Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Lengkap! Ini Isi Surat Trump ke Prabowo soal Keputusan Tarif 32%

    Lengkap! Ini Isi Surat Trump ke Prabowo soal Keputusan Tarif 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif resiprokal 32% untuk seluruh produk Indonesia yang masuk ke AS. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Keputusan Trump ini diumumkan langsung lewat surat terbuka yang diunggah melalui akun TruthSocial @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/205). Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Lewat surat tersebut, Trump menyinggung kerja sama perdagangan antara AS dan Indonesia yang kuat, tapi tidak begitu menguntungkan bagi AS. Pasalnya, nilai perdagangan ini justru membuat neraca perdagangan AS defisit. 

    Kebijakan tarif impor sebesar 32% ini dinilai AS perlu dlakukan untuk menyeimbangan defisit dagang tersebut. Menurut Trump, angka yang ditetapkan ini lebih rendah dari semestinya untuk menutupi kesenjangan defisit. 

    Tak hanya Indonesia, Trump juga memberikan surat serupa dengan penetapan tarif yang berbeda ke 14 negara pada waktu yang sama. 

    Beberapa negara tersebut yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    Berikut isi lengkap surat Trump untuk Prabowo:

    Yang Mulia

    Prabowo Subianto

    Presiden Republik Indonesia

    Jakarta

    Bapak Presiden yang terhormat:

    Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengirimkan surat ini kepada Anda karena ini menunjukkan kekuatan dan komitmen Hubungan Perdagangan kami, dan fakta bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki Defisit Perdagangan yang signifikan dengan Negara Anda yang hebat. Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan PERDAGANGAN yang lebih seimbang, dan adil. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam Ekonomi Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia, sejauh ini. Kami telah memiliki waktu bertahun-tahun untuk membahas Hubungan Perdagangan kami dengan Indonesia, dan telah menyimpulkan bahwa kami harus menjauh dari Defisit Perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh Tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik. Mulai 1 Agustus 2025, kami akan membebankan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32% untuk setiap dan semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua Tarif Sektoral. Barang yang dipindahkan untuk menghindari Tarif yang lebih tinggi akan dikenakan Tarif yang lebih tinggi itu. Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda. Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada Tarif jika Indonesia, atau perusahaan di Negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat dan, pada kenyataannya, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin — dengan kata lain, dalam hitungan minggu.

    Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan Tarif Anda, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 32% yang kami kenakan. Harap dipahami bahwa Tarif ini diperlukan untuk memperbaiki Tarif Indonesia selama bertahun-tahun, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan, yang menyebabkan Defisit Perdagangan yang tidak berkelanjutan ini terhadap Amerika Serikat. Defisit ini merupakan ancaman besar bagi Ekonomi kita dan, memang, Keamanan Nasional kita!

    Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda sebagai Mitra Perdagangan Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Jika Anda ingin membuka Pasar Perdagangan yang sebelumnya ditutup ke Amerika Serikat, dan menghilangkan Tarif, dan Non Tarif, Kebijakan, dan Hambatan Perdagangan Anda, kami akan, mungkin, mempertimbangkan penyesuaian pada surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi, naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan Negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat.

    Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!

  • Netanyahu Calonkan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Netanyahu Calonkan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah mencalonkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Dia telah mengirimkan surat pencalonan tersebut kepada komite Nobel.

    “Ia tengah menempa perdamaian saat kita berbicara, di satu negara, di satu kawasan demi kawasan,” kata Netanyahu saat makan malam dengan Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7) waktu setempat, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

    Trump sebelumnya telah menerima beberapa nominasi Hadiah Nobel Perdamaian dari para pendukung dan anggota parlemen selama bertahun-tahun. Trump pun telah mengungkapkan kekesalannya karena tidak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.

    Tokoh Republik tersebut mengeluh bahwa ia telah diabaikan oleh Komite Nobel Norwegia atas perannya sebagai penengah dalam konflik antara India dan Pakistan, serta Serbia dan Kosovo.

    Ia juga menuntut pujian karena “menjaga perdamaian” antara Mesir dan Ethiopia serta menjadi perantara Perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.

