Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Dugaan Korupsi, Trump Minta Netanyahu Dibebaskan: Dia Pahlawan, Bukan Koruptor!

    Dugaan Korupsi, Trump Minta Netanyahu Dibebaskan: Dia Pahlawan, Bukan Koruptor!

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam persidangan korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan menyebutnya sebagai “perburuan penyihir politik.” Pernyataan itu ia sampaikan melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Sabtu, 28 Juni 2025.

    Trump menyatakan keterkejutannya atas langkah hukum terhadap Netanyahu yang menurutnya tengah memimpin Israel di masa-masa kritis. “Mengerikan, apa yang mereka lakukan di Israel terhadap Bibi Netanyahu,” tulis Trump, seraya menyebut Netanyahu sebagai “pahlawan perang” yang telah melakukan “pekerjaan luar biasa” dalam kerja sama dengan AS, termasuk upaya mengatasi ancaman nuklir dari Iran.

    Trump juga menyebut Netanyahu sedang bernegosiasi dengan Hamas untuk membebaskan sandera Israel, dan mempertanyakan mengapa ia harus menghabiskan waktunya di ruang sidang atas tuduhan yang dianggap Trump tidak substansial.

    “Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri Israel dipaksa duduk di pengadilan sepanjang hari, hanya karena hal-hal sepele seperti cerutu atau boneka Bugs Bunny? Ini perburuan penyihir politik, mirip dengan yang saya alami,” tulis Trump.

    Ia menilai persidangan tersebut berpotensi mengganggu proses negosiasi penting Israel dengan Iran dan Hamas. “Ini kegilaan. Persidangan Netanyahu bukan hanya penghinaan terhadap keadilan, tapi juga bisa merusak kemenangan besar yang telah diraih AS dan Israel dalam menghadapi Iran,” lanjutnya.

    Trump bahkan mendesak agar persidangan tersebut dibatalkan. “Bebaskan Bibi. Dia punya tugas besar yang harus diselesaikan,” tegasnya.

    Pernyataan serupa juga pernah ia sampaikan sebelumnya pada Rabu, 25 Juni. Trump saat itu mengungkapkan keheranannya karena Israel tetap melanjutkan proses hukum terhadap Netanyahu, meski negara tersebut sedang menghadapi situasi perang yang genting.

    Netanyahu menghadapi tiga kasus dugaan korupsi yang disidangkan sejak Mei 2020. Ia menjadi perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang didakwa dalam kasus pidana. Tuduhan tersebut mencakup penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, namun Netanyahu membantah semuanya dan menyebutnya sebagai tuduhan palsu.

    Di bawah hukum Israel, Netanyahu tidak diwajibkan mundur dari jabatannya kecuali jika dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Proses hukum bisa berlangsung hingga berbulan-bulan.

    Selain kasus korupsi, Netanyahu juga menghadapi dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tindakan militer di Jalur Gaza.

    Perang yang meletus sejak 7 Oktober 2023 itu telah menewaskan lebih dari 56.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut laporan terbaru.

    Pada Jumat, 27 Juni, Jaksa Agung Israel menolak permintaan Netanyahu untuk menunda persidangan selama dua minggu. Permintaan itu diajukan dengan alasan ia perlu fokus pada penanganan dampak serangan Israel ke Iran serta proses pemulangan warga Israel yang masih disandera oleh Hamas.

    Persidangan tetap berjalan meski tekanan politik dan diplomatik terus meningkat.

  • Sidang Korupsi Benjamin Netanyahu Minggu Ini Ditunda

    Sidang Korupsi Benjamin Netanyahu Minggu Ini Ditunda

    Tel Aviv –

    Pengadilan Israel menunda sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sidang ini ditunda seiring dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tak menoleransi penuntutan terhadap Benjamin Netanyahu.

    “Setelah penjelasan yang diberikan… kami menerima sebagian permintaan tersebut dan membatalkan pada tahap ini sidang Tuan Netanyahu yang dijadwalkan untuk minggu ini,” pernyataan pengadilan distrik Yerusalem dilansir dari AFP, Senin (30/6/2025).

    Keputusan ini dipublikasi secara daring oleh Partai Likud milik Netanyahu. Pengacara Netanyahu telah meminta pengadilan untuk membebaskannya dari memberikan kesaksian selama dua minggu ke depan.

