Negara: Amerika Serikat

  • One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS

    Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.

    Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.

    Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

    Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.

    Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.

    Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.

    Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.

    Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.

    Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.

    Pengurangan Pajak SALT

    Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.

    Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.

    Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.

    Kredit Pajak Anak

    Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.

    Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.

    Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.

    Bonus untuk Lansia

    Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.

    Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.

    Pemangkasan Anggaran Medicaid

    Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

    Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.

    Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.

    Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.

    Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.

    Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan

    Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.

    Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

    Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.

    Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.

    Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.

    Trump Accounts untuk Tabungan Anak

    Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.

    Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.

    Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.

    Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa

    Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.

    Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:

    Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.

    Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.

    Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.

    Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.

    Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).

    Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
    Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.

    Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.

    Potongan Pajak atas Penghasilan Tip

    Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.

    Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.

    Potongan Pajak untuk Lembur

    Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.

    Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.

    Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih

    Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.

    Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    (ily/hns)

  • Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh, Isyaratkan Perketat Sanksi Rusia

    Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh, Isyaratkan Perketat Sanksi Rusia

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “sangat tidak senang” dengan percakapan telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas perang Ukraina. Trump menyebut sang pemimpin Rusia itu hanya ingin “terus membunuh orang”.

    Trump, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), juga mengisyaratkan Washington akan memperketat sanksi-sanksi untuk Moskow.

    “Ini situasi yang sangat sulit. Saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat tidak senang dengan percakapan telepon saya dengan Presiden Putin. Dia ingin bertindak lebih jauh, terus membunuh orang-orang, itu tidak baik,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One.

    Trump kemudian mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akhirnya siap untuk memperketat sanksi-sanksi terhadap Rusia, setelah menahan diri selama enam bulan terakhir saat dia berupaya keras membujuk Putin untuk mengakhiri perang.

    “Kami berbicara banyak soal sanksi. Dia memahami bahwa sanksi itu mungkin akan terjadi,” kata Trump.

    Dalam pernyataannya, Trump menambahkan bahwa dirinya juga melakukan percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (4/7), yang disebutnya sebagai “panggilan telepon yang sangat strategis”.

    Pembicaraan via telepon antara Trump dan Zelensky ini dilakukan saat kekhawatiran meningkat di Ukraina tentang pengiriman bantuan militer AS.

    Zelensky sebelumnya mengatakan bahwa dirinya dan Trump telah sepakat untuk bekerja guna “memperkuat” pertahanan udara Ukraina, menyusul serangan drone dan rudal terbesar Rusia dalam invasi militer yang berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    Trump, dalam pernyataannya, mengatakan dirinya juga telah membahas pengiriman rudal pencegat Patriot ke Ukraina dalam percakapan telepon terpisah dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Jumat (4/7), meskipun dia belum setuju untuk melakukannya.

    Disebutkan oleh Trump bahwa Merz “merasa mereka harus dilindungi”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo ikut menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon duta besar (dubes) RI di Komisi I DPR, Sabtu (5/7/2025).

    Dia digadang-gadang menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Dubes Amerika Serikat (AS), yang sudah kosong sekitar dua tahun. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Indroyono terlihat tiba menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan hari ini bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. 

    Misalnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha serta adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Nurmala Kartini Sjahrir. 

    Komisi I DPR dijadwalkan untuk menggelar rapat internal dengan agenda pembahasan mekanisme fit and proper tes calon dubes LBBP RI dan organisasi internasional pada pukul 09.30 WIB. 

    Selanjutnya, agenda fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk sebanyak 24 calon dubes dan organisasi negara sahabat. 

    Agenda fit and proper test dijadwalkan digelar selama dua hari. Selain hari ini, fit and proper test kembali dilanjutkan pada Minggu (6/7/2025) pada pukul 10.00 WIB-12.00 WIB.

    Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut pemerintah telah mengusulkan calon dubes untuk 24 negara, termasuk untuk Dubes AS dan PBB di New York. 

    “Tadi dalam Rapat Paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Jalani Fit and Proper Calon Dubes RI untuk AS, Indroyono: Proses Belum Selesai

    Jalani Fit and Proper Calon Dubes RI untuk AS, Indroyono: Proses Belum Selesai

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), yang dijalaninya hari ini di Komisi I, Gedung DPR, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Saat ditanyai awak media soal fit and proper test-nya, dia justru hanya membagikan curriculum vitae (CV)-nya kepada wartawan.

    Kemudian, pria asal Bandung, Jawa Barat ini hanya meminta kepada awak media supaya proses dirinya menjadi dubes RI dipermudah.

    “Doain dulu deh. Proses belum selesai. Itu dulu aja deh,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Indroyono keluar ruangan sekitar pukul 12:54 WIB. Mengenakan jas hitam dengan dasri biru muda, dia sembari membawa beberapa lembaran kertas.

