Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Thailand-Kamboja Mendidih Lagi, PM Malaysia Serukan Menahan Diri!

    Thailand-Kamboja Mendidih Lagi, PM Malaysia Serukan Menahan Diri!

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, menyuarakan keprihatinan mendalam atas bentrokan terbaru antara Thailand dan Kamboja di perbatasan kedua negara yang menjadi sengketa. Anwar menyerukan kedua negara untuk saling menahan diri dan segera kembali berdialog di bawah mekanisme ASEAN.

    Anwar, bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menjadi mediator bagi gencatan senjata antara Bangkok dan Phnom Penh yang terlibat pertempuran sengit di perbatasan pada Juli lalu. Pertempuran saat itu menewaskan sedikitnya 48 orang dan memaksa 300.000 orang untuk mengungsi.

    Bentrokan terbaru pecah pada akhir pekan, dengan militer Thailand dan Kamboja kembali saling melancarkan serangan di sepanjang perbatasan yang menjadi sengketa. Beberapa waktu terakhir, kedua negara saling melemparkan tuduhan soal adanya pelanggaran gencatan senjata.

    Anwar dalam pernyataannya, seperti dilansir The Star, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa pertempuran yang kembali terjadi dapat membahayakan fondasi yang telah dibangun untuk hubungan yang stabil antara Thailand dan Kamboja yang bertetangga.

    Dia juga menyampaikan belasungkawa untuk keluarga korban tewas atau luka-luka dalam bentrokan terbaru.

    “Thailand dan Kamboja adalah mitra dekat Malaysia dan anggota-anggota kunci ASEAN. Kami mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, dan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme yang ada,” ujar Anwar dalam pernyataannya via Facebook.

    “Malaysia siap mendukung langkah-langkah yang dapat membantu memulihkan ketegangan dan mencegah insiden lebih lanjut,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa kawasan Asia Tenggara tidak bisa membiarkan perselisihan sejak lama itu terjerumus ke dalam “siklus konfrontasi”.

    “Prioritas utama adalah menghentikan pertempuran, melindungi warga sipil, dan kembali ke jalur diplomatik yang didukung oleh hukum internasional dan semangat bertetangga yang menjadi sandaran ASEAN,” cetusnya.

    Dalam bentrokan terbaru, Thailand menuduh pasukan militer Kamboja terlebih dahulu menyerang tentaranya di perbatasan, yang mendorong militer Bangkok melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan.

    Dilaporkan oleh militer Thailand bahwa setidaknya satu tentaranya tewas dan empat orang lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru, yang meletus di dua area di Provinsi Ubon Ratchathani tersebut, setelah pasukannya diserang Kamboja.

    Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut militer Thailand telah melancarkan serangan fajar terhadap pasukannya di dua lokasi, setelah berhari-hari melakukan aksi provokatif. Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Kamboja bahwa pasukannya tidak membalas serangan itu.

    Namun militer Thailand mengatakan bahwa militer Kamboja telah menembakkan sejumlah roket BM-21 ke area-area sipil Thailand.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kesombongan Hegemoni dalam Strategi Keamanan Nasional Baru AS Menyebabkan Kekacauan Aliansi

    Kesombongan Hegemoni dalam Strategi Keamanan Nasional Baru AS Menyebabkan Kekacauan Aliansi

    Pada 4 Desember, Gedung Putih Amerika Serikat merilis laporan baru Strategi Keamanan Nasional, yang memicu tanggapan kuat di Eropa. Sejumlah pejabat dan diplomat Eropa mengkritik pedas isinya, mengungkapkan masalah serius dalam strategi diplomatik AS saat ini.

    Laporan itu menyatakan bahwa karena masalah imigrasi dan rendahnya tingkat kelahiran, Eropa sedang menghadapi “prospek suram punahnya peradaban,” dan memperingatkan bahwa beberapa anggota NATO mungkin “tidak lagi memiliki mayoritas penduduk keturunan Eropa dalam beberapa dekade mendatang.” AS juga mengklaim ingin “membantu Eropa memperbaiki lintasan perkembangannya saat ini” dan “menumbuhkan kekuatan perlawanan” di dalam negara-negara Eropa itu sendiri. Kebijakan AS terhadap Eropa telah bergeser dari “pelindung” menjadi “penekan” dan “intervensi”, menunjukkan campur tangan yang berlebihan.