    Hal ini agar Netanyahu dapat fokus pada masalah keamanan setelah gencatan senjata dengan Iran. Pihak Netanyahu telah menyerahkan jadwal Netanyahu ke pengadilan untuk menunjukkan “kebutuhan nasional bagi perdana menteri untuk mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk masalah politik, nasional, dan keamanan yang sedang dihadapi”.

    Pengadilan awalnya menolak permintaan pengacara tersebut. Tapi keputusan itu berubah setelah mendengar argumen dari Netanyahu, kepala intelijen militer, dan kepala badan mata-mata Mossad.

    Sebelumnya, Trump marah terkait tuduhan korupsi terhadap Netanyahu. Trump menyebut AS telah mengeluarkan miliaran dolar untuk militer Israel per tahun.

    “Amerika Serikat menghabiskan miliaran dolar setahun, jauh lebih banyak daripada negara lain mana pun, untuk melindungi dan mendukung Israel. Kami tidak akan menoleransi ini,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kebijakan Global Apindo Adaptif dan Mendukung Ekonomi Digital

    Kebijakan Global Apindo Adaptif dan Mendukung Ekonomi Digital

    Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkap pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi
    Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. APINDO hadir sebagai bagian delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja.

    Tahun ini Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai ‘Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform’.

    Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh untuk pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM. Karena itu disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

    Meskipun akhirnya diputuskan bahwa instrumen yang akan disusun berbentuk Konvensi, pembahasan substansi baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan akhir. Ini menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya kehati-hatian agar instrumen tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital serta tetap menghormati sistem hukum dan ketenagakerjaan di tiap negara.

    Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing-masing.
     

    Ruang lingkup platform yang dibahas juga luas, tidak hanya yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, tetapi juga platform digital berbasis online seperti telehealth, pariwisata digital, edutech, freelancer, hingga pekerjaan kreatif.

    “Poin utama dalam draf instrumen untuk pembahasan yang akan datang. Pertama regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban pekerja dalam hubungan kerja dengan mereka yang berusaha sendiri,” kata Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ewa Staworzynska, dalam keterangan pers, Minggu, 29 Juni 2025.

    Dia menjelaskan untuk yang kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai platform secara bersamaan.

    Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional.

    Terakhir regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.

    “Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial. ILO harus tetap menjadi Lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” ujar Ewa.

    Menurut dia APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut, dan berkomitmen memperjuangkan instrument global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

    Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkap pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi
    Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. APINDO hadir sebagai bagian delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja.
     
    Tahun ini Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai ‘Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform’.
     
    Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh untuk pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM. Karena itu disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

    Meskipun akhirnya diputuskan bahwa instrumen yang akan disusun berbentuk Konvensi, pembahasan substansi baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan akhir. Ini menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya kehati-hatian agar instrumen tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital serta tetap menghormati sistem hukum dan ketenagakerjaan di tiap negara.
     
    Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing-masing.
     

     
    Ruang lingkup platform yang dibahas juga luas, tidak hanya yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, tetapi juga platform digital berbasis online seperti telehealth, pariwisata digital, edutech, freelancer, hingga pekerjaan kreatif.
     
    “Poin utama dalam draf instrumen untuk pembahasan yang akan datang. Pertama regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban pekerja dalam hubungan kerja dengan mereka yang berusaha sendiri,” kata Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ewa Staworzynska, dalam keterangan pers, Minggu, 29 Juni 2025.
     
    Dia menjelaskan untuk yang kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai platform secara bersamaan.
     
    Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional.
     
    Terakhir regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.
     
    “Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial. ILO harus tetap menjadi Lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” ujar Ewa.
     
    Menurut dia APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut, dan berkomitmen memperjuangkan instrument global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Cuplikan Komunikasi Terakhir Kapal Selam Titan Sebelum Meledak

    Cuplikan Komunikasi Terakhir Kapal Selam Titan Sebelum Meledak

    Sidang kasus kapal selam Titan sudah digelar pada Senin (16/9) di Charleston Utara, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Pada persidangan ini terungkap komunikasi terakhir antara kapal selam Titan dengan Polar Prince yang merupakan kendaraan pendukung Titan. Percakapan itu dihadirkan dalam bentuk animasi yang didasarkan pada informasi sistem identifikasi otomatis Polar Prince serta data telemetri Titan.

  • Iran Punya Uranium Berlimpah, Bisa Ciptakan 9 Bom Nuklir Lebih

    Iran Punya Uranium Berlimpah, Bisa Ciptakan 9 Bom Nuklir Lebih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki cadangan uranium yang cukup besar untuk menciptakan hingga sembilan bom nuklir, meskipun fasilitas nuklirnya sempat dihantam serangan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.

    Dalam laporan Al Jazeera yang mengutip wawancara CBS News pada Sabtu (28/6/2025), Grossi menjelaskan, meskipun sejumlah fasilitas penting Iran mengalami kerusakan akibat serangan, sebagian masih tetap beroperasi. Ia menyebut, pengayaan uranium bisa segera dimulai kembali dalam waktu dekat.

    “Mereka bisa memiliki, Anda tahu, dalam hitungan bulan, saya katakan, beberapa kaskade sentrifus berputar dan menghasilkan uranium yang diperkaya. Itu bahkan bisa lebih cepat,” kata Grossi, melansir Al Jazeera, Minggu (29/6/2025).

    Grossi juga menyoroti persediaan uranium yang telah diperkaya hingga 60%, atau hanya sedikit di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Jika Uranium itu dimurnikan lebih lanjut, kata Grossi, persediaan itu secara teoritis cukup untuk membuat lebih dari sembilan bom nuklir.

    Namun, ia mengakui masih ada ketidakjelasan soal kondisi bahan Uranium tersebut pasca-serangan. “Harus ada klarifikasi pada suatu saat,” katanya, menanggapi kemungkinan bahwa sebagian dari persediaan itu telah dipindahkan atau hancur.

    Pernyataan Grossi ini disampaikan hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengklaim serangan militer yang dilancarkan bulan ini telah berhasil menghambat program nuklir Iran untuk waktu yang sangat lama.

    “Selama beberapa dekade,” tegas Trump dalam pernyataannya sebelumnya.

    Di sisi lain, laporan CNBC International pada Minggu (29/6/2025) menyebutkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan pemberian insentif ekonomi kepada Iran sebagai imbalan atas penghentian peningkatan uranium dalam beberapa hari terakhir.

    Proposal sementara tersebut juga akan memungkinkan Iran menerima bantuan dari negara-negara regional untuk memungkinkan Teheran membangun program nuklir sipil, yang memberikan Teheran akses hingga US$30 miliar.

    Permintaan tersebut merupakan salah satu dari banyak ide yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah.

    Kesepakatan potensial tersebut akan menandai pembalikan besar dalam kebijakan Presiden Trump, yang menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir pemerintahan Obama dengan Iran pada tahun 2018 dengan alasan keringanan sanksi dan pencairan aset Iran telah memberikan dana segar bagi rezim Iran untuk melanjutkan kegiatan jahatnya.

    Namun, belum jelas apakah proposal keuangan atau negosiasi apapun antara AS dan Iran akan berlanjut.

    Dalam sebuah posting Truth Social pada Jumat malam, Trump mengatakan bahwa ia “tidak pernah mendengar ide konyol ini dan itu hanya HOAX lain yang dikeluarkan oleh berita palsu,” ujar Trump dikutip Minggu (29/6/2025).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Bangun Ekosistem Baterai EV, Jepang Sampai AS Minat Beli

    RI Bangun Ekosistem Baterai EV, Jepang Sampai AS Minat Beli

    Karawang, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto baru saja meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi yang diklaim terbesar di Asia, hari ini, Minggu (29/6/2025).

    Pada sisi hilirnya, yakni proyek pabrik sel baterai yang berlokasi di Artha Industrial Hill (AIH) & Karawang New Industry City (KNIC), Karawang, Jawa Barat, memiliki kapasitas produksi total hingga 15 GWh/tahun yang ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2028 mendatang.

    Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho mengatakan produk sel baterai yang dihasilkan melalui pabrik tersebut sebagiannya akan diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, India, China, bahkan Amerika Serikat (AS).

    “Ada. Jadi sudah ada beberapa off-taker langsung. Banyak yang ada di Indonesia. Ada juga yang pasar untuk ekspor,” ujarnya di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). “Negaranya ada Jepang, ada India. Ada juga US,” tambahnya.

    Meski akan mengirimkan produk sel baterai ke beberapa negara, Toto belum bisa memastikan perusahaan mana yang akan dipasok oleh pihaknya.

    Namun, pihaknya memperhitungkan porsi ekspor yang akan dilakukan oleh pihaknya mencapai 30% dari total produksi sel baterai perusahaan. Sisanya, kata Toto, akan dipasok untuk kebutuhan domestik.

    “Nanti kita lihat. Kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang, diekspor sekitar 30-an%. Tapi nanti pasti berubah-ubah tahun ke tahun,” bebernya.

    “Jadi kita tidak hanya ke satu negara saja, tapi ke berbagai negara juga. Bagusnya untuk baterai EV ini, perkembangan utama itu di Cina, Amerika, sama Eropa. Timur Tengah juga mulai berkembang. Yang ada nikel ya Alhamdulillah Indonesia. Jadi itu yang tugas negara kita untuk bisa meningkatkan,” tandasnya.

    Asal tahu saja, proyek ekosistem baterai terintegrasi hulu-hilir tersebut dioperasikan oleh PT Aneka Tambang (Antam), PT Indonesia Battery Corporation (IBC), dan perusahaan asal China yakni Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) yang merupakan perusahaan patungan dari CATL, Brunp dan Lygend.

    Adapun, total investasi keseluruhan proyek hulu-hilir tersebut mencapai US$ 5,9 miliar setara Rp 96,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.278 per US$).

    Proyek tersebut terdiri dari total enam usaha patungan (Joint Venture/JV) mulai dari proyek hulu hingga hilir. Detailnya, JV satu hingga tiga merupakan ekosistem baterai di sisi hulu. Sedangkan, JV empat hingga enam merupakan ekosistem baterai di sisi hilir.

    Hulu:

    JV 1: Proyek pertambangan nikel PT Sumberdaya Arindo (SDA) kapasitas produksi nikel saprolite 7,8 juta wet metric ton (wmt) dan limonite 6 juta wmt, total 13,8 juta wmt dengan porsi kepemilikan saham PT Antam sebesar 51% dan CBL sebesar 49%. Proyek ini sudah mulai berproduksi sejak tahun 2023 lalu.

    JV 2: Proyek fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter nikel) jenis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) PT Feni Haltim (FHT) kapasitas 88 ribu ton refined nickel alloy per tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 60% dan PT Antam sebesar 40%. Proyek ini ditargetkan berproduksi pada tahun 2027 mendatang.

    JV 3: Proyek fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter nikel) jenis High Pressure Acid Leaching (HPAL) PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO) kapasitas 55 ribu ton MHP per tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT Antam sebesar 30%. Proyek ini ditargetkan berproduksi pada tahun 2028 mendatang.

    Hilir:

    JV 4: Proyek material baterai yang akan memproduksi bahan katoda, kobalt sulfat, dan prekursor terner kapasitas 30 ribu ton Li-hydroxide berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara dengan porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT IBC sebesar 30%. Proyek ini ditargetkan berproduksi pada tahun 2028 mendatang.

    JV 5: Proyek sel baterai PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) berlokasi di Artha Industrial Hill (AIH) & Karawang New Industry City (KNIC). Proyek ini terbagi menjadi fase 1 dengan kapasitas 6,9 GWh/tahun dan fase 2 kapasitas 8,1 GWh/tahun, total kapasitas 15 GWh/tahun. Adapun, porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT IBC sebesar 30%. Proyek ini ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2026 mendatang untuk fase 1, dan pada tahun 2028 mendatang untuk fase 2.

    JV 6: Proyek daur ulang baterai berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara kapasitas 20 ribu ton logam/tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 60% dan PT IBC sebesar 40%. Proyek ini ditargetkan tahun 2031 mendatang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diam-Diam, Putin Kerahkan 110 Ribu Pasukan ke Ukraina Timur

    Diam-Diam, Putin Kerahkan 110 Ribu Pasukan ke Ukraina Timur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan lebih dari 110.000 tentara ke wilayah timur Ukraina, tepatnya dekat kota Pokrovsky, Donetsk. Ini menjadi salah satu pergerakan militer terbesar sejak awal invasi.

    “Saya menganggap rakyat Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa… Dalam pengertian ini, seluruh Ukraina adalah milik kita,” ujar Putin, menegaskan ambisinya untuk membenarkan invasi yang tidak beralasan itu, dikutip dari CNN Internasional, Minggu (29/6/2025).

    Meski demikian, Ukraina telah melancarkan serangan balik di beberapa wilayah dan dengan cepat mengembangkan industri senjata dalam negeri. Sementara ekonomi Rusia di masa perang menghadapi tantangan yang lebih kuat.

    Panglima Tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrskyi menyebut pertempuran sengit terjadi setiap hari, dengan lebih dari 50 bentrokan hanya di wilayah itu. Terungkap, bahwa jumlah pasukan Rusia melonjak dari sekitar 70.000 pada Desember lalu, menjadi lebih dari 110.000 saat ini.

    Di wilayah lain seperti Sumy, militer Ukraina berhasil menahan laju serangan Rusia. Namun, di perbatasan Donetsk dan Dnipropetrovsk, pasukan Rusia terus merangsek maju. Bahkan, desa Zirka disebut telah jatuh ke tangan Rusia. Analis sumber terbuka Ukraina, DeepState, menggambarkan situasi ini sebagai “pertahanan Ukraina yang terus runtuh dengan cepat”.

    Meski serangan besar-besaran dilakukan, keberhasilan Rusia tetap terbatas. Institut Studi Perang menilai, meski ambisi Rusia mencakup penguasaan penuh Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, upaya tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

    Adapun medan perang kini tidak hanya di darat. Pertempuran berubah menjadi kombinasi antara infanteri tradisional dan operasi canggih dengan pesawat tanpa awak (drone). Di satu sisi, Ukraina berhasil melumpuhkan sejumlah pesawat pembom strategis Rusia lewat serangan drone yang diluncurkan dari dalam wilayah Rusia. Bahkan, Sabtu lalu, pangkalan udara di Krimea dilaporkan rusak berat akibat serangan drone Ukraina.

    Namun, di sisi lain, infanteri Rusia tetap menggempur desa-desa di timur Ukraina dengan taktik sederhana, yakni berjalan kaki atau naik sepeda motor dalam kelompok kecil, dilindungi drone tanpa kendaraan lapis baja. Ukraina pun harus menyesuaikan strategi dengan membentuk pertahanan kecil dan tersembunyi.

    “Kami menyamarkan pertahanan agar sesuai dengan medan dan lebih sulit dideteksi,” kata Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov.

    Perang Drone Kian Dominan

    Penggunaan drone meningkat drastis, pesawat nirawak terus memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk konflik. Rusia memproduksi pesawat nirawak murah yang diproduksi secara massal, yang dirancang untuk mengalahkan pertahanan udara dan memungkinkan beberapa rudal mereka menembusnya.

    Rusia semakin sering menggunakan taktik ini untuk menyerang kota-kota Ukraina, terutama Kyiv, yang telah mengalami kerusakan cukup parah dan korban sipil yang lebih banyak dalam beberapa minggu terakhir.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Minggu, bahwa pada malam hari “ada 477 pesawat tanpa awak di langit kami, sebagian besar adalah Shahed Rusia-Iran, bersama dengan 60 rudal dari berbagai jenis. Rusia menargetkan segala sesuatu yang menopang kehidupan.”

    Rusia menggunakan “hingga 500 Shahed (yang dirancang Iran) per malam, menggabungkannya dengan rudal balistik dan jelajah – yang bertujuan untuk menguras habis pertahanan udara kami,” kata Umerov.

    Ukraina pun kembali meminta tambahan sistem pertahanan udara seperti Patriot dari Barat, bahkan siap membeli langsung melalui dana dari kerja sama mineral dengan Amerika Serikat (AS).

    Saat ini, Rusia disebut memiliki 6.000 unit drone Shahed dan 6.000 drone lainnya untuk mengecoh. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 23.000 drone kamikaze telah digunakan Rusia di garis depan. Sementara Ukraina juga meningkatkan produksi ribuan drone tempur jarak jauh untuk menyerang infrastruktur Rusia.

    “Ini adalah pertarungan intelektual yang terus berubah. Musuh rutin mengganti algoritma dan kami harus menyesuaikan taktik,” ujar Umerov.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prancis Pede Uni Eropa Capai Kesepakatan Dagang dengan AS Sebelum 9 Juli

    Prancis Pede Uni Eropa Capai Kesepakatan Dagang dengan AS Sebelum 9 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Prancis percaya diri bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan dagang sebelum tenggat 9 Juli, saat Washington berencana menerapkan tarif 50% terhadap hampir seluruh produk asal Eropa.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard dalam wawancara dengan dengan surat kabar La Tribune Dimanche pada Minggu, (29/6/2025).

    “Dari pengalaman beberapa bulan terakhir, jelas bahwa AS menunjukkan itikad baik dalam perundingan,” ujar Lombard seperti dilansir Bloomberg.

    Lombard menyebutkan energi menjadi salah satu topik utama dalam proses negosiasi dengan AS, terutama terkait impor gas alam cair (LNG).

    “Eropa masih membeli LNG dari Rusia. Saat ini ada tiga fasilitas pencairan gas LNG yang sedang dibangun di Teluk Meksiko. Kita bisa meningkatkan impor gas dari AS, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menghindari kenaikan tarif bea masuk sebesar 10%,” jelasnya.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan paket tarif balasan terhadap hampir semua mitra dagang utama AS, termasuk tarif 50% atas produk asing sebagai respons atas hambatan dagang yang dihadapi perusahaan AS, seperti bea masuk, regulasi domestik, dan pajak.

    Selain tarif universal tersebut, Trump juga telah menetapkan tarif tambahan: 25% untuk mobil dan 50% untuk baja dan aluminium.

    Rencana perluasan tarif juga tengah digodok untuk sektor lain, termasuk farmasi, semikonduktor, dan pesawat komersial.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah menyampaikan kepada para pemimpin UE dalam pertemuan tertutup pekan lalu bahwa ia yakin kesepakatan bisa tercapai sebelum batas waktu, guna menghindari eskalasi yang dapat merugikan ekonomi, demikian laporan Bloomberg yang mengutip sumber internal.

    Meski demikian, Lombard menegaskan pentingnya sikap tegas terhadap Washington.

    “Paket sanksi awal atas impor senilai 22 miliar euro dari AS masih ditangguhkan. Kami tengah menyusun paket balasan yang lebih luas bersama Komisi Eropa,” ujarnya.

    Ia menegaskan, idealnya kedua negara dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menerapkan sanksi tersebut.

  • Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

    Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    APINDO: Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 19:30 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. 

     

    APINDO sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja. Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai “Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform”. 

     

    Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh—baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM. Karena itu, disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

     

    Dalam pembahasan tersebut, Komite memerlukan dua hari penuh untuk menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Mayoritas negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika mendukung Konvensi yang mengikat karena menyesuaikan dengan sistem ketenagakerjaan di negaranya;

     

    sementara negara dengan populasi pekerja platform terbesar seperti Tiongkok, AS, India, Swiss, dan Jepang mendorong Rekomendasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional dimana mayoritas pekerja platform di dunia adalah berusaha sendiri serta pentingnya menjaga kestabilan agar tidak mematikan UMKM yang sangat bergantung pada ekonomi digital.

     

    Pembahasan Belum Final: Masih 15% dan Penuh Tantangan Meskipun akhirnya diputuskan bahwa instrumen yang akan disusun berbentuk Konvensi, pembahasan substansi baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan akhir.

     

    Ini menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya kehati-hatian agar instrumen tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital serta tetap menghormati sistem hukum dan ketenagakerjaan di tiap negara.

     

    Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing- masing. Tidak ada asumsi otomatis bahwa semua pekerja platform harus dianggap sebagai pekerja dalam hubungan kerja. 

     

    Instrumen yang dirumuskan juga wajib menghormati sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum bisnis di masing-masing negara. Ruang lingkup platform yang dibahas juga luas—tidak hanya yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, tetapi juga platform digital berbasis online seperti telehealth, pariwisata digital, edutech, freelancer, hingga pekerjaan kreatif.

     

    Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ms. Ewa Staworzynska, menekankan poin utama dalam draf instrumen untuk pembahasan yang akan datang. Pertama, regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban pekerja dalam hubungan kerja dengan mereka yang berusaha sendiri. 

     

    Kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai platform secara bersamaan. 

     

    Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional. Terakhir, regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.

     

    “Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial. ILO harus tetap menjadi lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” tegas Ms. Ewa dalam sidang pleno.

     

    APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut, dan berkomitmen memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

     

    Melihat dari Kacamata Indonesia

    Dalam sidang plenary ILC ke-113, Bob Azam—delegasi Kelompok Pengusaha Indonesia dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO—menyampaikan bahwa kondisi global saat ini masih menantang, mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri. 

     

    Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87% di kuartal

    pertama 2024. 

     

    Namun tantangan ketenagakerjaan masih besar: 7,47 juta pengangguran, 11,56juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91%.

     

    Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas, menargetkan pertumbuhan 8% dan penciptaan 19 juta pekerjaan. Dunia usaha dan pekerja perlu dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh dari US$82 miliar (2023) menjadi US$360 miliar (2030)1 dengan Indonesia menyumbang sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.

     

    “Prinsip decent work di platform harus dirancang hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas dan inovasi—dua elemen kunci penciptaan lapangan kerja di era digital. Dunia usaha berharap ILO menghasilkan instrumen yang melindungi tenaga kerja tanpa memaksakan model kerja konvensional,” tutup Bob.

     

    Diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan representasi dunia usaha Indonesia, yang dibentuk pada 31 Januari 1952, dibawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berada di Jakarta, dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di 34 provinsi dan 341 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

     

    Berfokus pada Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di awal pembentukannya, peran APINDO semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional, melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan sumberdaya manusia serta kemitraan, melalui unit bisnis APINDO: International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).

     

    APINDO 2023 – 2028 memiliki 4 Program Aksi Unggulan yaitu Roadmap Ekonomi sebagai bentuk keunggulan dan advokasi APINDO, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS) yang melibatkan 1000 pengusaha atasi stunting dan sertifikasi HR-IR APINDO untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDM dan hubungan industrial. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi 79 Orang Menyusul Pecahnya Konflik Iran-Israel

    Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi 79 Orang Menyusul Pecahnya Konflik Iran-Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Hingga Sabtu, 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 79 orang menyusul pecahnya konflik Iran-Israel. Mereka terdiri dari 78 warga negara Indonesia  dan 1 warga Iran.

    “Sementara itu, 18 orang evacuee (yang dievakuasi) sisanya dari total jumlah 97 orang evacuee yang masih berada di Baku, Azerbaijan akan dipulangkan secara bertahap pada 28 & 29 Juni 2025,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam.

    Lima orang, tuturnya,  dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu, 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda.

     

    Sementara yang masih berada di Baku terdapat 13 orang dengan jadwal kepulangan dari kolasi tersebut, Minggu, 29 Juni 2025. “Para evacuee gelombang terakhir ini dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025,” ucap Judha. Kemlu berkoordinasi erat dengan perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi. 

     

    Setelah serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar beberapa waktu lalu, Kemlu mengimbau para warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan. Kemlu dan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor dari dekat eskalasi konflik yang terjadi antara Israel, AS dan Iran. Selain meningkatkan kewaspadaan, para WNI di Timur Tengah terus memantau situasi keamanan dan arahan yang diberikan otoritas setempat, menghindari lokasi aset-aset negara berkonflik dan mengurangi perjalanan ke luar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak. 

     

    “Bagi WNI yang menetap agar melakukan lapor diri secara online di www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data telah update,” kata Judha dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Imbauan juga ditujukan kepada WNI yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah udara Timur Tengah agar mengantisipasi gangguan penerbangan karena penutupan wilayah udara di sejumlah negara. “Selalu pastikan jadwal penerbangan ke maskapai.”

     

    Dalam keadaan darurat di luar negeri, WNI diminta segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau hotline Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor +62 812-9007-0027 (WhatsApp) atau tekan Tombol Darurat di aplikasi Safe Travel Kemlu. Iran melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar pada Senin (23/6/ 2025) malam. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Negeri Pam Sam tersebut ke fasilitas nuklir Iran beberapa waktu lalu. ***