Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim bahwa penerimaan negara tidak akan terganggu meski Indonesia masih belum sepakat soal tarif Trump.

    Anggito minim berkomentar terkait hal tersebut dan hanya mengungkapkan secara umum belum mengetahui dampak pasti terhadap penerimaan negara.

    Namun, dari beberapa penawaran yang Indonesia berikan kepada AS, seperti peningkatan impor maupun soal administrasi, hal tersebut tidak akan mengganggu penerimaan.

    “Kami belum tahu. Kalau yang ditawarkan [ke AS] ada beberapa, impor tidak berdampak pada penerimaan, administrasi juga tidak berdampak pada penerimaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Senin (7/7/2025).

    Menjelang tenggat waktu 9 Juli, sebelum diperpanjang, Indonesia masih dalam proses negosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Trump.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun diagendakan bakal bertolak ke Washington usai mendampingi Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Adapun untuk menarik hati Trump menurunkan tarif RI, pemerintah bersama Amerika Serikat akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS menjelang tenggat 9 Juli mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Bersamaan dengan KTT BRICS, belum selesai negosiasi tarif, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil akhir pekan lalu. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi

  • Kapal Mafia Nomor 1 Ditangkap di Tengah Laut, Terungkap Pakai Starlink

    Kapal Mafia Nomor 1 Ditangkap di Tengah Laut, Terungkap Pakai Starlink

    Jakarta, CNBC Indonesia – Angkatan Laut Kolombia mengumumkan penyitaan pertamanya atas kapal selam narkotika (narco-submarine) otomatis yang dilengkapi antena Starlink di lepas pantai Karibia.

    Kapal tanpa awak yang digerebek tersebut memang tidak membawa narkoba. Kendati demikian, Angkatan Laut Kolombia meyakini kapal tersebut sedang dalam tahap uji coba untuk mengangkut kokain.

    Kapal selam semi-otomatis yang dibangun di galangan kapal area tersebut telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengangkut kokain dari wilayah utara Kolombia, produsen kokain terbesar di dunia, ke Amerika Tengah atau Meksiko.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kapal-kapal narkotika tersebut berlayar lebih jauh, melintasi samudra Atlantik dan Pasifik.

    Penemuan terbaru, yang diumumkan oleh Laksamana Juan Ricardo Rozo dalam sebuah konferensi pers, merupakan penemuan pertama yang dilaporkan di perairan Amerika Selatan dari sebuah kapal selam narkotika tanpa pengemudi.

    Angkatan Laut Kolombia mengatakan kapal tersebut dimiliki oleh Klan Gulf, yakni geng mafia pengedar narkoba terbesar di Kolombia. Geng itu memiliki kapasitas untuk mengedarkan kokain hingga 1,5 ton.

    Dalam video yang dirilis oleh Angkatan Laut Kolombia, tampak kapal kecil berwarna abu-abu dengan antena satelit di haluannya.

    Ini bukan kali pertama antena Starlink milik Elon Musk terdeteksi dimanfaatkan untuk pengedar narkoba jalur laut.

    Pada November 2024, polisi India menyita kiriman besar sabu senilai US$4,25 miliar di sebuah kapal yang dikemudikan dari jarak jauh oleh Starlink di dekat kepulauan Andaman dan Nicobar yang terpencil.

    Insiden itu menandai temuan pertama antena Starlink di kapal pengangkut narkoba.

    Produksi, penggunaan, dan penyitaan kokain menembus rekor tertinggi pada 2023 lalu, menurut lembaga narkoba PBB pada bulan lalu.

    Di Kolombia, produksi kokain sudah mencapai level tertinggi yang dipicu permintaan global yang membludak.

    Rozo mengatakan penggunaan kapal selam otomatis mencerminkan migrasi para penyelundup ke sistem otomatis yang lebih canggih dan sulit dideteksi di laut.

    “Kapal selam tanpa awal sulit dilacak oleh radar dan bahkan memungkinkan jaringan kriminal beroperasi dengan otonomi parsial,” kata dia, dikutip dari France24, Senin (7/7/2025).