    Anggota Parlemen Eropa asal Italia, Brando Benifei, menyebut laporan ini sebagai “serangan frontal terhadap Uni Eropa,” sementara mantan Duta Besar Prancis untuk AS, Gérard Araud, mengkritik isinya “seperti selebaran propaganda sayap kanan jauh.” Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan: “Eropa sepenuhnya mampu melakukan diskusi independen tentang masalah seperti kebebasan berekspresi. Eropa tidak memerlukan saran eksternal dari siapa pun.” Pernyataan ini merupakan sanggahan tegas terhadap intervensionisme AS dan mengungkap hakikat kebijakan luar negeri AS yang berusaha memaksakan nilai-nilai dan model politiknya pada negara lain. Reaksi-reaksi ini adalah konsekuensi logis dari kecenderungan AS yang telah lama memandang sekutu sebagai alat strategis, bukan mitra yang setara.

    Meskipun Gedung Putih sering mengemas ulang strateginya dengan bungkus baru, intinya tetap logika unilateral “AS Pertama”. Kemarahan yang ditimbulkan laporan strategis ini di Eropa mencerminkan bahwa AS sedang mengubah hubungan sekutu menjadi transaksi, menuntut sekutu memikul lebih banyak tanggung jawab tanpa memberikan rasa hormat dan ruang konsultasi yang setara.

    Penyederhanaan berlebihan terhadap hubungan internasional ini tidak hanya merusak dasar kepercayaan hubungan transatlantik, tetapi juga melemahkan kemampuan kolektif dunia Barat dalam menghadapi tantangan bersama. Ketika AS memperlakukan sekutu sebagai objek yang perlu “dikelola” dan bukan sebagai mitra kerja, mereka justru melemahkan tatanan internasional yang diklaim ingin mereka pertahankan.

    Di bidang-bidang yang benar-benar membutuhkan kerja sama lintas batas negara, seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat global, dan stabilitas ekonomi, laporan strategis ini justru hanya menyentuhnya sekilas. Laporan ini terlalu fokus pada persaingan geopolitik dan mengabaikan bahwa tantangan global memerlukan kerja sama, bukan konfrontasi.

    Sebagai negara besar dunia, strategi keamanan nasional AS seharusnya menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tata kelola global. Namun, dokumen ini justru memancarkan sinyal berbahaya, dengan mendistorsi persaingan perkembangan yang normal menjadi konfrontasi ideologis. Pemikiran seperti ini tidak diragukan lagi akan memperparah ketegangan internasional. Sikap “ingin ini, ingin itu, dan ingin semuanya” yang bersifat memaksa satu arah ini mengekspos mentalitas hegemoninya. AS sendiri sedang menggoyang sistem aliansi yang dibangunnya sendiri pasca Perang Dunia II, mendorong dunia menuju perkembangan ke arah tatanan multipolar yang lebih terpecah dan penuh konfrontasi.

    Dalam dunia yang semakin multipolar, tidak ada negara yang dapat mencapai keamanan jangka panjang melalui unilateralisme atau logika hegemoni. Reaksi kuat Eropa terhadap laporan strategis ini telah menunjukkan bahwa bahkan sekutu lama pun tidak lagi bersedia menerima dominasi AS tanpa syarat.

    Keamanan nasional yang sejati berasal dari saling menghormati, dialog setara, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Jika AS tidak dapat mengesampingkan kesombongan dan pola pikir konfrontatif dalam dokumen strategisnya, mereka tidak hanya akan semakin menjauhkan sekutu, tetapi juga akan terperangkap dalam isolasi diri dalam isu-isu global yang penting. Komunitas internasional mengharapkan sebuah negara besar yang bertanggung jawab dan bersedia bekerja sama secara setara, bukan “guru” yang terobsesi dengan khayalan hegemoni dan membagi dunia ke dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan.

  • Rose ‘Blackpink’ Raih Penghargaan Global Hitmaker of The Year

    Rose ‘Blackpink’ Raih Penghargaan Global Hitmaker of The Year

    Seoul, Beritasatu.com – Vokalis utama grup Blackpink sekaligus solois terkenal, Rose baru saja kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam karier bermusiknya. Rose baru saja memenangkan penghargaan sebagai Global Hitmaker of The Year dalam ajang Hitmaker Awards 2025 yang digelar oleh media hiburan besar di Amerika Serikat (AS) Variety. 