    Trump saat ini tengah berkampanye untuk perannya sebagai “pembawa perdamaian”, yang akan menggunakan keterampilan negosiasinya untuk segera mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza, meskipun kedua konflik tersebut masih berkecamuk selama lebih dari lima bulan sejak ia menjabat sebagai presiden AS.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Industri Padat Karya RI Terancam Babak Belur Imbas Tarif Trump 32%

    Industri Padat Karya RI Terancam Babak Belur Imbas Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut Indonesia bisa kehilangan pasar Amerika Serikat (AS) imbas pengenaan tarif resiprokal sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengkhawatirkan kebijakan Tarif Trump berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. Imbasnya, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar di Negara Paman Sam.

    “Jika kita memang dikenakan tarif resiprokal tetap 32%, lalu Trump benar mengatakan bahwa akan mengenakan tambahan 10% untuk negara-negara BRICS, tentu saja Indonesia kehilangan pasar dari Amerika Serikat,” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Apalagi, dia mengungkap dampak tarif resiprokal 32% ini bisa mempengaruhi kinerja industri padat karya yang banyak mengekspor ke AS, seperti tekstil, alas kaki, elektronik ringan, industri perikanan, karet, hingga furniture.

    Menurutnya, pemerintah harus segera memberikan stimulus atau insentif tambahan kepada industri-industri yang terdampak. Serta, melakukan diversifikasi ekspor melalui misi dagang, terutama BRICS.

    “Kementerian Perdagangan harus membawa sejumlah pengusaha yang memang terdampak atau pelaku usaha yang terdampak ke negara-negara yang potensial kita bisa bekerja sama dengan mereka, dan dorongan yang cukup kuat adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar dari BRICS,” ujarnya.

    Sebab, lanjut dia, BRICS memiliki total perdagangan yang cukup besar dibandingkan negara lain, yakni dengan kinerja ekspor dan impor sebesar 20% dari pangsa ekspor dan impor dunia.

    Selain itu, Andry menuturkan bahwa pemerintah juga perlu menjajaki pasar di Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Eropa. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera melakukan diversifikasi ekspor lantaran membutuhkan waktu yang cukup panjang.

    “Kalau kita melakukan diversifikasi tanpa adanya proses akselerasi melalui kerja sama dengan mitra dagang, melalui misi dagang juga antara pemerintah dan juga pengusaha yang terdampak,” terangnya.

    Di samping itu, dia menuturkan bahwa pemerintah harus segera melakukan upaya mitigasi, terutama mengamankan dan memasarkan pasar domestik di tengah penurunan daya beli masyarakat.

    “Karena tentunya negara-negara yang terdampak [tarif Trump] pasti akan mengirimkan produk-produknya ke Indonesia, karena dirasa cukup mudah untuk memasarkan produk mereka di Indonesia,” ungkapnya.

    Pasalnya, Andry mengkhawatirkan jika pemerintah terlambat mengangtisipasi tarif Trump, justru akan berdampak pada melonjaknya angka pengangguran di Tanah Air.

    “Jika terlambat menurut saya ancaman pengangguran ini akan semakin nyata. Ini menurut saya hal yang harus segera dilakukan dengan cepat,” pungkasnya.

    Sebagai gambaran, AS menjadi penyumbang surplus tertinggi ke perdagangan Indonesia, yakni sebesar US$7,08 miliar pada Januari—Mei 2025. AS berhasil menggeser posisi India yang selama ini berada di urutan pertama bagi perdagangan Indonesia.

    Sejak 2020–2024, neraca perdagangan Indonesia dengan AS terus menorehkan surplus di kisaran US$10 miliar—US$16,6 miliar dengan tren pertumbuhan surplus sebesar 5,32%.

    Pada Januari—Desember 2024, surplus neraca perdagangan dengan AS tercatat sebesar US$14,34 miliar. Pada periode itu, Negara Paman Sam menempati posisi kedua penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia.

    Pada 2024, AS menjadi negara tujuan ekspor utama nomor kedua bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 9,94% atau senilai US$26,3 miliar. Di sisi lain, untuk negara asal impor, AS merupakan negara pemasok utama keempat bagi Indonesia dengan pangsa sebesar 5,12% atau senilai US$12 miliar.