    Juana Cabezas, seorang peneliti di Institut Studi Pembangunan dan Perdamaian Kolombia, mengatakan kepada AFP bahwa kartel narkoba Meksiko yang kuat dan beroperasi di Kolombia, mempekerjakan para ahli teknologi dan engineer untuk mengembangkan kapal selam otomatis sejak 2017.

    Henry Shuldiner yang merupakan penyidik untuk lembaga think-tang AS, InSight Crime, mengatakan kapal tanpa pengemudi mengurangi risiko penangkapan operator. Dengan begitu, akan sulit operator bekerja sama dengan otoritas untuk menangkap bos mafia.

    Pada November 2024, ditemukan pula 5 ton kokain dari Kolombia yang diangkut dengan kapal semi-submersible menuju Australia.

    Hukum di Kolombia memberikan sanksi terhadap penggunaan, konstruksi, pemasaran, kepemilikian, dan transportasi semi-submersible. Ancamannya bisa mencapai 14 tahun penjara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Cadangan devisa pada Juni 2025 capai 152,6 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Cadangan Devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 mencapai 152,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat dibandingkan posisi pada akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Sumber : Antara

  • BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional, di tengah ancaman tarif Trump. 

    Saat ini, KTT BRICS sedang berlangsung di Brasil sementara Presiden AS mengancam tarif tambahan 10% bagi negara yang berpihak dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa negara BRICS sepakat mendorong kerja sama internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/rule based trading system. 

    “Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025). 

    Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Fili bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan. 

    Pada pertemuan tersebut pula, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Di depan perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan BRICS, Fili memastikan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi dampak rambatan global. 

    Di dalam negeri, langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. 

    Adapun, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Sementara peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

    Berdasarkan pemberintaan Bisnis sebelumnya, selain ancaman tambahan tarif 10%, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan

  • Plus Minus Rencana RI Impor Energi Rp251 Triliun dari AS

    Plus Minus Rencana RI Impor Energi Rp251 Triliun dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$) untuk belanja impor LPG, LNG, dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini dinilai menguntungkan sekaligus dapat menjadi tantangan. 

    Adapun, rencana impor energi dari Negeri Paman Sam itu merupakan salah satu upaya negosiasi RI untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang akan dikenakan Presiden AS Donald Trump. Dalam negosiasi itu, Indonesia secara total berencana untuk membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun untuk impor dari AS.

    Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai langkah Indonesia untuk meningkatkan impor energi dari AS merupakan pilihan rasional. Menurutnya, selama ini RI memang mengimpor LPG dan minyak mentah dalam jumlah besar. Untuk itu, mengalihkan impor ke AS tak menjadi masalah besar.

    “Jadi akan positif saja bagi kita, setidaknya netral saja karena toh kalau bukan dari AS kita juga masih tetap harus mengimpornya dalam besaran nominal yang kurang lebih juga akan setara, tergantung fluktuasi harga migas dan kurs US$ juga,” tutur Pri Agung kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Pri Agung pun menuturkan, karena menjadi bagian dari paket negosiasi, sebaiknya pemerintah juga mendorong investasi migas di AS. Apalagi, AS memiliki kekuatan dalam pengembangkan teknologi, eksplorasi, dan produksi migas.

    Oleh karena itu, investasi di sektor hulu maupun hilir migas di AS cukup potensial. Menurutnya, PT Pertamina (Persero) sangat berpeluang untuk bisa mengakuisisi lapangan atau proyek yang sudah masuk tahap eksplorasi maupun produksi di AS.

    “Hulu migas AS, khususnya pengembangan dan produksi shale oil shale gas itu para pemainnya banyak dari perusahaan migas AS kelas independen, yang secara skala ukuran korporasi sebenarnya jauh di bawah Pertamina,” imbuh Pri Agung.