    Indroyono juga enggan menjawab soal berapa pertanyaan yang jajaran Komisi I tanyakan pasa dirinya. Dia hanya menyebut nanti akan disampaikan langsung oleh pihak DPR.

    Sebagai informasi, Dwisuryo Indroyono Soesilo lahir di Bandung pada 27 Maret 1955. Pria yang memiliki tiga anak ini merupakan lulusan sarjana teknik geologi ITB Bandung pada 1978.

    Dia melanjutkan pendidikannya di University of Michigan, USA pada 1981 dengan gelar Master of Science-Remote Sensing, School of Natural Resources. Kemudian, pada 1987 melanjutkan ke University of lowa, USA. Dia juga pernah di Lemhannas RI, KSA-14 pada 2006.

    Indroyono juga sangat aktif menulis karya ilmiah di berbagai bidang seperti geologi, aplikasi remite sensing untuk eksplorasi geologi, perikanan, hingga pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana serta iptek kelautan.

  • Hamas Bilang Siap Mulai Kembali Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Bilang Siap Mulai Kembali Perundingan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City

    Kelompok Hamas mengatakan siap untuk “segera” memulai kembali perundingan mengenai usulan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Proposal terbaru yang diajukan mediator mengatur soal gencatan senjata selama 60 hari, yang melibatkan pembebasan para sandera oleh Hamas dan tahanan Palestina oleh Israel.

    Pengumuman itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), disampaikan Hamas setelah kelompok tersebut melakukan konsultasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya, dan sebelum kunjungan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/7) mendatang.

    “Gerakan ini siap untuk terlibat segera dan secara serius dalam siklus perundingan mengenai mekanisme untuk menerapkan (ketentuan dalam usulan gencatan senjata yang diterima dari mediator),” ucap Hamas dalam pernyataan pada Jumat (4/7).

    Usulan gencatan senjata terbaru itu didukung oleh AS, dan diklaim oleh Presiden Donald Trump telah disetujui oleh Israel.

    Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, mengatakan pihaknya mendukung perundingan gencatan senjata terbaru, namun menuntut “jaminan” bahwa Israel “tidak akan melanjutkan agresinya” setelah para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dibebaskan.

    Seorang sumber Palestina yang memahami negosiasi yang terjadi mengatakan kepada AFP bahwa proposal terbaru mencakup “gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan setengah dari para tawanan Israel yang masih hidup di Jalur Gaza” — diperkirakan berjumlah 22 orang — “sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah tahanan dan tawanan Palestina oleh Israel”.

    Dua gencatan senjata sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan AS mampu menghentikan sementara pertempuran Hamas dan Israel, yang melibatkan pembebasan sandera Israel di Gaza dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Tel Aviv.

    Trump mengatakan pada Kamis (3/7) bahwa dirinya menginginkan “keselamatan bagi rakyat Gaza”.

    “Mereka telah melalui neraka,” sebutnya.

    Sementara Netanyahu, pada Jumat (4/7), berjanji untuk memulangkan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah mendapat tekanan domestik yang besar atas nasib mereka.

    “Saya merasakan komitmen yang mendalam, pertama dan terutama, untuk memastikan kembalinya semua orang yang diculik, semuanya,” ujarnya.

    Dari 251 sandera yang diculik Hamas dan sekutunya dalam serangan Oktober 2023 lalu, sebanyak 49 orang di antaranya masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk 27 orang yang, disebut oleh militer Israel, sudah tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    Trump Bahagia Usai Teken Undang-undang yang Tuai Kritik Pedas

    Foto Bisnis

    Rengga Sancaya – detikFinance

    Sabtu, 05 Jul 2025 15:00 WIB

    Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani paket undang-undang raksasa, yang dikenal dengan nama “One Big Beautiful Bill Act”.

  • Pemerintah Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan dengan Brasil Selidiki Kematian Juliana Marins

    Pemerintah Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan dengan Brasil Selidiki Kematian Juliana Marins

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia terbuka untuk melakukan investigasi gabungan dengan pemerintah Brasil, guna menyelidiki lebih lanjut kematian turis pendaki Gunung Rinjani, Juliana Marins. 

    Hal itu disampaikan Yusril, Jumat (4/7/2025). Dia menyebut pemerintah Indonesia mengusulkan berbagai solusi terhadap penuntasan kasus tersebut, termasuk melakukan investigasi gabungan secara bilateral dengan Brasil. 

    Yusril tidak memerinci apabila usulan tersebut sudah disampaikan secara resmi ke pemerintah Brasil. Namun, usulan itu datang usai keluarga almarhum dan salah satu lembaga independen dari negara Amerika Latin itu berencana untuk membawa kasus ini ke ranah hukum internasional. 

    “Jadi aparat penegak hukum di Indonesia dalam hal ini adalah kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak otoritas Brasil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini dan kita terbuka untuk itu,” ujarnya di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025). 

    Yusril menyebut pembentukan tim investigasi gabungan antara dua pihak sudah pernah dilakukan di Indonesia secara terbuka dan adil menurut hukum. 

    Apapun hasil dari investigasi itu, terangnya, akan diungkapkan ke publik di dua negara tersebut apabila disetujui. 

    “Saya kira langkah ini akan fair, jujur, adil, lebih terbuka daripada membuat statement-statement mau membawa Indonesia ke hukum internasional hanya berdasarkan atas dugaan-dugaan, spekulasi yang tanpa didasari oleh satu penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi,” kata ahli hukum tata negara itu. 

    Yusril mengakui pemerintah Indonesia mengetahui rencana keluarga Juliana dan salah lembaga independen asal Brasil, Federal Public Defender’s Office (FPDO), untuk membawa kasus kematian almarhum ke ranah hukum internasional. 

    Keluarga pun diketahui juga mendorong agar adanya otopsi ulang atas jenazah Juliana yang saat ini sudah dipulangkan ke negara asal. Hal itu kendati otoritas di Denpasar dan Brasil juga telah menggelar otopsi terhadap jenazah Juliana. 

    Adapun terkait dengan tuntutan hukum dimaksud, Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak atau belum pernah menerima nota diplomatik resmi dari pemerintah Brasil. 

    “Jadi bukan pemerintah Brasil, belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik ataupun menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Marins ini,” papar menteri yang pernah menjabat di kabinet pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY ini. 

    Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, RSUD Bali Mandara telah melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana. Hasilnya, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit mengungkap bahwa Juliana meninggal akibat benturan dengan benda tumpul saat jatuh di Gunung Rinjani. 

    Benturan tersebut menyebabkan luka lecet geser, patah tulang hingga pendarahan.  

    “Kami melakukan pemeriksaan luar dan otopsi, jadi hasilnya kita memang menemukan luka-luka pada seluruh tubuh korban [Juliana], terutama yang ada adalah luka lecet geser, yang menandakan bahwa korban itu memang geser dengan benda tumpul. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada bagian belakang, tulang punggung dan paha,” jelas Putu Alit kepada media, Jumat (27/6/2025). 

    Berdasarkan kronologinya, Juliana jatuh ke lereng Gunung Rinjani dari yang awalnya 200 meter, kemudian semakin terperosok hingga kedalaman 600 meter.

    Setelah lima hari berselang pada 25 Juni 2025 pukul 13:51 WITA, tim SAR gabungan baru bisa mengangkat jenazah korban dari dasar jurang menggunakan peralatan manual dengan tali yang ditarik pakai teknik lifting.

  • Trump Teken UU Baru, Utang AS Diprediksi Bengkak Rp 53.000 T

    Trump Teken UU Baru, Utang AS Diprediksi Bengkak Rp 53.000 T

    Jakarta

    Paket undang-undang yang berisi pemangkasan pajak hingga anggaran Amerika Serikat (AS) atau One Big Beautiful Bill Act telah disahkan Presiden Donald Trump. Undang-undang itu ditandatangani Trump bertepatan dengan hari kemerdekaan AS pada Jumat, 4 Juli 2025.

    Namun, regulasi yang baru disahkan itu dianggap kontroversial karena bakal membebani keuangan AS. Analisis terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) undang-undang itu akan memperburuk kondisi utang nasional dan membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan.

    Dilansir dari New York Times, Sabtu (5/7/2025), utang pemerintah AS diprediksi akan naik sebesar US$ 3,3 triliun atau Rp 53.460 triliun (kurs Rp 16.200). Saat ini utang nasional AS tercatat mencapai US$ 36,2 triliun.

    Bahkan, angka US$ 3,3 triliun dari CBO disebut belum mencakup biaya bunga tambahan atas utang baru, yang bisa membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun.

    Hitungan itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan oleh sebagian anggota Partai Republik yang dikenal konservatif soal anggaran. Hitungan itu lebih tinggi dari versi DPR AS yang sebesar US$ 2,4 triliun.

    Dari total utang nasional AS yang sebesar US$ 36,2 triliun, sebesar US$ 29 triliun di antaranya adalah jenis utang publik. Diproyeksi pemerintahan Trump akan meminjam tambahan US$ 21 triliun dalam dekade mendatang.

    Selain itu, dilansir dari AFP, sekitar 11,8 juta warga AS diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada 2034. Jumlah itu meningkat dari 10,9 juta dalam versi sebelumnya.

    Angka ini sebenarnya menambah tekanan bagi para pemimpin Partai Republik yang mengusung Trump. Bahkan sebelum laporan CBO keluar, Partai Republik sudah terpecah. Beberapa anggota menolak pemangkasan dana Medicaid dan bantuan pangan, sementara yang lain menganggap pemangkasan itu belum cukup besar.