  • Berhasil Lalui Krisis Covid-19, DPR Pede RI Bisa Hadapi Tantangan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Berhasil Lalui Krisis Covid-19, DPR Pede RI Bisa Hadapi Tantangan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Adies Kadir optimistis Indonesia bisa melalui tiap persoalan termasuk kebijakan tarif Trump untuk RI mencapai 32%.

    Adies mengatakan pengenaan tarif itu itu merupakan tantangan bagi negara yang menjadi anggota dalam organisasi antarnegara Brics. 

    Namun demikian, dengan pengalaman menghadapi pandemi Covid-19. RI dinilai bisa melewati tantangan terkait tarif resiprokal yang telah diumumkan Presiden AS Donald Trump itu.

    “Tetapi, seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi Covid-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2025).

    Kemudian, Adies menyatakan bahwa pemerintah RI juga tidak akan tinggal diam. Pasalnya, baik itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga pihak terkait lainnya bakal melakukan upaya untuk mengatasi persoalan ini.

    “Jadi memang insyaallah pondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi-strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memutuskan untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia.

    Adapun, besaran tarif tersebut tidak berubah dari pungutan yang sebelumnya diumumkan Trump dalam Hari Pembebasannya pada awal April lalu.

    Trump mengemukakan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya,” demikian kutipan surat tersebut.

  • Pengusaha Sawit Was-was Ekspor CPO Turun Imbas Tarif Trump 32%

    Pengusaha Sawit Was-was Ekspor CPO Turun Imbas Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebut kinerja ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tetap mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia ke AS terus meningkat selama lima tahun terakhir.

    Adapun, volume ekspor tertinggi terjadi pada 2023, yakni mampu mencapai 2,5 juta ton. Sayangnya, volumenya turun menjadi 2,2 juta ton pada 2024 dengan pangsa pasar CPO adalah 89%.

    “Apabila tarif [AS terhadap Indonesia] tetap 32%, ada kemungkinan ekspor [CPO] akan menurun, besarnya berapa belum tahu,” kata Eddy kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Menurut Eddy, importir di Negara Paman Sam akan mengalihkan pasar ke negara dengan tarif lebih rendah, seperti Malaysia, imbas adanya tarif tinggi ini.

    Sebagai pembanding, Trump mengumumkan pengenaan tarif 25% untuk Malaysia. Besaran tarifnya lebih rendah dibandingkan Indonesia sebesar 32%.

    “Yang paling mungkin importir di AS akan bergeser ke negara lain seperti Malaysia dan negara-negara di Amerika Latin, karena tarif mereka di bawah Indonesia,” ujarnya.

    Meski begitu, Eddy menyebut tren ekspor CPO Indonesia belum tentu akan terus menurun ke depan. Kondisi ini tergantung pada kondisi minyak nabati lain, seperti minyak kedelai hingga minyak bunga matahari.

    “Belum tentu trennya turun terus, tergantung minyak nabati lain. Apabila supply mereka kurang, maka permintaan minyak sawit akan meningkat,” terangnya.

    Menurutnya, harga minyak sawit harus kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Sebab, harga yang kompetitif akan mempengaruhi kinerja ekspor CPO ke depan.

    “Jangan sampai harga minyak sawit lebih mahal dari minyak nabati lain seperti bunga matahari dan minyak kedelai seperti di tahun 2024 dan di awal 2025 [sampai April], ini juga akan menurunkan ekspor minyak sawit,” jelasnya.

    Adapun untuk menghadapi tarif Trump, Eddy menyebut diversifikasi ke pasar nontraditional harus terus dilakukan, seperti ke Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Asia Tengah.

    “Juga harus terus menjaga pasar traditional agar jangan turun seperti China, India, Pakistan dan Uni Eropa yang saat ini sebagai empat besar pasar minyak sawit Indonesia,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, alias tidak mengalami perubahan.

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Kepala Negara AS itu juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara. Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, namun hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya. Produk yang dialihkan (transshipped) untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan tetap dikenakan tarif sesuai dengan kategori tertingginya,” demikian kutipan surat tersebut.