    Pri Agung pun berpendapat, jika Pertamina berinvestasi di AS, maka akan mendukung ekspansi perusahaan pelat merah itu di ranah global. Di samping itu, upaya itu juga dapat mendukung lifting migas nasional dan ketahanan energi RI.

    “Hasil produksi migasnya kan bisa dibawa, seperti impor dari AS, tetapi itu dari produksi kita sendiri,” katanya.

    Lebih lanjut, Pri Agung menuturkan bahwa kebijakan tarif Trump memang bagian dari upaya AS untuk ekspansi pasar LNG ke Asia Pasifik. Hal ini pun berpotensi memperketat persaingan dan keekonomian LNG global.

    Selain itu, kata Pri Agung, proyek-proyek pengembangan lapangan LNG di Indonesia akan mendapatkan persaingan yang lebih ketat untuk bisa mendapatkan pasar.

    “Monetisasi pengembangan lapangan-lapangan gas di Indonesia skala besar bisa terkena dampaknya, bisa makin mundur atau batal, jika tidak segera mendapatkan market,” ucap Pri Agung.

    Kendati demikian, secara umum tentu juga ada peluang di dalam tantangan tersebut. Menurut Pri Agung, market gas domestik RI yang terus naik mestinya harus dimaksimalkan dengan percepatan pengembangan infrastruktur.

    “Kalau bisa sekalian menggandeng AS di situ atau bahkan langsung ke sisi hulunya, mengajak industri migas AS untuk masuk sebagai investor di dalam memonetisasi lapangan-lapangan gas di kita, tentu akan positif,” kata Pri Agung.

  • BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara BRICS tetap ‘berkepala dingin’ merespons ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan menambah tarif 10% kepada negara-negara yang disebut “anti-Amerika”.

    Sejauh ini, kesepuluh negara anggota ekonomi negara berkembang tersebut enggan merespons ancaman tambahan tarif Trump sebesar 10% saat meninggalkan hotel mereka di Rio de Janeiro. Adapun, Brasil menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak untuk memberikan komentar saat ditanyai wartawan. Dia mengatakan baru akan berbicara setelah KTT. Sedangkan penasihatnya Celso Amorim juga menghindari untuk memberikan komentar.

    “Ancaman [Trump] itu hanya menunjukkan bahwa organisasi seperti BRICS, yang memiliki kapasitas untuk bereaksi, harus bertemu dan mencapai kesepakatan,” kata Amorim dalam wawancara, sambil menambahkan bahwa BRICS tidak mengancam AS dalam hal apapun, dikutip Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Beberapa pejabat dari negara anggota BRICS mengatakan saat ini tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Trump. Ancaman terbaru Trump itu bisa saja benar-benar ancaman atau hanya retorika saja.

    BRICS sepakat untuk saat ini akan wait and see mencermati apa yang akan disepakati lewat KTT.

    Adapun, negara-negara BRICS mewakili 49% dari total populasi dunia dan 39% dari total PDB dunia. Posisi BRICS berada di tempat yang canggung karena pemerintahan Trump menyinggung dari segala sisi seperti perang dan perdamaian, perdagangan, dan tata kelola global.

    Walaupun negara-negara BRICS menanggapi dengan serius tentang tarif, anggaran pertahanan, dan mencela serangan udara AS ke anggota BRICS yaitu Iran, negara-negara ini menolak untuk menyebut nama AS.

    Trump pun merespons lewat ancaman bakal menambah tarif 10% kepada negara-negara yang menggabungkan diri ke kelompok “Anti-Amerika yaitu BRICS.” Saham-saham di negara berkembang pun anjlok pada awal pekan ini menyusul ancaman Trump tersebut.

    “Semua orang saat ini bertopang pada BRICS dalam rangka multilateralisme,” kata Amorim.

  • Petaka Driver Online Menggila, China Langsung Bereaksi

    Petaka Driver Online Menggila, China Langsung Bereaksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri otomotif China sudah melampaui pesaingnya dari luar negeri, termasuk Amerika Serikat (AS), dalam pengembangan teknologi pengemudian otomatis (automatic vehicles/AV).

