Negara: Amerika Serikat

  • Alasan Trump Murka ke BRICS dan Kasih Ancaman Tarif: Gara-gara Disindir

    Alasan Trump Murka ke BRICS dan Kasih Ancaman Tarif: Gara-gara Disindir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberikan tarif tambahan 10% ke negara-negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS. Namun, Trump tak menjelaskan secara rinci kebijakan BRICS apa yang dimaksud.

    Semua ini bermula saat pertemuan anggota BRICS berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil. Para pemimpin blok itu mengkritik kebijakan tarif Trump yang luas dalam sebuah pernyataan bersama tertanggal 6 Juli.

    Mereka memperingatkan langkah-langkah proteksionis sepihak yang tidak berdasar, termasuk kenaikan tarif timbal balik secara sembarangan. Tanpa menyebut Amerika Serikat secara langsung, para pemimpin BRICS menyampaikan keprihatinan terhadap tarif dagang sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya.

    “Keprihatinan serius atas meningkatnya tindakan tarif dan non-tarif sepihak yang mendistorsi perdagangan dan bertentangan dengan aturan WTO. Peningkatan tindakan pembatasan perdagangan bisa mengganggu ekonomi global dan memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada,” jelas BRICS.

    Trump lantas meradang setelah adanya pernyataan itu. Lewat Truth Social miliknya, ia mengancam memberikan tarif impor tambahan sebesar 10%.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenai TARIF TAMBAHAN sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” kata Trump di Truth Social.

    Kelompok BRICS yang terdiri dari negara-negara berkembang itu juga menyatakan dukungan simbolik kepada sesama anggotanya, Iran, dengan mengecam serangkaian serangan militer terhadap negara tersebut-tanpa menyebut nama Israel atau Amerika Serikat yang memang sedang melakukan operasi militer.

    Anggota BRICS smeliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran. BRICS berupaya untuk membantu negara berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, militer, teknologi, dan hubungan diplomasi antar negara.

    Tahun ini, Presiden China Xi Jinping mengirim Perdana Menteri Li Qiang sebagai wakilnya dalam pertemuan tersebut. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional, menghadiri pertemuan secara daring.

    Secara terpisah, Trump mengonfirmasi AS akan mulai mengirimkan surat ‘cinta’ yang isinya tentang tarif khusus per negara dan kesepakatan apa pun yang telah dicapai dengan berbagai mitra dagang.

    Pemerintahan Trump telah menyatakan tarif-tarif yang diumumkan pada bulan April akan mulai berlaku pada 1 Agustus, bukan 9 Juli, bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dengan AS.

    Pada April kemarin, Trump mengumumkan jeda selama 90 hari terhadap tarif tinggi yang baru saja dia umumkan beberapa hari sebelumnya kepada sebagian besar mitra dagang. Jeda tersebut dijadwalkan berakhir pada hari Rabu ini, yang memicu kekhawatiran di kalangan investor dan mitra dagang AS.

    Tonton juga “Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Balas Serangan Israel, Giliran Houthi Kirim Rudal ke Israel

    Balas Serangan Israel, Giliran Houthi Kirim Rudal ke Israel

    Jakarta

    Dua rudal diluncurkan ke arah Israel dari Yaman pada Senin (7/7), beberapa jam setelah militer Israel melakukan serangkaian serangan udara terhadap target kelompok pemberontak Houthi di negara itu.

    “Setelah sirene berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa daerah di Israel, dua rudal diluncurkan dari Yaman. Upaya telah dilakukan untuk mencegat rudal dan hasil intersepsi sedang ditinjau,” kata militer Israel di Telegram, dilansir dari kantor berita AFP, Senin (7/7/2025).

    Sebelumnya, militer Israel mengatakan bahwa mereka melakukan rentetan serangan di kota pelabuhan Yaman, Hodeida, dan daerah-daerah lain di Yaman yang dikuasai oleh Houthi.