    Dia menjelaskan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, nontarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Sayangnya, hubungan dagang ini sejauh ini belum bersifat timbal balik,” terangnya.

    Menurutnya, pengenaan tarif 32% itu sebenarnya jauh lebih rendah dari tarif yang diperlukan untuk menutup kesenjangan defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

    Dia menambahkan, tarif ini tidak akan berlaku jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan dari Indonesia, memutuskan untuk membangun fasilitas produksi di AS.

    Bukan hanya itu, Trump juga menyebut AS bakal membantu mempercepat proses perizinan secara profesional dan efisien dalam hitungan minggu.

    Selain itu, AS dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif jika Indonesia bersedia membuka akses pasar dan menghapus kebijakan tarif maupun nontarif terhadap AS. Dia menyebut, besaran tarif dapat dinaikkan atau diturunkan, tergantung pada perkembangan hubungan bilateral Indonesia—AS. 

    Bahkan, Trump juga mengancam Indonesia untuk menambah tarif tersebut jika Indonesia melakukan retaliasi dagang. “Apabila Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif atas produk Amerika Serikat, maka besaran kenaikan tersebut akan langsung ditambahkan pada tarif 32% yang telah kami tetapkan,” tandasnya.

  • Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan alasan di balik langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 24 nama calon duta besar (dubes) ke DPR, termasuk untuk mengisi posisi Dubes RI di Amerika Serikat (AS) yang selama ini kosong.

    Penjelasan ini disampaikan Hasan saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

    Hasan membenarkan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden, dan prosesnya mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya dinamika global terkini.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujar Hasan.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, dari 24 nama yang diajukan, 18 di antaranya adalah diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya merupakan sosok non-karir yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, jaringan luas, serta pemahaman mendalam tentang negara tujuan. 

    Menjawab pertanyaan apakah pengisian posisi Dubes RI untuk AS yang lama kosong berkaitan langsung dengan upaya lobi menghadapi kebijakan tarif impor terbaru dari Presiden AS Donald Trump, Hasan tak membantah bahwa hubungan bilateral yang kuat memang menjadi prioritas. 

    “Termasuk juga di Amerika kan sudah kosong beberapa tahun dan harus segera diisi. Tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan baik, diplomasi, hubungan kerja sama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang,” jelasnya.

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa penempatan duta besar bukan hanya untuk menghadapi satu isu tertentu seperti tarif Trump, melainkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang.

    “Jadi nanti diharapkan ke depan juga para duta besar-duta besar ini bisa meningkatkan hubungan baik negara kita dengan negara sahabat. Tentu tidak hanya dalam soal ekonomi, tidak hanya dalam soal diplomasi, tapi dalam segala macam hal untuk menciptakan perdamaian dunia,” tambahnya.

    Hasan juga menekankan pentingnya kehadiran para duta besar dalam mendukung diplomasi Indonesia di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, hingga upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil.

    “Pak Presiden selalu sampaikan, menciptakan tatanan dunia yang stabil. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti punya dampak terhadap banyak hal termasuk perekonomian negara kita,” tandas Hasan.

  • Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto

    Wamendag: Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 13:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut penetapan tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia masih dalam proses negosiasi.

    Roro mengatakan tim negosiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih aktif berada di Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kebijakan tarif tersebut.

    “Sebetulnya terkait itu masih berproses ya. Jadi masih berproses. Lalu kemudian juga tim negosiasi dari Kemenko Perekonomian juga masih aktif berada di sana (Amerika) sebetulnya,” kata Roro ditemui seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Roro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat setelah mengikuti kegiatan BRICS yang saat ini digelar di Brasil.

    “Jadi mudah-mudahan nanti juga akan diberikan formal announcement (pengumuman resmi) oleh mereka,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk terus memperluas akses pasar Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.

    Indonesia saat ini menjalin kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara melalui perjanjian seperti Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru), serta kesepakatan dengan Kanada dan Tunisia.

    “Ini upaya-upaya kita untuk memperluas akses pasar kita di luar negeri,” tuturnya.

    Terkait dampak langsung tarif 32 persen terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Roro menegaskan kembali bahwa proses tersebut masih berlangsung dan belum final.

    “Kembali lagi ini masih berproses,” imbuh Roro.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam surat yang ia unggah utuh di media sosialnya tersebut, dipantau di Jakarta, Selasa, Trump merasa bahwa Amerika Serikat (AS) harus bertindak mengatasi defisit perdagangan yang mereka alami setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama dagang dengan Indonesia.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas defisit perdagangan dengan negara Anda,” kata Trump dalam surat.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS

    Sumber : Antara

  • Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi 1 Agustus, Indonesia Kena 32%

    Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi 1 Agustus, Indonesia Kena 32%

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memperingatkan mitra dagangnya untuk merundingkan kesepakatan baru. Jika tidak, mulai 1 Agustus 2025, AS siap menerapkan kenaikan pajak impor sesuai tarif resiprokal atau timbal balik yang diusulkan Presiden Donald Trump.

    Hal itu disampaikan dalam surat yang dikirim Trump kepada negara mitra dagang AS pada Senin (07/07). Dalam surat itu, Donald Trump memberi peringatan bahwa mereka akan menghadapi bea masuk yang lebih tinggi dalam waktu dekat jika kesepakatan tidak tercapai.

    “Presiden Trump akan mengirimkan surat kepada beberapa mitra dagang kami yang menyatakan bahwa jika mereka tidak mempercepat prosesnya, maka per 1 Agustus, mereka akan kembali ke tingkat tarif 2 April. Saya yakin kita akan melihat banyak kesepakatan dengan cepat,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah tayangan CNN “State of the Union” yang tayang pada Minggu (06/07).

    Pemberlakuan ini membuat bursa saham Wall Street anjlok. Namun, sejauh ini pasar Asia menyikapi hal tersebut dengan tenang.

    Sejumlah negara terus berjibaku menyelesaikan kesepakatan dengan AS sejak Trump meluncurkan perang dagang global pada April. Tarif ini turut mengacaukan pasar finansial.

    Namun, mitra dagang AS mendapat penundaan setelah Trump memperpanjang tenggat negosiasi hingga 1 Agustus lewat perintah eksekutif.

    Surat Trump ke Prabowo: Indonesia kena tarif 32%

    Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah Indonesia mendapat surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025. Isinya, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% untuk semua produk yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat.

    Tim DW sudah berupaya meminta keterangan dari pihak pemerintah Indonesia melalui Presidential Communication Office (PCO). Namun, hingga artikel ini terbit, belum ada respons dari pemerintah.

    Berapa tarif untuk Jepang dan Korsel?

    Donald Trump mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif 25% pada impor dari Jepang dan Korea Selatan, yang juga berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dua mitra dagang Paman Sam itu merupakan kelompok pertama yang menerima surat tersebut.

    Pada April 2024, Trump mengumumkan jeda 90 hari yang berakhir pada 9 Juli lalu, untuk tarif 10-50% ke puluhan negara, termasuk sebagian besar mitra dagang utama AS.

    Scott Bessent menegaskan bahwa target bulan Agustus “bukan tenggat baru” untuk negosiasi.

    “Kami menyatakan ini waktu pelaksanaannya. Jika ingin mempercepat, silakan. Jika ingin kembali ke tarif lama, itu pilihan Anda,” tegasnya.

    Tarif lebih tinggi yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 tersebut tidak akan digabungkan dengan tarif sektoral yang telah diumumkan sebelumnya, seperti tarif untuk kendaraan, baja, dan aluminium. Contohnya, tarif kendaraan Jepang, jumlahnya akan tetap sebesar 25%.

    Pada Selasa (08/07) Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa beberapa kemajuan telah dicapai untuk menghindari tarif yang lebih tinggi hingga 35%, nilai yang disarankan Trump baru-baru ini.

    “Kami telah menerima proposal dari Amerika Serikat untuk segera melanjutkan negosiasi menuju tenggat waktu 1 Agustus yang baru saja ditetapkan, dan tergantung respons pemerintah Jepang, isi surat tersebut dapat direvisi,” jelas Ishiba dalam sebuah pertemuan dengan para menteri kabinet untuk mendiskusikan strategi Jepang terkait tarif.

    Sementara, Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk mengintensifkan perundingan perdagangan dengan AS dan menganggap rencana terbaru Trump secara efektif memperpanjang masa tenggang untuk menerapkan tarif balasan.

    “Kami akan meningkatkan negosiasi selama periode yang tersisa untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan untuk segera menyelesaikan ketidakpastian dari tarif,” ujar Kementerian Perindustrian Korsel.

    AS-EU masih terus berunding

    Uni Eropa (UE) termasuk pihak yang berisiko. Tanpa kesepakatan, tarif barang impor UE dapat melonjak hingga 50%. Hal ini kemungkinan akan berdampak dalam segala hal, mulai dari keju Prancis hingga barang elektronik Jerman.

    Negosiator UE dan AS telah berunding untuk mencapai kesepakatan baru.

    Sementara, Scott Bessent mengatakan bahwa strategi Trump adalah menerapkan “tekanan maksimum,” sambil menyebut UE sebagai salah satu contohnya. Dia mencatat bahwa UE “membuat kemajuan yang sangat baik”, setelah sebelumnya dimulai dengan lambat.

    “Pemerintah AShampir mencapai beberapa kesepakatan,” papar Scott. “Saya perkirakan akan ada sejumlah pengumuman besar dalam beberapa hari ke depan.”

    Sementara ini, kesepakatan telah dicapai dengan Inggris dan Vietnam.

    Pihak UE mengatakan bahwa mereka berharap untuk mencapai kesepakatan. Namun, UE juga siap untuk membalas dengan tarif pada ekspor AS.

    Jika dihitung, pada tahun 2024 jumlah nilai perdagangan barang dan jasa antara UE dan AS mencapai €1,7 triliun (sekitar Rp29.750 triliun). Jika dirata-ratakan, per harinya mencapai atau rata-rata €4,6 miliar (sekitar Rp80,5 triliun) per hari, menurut badan statistik Uni Eropa, Eurostat.

    Namun, sejumlah sumber-sumber dari UE menyebut Blok Biru ini tidak akan menerima surat yang menetapkan tarif yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan pada Senin (07/07) kepada kantor berita Reuters.

    Uni Eropa sendiri terpecah dalam memilih langkah untuk mendorong kesepakatan perdagangan yang cepat dan ringan atau memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk menegosiasikan hasil yang lebih baik.

    Uni Eropa tampak sudah putus asa untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan yang komprehensif sebelum tenggat waktu Juli 2025.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris dan dilengkapi konteks Indonesia.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya dan Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan 24 nama calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera diproses dan disetujui.

    Langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang dinamis, termasuk untuk mengisi sejumlah pos penting yang telah lama kosong, seperti posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), menegaskan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan banyak aspek.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Dari 24 nama calon dubes tersebut, mayoritas atau sekitar 18 orang berasal dari jalur karier di Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya adalah figur yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, pengalaman luas, dan jejaring yang kuat di negara tujuan penugasan.

    “Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman, tidak melulu harus karier. Tapi kompetensi, networking, dan pemahaman seluk beluk negara tersebut juga menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.

    Menurutnya, penunjukan duta besar ini juga dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang selama ini kosong, termasuk di Amerika Serikat yang sudah beberapa tahun tidak terisi penuh. Nama Indroyono Soesilo diusulkan untuk posisi strategis tersebut. 

    Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa penunjukan ini bukan semata untuk tujuan jangka pendek seperti negosiasi tarif impor AS, melainkan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang Indonesia.

    “Kepentingannya adalah untuk hubungan baik, kerja sama ekonomi, diplomasi, dan menciptakan perdamaian dunia. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti berdampak ke banyak hal termasuk perekonomian kita,” tambahnya.

    Dengan diajukannya para calon dubes ini, pemerintah berharap diplomasi Indonesia dapat semakin aktif menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tatanan dunia yang stabil dan damai.

    Hasan juga menekankan bahwa penunjukan ini dilakukan demi kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau terbatas pada isu tertentu.