    Pasalnya, AS memiliki regulasi yang ketat dalam mengizinkan perusahaan menguji coba AV di jalanan, umumnya untuk bisnis taksi otomatis (robotaxi).

    Sejauh ini, baru Waymo yang sudah menggelar layanan robotaxi komersil di jalanan AS. Tesla baru melakukan uji coba skala kecil di Austin, Texas.

    Padahal, di China sudah banyak robotaxi yang ‘menjajah’ jalanan berbagai daerah. Nama-nama yang terkenal seperti WeRide, Apollo Go, Pony.ai, AutoX, dan SAIC.

    Salah satu faktornya karena regulasi di China yang cenderung lebih longgar untuk inovasi teknologi AV, maupun sistem pengemudian dengan bantuan asisten.

    Namun, China sepertinya mulai waswas dengan perkembangan yang terlalu cepat. Reuters melaporkan Beijing mulai memberi sinyal baru untuk pengembangan industri AV dan kendaraan dengan asisten teknologi.

    Pesannya, industri harus bergerak cepat, tetapi hati-hati, dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

    Regulator China baru-baru ini telah menyelesaikan peraturan keselamatan baru untuk sistem bantuan pengemudi. Beijing mempertajam pengawasan terhadap teknologi tersebut setelah kecelakaan yang melibatkan sedan Xiaomi SU7 pada Maret 2025.

    Insiden itu menewaskan tiga penumpang ketika mobil mereka menabrak beberapa detik setelah pengemudi mengambil alih kendali dari sistem bantuan pengemudian.

    Pejabat China ingin mencegah produsen mobil menjual kemampuan sistem tersebut dengan promosi berlebihan. Regulator ingin menyeimbangkan antara inovasi dan keselamatan untuk memastikan produsen mobil China tidak kalah dari para pesaing AS dan Eropa.

    Menetapkan regulasi yang jelas untuk teknologi bantuan mengemudi tanpa memperlambat kemajuannya dapat memberi industri China keunggulan atas pesaing global, kata para analis.

    Pendekatan ini sangat kontras dengan pasar AS, di mana perusahaan yang mengejar mobil otonom telah menyatakan frustrasi karena pemerintah belum menerapkan sistem regulasi untuk memvalidasi dan menguji teknologi tersebut.

    Cepat dan Hati-hati

    Markus Muessig, pimpinan industri otomotif di Accenture Greater China, mengatakan regulator dan industri China telah lama mengikuti filosofi mantan pemimpin China Deng Xiaoping.

    “Coba rasakan batu untuk menyeberangi sungai,” kata tokoh kawakan tersebut.

    Ungkapan tersebut berarti China mendukung eksplorasi teknologi baru yang belum pasti. Muessig mengatakan nilai tersebut selama ini terbukti berhasil.

    Peraturan China saat ini memperbolehkan sistem yang secara otomatis mengendalikan, mengerem, dan mempercepat kendaraan dalam kondisi tertentu, tetapi tetap mengharuskan pengemudi untuk terlibat.

    Oleh karena itu, istilah pemasaran seperti “pintar” dan “otonom” dilarang.

    Peraturan baru tersebut akan difokuskan pada desain hardware dan software yang memantau kondisi kesadaran pengemudi dan kapasitas mereka untuk mengambil kendali tepat waktu.

    Untuk melakukan hal ini, regulator meminta bantuan produsen mobil China Dongfeng dan raksasa teknologi Huawei untuk membantu menyusun peraturan baru dan telah meminta masukan publik selama periode satu bulan, yang berakhir pada Jumat (4/7) pekan lalu.

    Pada saat yang sama, pejabat pemerintah mendesak produsen mobil China untuk segera menerapkan sistem yang lebih canggih, yang dikenal sebagai assisted-driving Level 3.

    Sistem itu memungkinkan pengemudi mengalihkan pandangan dari jalan dalam situasi tertentu. Level 3 adalah titik tengah pada skala pengemudian otomatis. Mulai dari fitur dasar seperti kendali jelajah di Level 1, hingga kemampuan mengemudi sendiri dalam semua kondisi di Level 5.

    Pemerintah China telah menunjuk perusahaan milik negara, Changan, untuk menjadi produsen mobil pertama yang memulai uji validasi Level 3 pada April 2025, tetapi rencana itu dihentikan setelah kecelakaan Xiaomi, kata seorang sumber yang mengetahui proses perencanaan regulasi.

    Beijing masih berharap untuk melanjutkan pengujian tersebut tahun ini dan menyetujui mobil Level 3 pertama negara itu pada tahun 2026, kata sumber itu.

    Kementerian Perindustrian Teknologi Informasi China dan Changan tidak menanggapi permintaan komentar. Xiaomi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan penyelidikan polisi atas kecelakaan yang melibatkan unit produknya.

    Sistem bantuan pengemudi dipandang oleh analis industri sebagai medan pertempuran besar berikutnya di pasar mobil China yang sangat kompetitif.

    Selama satu dekade terakhir, sistem Level 2 telah menjamur di China, termasuk sistem Full Self Driving milik Tesla, serta fitur Xiaomi yang terlibat dalam kecelakaan Maret lalu.

    Kemampuannya berkisar dari mengikuti kendaraan dasar di jalan raya hingga menangani sebagian besar tugas di jalan perkotaan yang sibuk, di bawah pengawasan pengemudi.

    Produsen mobil telah menekan biaya hardware ke tingkat yang memungkinkan mereka menawarkan fitur Level 2 dengan sedikit atau tanpa biaya tambahan.

    Produsen mobil nomor 1 China, BYD telah meluncurkan perangkat lunak bantuan mengemudi “God’s Eye” secara gratis di seluruh lini produknya. Lebih dari 60% mobil baru yang dijual di China tahun ini akan memiliki fitur Level 2, menurut perkiraan dari firma riset Canalys.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang menunjukkan dukungan terhadap “kebijakan anti-Amerika,” merujuk kepada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil, Minggu (6/6).

    BRICS, yang kini mewadahi lebih dari separuh populasi dunia dan 40% output ekonomi global, ingin menampilkan diri sebagai poros baru kerja sama multilateral, di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang kian memanas.

    KTT yang berlangsung di Rio de Janeiro sebabnya disebut-sebut sebagai forum tandingan atas kebuntuan di G7 dan G20, serta pendekatan unilateral “America First” yang diusung Trump.

    Ancaman tarif tanpa pengecualian

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    Dia tidak menjelaskan maksudnya mengenai “kebijakan anti-Amerika” yang dia tuduhkan. Pemerintahannya sendiri sedang berpacu menyelesaikan berbagai kesepakatan dagang sebelum tenggat 9 Juli, hari dimulainya tarif “balasan” yang lebih besar.

    BRICS berekspansi di tengah ketegangan global

    Dari tadinya cuma Brasil, Rusia, India, dan Cina pada KTT pertama tahun 2009, keanggotaan BRICS telah berkembang dengan tambahan Afrika Selatan, dan kini juga mencakup Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, hadir di Brasil untuk KTT BRICS, dan menurut seorang pejabat kementerian kepada Reuters, dijadwalkan terbang ke AS pada Senin (7/7) untuk mengurus negosiasi tarif.

    Menurut Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, BRICS adalah “pewaris” alami Gerakan Non-Blok era Perang Dingin, kata dia dalam pidato pembukaan.

    “BRICS adalah penerus Gerakan Non-Blok,” kata Lula. “Ketika multilateralisme diserang, otonomi kita kembali dipertaruhkan.”

    Absennya dua tokoh utama

    KTT dua hari ini sedikit meredup oleh absennya dua pemimpin BRICS, yakni Presiden China Xi Jinping, yang untuk pertama kalinya absen sejak menjabat pada 2012, dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang hanya hadir secara virtual karena masih dibayangi surat penangkapan internasional terkait invasi Ukraina.

    Di antara sejumlah kepala negara yang hadir adalah Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pertemuan berlangsung di Museum Seni Modern Rio pada Minggu dan Senin.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian batal hadir akibat eskalasi konflik dengan Israel, dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dalam pidatonya, Araghchi mengajak seluruh anggota untuk mengecam keras Israel. Menurutnya, dampak perang di Timur Tengah “tidak akan terbatas pada satu negara saja”.

    Kritik terhadap tarif dan perang

    Dalam pernyataan bersama, BRICS mengutuk kenaikan tarif perdagangan global dan serangan terhadap Iran, tanpa secara eksplisit menyebut Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama kelompok ini, yang juga mengkritik aksi militer Israel di Timur Tengah, secara mencolok juga tidak menyasar Rusia sebagai anggota, dan hanya menyebut konflik Ukraina satu kali.

    BRICS menyatakan dukungan atas keanggotaan penuh Etiopia dan Iran di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendesak pemulihan segera atas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan WTO.

    Dalam sindiran terselubung terhadap AS, deklarasi BRICS mengungkapkan “keprihatinan serius” atas lonjakan tarif perdagangan global yang dinilai “tidak sejalan dengan aturan WTO”. Pembatasan tersebut dianggap mengancam perdagangan internasional, mengganggu rantai pasok global, dan menciptakan ketidakpastian.

    Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, tuan rumah KTT, juga mengkritik keputusan NATO menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% PDB pada 2035. Kritik ini kemudian dimasukkan dalam deklarasi resmi.

    “Selalu lebih mudah berinvestasi untuk perang dibanding perdamaian,” ujar Lula dalam pidato pembukaan.

    Upaya hindari sanksi

    Meski Lula lantang menyerukan reformasi lembaga global yang didominasi Barat, Brasil tetap memilih jalur moderat untuk menghindari risiko ekonomi.

    Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengenakan tarif 100% jika BRICS mencoba melemahkan dominasi dolar. Usulan ini didorong Rusia sejak tahun lalu, demi membangun sistem pembayaran alternatif guna menghindari sanksi Barat pascainvasi Ukraina.

    Menurut Prof. Ana Garcia dari Universitas Federal Pedesaan Rio de Janeiro, Brasil sengaja mengarahkan KTT kali ini ke isu-isu yang tidak kontroversial seperti kerja sama perdagangan dan kesehatan global.

    “Brasil ingin menghindari kerusakan dan tidak menarik perhatian pemerintahan Trump demi menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Garcia.

    Inisiatif Baru: jaminan multilateral dan etika AI

    Negara-negara anggota mendukung inisiatif BRICS Multilateral Guarantees yang akan dijalankan melalui New Development Bank. Tujuannya adalah menurunkan biaya pembiayaan dan memperbesar investasi di negara anggota.

    Dalam pernyataan terpisah terkait kecerdasan buatan (AI), para pemimpin menyerukan perlindungan terhadap penyalahgunaan AI, pembatasan pengumpulan data yang berlebihan, dan mekanisme pembayaran yang adil bagi penyedia data.

    Isu iklim dan peran Brasil

    Menjelang COP29 PBB yang juga akan digelar di Brasil, Lula memanfaatkan momentum KTT BRICS untuk menunjukkan komitmen negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Trump, sebaliknya, dikabarkan memperlambat inisiatif iklim AS.

    Sumber Reuters menyebut bahwa Cina dan UEA menyatakan niat untuk berinvestasi dalam Tropical Forests Forever Facility, skema Brasil untuk konservasi hutan hujan global yang terancam punah.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Batas Aman Menyimpan Telur di Suhu Ruang dan Kulkas

    Batas Aman Menyimpan Telur di Suhu Ruang dan Kulkas

    Jakarta –

    Telur adalah salah satu sumber protein paling populer di dunia. Telur bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan yang lezat dan juga menyehatkan.

    Penting untuk mengetahui masa simpan telur agar ketika dikonsumsi kualitasnya masih baik dan aman dikonsumsi. Memangnya berapa lama sih masa simpan telur di suhu ruang dan kulkas?

    Batas Aman Simpan Telur

    Jika telur diangkut dan disimpan dengan benar, telur dapat bertahan selama beberapa pekan dalam lemari es. The Food and Drug Administration (FDA) menyarankan telur sebaiknya disimpan dalam kulkas setelah dibeli dari toko. Begini penjelasan lengkapnya:

    Simpan Telur di Kulkas

    Menyimpan telur di kulkas menjadi salah satu cara yang umum dilakukan. Dikutip dari Healthline, idealnya telur harus segera didinginkan dalam kulkas untuk mencegah kondensasi. Kondensasi dapat mempermudah masuknya bakteri melalui cangkang telur.

    Menurut FDA, telur yang dimasukkan dalam kulkas bisa bertahan 3-5 pekan. Kuning dan putih telur mentah yang sudah di luar cangkang bisa bertahan 2-4 hari, sedangkan telur rebus bisa bertahan selama 1 pekan.

    “Jika Anda ingin menyimpannya lebih lama, Anda bisa memecahkan telurnya, memasukkannya dalam wadah, dan simpan di dalam freezer. Ini bisa bertahan satu tahun,” kata ahli gizi Taylor Jones, RD sembari mengingatkan kualitas telur tetap akan menurun seiring waktu.

    Simpan Telur di Suhu Ruang

    Menyimpan telur di suhu ruang memiliki masa simpan yang lebih pendek dibanding disimpan dalam kulkas. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, masa simpan telur menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah 14 hari setelah produksi pada suhu ruangan dengan kelembaban 80-90 persen. Setelah 5 hari di suhu ruang, kualitas telur mulai menurun.

    Ketahanan telur di suhu ruang juga berkaitan erat dengan penanganannya. Telur yang sudah dicuci dan disanitasi sebelum dijual menghilangkan lapisan pelindung alami pada cangkang.

    Telur dengan penanganan seperti ini disarankan untuk tidak dibiarkan di suhu ruang lebih dari 2 jam, bila lewat dikhawatirkan kualitasnya menurun dan sudah ada kontaminasi. Beberapa negara yang menerapkan penanganan telur seperti ini adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Swedia.

    Kuning telur, putih telur, dan telur rebus juga kurang disarankan disimpan di suhu ruang lebih dari 2 jam.

    Cara Tahu Telur Masih Bagus atau Tidak

    Jika membeli telur di supermarket, coba cek tanggal kedaluwarsa yang tercantum di kemasan telur. Jika membeli di pasar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti tes cahaya dan floating.

    Tes Cahaya

    Tes cahaya dilakukan dengan menempatkan sumber cahaya di belakang telur, agar bisa menerawang bagaimana bentuk isinya. Kantung udara kecil dan berada di ujung telur menandakan telur masih baru dan belum banyak kehilangan cairan.

    Pada telur yang masih bagus, putih telur nampak jernih, bening, tidak keruh, dan berbintik. Ini menandakan tidak ada kontaminasi atau pembusukan. Sedangkan pada bagian kuning telur yang segar akan nampak bulat, tidak pecah, dan tetap di tengah.

    Tes Floating

    Tes ini dilakukan dengan cara memasukkan telur ke dalam wadah berisi air. Jika telur tenggelam dan tertidur di dasar wadah, maka telur masih sangat segar.

    Jika tenggelam, tapi dalam keadaan berdiri, telur sudah agak tua tapi masih aman dikonsumsi. Sedangkan jika telur mengapung, maka sebaiknya tidak digunakan lagi.

    Jika masih ragu, tes bau juga bisa dilakukan. Pecahkan telur di atas piring, lalu periksa apakah ada perubahan warna atau bau yang tidak normal.

    “Telur yang sudah busuk akan mengeluarkan bau yang sangat khas dan tidak sedap. Jika semuanya terlihat normal dan tidak ada bau, maka telur aman untuk digunakan,” tandas Jones.

    Tips Mencuci da Menyimpan Telur

    Secara umum, tidak perlu mencuci telur sebelum menyimpannya di dalam kulkas. Namun, jika dirasa ada kotoran ringan tertentu di telur, pembersihan bisa dilakukan dengan kain atau amplas halus.

    Jika kotorannya banyak dan dikhawatirkan mencemari makanan lain dalam kulkas, pencucian bisa dilakukan dengan air hangat, dengan suhu sekitar 32-49 derajat celcius. Cuci telur satu per satu menggunakan sabun khusus tanpa pewangi, keringkan, lalu langsung masukkan dalam kulkas. Berikut, beberapa tips menyimpan telur lain yang bisa dilakukan:

    Simpan telur di bagian dalam kulkas, bukan di pintu, untuk menjaga suhu tetap stabil.Simpan menggunakan karton telur, untuk menjaga kelembaban dan mencegah bau.Sisa putih atau kuning telur disimpan menggunakan wadah kedap udara.Pisahkan telur dengan makanan segar lain untuk mencegah kontaminasi silang.

    (avk/tgm)

  • Netanyahu Izinkan Bantuan Masuk Gaza, Menteri Garis Keras Israel Geram!

    Netanyahu Izinkan Bantuan Masuk Gaza, Menteri Garis Keras Israel Geram!

    Tel Aviv –

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang kontroversial mengecam Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu soal keputusan kabinet pemerintahan Israel untuk mengizinkan sejumlah bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

    Smotrich yang berhaluan sayap kanan ini menyebut keputusan semacam itu sebagai “kesalahan besar”, yang menurutnya akan menguntungkan kelompok Hamas.

    Smotrich, seperti dilansir Reuters, Senin (7/7/2025), juga menuduh Netanyahu gagal memastikan bahwa militer Israel mematuhi arahan pemerintah dalam melancarkan perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

    Menteri garis keras Israel itu mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan “langkah selanjutnya”, tetapi tidak secara eksplisit mengancam akan keluar dari koalisi.

    Komentar Smotrich ini disampaikan pada Minggu (6/7) waktu setempat, atau sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan melakukan pembicaraan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), dengan Presiden Donald Trump mengenai proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata Gaza terbaru selama 60 hari.

    “Kabinet dan Perdana Menteri membuat kesalahan besar kemarin dengan menyetujui masuknya bantuan melalui rute yang juga menguntungkan Hamas,” kata Smotrich dalam pernyataan via media sosial X.

    Dia berargumen bahwa bantuan yang diperbolehkan masuk ke Jalur Gaza itu pada akhirnya akan mencapai kelompok Hamas, dan dijadikan sebagai “dukungan logistik bagi musuh selama masa perang”.

    Pemerintah Israel belum mengumumkan perubahan apa pun untuk kebijakan soal akses bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Media lokal Israel melaporkan bahwa pemerintah Netanyahu telah melakukan voting untuk mengizinkan bantuan tambahan masuk ke wilayah wilayah Jalur Gaza bagian utara.

    Kantor PM Israel belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Smotrich tersebut. Sedangkan militer Tel Aviv menolak berkomentar.

    Israel menuduh Hamas mencuri bantuan kemanusiaan Gaza untuk para petempurnya sendiri, atau menjualnya untuk mendanai operasi militer kelompok itu. Hamas membantah keras tuduhan semacam itu.

    Jalur Gaza kini berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan kondisi yang mengancam akan mendorong hampir setengah juta orang ke dalam kelaparan dalam hitungan bulan.

    Pada Mei lalu, Israel mencabut sebagian blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan selama hampir tiga bulan. Dua pejabat Israel, yang enggan disebut namanya, mengatakan pada 27 Juni bahwa pemerintah Tel Aviv telah menghentikan sementara bantuan masuk ke wilayah Jalur Gaza bagian utara.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini