korban, dan sangat jahat,” demikian laporan media Jiji Press.

    Jaksa sebelumnya telah menuntut hukuman penjara 10 tahun.

    Pengacara Clayton berpendapat bahwa pria itu tidak menggunakan kekerasan fisik terhadap wanita tersebut, tetapi “hanya memeluknya dan pergi”, demikian harian Yomiuri Shimbun melaporkan.

    Atas putusan ini, pengacara Clayton mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

    Lihat juga Video: Korban Dugaan Pelecehan Seksual di UP Ngaku Diintimidasi-Dimutasi

    Sepanjang tahun lalu, 80 orang yang terkait dengan militer AS didakwa atas berbagai kejahatan yang dilakukan di pulau subtropis Jepang tersebut.

    Ini termasuk delapan kasus serius, seperti perampokan dan tindakan seksual tanpa persetujuan, kata seorang petugas polisi kepada AFP. Jumlah tersebut dilaporkan merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

    Pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun oleh tiga tentara AS pada tahun 1995 memicu seruan publik untuk mempertimbangkan kembali pakta tahun 1960, yang mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan militernya di Jepang.

    Lihat juga Video: Korban Dugaan Pelecehan Seksual di UP Ngaku Diintimidasi-Dimutasi

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Israel Berusaha Ciptakan Perpecahan Negara Muslim

    AS-Israel Berusaha Ciptakan Perpecahan Negara Muslim

    Jakarta –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Amerika Serikat dan rezim Israel berusaha menciptakan perpecahan di antara negara-negara Muslim, berbeda dengan Iran yang berupaya mendorong persatuan regional.

    Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam percakapan via telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada hari Selasa (24/6) waktu setempat.

    “Kami sangat yakin bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis berusaha menciptakan perpecahan di antara negara-negara Muslim, sementara Iran mengupayakan persatuan dan perdamaian regional,” kata presiden Iran tersebut, sesuai pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, dilansir dari kantor berita Iran, Press TV, Rabu (25/6/2025).

    Menurut Press TV, pernyataan tersebut berkaitan dengan upaya Washington dan Tel Aviv untuk mencegah kerja sama regional dalam kepentingan bersama seperti dukungan terhadap hak-hak Palestina, stabilitas regional, dan kebebasan dari intervensi asing.

    Panggilan telepon tersebut dilakukan setelah perang Iran dan Israel selama 12 hari, yang didukung oleh AS, yang mengakibatkan lebih dari 600 warga Iran tewas, termasuk komandan militer senior, ilmuwan nuklir, dan warga sipil.

    Pezeshkian mengatakan bahwa Teheran akan terus menegaskan “hak-haknya yang sah” dalam setiap proses diplomatik yang dapat menyangkut masalah tersebut.

    “Iran menyambut baik bantuan apa pun dari negara-negara sahabat dan bersaudara di jalur ini,” kata Pezeshkian, menyambut kontribusi positif terhadap keterlibatan diplomatik.

    Lihat Video ‘Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari’:

    Pemimpin Saudi tersebut merujuk pada kecaman resmi Riyadh atas serangan militer Israel yang tidak beralasan dan melanggar hukum terhadap Iran.

    “Kami telah terlibat dalam konsultasi diplomatik yang ekstensif dengan berbagai negara untuk memberikan tekanan pada Israel dan menghentikan serangannya,” kata MBS.

    Putra Mahkota Saudi itu menekankan bahwa negara-negara Muslim di kawasan itu tidak akan menjadi landasan peluncuran bagi serangan rezim terhadap Iran, dan tidak akan membiarkan pangkalan Amerika di tanah mereka digunakan untuk tindakan agresi apa pun.

    Lihat Video ‘Jumlah Korban Perang Iran vs Israel Selama 12 Hari’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini