Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Nothing Phone 3 Resmi Rilis, HP Flagship Murah Pembunuh HP Mahal

    Nothing Phone 3 Resmi Rilis, HP Flagship Murah Pembunuh HP Mahal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nothing Phone 3 baru saja diluncurkan dan digadang-gadang sebagai flagship sebenarnya yang pertama kali diperkenalkan oleh merek asal Inggris.

    Nothing Phone 3 juga dikatakan akan menyasar pasar yang lebih luas, termasuk Amerika Serikat (AS). Beberapa saat lalu, dirumorkan pula bahwa Nothing akan menggarap pasar Indonesia, meski belum jelas apakah akan memboyong produk flagship.

    Nothing Phone 3 Judah bisa dipesan multi 4 Juli 2025 dengan harga multi US$799 (Rp12 jutaan). Ada opsi wanna Putih tau Hitam, dengan RAM 12GB dan kapasitas penyimpanan 256GB.

    Dengan menambah US$100 (Rp1,6 jutaan), kapasitas RAM bisa lebih jumbo 16GB dan penyimpanan 512GB. Ketersediaan perangkat akan dimulai pada 15 Juli 2025.

    Untuk spesifikasinya, Nothing Phone 3 benar-benar bisa dibilang ‘pembunuh’ HP flagship di pasaran saat ini. HP ini ditenagai prosesor Snapdragon 8s Gen 4.

    Memang, prosesornya bukan Snapdragon 8 Elite yang paling gahar, tetapi Snapdragon 8s Gen 4 merupakan peningkatan signifikan dan terbaik yang pernah digunakan oleh Nothing.

    Nothing Phone 3 mengusung layar AMOLED 6,67-inci dengan refresh rate 120Hz. Baterainya cukup jumbo dengan kapasitas 5.150 mAh, sudah didukung pengisian daya cepat 65W (kabel), 15W (tanpa kabel).

    Pelindungnya air-debu sudah bersertifikasi IP68. Kontektivitasnya juga disokong WiFi 7 dan Bluetooth 6.0.

    Untuk sektor fotografi, Nothing Phone 3 memiliki konfigurasi triple-camera beresolusi 50MP untuk kamera utama, periskop, dan ultra-wide.

    Kamera selfie juga tak tanggung-tanggung diberikan sensor dengan resolusi 50MP.

    HP ini berjalan pada sistem operasi Android 15 dengan antarmuka Nothing OS 3.5. Nothing menjanjikan pembaruan Android hingga 5 tahun dan tambalan keamanan hingga 7 tahun.

    Ada juga beberapa fitur khusus seperti universal smart search di kolom pencarian, Essential Space (tool organisasi AI), serta beberapa widget custom.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MA Sunat Hukuman Setya Novanto, dari 15 Tahun Jadi 12,5 Tahun Penjara

    MA Sunat Hukuman Setya Novanto, dari 15 Tahun Jadi 12,5 Tahun Penjara

    MA Sunat Hukuman Setya Novanto, dari 15 Tahun Jadi 12,5 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Mahkamah Agung
    (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua DPR
    Setya Novanto
    terkait vonis hukumannya dalam kasus korupsi e-KTP.
    Dalam putusan PK tersebut, MA menyunat vonis hukuman Setya Novanto dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara.
    “Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan,” demikian keterangan dari putusan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang dikutip dari laman resmi MA, Rabu (2/7/2025).
    Setya Novanto juga dihukum pidana denda sebesar Rp 500.000.000 dan subsidair 6 bulan kurungan serta Uang Pengganti (UP) sebesar 7,3 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
    Adapun uang pengganti dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan oleh terpidana kepada Penyidik KPK dan yang telah disetorkan terpidana.
    “UP USD 7,300,000 dikompensasi sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang telah dititipkan oleh terpidana kepada Penyidik KPK dan yang telah disetorkan terpidana, sisa UP Rp 49.052.289.803,00 subsidair 2 tahun penjara,” demikian keterangan putusan tersebut.
    Novanto juga dijatuhi pidana tambahan mencabut hak untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan terhitung sejak selesai menjalani masa pemidanaan.
    “Pidana tambahan mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan publik selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” demikian keterangan putusan tersebut.
    Diketahui, pada 24 April 2018, Setya Novanto dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.
    Ia divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan.
    Eks ketua umum Partai Golkar juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.
    Majelis hakim juga mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Desak Hamas Terima Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

    Trump Desak Hamas Terima Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak kelompok Hamas untuk menerima gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Trump mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk menuntaskan kesepakatan tersebut, seiring pasukannya juga meningkatkan operasi di wilayah Palestina tersebut.

    Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial, mengatakan bahwa perwakilannya telah bertemu dengan para pejabat Israel terkait konflik Gaza, menjelang kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke Washington minggu depan.

    “Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menuntaskan GENCATAN SENJATA 60 Hari, di mana kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk mengakhiri Perang,” tulis Trump di media sosial miliknya, Truth Social, dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (2/7/2025).

    Trump mengatakan perwakilan Qatar dan Mesir, mediator dalam konflik Gaza, akan menyampaikan “proposal akhir ini.”

    “Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini, karena ini tidak akan menjadi lebih baik-ini hanya akan menjadi lebih buruk,” ujar Trump.

    Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia akan bersikap “sangat tegas” terhadap Netanyahu saat mereka bertemu pada tanggal 7 Juli mendatang.

    Selain terus melancarkan serangannya di Gaza, militer Israel diketahui meningkatkan aksi kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Aksi kekerasan ini menewaskan 1.000 warga Palestina.

    Dilansir Aljazeera, Selasa (1/7), ketika dunia teralihkan oleh genosida yang dilakukan pasukan Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 56.331 orang dan mengusir hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang, Israel juga meningkatkan serangannya di Tepi Barat.

    Tak hanya melalui militer, pemukim Israel juga menyerang dan membunuh penduduk desa Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rupiah diprediksi menguat menjelang penundaan tarif AS berakhir

    Rupiah diprediksi menguat menjelang penundaan tarif AS berakhir

    Investor cenderung wait and see (jelang) seminggu menjelang berakhirnya penundaan tarif resiprokal Trump.

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat menjelang penundaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) berakhir.

    “Investor cenderung wait and see (jelang) seminggu menjelang berakhirnya penundaan tarif resiprokal Trump,” kata Lukman Leong, di Jakarta, Rabu.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa (1/7) mengumumkan bahwa dirinya tidak berencana untuk memperpanjang penundaan tarif perdagangan timbal balik yang akan berakhir pada 9 Juli.

    Trump juga menyebutkan pemerintahannya akan segera mengirim selembar surat kepada para mitra dagang AS, yang berisi ucapan selamat kepada mereka atas haknya untuk menjalin bisnis dengan AS.

    Presiden AS itu menyatakan penerapan kebijakan tarif telah menghasilkan pendapatan sekitar 129 miliar dolar AS (sekitar Rp2 kuadriliun) bagi negaranya dan masih jumlah itu masih akan terus bertambah.

    Trump telah mengumumkan bahwa AS telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan China pada Rabu (25/6). Ia juga mengindikasikan kesepakatan perdagangan dengan India bakal segera tercapai.

    Pada 2 April, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan tarif pada produk-produk impor dari negara lain. Tarif dasar ditetapkan sebesar 10 persen, dengan tarif yang lebih tinggi dikenakan ke 57 negara berdasarkan defisit perdagangan AS dengan setiap negara tertentu.

    Kemudian, pada 9 April Trump mengatakan tarif ekspor dari 75 lebih negara yang tidak melakukan aksi balasan akan dikurangi menjadi 10 persen selama 90 hari.

    Penangguhan tarif selama 90 hari untuk sebagian besar negara akan berakhir pada 8 Juli. Sementara itu, penangguhan tarif selama 90 hari terhadap China, yang juga merupakan bagian dari skema ini akan berakhir pada 12 Agustus.

    Sentimen lain terhadap kurs rupiah beradak dari sikap investor jelang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak AS.

    “Indeks dolar AS masih terus turun oleh kekhawatiran RUU Pajak Trump dan ketidakpastian tarif,” ujar Lukman.

    Mengutip Xinhua, Senat AS telah meloloskan RUU pemotongan pajak besar Presiden AS Donald Trump yang menandai langkah prosedural utama menuju pengesahan aturan tersebut sebelum reses pada 4 Juli mendatang.

    RUU itu yang setebal 940 halaman dengan judul “One Big Beautiful Bill Act”, disetujui dalam pemungutan suara dengan skor 51-49.

    Aturan baru ini untuk memperpanjang pemotongan pajak 2017, memotong pajak lainnya, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan, sekaligus mengimbangi kerugian pendapatan melalui pemotongan besar-besaran pada Medicaid, kupon makanan, energi terbarukan, hingga program kesejahteraan sosial lainnya.

    Setelah pemungutan suara, para senator kemungkinan akan menghadapi debat dan proses amendemen yang panjang di hari-hari mendatang. Setelah RUU tersebut lolos di Senat, maka RUU tersebut akan kembali ke DPR AS untuk pemungutan suara terakhir sebelum menuju Gedung Putih.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta melemah sebesar 21 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.221 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.200 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Calon Walkot Muslim AS Dihina Makan Pakai Tangan, Netizen RI Bereaksi

    Calon Walkot Muslim AS Dihina Makan Pakai Tangan, Netizen RI Bereaksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Netizen bela habis-habisan Zohran Mamdani yang dihina cara makannya oleh anggota kongres dari Republik Brandon Gill. Dia mengkritik calon walikota New York dari Partai Demokrat itu karena makan dengan tangan.

    Gill mengomentari video yang memperlihatkan Mamdani tengah makan menggunakan tangan kosong tanpa alat makan. Dia menyebut seharusnya Mamdani kembali ke dunia ketiga.

    “Orang beradab di Amerika tidak makan seperti itu. Jika Anda menolak mengadopsi kebiasaan Barat, kembalilah ke Dunia Ketiga,” tulis Gill dalam akun X.

    Mengutip Hindustan Times, netizen dengan cepat membela Mamdani dan mengkritik Gill dengan keras. Misalnya mempertanyakan cara makan Gill jika harus mengonsumsi pizza, kentang goreng dan taco.

    Ketiga makanan tersebut diketahui dikonsumsi dengan tangan kosong. Namun merujuk pada postingan Gill, dia tak suka dengan cara tersebut.

    Selain itu pengguna internet juga mulai dari menginterogasi hingga mencari foto keluarga istrinya yang berasal dari India, yang diketahui juga makan dengan tangan kosong.

    “Ayah mertua Brandon Gill, Dinesh D’Souza, lahir dan dibesarkan di India dan pasti makan dengan tangan. Apakah dia akan meminta ayah mertuanya meninggalkan AS juga?” kata seorang pengguna X yang juga jurnalis, Mehdi Hasan.

    Sang istri, Danielle mencoba membela Gill. Dia mengatakan dirinya tak tumbuh besar dengan makan nasi menggunakan tangan dan selalu menggunakan alat makan.

    Danielle menyebut dirinya dan keluarga beragama kristen. Meski besar di India, keluarga besar ayahnya menggunakan garpu saat makan.

    Sebagai informasi, Mamdani baru saja mengalahkan Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan wali kota New York City. Jika dia menang, maka Mamdani akan mencatatkan diri sebagai wali kota Muslim pertama di New York.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 Juta Akun Pelanggan Maskapai Qantas Australia Diretas, Pihak Ketiga Lalai

    6 Juta Akun Pelanggan Maskapai Qantas Australia Diretas, Pihak Ketiga Lalai

    Bisnis.com, JAKARTA— Maskapai penerbangan nasional Australia, Qantas, mengungkapkan sekitar 6 juta akun pelanggan telah diretas. 

    Melansir laman Reuters pada Rabu (2/7/2025) Qantas menyebut pelaku peretasan menargetkan pusat layanan pelanggan dan berhasil membobol platform pihak ketiga yang digunakan untuk layanan pelanggan. 

    “Data yang berhasil diakses meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor anggota frequent flyer milik para pelanggan,” tulis Qantas dalam pernyataan resmi. 

    Meski tidak mengungkap secara rinci lokasi pusat layanan atau asal pelanggan yang terdampak, Qantas mengatakan insiden ini terdeteksi setelah adanya aktivitas mencurigakan di sistem mereka. 

    Perusahaan mengklaim telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi dampak insiden tersebut dan sedang melakukan investigasi lebih lanjut.

    “Kami masih menyelidiki seberapa besar data yang benar-benar dicuri, namun kami memperkirakan jumlahnya akan signifikan,” ungkap Qantas. 

    Qantas juga memastikan insiden tersebut tidak memengaruhi operasional maupun keselamatan penerbangan. Insiden ini terjadi di tengah peringatan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) terkait serangan siber yang menargetkan sejumlah maskapai. 

    Sebelumnya, Hawaiian Airlines dan WestJet dari Kanada juga melaporkan pelanggaran data serupa. Meski Qantas tidak menyebut kelompok pelaku, perusahaan keamanan siber Arctic Wolf menyebut tren serangan ini dilakukan secara terkoordinasi dan berskala besar. 

    Direktur Keamanan Siber Arctic Wolf untuk Australia, Mark Thomas mengatakan pelaku kemungkinan menggunakan metode yang mirip dengan peretasan sebelumnya, termasuk dengan menargetkan kredensial staf teknis perusahaan.

    Insiden ini memengaruhi kepercayaan investor, di mana saham Qantas turun 3,3% pada pertengahan sesi perdagangan hari ini, sementara indeks pasar secara umum cenderung datar.

    Kebocoran data tersebut menambah deretan masalah yang membayangi Qantas, di tengah upaya perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat merosot akibat berbagai skandal dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebelumnya, maskapai ini menuai kecaman setelah terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara ilegal terhadap ribuan pekerja darat selama masa penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19, meskipun saat itu Qantas masih menerima dana stimulus dari pemerintah.

    Selain itu, Qantas juga mengakui telah menjual tiket untuk penerbangan yang sebetulnya sudah dibatalkan, yang semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap maskapai tersebut.

  • Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD3.400, Simak Faktornya – Page 3

    Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD3.400, Simak Faktornya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan harga emas akan menembus level USD3.400 dalam waktu dekat, bahkan berpotensi menuju USD3.550 hingga akhir tahun 2025.

    Saat ini, harga emas dunia diperdagangkan di kisaran USD3.347 per troy ounce. Ibrahim mengatakan, bila tidak ada tekanan baru, maka dalam waktu dekat harga bisa menembus USD3.376, dan dalam skenario optimistis, terus merangkak naik menuju USD3.400 dan bahkan USD3.550 hingga USD3.600 pada akhir tahun.

    “Kalau seandainya ini kena dalam dua hari ke depan kemungkinan di USD3.400.000 akan tercapai. Kalau saya lihat secara teknikal, malam ini bahwa harga mas dunia kemungkinan besar akhir tahun di USD3.550 Ini berdasarkan teknikal malam ini. Level akhir tahun bisa berubah menjadi USD3.600,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Rabu (2/7/2025).

    Perkembangan di AS

    Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga emas adalah perkembangan terbaru di Amerika Serikat. Kongres AS, yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik, meloloskan sebuah Rancangan Undang-Undang besar-besaran yang disebut-sebut sebagai “One Big Beautiful Field.”

    RUU ini dinilai akan mengubah arah kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi AS ke depan. Namun, tidak semua pihak menyambutnya positif. Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung kebijakan Donald Trump, justru menjadi salah satu yang paling vokal mengkritik RUU tersebut.

    “Nah masuknya RUU besar dan indah ini diterima oleh Kongres, disetujui oleh Kongres, kemungkinan besar akan disahkan oleh pemerintah. Ini membuat perdebatan tersendiri bagi para politikus di Amerika,” ujarnya.

    Kondisi ini menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran investor atas arah kebijakan fiskal AS, mendorong mereka mengalihkan aset ke instrumen yang lebih aman seperti emas.

     

  • Trump vs Elon Musk Memanas, Subsidi untuk Tesla hingga SpaceX Terancam Dicabut

    Trump vs Elon Musk Memanas, Subsidi untuk Tesla hingga SpaceX Terancam Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut subsidi senilai miliaran dolar AS yang diterima perusahaan-perusahaan milik Elon Musk seperti Tesla hingga SpaceX dari pemerintah federal. 

    Lewat platform Truth Social, Trump menyindir bahwa Musk mungkin telah menerima lebih banyak subsidi daripada siapa pun dalam sejarah. Tanpa peluncuran roket, satelit, atau produksi mobil listrik, AS bisa menghemat sangat banyak.

    Ancaman tersebut kembali ditekankan Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

    “Dia kesal karena kehilangan mandat kendaraan listriknya. Dia marah soal banyak hal, tapi dia bisa kehilangan jauh lebih banyak dari itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih dikutip dari Reuters, Rabu (2/7/2025).

    Menanggapi ancaman tersebut, Musk menulis di platform media sosial X bahwa dia siap menerima pemotongan subsidi akibat pengesahan RUU tersebut. Dia juga menambahkan dirinya bisa saja membalas lebih keras terhadap Trump, tetapi untuk sementara memilih menahan diri.

    “Saya secara harfiah mengatakan, potong semuanya. Sekarang,”  kata Musk.

    Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam perseteruan antara Trump dan orang terkaya di dunia tersebut, yang dulunya merupakan sekutu politik. Ketegangan memuncak pada Senin (30/6/2025) waktu setempat, ketika Musk kembali melontarkan kritik terhadap RUU pemangkasan pajak dan pengeluaran versi Trump. 

    RUU tersebut berpotensi menghapus subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang selama ini menjadi insentif utama bagi Tesla, produsen kendaraan listrik terbesar di AS. RUU itu disahkan oleh Senat dengan selisih suara tipis pada Selasa siang waktu setempat.

    Meski Musk kerap menyuarakan bahwa subsidi pemerintah seharusnya dihapus, Tesla selama ini telah menikmati miliaran dolar dalam bentuk kredit pajak dan keuntungan kebijakan lainnya terkait bisnis energi bersih dan transportasi ramah lingkungan. 

    Pemerintahan Trump memiliki kewenangan atas sejumlah program tersebut, termasuk insentif pajak sebesar US$7.500 bagi konsumen yang membeli atau menyewa kendaraan listrik.

    Musk bahkan mengancam akan membentuk partai politik baru dan mendanai kampanye untuk menggulingkan anggota parlemen yang mendukung RUU tersebut. Hal ini dianggap kontradiktif dengan kampanyenya sendiri yang menekankan pembatasan pengeluaran pemerintah. 

    Sejumlah anggota Partai Republik mengkhawatirkan bahwa konflik terbuka antara Musk dan Trump dapat mengganggu peluang partai untuk mempertahankan mayoritas dalam pemilu sela 2026.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menanggapi kritik Musk dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengelola anggaran negara dengan baik. 

    “Urusan keuangan negara biar saya yang tangani,” ujarnya.

    Musk sebelumnya memimpin pembentukan Department of Government Efficiency (DOGE), sebuah inisiatif untuk memotong belanja pemerintah. Namun, dia mundur dari peran aktifnya sejak akhir Mei lalu. 

    “DOGE adalah monster yang mungkin harus kembali dan memangsa Elon,” ujar Trump.

  • Trump Umumkan Israel Sepakat Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

    Trump Umumkan Israel Sepakat Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perkembangan upaya gencatan senjata di Gaza. Trump menyebut Israel telah menerima proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika.

    “Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menuntaskan gencatan senjata 60 hari,” tulis Trump di Truth Social dilansir AFP, Rabu (2/7/2025).

    Trump mengatakan kesepakatan ini juga akan diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir. Perwakilan kedua negara tersebut nantinya akan menyampaikan proposal gencatan senjata tersebut kepada Hamas.

    Trump juga berharap Hamas menerima proposal gencatan senjata 60 hari di Gaza. Dia menyebut upaya meredam agresi Israel di Gaza tidak akan berhasil jika Hamas menolak proposal tersebut.

    “Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini, karena kesepakatan ini tidak akan membaik (jika ditolak Hamas)- hanya akan menjadi lebih buruk,” tulis Trump.

    Militer Israel diketahui meningkatkan aksi kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023. Aksi kekerasan ini menewaskan 1.000 warga Palestina.

    Dilansir Aljazeera, Selasa (1/7), ketika dunia teralihkan oleh genosida yang dilakukan pasukan Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 56.331 orang dan mengusir hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang, Israel juga meningkatkan serangannya di Tepi Barat. Tak hanya melalui militer, pemukim Israel juga menyerang dan membunuh penduduk desa Palestina.

    Tonton juga “Trump Resmi Cabut Sanksi AS terhadap Suriah” di sini:

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Menang Lagi, Senat Loloskan RUU Kontroversial ‘Utang’ Rp53.000 T

    Trump Menang Lagi, Senat Loloskan RUU Kontroversial ‘Utang’ Rp53.000 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Senat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) besar-besaran soal pajak dan belanja yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Selasa (1/7/2025) dengan selisih suara tipis.

    RUU ini berpotensi mengubah lanskap fiskal dan sosial negara, dengan pemangkasan besar-besaran pada program bantuan sosial, perpanjangan pemotongan pajak, peningkatan belanja militer dan imigrasi, sekaligus menambah utang nasional sebesar US$3,3 triliun atau sekitar Rp53.000 triliun.

    RUU ini disahkan dengan suara 51-50 di Senat, setelah Wakil Presiden JD Vance menggunakan hak suaranya untuk memecah kebuntuan. Tiga senator Partai Republik-Thom Tillis (North Carolina), Susan Collins (Maine), dan Rand Paul (Kentucky)-bergabung dengan seluruh 47 senator Demokrat untuk menolak RUU tersebut.

    Setelah disahkan di Senat, RUU kini menuju DPR untuk disetujui secara final. Namun, sejumlah anggota DPR dari Partai Republik telah menyuarakan penolakan terhadap beberapa ketentuan dalam versi Senat.

    Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk menandatangani RUU ini menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pihaknya akan berupaya mengejar tenggat itu.

    “Ini adalah RUU yang hebat. Semua pihak akan mendapat manfaat,” kata Trump dalam sebuah acara di Florida, dilansir Reuters. “Saya pikir RUU ini akan berjalan mulus di DPR.”

    RUU ini memperpanjang pemotongan pajak dari 2017, menambah insentif pajak baru untuk pendapatan dari uang tip dan lembur, dan meningkatkan anggaran untuk militer dan penegakan imigrasi.

    Namun, di sisi lain, RUU ini juga memangkas sekitar US$930 miliar dari anggaran Medicaid dan bantuan makanan bagi warga berpenghasilan rendah serta mencabut sebagian besar insentif energi hijau warisan Presiden Joe Biden.

    RUU tersebut juga menaikkan batas utang pemerintah federal sebesar US$5 triliun, suatu langkah yang dinilai penting agar negara tidak gagal bayar, namun menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan fiskal jangka panjang AS.

    Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), versi Senat akan menambah sekitar US$800 miliar lebih banyak utang dibandingkan versi RUU yang sebelumnya disahkan di DPR pada Mei lalu dengan hanya dua suara kelebihan.

    Salah satu drama utama dalam pengesahan RUU ini terjadi saat Senator Lisa Murkowski (Alaska) menyatakan akan menolak jika tak ada perubahan signifikan. Untuk mengamankan suaranya, versi final RUU memasukkan dua ketentuan khusus: tambahan dana bantuan pangan untuk Alaska dan negara bagian lain, serta US$50 miliar untuk membantu rumah sakit pedesaan menghadapi dampak pemotongan Medicaid.

    “Ini adalah proses yang buruk – perlombaan panik untuk memenuhi tenggat buatan yang menguji semua batas lembaga ini,” kata Murkowski dalam pernyataannya. “RUU ini masih perlu banyak perbaikan lintas kamar dan belum siap untuk meja Presiden.”

    Namun, kelompok konservatif garis keras seperti House Freedom Caucus tetap menentang biaya besar dalam RUU ini.

    “Ada banyak yang khawatir,” ujar anggota DPR Chip Roy dari Texas. Kelompoknya menyoroti beban utang dan pemangkasan Medicaid sebagai titik keberatan utama.

    Sementara itu, anggota DPR dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California juga mengancam akan menarik dukungan kecuali ketentuan pemotongan pajak lokal (SALT) diperbesar.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]