    Israel “menyerang dan menghancurkan infrastruktur teror milik rezim teroris Houthi. Di antara target-target tersebut adalah pelabuhan Hodeida, Ras Isa, dan Salif,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan, dilansir dari AFP, Senin (7/7/2025).

    Dikatakan bahwa serangan itu “sebagai respons terhadap serangan berulang-ulang oleh rezim teroris Houthi terhadap Negara Israel”.

    Stasiun televisi Al-Masirah yang dikendalikan Houthi melaporkan bahwa “musuh Israel menargetkan pelabuhan Hodeida,” juga melaporkan serangan terhadap pelabuhan Ras Isa dan Salif serta pembangkit listrik Ras Al-Kathib.

    Israel telah melakukan beberapa serangan di Yaman termasuk di pelabuhan-pelabuhan dan bandara di ibu kota Sanaa sebagai respons terhadap serangan berulang-ulang oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Di antara target yang diklaim Israel telah diserang adalah kapal kargo Galaxy Leader, yang direbut Houthi pada bulan November 2023, dan yang menurut Israel telah dilengkapi dengan sistem radar untuk melacak kapal-kapal kargo di Laut Merah.

    Lihat juga Video: Warga Israel Panik Berhamburan saat Sirene Meraung di Yerusalem

    Houthi telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023, setelah kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel.

    Houthi, yang mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina, kembali melanjutkan serangan-serangan mereka pada bulan Maret lalu, setelah Israel melanjutkan kampanye militernya di Gaza pada akhir gencatan senjata selama dua bulan di wilayah Palestina itu.

    Mereka juga telah menyerang kapal-kapal kargo yang mereka anggap terkait dengan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023.

    Houthi kemudian memperluas kampanye mereka untuk menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Inggris setelah kedua negara tersebut memulai serangan militer yang bertujuan untuk mengamankan perairan tersebut pada bulan Januari 2024.

    Lihat juga Video: Warga Israel Panik Berhamburan saat Sirene Meraung di Yerusalem

  • Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025). 

    Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    Ancaman tersebut memicu ketertarikan negara-negara BRICS untuk mengembangkan sistem pembayaran lokal dan instrumen keuangan lain guna mendukung aktivitas perdagangan dan investasi di antara mereka.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil pekan ini. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi. 

    Proyek tersebut telah didiskusikan selama satu dekade, meski kemajuannya dinilai masih lambat. Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri India Narendra Modi termasuk di antara pemimpin yang menghadiri KTT BRICS.

    Sebelumnya, negara-negara BRICS mengecam keputusan Trump yang dalam waktu dekat hendak mengimplementasikan tarif baru pada 9 Juli 2025.

    BRICS dikabarkan siap mengambil posisi yang berseberangan dengan Donald Trump. Tak hanya sebagai langkah menyikapi Tarif Trump, melainkan juga sebagai langkah yang diambil imbas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dalam sebuah rancangan pernyataan terbarunya, BRICS menyampaikan kesepakatan untuk menyampaikan keprihatinan serius usai meningkatnya tarif unilateral dan langkah-langkah non-tarif yang dinilai mendistorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO). 

    Para kepala pemerintahan juga sepakat untuk mengutuk pengenaan tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Khususnya terkait sanksi-sanksi ekonomi.

  • Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen untuk BRICS, Termasuk Indonesia?

    Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen untuk BRICS, Termasuk Indonesia?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang dianggap mendukung apa yang disebutnya sebagai “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok BRICS. Apakah termasuk Indonesia?

    “Setiap negara yang memihak kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tegas Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir Reuters, Senin (7/7/2025).

    Trump tidak mengklarifikasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudnya sebagai “kebijakan Anti-Amerika” dalam postingannya tersebut.

    Ancaman Trump ini dilontarkan saat negara-negara anggota BRICS menggelar pertemuan puncak di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) waktu setempat.

    BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota asli, yakni Brasil, Rusia, India dan China. Organisasi ini menggelar pertemuan puncak pertama mereka tahun 2009 lalu.

