Negara: Amerika Serikat

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani undang-undang (UU) pemangkasan pajak dan anggaran yang diberi nama One Big Beautiful Bill Act. Paket kebijakan yang dianggap kontroversial itu tetap disetujui meskipun menuai kritik keras.

Beberapa kalangan khawatir UU ini justru akan membebani keuangan Negeri Paman Sam. Namun, Trump mengklaim undang-undang terbaru yang dinantikan oleh banyak pihak.

“Saya belum pernah melihat rakyat kita sebahagia ini. Banyak kelompok masyarakat yang merasa diperhatikan, dari kalangan militer, masyarakat sipil, hingga berbagai jenis pekerjaan,” ujar Trump saat upacara, dilansir dari Reuters, Sabtu (5/7/2025).sebahagia ini. Banyak kelompok masyarakat merasa diperhatikan, dari kalangan militer, masyarakat sipil, hingga berbagai jenis pekerjaan,” ujar Trump saat upacara, dilansir dari Reuters, Sabtu (5/7/2025).

Berikut 4 fakta undang-undang baru buat warga AS itu:1. Diteken 4 Juli Disertai Perayaan Besar

Penandatanganan undang-undang tersebut dilakukan Trump pada Jumat, (4/7/2025) atau bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Acara penandatanganan diadakan di luar ruangan dan bernuansa seperti kampanye politik Trump.

Para pendukung Trump hadir di sana serta menampilkan juga pertunjukan jet militer di langit. Rancangan undang-undang tersebut disahkan hanya sehari sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menguasai Partai Republik, dengan perolehan suara tipis 218-214, setelah kejadian sengit di ruang sidang.

Trump juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune yang memuluskan proses pengesahan di parlemen.Thune yang memuluskan proses pengesahan di parlemen.

2. Isi Singkat

Aturan ini akan memasukkan kebijakan keras Trump soal imigrasi, menjadikan pemotongan pajak tahun 2017 bersifat permanen, serta diperkirakan akan menyebabkan jutaan warga Amerika kehilangan asuransi kesehatan.

Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya. Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil.

Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, penghapusan insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang memiliki tingkat kepuasan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapat rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

Salah satu contoh kebijakannya adalah terkait ambang nilai yang tidak dikenakan pajak terkait warisan dan hadiah. Dalam aturan terbaru terakumulasi dari sebelumnya US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta (lajang), serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta (yang sudah berpasangan).kebijakannya adalah terkait ambang nilai yang tidak dikenakan pajak terkait warisan dan hadiah. Dalam aturan terbaru nilainya dinaikkan dari sebelumnya US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta (lajang), serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta (yang sudah berpasangan).

Kemudian, ada potongan pajak sebesar US$ 6.000 bagi lansia berusia 65 tahun, berlaku tahun 2025-2028. Dengan catatan, kebijakan ini berlaku bagi tempat bermalam tak lebih dari US$ 75 ribu (pribadi) dan US$ 150 ribu (berpasangan).

Lalu program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi mempengaruhi lebih dari 40 juta orang.

Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

Masih banyak aturan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut, seperti batas pinjaman dan manfaat pinjaman bagi mahasiswa, potongan pajak terhadap tip, potongan pajak untuk lembur, hingga penghapusan insentif pajak untuk program kendaraan listrik.

3. Diprediksi Nambah Utang Rp 53.000 Triliun

Regulasi yang baru disahkan itu dianggap kontroversial karena bakal membebani keuangan AS. Analisis terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) undang-undang itu akan memperburuk kondisi utang nasional dan membuat banyak warga kehilangan akses layanan kesehatan.

Dilansir dari New York Times, Sabtu (5/7/2025), utang pemerintah AS diprediksi akan naik sebesar US$ 3,3 triliun atau Rp 53.460 triliun (kurs Rp 16.200). Saat ini utang nasional AS tercatat mencapai US$ 36,2 triliun.

Bahkan, angka US$ 3,3 triliun dari CBO disebut belum mencakup biaya bunga tambahan atas utang baru, yang bisa membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun.

Hitungan itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dinyatakan oleh sebagian anggota Partai Republik yang dikenal konservatif soal anggaran. Hitungan itu lebih tinggi dari versi DPR AS yang sebesar US$ 2,4 triliun.

Dari total utang nasional AS yang sebesar US$ 36,2 triliun, sebesar US$ 29 triliun di antaranya adalah jenis utang publik. Diproyeksi pemerintahan Trump akan meminjam tambahan US$ 21 triliun dalam dekade mendatang.

Selain itu, dilansir dari AFP, sekitar 11,8 juta warga AS diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada 2034. Jumlah itu meningkat dari 10,9 juta dalam versi sebelumnya.

4. Tuai Kritik Keras

Mengutip NBC News, kritik tajam membanjiri undang-undang tersebut, terutama dari pihak oposisi. Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat bahkan mencatatkan rekor orasi terlama dalam sejarah DPR AS saat mengkritik partai Republik yang mendukung undang-undang tersebut.

Ia tercatat berpidato selama 8 jam 44 menit sambil melontarkan kritikan dan meminta pengesahan aturan tersebut ditunda. Pidatonya dimulai tepat sebelum pukul 5 pagi.

Dalam orasi panjang tersebut, Jeffries membacakan catatan dari sejumlah warga AS yang menurutnya akan terdampak oleh pemangkasan program Medicaid dan bantuan pangan SNAP.

Jeffries menyebut RUU tersebut hanya akan menguntungkan para miliarder. Ia juga menyebut puluhan ribu orang akan mati akibat pengurangan terhadap layanan kesehatan.Jeffries menyebut RUU tersebut hanya akan menguntungkan para miliarder. Ia juga menyebut puluhan ribu orang akan mati akibat pengurangan terhadap layanan kesehatan.

“Orang-orang akan mati. Puluhan ribu, mungkin tahun demi tahun, sebagai akibat dari serangan Partai Republik terhadap layanan kesehatan rakyat Amerika,” tegas Jeffries.Jeffries.

Jeffries mengakhiri pidatonya yang berlangsung selama 8 jam 44 menit tak lama setelah pukul 13.30 siang. Ia menutup dengan sambutan tepuk tangan meriah dari para anggota Demokrat yang mengenalnya dan memeluknya satu per satu.Jeffries mengakhiri pidatonya yang berlangsung selama 8 jam 44 menit tak lama setelah pukul 13.30 siang. Ia menutup dengan disambut tepuk tangan meriah dari para anggota Demokrat yang meneriakkan namanya dan memeluknya satu per satu.

(ily/hns)