    “Tentu tidak hanya spesifik untuk satu-dua tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

  • Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya perluasan produk ekspor Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menjaring calon pembeli dari luar negeri.

    PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co menjadi satu dari sekian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima dukungan Kemendag. Kultiva Co merupakan eksportir produk makanan yang berbasis di Pademangan, Jakarta Utara.

    Suryaningsih Wibowo selaku pemilik Kultiva Co berkisah bahwa perusahaannya memiliki fokus pada produk aneka keripik seperti keripik tempe, buah, umbi umbian, dan sayur dengan jenama atau merek Woh.

    Usahanya itu berawal dari skala rumah tangga pada 2016. Berasal dari Malang, Jawa Timur, Suryaningsih perlahan memperluas bisnisnya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pameran di Jakarta.

    “Pada 2018, kami mendapatkan kesempatan mengikuti pameran di luar negeri untuk pertama kalinya. Pameran tersebut berlangsung di Malaysia. Saya kaget, ternyata produk kami sangat diterima, mungkin karena secara selera rasa juga dekat,” katanya kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025, Sabtu (5/7/2025).

    Kesempatan tersebut terus memotivasinya untuk mengembangkan bisnis. Usai menyandang status PT pada 2021, Kultiva Co akhirnya pecah telur untuk melakukan ekspor satu kontainer penuh ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Menurutnya, pemerintah termasuk Kemendag telah membantu mendorong kelayakan proses ekspor ini, contohnya melalui sertifikasi internasional Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang tidak dipungut biaya pada periode pertama.

    Terkait pameran dan business matching, dia juga menggarisbawahi andil Kemendag, salah satunya dalam Permanent Trade Exhibition (PTE). Produk Kultiva Co berhasil ditampilkan di ruang pamer yang terletak di Lantai 2 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan setelah melalui proses kurasi.

    “Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun semakin besar,” ungkapnya.

    Suryaningsih kemudian bertutur bahwa produk Kultiva Co, khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS).

    Kapasitas ekspor Kultiva dapat mencapai 300.000 pcs atau setara dengan 6 kontainer per bulannya. Menurutnya, rata-rata nilai ekspor per kontainer itu berkisar US$21.000.

    Kultiva Co pun saat ini bersiap memperluas ekspansi produk ke pasar Eropa, antara lain Prancis dan Jerman. Dia berharap agar dukungan pemerintah terus berjalan guna memperkenalkan produk UMKM Indonesia hingga ke mancanegara.

    “Kami ingin terus membanggakan Indonesia dengan produk yang kami tawarkan. Untuk itu, kami berharap keripik Woh menjadi salah satu camilan yang selalu dirindukan oleh orang Indonesia di luar negeri,” imbuhnya.

    Upaya Pemberdayaan Masyarakat

    Suryaningsih kemudian menceritakan upaya perusahaannya dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini, puluhan tenaga kerja Kultiva Co merupakan ibu rumah tangga dan anak putus sekolah.

    Situasi ini berawal dari hantaman pandemi Covid-19. Kultiva Co membuka pintu untuk berbagai lapisan masyarakat agar dapat tetap berpenghasilan, selagi perusahaanya terus berupaya untuk terus beroperasi.

    “Di tempat kami memang tidak melihat ijazah, tetapi menilai karakternya, apakah mau belajar dan apakah mau benar-benar mengikuti instruksi pekerjaan yang diberikan,” urainya.

    Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang populer disapa dengan Mendag Busan mengatakan bahwa UMKM Tanah Air memiliki potensi besar untuk memperlebar sayap ke pasar internasional.

    Menurut Mendag Busan, dukungan seluruh pihak untuk segmen UMKM perlu terus didorong agar target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$294,45 miliar pada 2025 dapat tercapai.

    “Kita memiliki banyak potensi ekspor, tapi terkadang tidak tahu bagaimana caranya mengekspor dan sebagainya. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, dukungan pelaku usaha dan media sangat penting guna mendorong program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor berjalan dengan baik,” katanya usai melakukan pelepasan Jelajah Ekspor 2025 di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/6/2025).