    Pemangkasan ini dimaksudkan untuk menutupi biaya perpanjangan pemotongan pajak senilai US$ 3,8 triliun dari era Trump. Namun, banyak anggota Republik meragukan proyeksi CBO, dan memilih menggunakan baseline anggaran alternatif.

    (ily/hns)

  • Tsunami Impor Makin Deras, Ini Usul PII Soal Negosiasi Tarif – Page 3

    Tsunami Impor Makin Deras, Ini Usul PII Soal Negosiasi Tarif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, berharap pemerintah bisa lebih fleksibel dalam melakukan negosiasi tarif dagang, termasuk dengan Amerika Serikat. Lantaran tsunami barang impor di pasar RI saat ini sudah semakin deras. 

    Dalam konteks ini, putra sulung mantan presiden BJ Habibie tersebut menyoroti peralihan pasar ekspor dari suatu negara, imbas adanya tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Semisal China, yang bakal memperluas ekspor ke negara lain seperti Indonesia.

    “Ini (tsunami ekspor) memang akibat dan itu sudah terjadi. Ini bukan satu hal yang kita harus antisipasi. Kita sudah di tengah di dalamnya ya. Kalau kita lihat pasar kita di Indonesia, banyak sekali produk-produk dari luar, terutama dari Tiongkok,” ucapnya di sela acara Seminar Nasional Outlook Industrialisasi Indonesia di ICE BSD, Sabtu (5/7/2025).

    “Karena kalau kita lihat, ekspor Tiongkok ke Amerika itu kurang lebih 35 persen. Itu kan barangnya ke lain tempat. Di antaranya juga ke Indonesia. Jadi itu harus kita siap-siap,” kata Ilham.

    Di sisi lain, ia mewajari posisi Indonesia dalam perundingan dagang dengan AS, yang memberikan sejumlah penawaran kepada Negeri Paman Sam. Sebagai senjata untuk menegosiasikan tarif impor oleh Donald Trump, agar tidak terlalu besar.  

    Indonesia pada 7 Juli 2025 mendatang dijadwalkan bakal meneken nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Washington DC, terkait kesepakatan dagang dan investasi senilai USD 34 miliar. Dalam kesepakatan itu, Indonesia berupaya menyeimbangkan neraca dagang dengan AS, termasuk dengan impor energi senilai USD 15,5 miliar dari Amerika Serikat.

     

  • Waspada Modus Penipuan Baru, Telepon Misterius Mengaku dari Gmail

    Waspada Modus Penipuan Baru, Telepon Misterius Mengaku dari Gmail

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah penipuan dilaporkan menggunakan Gmail untuk memperdaya korbannya agar percaya. Penipu itu akan menelepon cara korbannya dengan memanfaatkan Artificial Intelligence.

    Laporan tersebut berasal dari Sam Mitrovic, konsultan Solusi Microsoft. Dia menceritakan pengalamannya saat mendapatkan modus penipuan tersebut.

    Ini berawal saat dia menerima pemberitahuan upaya pemulihan akun namun ditolaknya. Sekitar 40 menit kemudian, dia mendapatkan pemberitahuan telah melewatkan sebuah panggilan yang diklaim berasal dari Google Sydney.

    Seminggu kemudian, pemberitahuan yang sama kembali masuk. Hampir sama, panggilan telepon juga masuk sekitar 40 menit kemudian.

    Untuk kali ini, dia mengangkatnya dan di seberang telepon berbicara seorang pria Amerika Serikat (AS) yang mengaku sebagai Google Support.

    Mitrovic diberitahu akunnya menunjukkan aktivitas mencurigakan. Selama seminggu, aksesnya sudah dipegang seorang penyerang dan telah mengunduh data akun.

    Selama pembicaraan berlangsung, dia menyadari yang melakukan telepon bukan manusia melainkan AI. “Orang-orang sibuk dan penipuan ini tampak cukup sah membuat saya akan memberikan mereka AI untuk upayanya. Banyak orang akan terperdaya, namun pada tingkat individu dengan tools terbaik memiliki kewaspadaan,” jelasnya

    Ada beberapa cara untuk menghindari kejahatan ini. Salah satu dan terpenting adalah tidak terburu-buru saat memeriksa pesan yang masuk.

    Saat terburu-buru kita akan cenderung menuruti apapun yang diinstruksikan. Apalagi penipu akan menanamkan rasa urgensi agar calon korbannya cemas dan tertekan.

    Periksa dengan seksama email atau informasi yang masuk. Pastikan email itu memang berasal dari perusahaan atau layanan resmi.

    Terakhir adalah gunakan software antivirus terbaik. Jadi perangkat akan tetap terlindungi dari malware atau virus saat membuka email penipuan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]