    Saat ini, BRICS menjadi organisasi dengan 11 negara anggota, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    BRICS Kecam Tarif Trump dan Serangan Israel-AS ke Iran

    Dalam pertemuan di Rio de Janeiro, seperti dilansir AFP, para pemimpin negara BRICS memperingatkan bahwa tarif impor “tanpa pandang bulu” yang diberlakukan Trump berisiko merugikan ekonomi global.

    “Kami menyuarakan keprihatinan serius tentang munculnya tarif unilateral dan tindakan non-tarif yang mendistorsi perdagangan dan tidak konsisten dengan aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” demikian pernyataan bersama yang dirilis BRICS.

    Lihat juga Video Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Para pemimpin negara BRICS, dalam pernyataan bersama, juga mengecam serangan udara Israel dan AS baru-baru ini terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Pernyataan ini menjadi bentuk dukungan diplomatik dari negara-negara BRICS untuk Iran, sesama anggota organisasi tersebut.

    “Kami mengecam serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025, yang merupakan pelanggaran hukum internasional,” sebut para pemimpin negara BRICS dalam pernyataan bersama yang dirilis dalam pertemuan puncak di Rio de Janeiro. Pernyataan itu tidak menyebut langsung nama AS dan Israel.

    Tidak hanya itu saja, BRICS juga menyerukan para negosiator untuk mencapai gencatan senjata Gaza secara cepat dan tanpa syarat untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama 22 bulan terakhir. BRICS juga menyerukan penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    “Kami mendesak para pihak untuk terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi lebih lanjut untuk mencapai gencatan senjata yang segera, permanen, dan tanpa syarat, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza,” tegas para pemimpin negara BRICS dalam pernyataan bersama.

    BRICS, dalam pernyataan bersama itu, juga menyerukan “penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari Jalur Gaza dan semua bagian lainnya dari Wilayah Pendudukan Palestina”.

    Pernyataan bersama ini dirilis saat perundingan gencatan senjata Gaza kembali dilanjutkan di Doha, Qatar, saat tekanan meningkat untuk mengakhiri perang.

    Lihat juga Video Putin Sambut Prabowo: Saya Yakin RI Beri Kontribusi Nyata di BRICS

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Raharjati dan Desak Made raih emas IFSC Climbing World Cup Krakow

    Raharjati dan Desak Made raih emas IFSC Climbing World Cup Krakow

    JAKARTA – Atlet panjat tebing Indonesia Raharjati Nursamsa dan Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas dari nomor speed dalam IFSC Climbing World Cup Krakow 2025 di Polandia, Minggu, 6 Juli.

    Raharjati tampil impresif di final speed putra setelah mengalahkan rekan senegaranya, Kiromal Katibin, dengan catatan waktu 4,73 detik. Kiromal yang mengalami fall harus puas meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu diraih atlet Jepang Ryo Omasa yang mencatat waktu 5,48 detik saat mengalahkan Zach Hammer dari Amerika Serikat di small final.

    “Saya sangat senang bisa kembali meraih emas setelah dua tahun. Saya hanya fokus untuk memanjat secepat mungkin dan tidak membiarkan tekanan memengaruhi,” kata Raharjati, mengutip ANTARA, Minggu 6 Juli.

    Sementara itu, Desak Made Rita menambah perolehan emas Indonesia dari sektor speed putri setelah mencatatkan waktu 6,27 detik di final. Dia mengalahkan atlet Amerika Serikat Emma Hunt yang membukukan waktu 7,56 detik. Medali perunggu diraih atlet Polandia Aleksandra Miroslaw yang mengalahkan Natalia Kalucka dengan waktu 6,36 detik.

    Pencapaian tersebut menandai konsistensi Desak di level internasional, menyusul sederet prestasi sebelumnya dalam beberapa seri Piala Dunia.

    Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI) Wahyu Pristiawan Buntoro menyebut hasil dua emas dan satu perak di Krakow merupakan bukti Indonesia masih menjadi kekuatan utama di nomor speed dunia.

    “Ini adalah hasil dari kerja keras para atlet dan tim pelatih. Kami bersyukur bisa mempertahankan prestasi dan terus melangkah ke kompetisi berikutnya,” kata Pristiawan.

  • Mendag AS: Tarif Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Deadline Negosiasi Diperpanjang

    Mendag AS: Tarif Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Deadline Negosiasi Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemberlakuan tarif impor berdasarkan negara yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi diundur ke 1 Agustus 2025 dari tenggat sebelumnya pada 9 Juli 2025.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat, saat mendampingi Trump sebelum kembali ke Washington dari New Jersey dengan Air Force One.

    “Saya kira sebagian besar negara akan selesai pada 9 Juli, entah itu melalui surat atau kesepakatan,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Trump menyebut surat pemberitahuan tarif akan mulai dikirim pada Senin dan sebagian lainnya pada Selasa. Surat tersebut berisi rincian tarif yang akan diterapkan jika tidak tercapai kesepakatan.

    “Kami juga sudah membuat beberapa kesepakatan. Jadi akan ada kombinasi antara surat dan perjanjian,” ujar Trump, tanpa merinci negara-negara atau kelompok seperti Uni Eropa yang termasuk dalam masing-masing kategori.

    Sementara itu, Lutnick mengonfirmasi perpanjangan tenggat pemberlakuan tarif impor tersebut, seraya menyatakan bahwa proses penetapan pungutan dan finalisasi kesepakatan masih berlangsung.

    “Tarif akan berlaku pada 1 Agustus, tapi Presiden sedang menetapkan besarannya dan menyusun kesepakatan saat ini,” kata Lutnick yang mendampingi Trump dalam konferensi pers tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengindikasikan bahwa negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dapat memperoleh perpanjangan waktu hingga tiga pekan untuk melanjutkan negosiasi.

    “Kami akan sangat sibuk dalam 72 jam ke depan,” ujar Bessent dalam wawancara dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025), merujuk pada waktu yang tersisa sebelum tenggat yang ditetapkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Dalam wawancara terpisah dengan dua media televisi AS pada Minggu, Bessent menyatakan bahwa surat-surat yang akan dikirim Trump kepada mitra dagangnya pekan ini bukanlah keputusan akhir terkait besaran tarif yang akan diberlakukan. 

    Menurutnya, tarif akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, sehingga masih ada waktu bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan untuk mengajukan tawaran baru.

  • Calon Dubes Malaysia Sebut Tak Pernah Jadi Diplomat – Page 3

    Calon Dubes Malaysia Sebut Tak Pernah Jadi Diplomat – Page 3

    Komisi I DPR RI telah selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar (dubes) di kompleks parlemen, Jakarta. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa hasil uji tersebut akan diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara sahabat serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    “Ya benar, tadi di-fit and proper test. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua DPR untuk disampaikan kepada Presiden,” kata Sukamta, dikutip dari Antara, Minggu (6/7/2025).

    Berikut nama-nama calon dubes yang telah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

     

  • Calon Dubes Malaysia Sebut Tak Pernah Jadi Diplomat – Page 3

    Calon Dubes Malaysia Sebut Tak Pernah Jadi Diplomat – Page 3

    Komisi I DPR RI telah selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar (dubes) di kompleks parlemen, Jakarta. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa hasil uji tersebut akan diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara sahabat serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    “Ya benar, tadi di-fit and proper test. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua DPR untuk disampaikan kepada Presiden,” kata Sukamta, dikutip dari Antara, Minggu (6/7/2025).

    Berikut nama-nama calon dubes yang telah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

     

  • Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengaku siap melakukan negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping mengenai nasib aplikasi sosial media TikTok di Amerika Serikat (AS).

    Melansir laporan Reuters, Trump mengaku bakal bertemu dengan Xi Jinping atau perwakilan pemerintah China pada Senin (7/7/2025) atau Selasa (8/7/2025) waktu setempat.

    Meski tak merinci secara pasti, Trump memberikan sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah China telah selangkah menuju kesepakatan terkait operational TikTok di AS.

    “Saya pikir kita akan mulai hari Senin atau Selasa untuk berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan memiliki kesepakatan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat melakukan pemblokiran aplikasi TikTok di AS pada Januari 2025. Namun demikian, hingga saat ini perusahaan induk TikTok yakni ByteDance diketahui masih terus melakukan negosiasi.

    Pemblokiran TikTok di AS tersebut buntut dari kehendak Trump yang menginginkan untuk memisahkan operasi TikTok menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS. Di mana, dalam rencananya aplikasi baru itu sebagian besar sahamnya bakal digenggam oleh investor AS.

    Akan tetapi rencana tersebut ditunda setelah China mengindikasikan ketidaksetujuan usai Trump mengumumkan pengenaan tarif baru yang tinggi untuk barang-barang China.

    Dalam informasi terbarunya, Trump sempat memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September 2025 bagi ByteDance untuk dapat melakukan divestasi aset-aset seluruh TikTok di AS.

    Sejalan dengan hal itu, Trump berpandangan bahwa AS memerlukan kesepakatan lanjutan mengenai nasib TikTok di AS dengan China. 

    “Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir begitu. Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang baik dan saya pikir ini bagus untuk mereka. Saya pikir kesepakatan it baik untuk Tiongkok dan baik untuk kita,” pungkasnya.

  • Donald Trump Digocek, Jurus Baru TikTok di Amerika Terungkap

    Donald Trump Digocek, Jurus Baru TikTok di Amerika Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok dikabarkan mengembangkan aplikasi versi baru untuk pengguna di Amerika Serikat sebelum pemerintah Presiden AS Donald Trump mewujudkan penjualan paksa perusahaan.

    Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, tahun lalu menerbitkan aturan yang memaksa ByteDance, perusahaan China pemilik TikTok, menjual aplikasi tersebut ke entitas di luar China. Jika TikTok tidak dijual, aplikasi video singkat itu akan diblokir di wilayah AS.

    Tenggat waktu penjualan seharusnya jatuh pada Februari 2025. Namun, Trump berulang kali memundurkan deadline pemblokiran.

    Reuters yang mengutip The Information, melaporkan bahwa TikTok kini tengah mengembangkan aplikasi versi baru untuk mengantisipasi kesepakatan penjualan bisnis mereka di AS. 

    Kabar aplikasi versi baru ini muncul tak lama setelah Trump menyatakan akan memulai pembicaraan dengan China soal kesepakatan penjualan TikTok. Menurutnya, kesepakatan penjualan TikTok sudah di depan mata.

    Dia juga sempat mengungkapkan bahwa dia telah menemukan pembeli untuk TikTok, pembeli tersebut digambarkan sebagai sekelompok orang sangat kaya yang akan dibeberkan oleh Trump dalam waktu dua pekan mendatang.

    “Saya pikir kita akan mulai Senin atau Selasa … berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan cukup banyak memiliki kesepakatan,” kata Trump, Sabtu (5/7/2025).

    The Information menyatakan aplikasi versi baru TikTok untuk pasar AS akan diluncurkan pada 5 September 2025. Tanggal peluncuran itu kurang 2 pekan dari tenggat penjualan baru yang ditetapkan Trump, yaitu 17 September.

    Pengguna harus mendownload aplikasi baru itu untuk terus menggunakan berbagai layanan TikTok. Aplikasi yang lama hanya masih bisa digunakan hingga Maret 2026.

    Reuters menyatakan pada awal tahun sebetulnya sudah ada pembicaraan untuk mengalihkan bisnis TikTok dari “perusahaan cabang” di AS menjadi perusahaan baru yang saham mayoritasnya dimiliki oleh investor AS. Namun, pembicaraan soal TikTok buyar setelah Trump mengumumkan tarif impor tinggi untuk barang asal China.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]