    Mengutip laporan Allkpop, Senin (8/12/2025), penghargaan ini merupakan pencapaian langka bagi seorang solois wanita K-Pop. Penghargaan ini menandai Rose mendapat pengakuan media hiburan utama di AS seperti Variety. 

    Kemenangan Rose ini merupakan dampak global dari lagu mega hitnya bersama Bruno Mars, Apt serta album penuh pertamanya yang bertajuk Rosie. Saat menerima trofi kemenangannya, Rose mengaku tak pernah menyangka lagu ciptaannya itu akan begitu disukai oleh penikmat musik di berbagai penjuru dunia. 

    “Terima kasih banyak atas penghargaan luar biasa ini. Tahun lalu penuh dengan momen-momen yang tak pernah saya bayangkan, dan melihat lagu saya Apt mendapat begitu banyak cinta rasanya sungguh menyenangkan,” kata Rose. 

    Lagu Apt dari Rose berhasil menjadi sensasi global dan memecahkan rekor tangga lagu di berbagai negara tak lama setelah dirilis. Ia juga mencetak sejarah di ajang MTV Video Music Awards 2025 sebagai artis K-Pop pertama yang memenangkan kategori utama, Song of The Year, salah satu dari empat ajang penghargaan musik bergengsi di AS.

    Selain itu, Rose juga berhasil masuk dalam nominasi Grammy Awards untuk kategori Song of The Year, Record of The Year, dan Best Pop Duo/Group Performance, menjadikannya artis K-Pop pertama yang dinominasikan dalam dua kategori utama Grammy.

    Saat ini, Rose tengah melanjutkan jadwal padatnya, termasuk tur dunia bersama Blackpink, bertajuk Deadline ke berbagai negara. 

  • RM ‘BTS’ Ungkap Grupnya Pernah Nyaris Bubar Jalan

    RM ‘BTS’ Ungkap Grupnya Pernah Nyaris Bubar Jalan

    Seoul, Beritasatu.com – Pemimpin grup K-Pop ternama Bang Tan Sonyeo (BTS) Rap Monster (RM) mengungkapkan fakta yang cukup mengagetkan para penggemar. RM blak-blakan mengatakan ia dan para personel BTS terkadang dilema dengan pilihan untuk bubar atau atau melanjutkan aktivitas BTS di dunia musik. Pengakuan itu disampaikan RM dalam siaran langsung di platform komunitas penggemar K-Pop, Weverse. 

    “Kami telah berpikir puluhan ribu kali, apakah akan baik bagi kami untuk bubar atau hiatus (menunda aktivitas),” kata RM, dikutip dari Korea Joongang Daily, Senin (8/12/2025). 

    Namun, cinta besar dari para penggemar BTS di seluruh dunia mampu membuat niat RM dan para personel BTS untuk membubarkan diri batal. 

    “Yang membuat tim ini tetap bertahan adalah betapa kami saling mencintai, dan cinta serta rasa hormat yang kami miliki untuk para penggemar BTS,” tambahnya. 

    BTS dijadwalkan comeback sebagai grup pada 2026 setelah ketujuh anggota menyelesaikan wajib militer pada awal 2025. RM menambahkan, persiapan album baru BTS berjalan dengan baik. 

    “Persiapan untuk album ini hampir selesai. Kami berlatih bersama kemarin, syuting konten, dan berlatih setiap hari. Kami akan menunjukkannya kepada kalian setelah kami mempersiapkan diri dengan baik,” jelas RM. 

    Jika dirilis sesuai rencana, album ini akan menandai album dan konser pertama BTS dengan grup lengkap dalam hampir empat tahun sejak perilisan album antologi Proof dan konser bertajuk Yet to Come di Busan pada 2022.

    Mengutip laporan Bloomberg, BTS akan menggelar 65 konser di seluruh dunia dengan lebih dari 30 pertunjukkan di antaranya di Amerika Utara saja yang mana akan menandai tur terbesar BTS hingga saat ini.

  • Netflix Mau Akuisisi Warner Bros Rp1.200 Triliun, Trump Bilang Begini

    Netflix Mau Akuisisi Warner Bros Rp1.200 Triliun, Trump Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA— Kabar akuisisi Warner Bros oleh Netflix senilai US$82,7 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun menjadi sorotan.

    Melansir TechCrunch pada Senin (8/12/2025), Paramount sebelumnya diperkirakan menjadi kandidat terkuat untuk mengakuisisi studio film legendaris tersebut, terutama berkat kedekatan CEO David Ellison dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Namun, laporan terbaru Bloomberg dan The Hollywood Reporter mengungkap bahwa co-CEO Netflix, Ted Sarandos, justru telah bertemu langsung dengan Trump pada November lalu untuk membahas peluang akuisisi itu.

    Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut menyampaikan Warner Bros seharusnya dijual kepada penawar tertinggi. Sarandos pun meninggalkan pertemuan dengan keyakinan bahwa presiden tidak akan langsung menentang rencana Netflix.

    Setelah laporan itu mencuat pada Minggu, Trump mengonfirmasi  pertemuan tersebut memang berlangsung.

    “Netflix adalah perusahaan hebat. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ted adalah orang yang fantastis. Saya sangat menghormatinya. Tetapi ini menyangkut pangsa pasar yang besar, jadi kita lihat nanti apa yang terjadi,” kata Trump.

    Di sisi lain, Bloomberg melaporkan CEO Warner Bros, David Zaslav, sebenarnya enggan menjual perusahaan tersebut dan terkejut ketika Paramount mulai menjajaki akuisisi. Zaslav memperkirakan Ellison akan menunggu hingga Warner Bros merampungkan rencana pemisahan bisnis film dan streaming dari jaringan kabelnya.

    Pada akhirnya, Warner Bros membuka proses penawaran kompetitif, dan Netflix keluar sebagai pemenang. Meski demikian, Paramount masih berpeluang menyaingi Netflix melalui penawaran hostilejika memutuskan melanjutkan langkah tersebut.

  • Mendidih, Pasukan Thailand-Kamboja Kembali Saling Serang!

    Mendidih, Pasukan Thailand-Kamboja Kembali Saling Serang!

    Bangkok –

    Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas, dengan militer Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja. Thailand mengatakan bahwa serangan dilancarkan setelah pasukannya dihujani serangan militer Kamboja.

    Situasi antara kedua negara yang terlibat konflik perbatasan ini kembali memanas setelah Bangkok dan Phnom Penh saling melemparkan tuduhan soal adanya pelanggaran gencatan senjata di perbatasan.

    Militer Thailand dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Senin (8/12/2025), mengatakan pasukannya melancarkan serangan udara telah setelah sejumlah tentaranya yang ada di perbatasan diserang oleh militer Kamboja.

    Dilaporkan oleh militer Thailand bahwa setidaknya satu tentaranya tewas dan empat orang lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru yang meletus di dua area di Provinsi Ubon Ratchathani tersebut.

    “Pihak Thailand kini telah mulai menggunakan pesawat untuk menyerang target-target militer di beberapa area,” kata militer Thailand dalam pernyataannya pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Kementerian Pertahanan Kamboja, dalam pernyataan terpisah, menyebut militer Thailand telah melancarkan serangan fajar terhadap pasukannya di dua lokasi, setelah berhari-hari melakukan aksi-aksi provokatif. Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Kamboja bahwa pasukannya tidak membalas serangan itu.

    Namun, militer Thailand mengatakan bahwa militer Kamboja telah menembakkan sejumlah roket BM-21 ke area-area sipil Thailand. Ditambahkan oleh militer Bangkok bahwa tidak ada laporan korban jiwa akibat serangan roket tersebut.

    Sementara itu, mantan pemimpin Kamboja yang sangat berpengaruh, Hun Sen, ayah dari Perdana Menteri (PM) saat ini, Hun Manet, mengatakan bahwa militer Thailand merupakan “agresor’ yang berusaha memprovokasi respons balasan. Dia mendesak pasukan militer Kamboja untuk menahan diri.

    “Garis merah untuk merespons telah ditetapkan. Saya mendesak para komandan di semua tingkatan untuk mendidik semua perwira dan prajurit sebagaimana mestinya,” ujar Hun Sen dalam pernyataan via Facebook, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Selama lebih dari satu abad, Thailand dan Kamboja memperebutkan kedaulatan di titik-titik tak berbatas di perbatasan darat sepanjang 817 kilometer.

    Pada Juli lalu, sengketa perbatasan itu meletus menjadi konflik yang berlangsung selama lima hari, yang melibatkan serangan roket dan tembakan artileri berat. Sedikitnya 48 orang tewas dan diperkirakan 300.000 orang mengungsi pada saat itu.

    Pertempuran itu diakhiri dengan gencatan senjata yang dimediasi PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun menyusul ledakan ranjau bulan lalu yang melukai salah satu tentaranya, Thailand menangguhkan implementasi gencatan senjata dengan Kamboja.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harga BBM Desember 2025: Pertamina, Shell, BP dan Vivo Sesuaikan Tarif

    Harga BBM Desember 2025: Pertamina, Shell, BP dan Vivo Sesuaikan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga BBM di Indonesia kembali mengalami penyesuaian setelah Pertamina resmi mengumumkan tarif terbaru untuk sejumlah produk nonsubsidi mulai 1 Desember 2025.

    Pembaruan ini mencakup jajaran Pertamax Series dan Dex Series yang disesuaikan berdasarkan formula penetapan pemerintah, tren harga rata-rata minyak global dari publikasi seperti Argus dan Mean of Platts Singapore (MOPS), serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa evaluasi dan penyesuaian harga dilakukan secara berkala. Ia menegaskan bahwa Pertamax dan Dex Series tetap diupayakan sebagai produk dengan harga paling kompetitif di pasar.

    Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina per Desember 2025

    Berikut harga terbaru BBM Pertamina untuk wilayah dengan PBBKB 5%:

    Pertalite (subsidi, RON 90): Rp 10.000 per liter
    Bio Solar (Diesel CN48): Rp 6.800 per liter
    Pertamax (RON 92): Rp 12.750 per liter
    Pertamax Green (RON 95): Rp 13.500 per liter
    Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.750 per liter
    Dexlite (CN 51): Rp 14.700 per liter
    Pertamina Dex (CN 53): Rp 15.000 per liter

    Harga BBM dapat berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi besaran PBBKB masing-masing provinsi. Adapun harga yang disebutkan sebelumnya berlaku seragam untuk wilayah dengan PBBKB sebesar 5%.

    Selain Pertamina, harga BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo juga mengalami kenaikan pada periode yang sama. Penyesuaian ini selaras dengan pergerakan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga berbasis pasar.

    Pada saat yang sama, pasokan BBM untuk SPBU swasta tersebut kini kembali stabil setelah PT Pertamina Patra Niaga memasok total 430.000 barel base fuel. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B) yang mengikuti prosedur resmi serta memenuhi standar kepatuhan dan tata kelola. Kondisi ini mengakhiri periode kekosongan stok yang sempat terjadi sejak akhir Agustus 2025 di sejumlah SPBU swasta.

    Daftar Harga BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo per Desember 2025

    Shell

    Shell Super: Rp13.000 per liter
    Shell V-Power: Rp13.630 per liter
    Shell V-Power Diesel: Rp15.250 per liter
    Shell V-Power Nitro+: Rp13.890 per liter

    BP

    BP Ultimate: Rp13.630 per liter
    BP 92: Rp13.000 per liter
    BP Ultimate Diesel: Rp15.250 per liter

    Vivo

    Revvo 90: –
    Revvo 92: Rp13.000 per liter
    Revvo 95: –
    Diesel Primus Plus: Rp15.250 per liter

    Dengan adanya penyesuaian harga BBM dari Pertamina maupun SPBU swasta pada Desember 2025, konsumen diharapkan semakin memahami dinamika penetapan tarif yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pasar global hingga kebijakan nasional.

    Meski terjadi kenaikan pada sejumlah produk, ketersediaan pasokan yang kembali stabil menjadi kabar positif bagi masyarakat. Ke depan, transparansi informasi harga dan kelancaran distribusi diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung kenyamanan mobilitas sehari-hari.

  • Hamas Akan Serahkan Senjata Jika Pendudukan Israel Diakhiri

    Hamas Akan Serahkan Senjata Jika Pendudukan Israel Diakhiri

    Gaza City –

    Kelompok Hamas mengatakan bahwa para petempurnya siap untuk menyerahkan persenjataannya di Jalur Gaza kepada otoritas baru Palestina yang akan memerintah wilayah itu setelah perang berakhir. Namun, dengan syarat pendudukan Israel diakhiri.

    “Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi,” kata kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, yang kini juga menjabat sebagai pemimpin Hamas di Jalur Gaza, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (8/12/2025).

    “Jika pendudukan berakhir, persenjataan ini akan berada di bawah otoritas negara,” tegas Al-Hayya, merujuk pada negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

    Dalam pernyataannya, Al-Hayya mengisyaratkan penolakan terhadap pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang salah satu misinya adalah melucuti senjata Hamas. Dia menyinggung soal pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditugaskan mengawasi penerapan gencatan senjata Gaza.

    “Kami menerima pengerahan pasukan PBB sebagai pasukan pemisah, yang bertugas memantau perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza,” tambah Al-Hayya.

    Pernyataan Al-Hayya ini disampaikan setelah pada Jumat (5/12) lalu, seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.

    Pejabat senior Hamas itu juga mengatakan bahwa Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina tersebut pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata.

    Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pejabat senior Hamas itu mengatakan bahwa pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Jalur Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.

    Peran pasukan internasional, menurut pejabat senior Hamas itu, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Al-Hayya dalam pernyataan terpisah pada Sabtu (6/12).

    Dia menambahkan bahwa negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata Gaza.

    Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.

    Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

    Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain Nasional 8 Desember 2025

    Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain Nasional 8 Desember 2025

    Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pesatnya kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara anak-anak tumbuh dan berinteraksi.
    Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menyimpan potensi risiko yang mengancam tumbuh kembang anak, mulai dari paparan konten berbahaya,
    cyber bullying
    , hingga eksploitasi data pribadi.
    Menyadari urgensi tersebut, sejumlah negara memperkuat regulasi ruang digitalnya, seperti Australia, Britania Raya, China, Amerika Serikat (AS), Jepang, termasuk Indonesia.
    Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam
    Pelindungan Anak
    , yang dikenal sebagai
    PP Tunas
    , Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi anak di ruang digital.
    PP Tunas hadir bukan untuk membatasi kreativitas anak di dunia digital, melainkan memastikan mereka tetap aman dan terlindungi. 
    Regulasi ini bertujuan meningkatkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (
    PSE
    ) serta mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak.
    Selain Indonesia, beberapa negara di bawah ini memiliki regulasi terkait pelindungan anak di ruang digital dengan ketentuan yang beragam. 
    1. Australia
    Australia mengesahkan Online Safety Act 2024 sebagai amandemen Online Safety Act 2021 untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan ruang digital, seperti pelecehan berbasis gambar,
    cyber abuse
    , atau
    cyber bullying
    .
    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah setempat berkomitmen mempercepat respons penghapusan konten dengan memberikan wewenang kepada eSafety Commissioner (eSafety) untuk menghapus konten daring yang dinilai berbahaya.
    Terkait penggunaan media sosial, Parlemen Australia mewajibkan platform media sosial tertentu, yang memiliki konten atau layanan berdasarkan batasan usia, untuk memastikan anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak memiliki akun.
    Kebijakan yang diterapkan Australia berfokus pada penguatan regulator, batasan usia kepemilikan akun media sosial, dan penghapusan konten secara cepat.
    Di sisi lain, PP Tunas mengatur akses digital anak berdasarkan usia 13, 16, dan 18 tahun. Anak usia 13 tahun hanya boleh mengakses platform berisiko rendah, usia 16 tahun dapat menggunakan layanan berisiko kecil hingga sedang, sementara usia 16–18 tahun bisa mengakses fitur yang lebih luas.
    Terkait batas minimum usia kepemilikan akun media sosial, PP Tunas tidak mengatur hal ini secara rinci seperti Online Safety Act 2024 milik Australia. Namun, kebijakan terkait pembatasan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen)
    Komdigi
    .
    Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar mengatakan, saat ini Komdigi sedang menyusun permen yang mengatur ketentuan teknis, termasuk batasan minimum usia untuk platform yang mengharuskan kepemilikan akun.
    “Diharapkan, (permen) bisa diselesaikan dan terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/12/205).
    Meski memiliki perbedaan, Online Safety Act 2024 dan PP Tunas sepakat untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak, dari paparan materi berbahaya dalam ruang digital.
    2. Britania Raya
    Pada Januari 2020, Britania Raya melalui Information Commissioner’s Office (ICO) mengesahkan Age Appropriate Design Code (Children’s Code).
    Regulasi tersebut mewajibkan penyedia layanan daring untuk merancang
    ruang digital yang ramah anak
    dengan mempertimbangkan kebutuhannya.
    Selain itu, setiap platform juga harus proaktif menilai usia pengguna dan memastikan pengaturan privasi dirancang pada tingkat privasi tertinggi bagi anak. Platform digital juga dilarang menggunakan teknik
    nudging
    yang mendorong anak memberikan data pribadi yang tidak diperlukan.
    Children’s Code yang berlaku di Britania Raya sejak September 2020 selaras dengan isi PP Tunas. Keduanya menuntut PSE untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak.
    PP Tunas Pasal 17 huruf A secara khusus melarang PSE menerapkan praktik terselubung dan tidak transparan yang mendorong anak mengungkapkan data pribadi lebih dari yang diperlukan. Adapun Pasal 19 melarang
    profiling
    data anak untuk kepentingan komersialisasi.
    Kedua pasal tersebut sejalan dengan prinsip Children’s Code dalam membatasi pengumpulan dan pemanfaatan data anak.
    3. China
    Minor Protection Law (MPL) & Online Gaming Regulations di China menerapkan pendekatan yang ketat dengan fokus pada pelindungan anak dari bahaya
    game online
    dan kecanduan internet. 
    Kebijakan tersebut mewajibkan platform
    game online
    menampilkan nama asli pengguna, membatasi durasi bermain bagi anak di bawah 18 tahun, serta melarang penyediaan layanan
    game online
    untuk anak di bawah 18 tahun pada pukul 10.00 malam hingga 08.00 pagi.
    Seperti halnya MPL di China, PP Tunas Pasal 15 juga mengatur tanggung jawab PSE dalam menyediakan layanan
    game online
    . Namun, PP Tunas lebih menekankan pada tanggung jawab perlindungan data anak, sementara China lebih fokus pada pembatasan waktu dan durasi.
    Jika dibandingkan dengan regulasi dari tiga negara tersebut, PP Tunas mengatur tanggung jawab PSE secara komprehensif, mulai dari rancangan platform, pelindungan data, hingga kewajiban menyediakan fitur pengamanan digital bagi anak.
    Peneliti media sosial dan kesejahteraan sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Eka Riyanti Purboningsih menyambut positif kehadiran PP Tunas.
    Menurut Eka, perlindungan anak di ruang digital merupakan hal yang rentan karena ruang digital terkadang sulit diawasi orangtua dan arus informasinya tidak dapat disaring. Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur dengan lahirnya PP Tunas.
    “PP Tunas menunjukkan perhatian dan
    concern
    pemerintah pada perlindungan anak di era digital. Saya pribadi bersyukur akhirnya keluar juga PP ini,” ujar Eka, seperti dikutip Kompas.com, Senin (1/12/2025).
    Ia menilai, tantangan penerapan PP Tunas terletak pada konsistensi, kolaborasi, dan dukungan lintas pihak. Eka menekankan pentingnya keterlibatan orangtua dan guru sebagai pendamping utama anak di rumah dan di sekolah.
    “Dengan melibatkan sekolah, kita bisa menjangkau mayoritas anak di Indonesia. Guru bisa menjadi ujung tombak edukasi digital yang sehat,” ucapnya.
    Senada dengan Eka, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan mengatakan bahwa edukasi digital juga harus diberikan kepada orangtua dan sekolah sebagai komponen penting dalam menciptakan perlindungan anak di ruang digital.
    Menurutnya, kini terdapat jurang antara pemahaman anak dengan orangtua terkait internet dan gawai yang membuat orangtua tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendamping aktivitas anak di ruang digital.
    “Di sisi lain, ada orangtua yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang digital cukup memadai, tetapi sibuk dan tidak punya waktu untuk membersamai, mendampingi, mengedukasi, dan mengawasi anak,” kata Kawiyan, dilansir dari Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Sementara itu, sekolah wajib menyediakan fasilitas internet untuk mendukung kegiatan belajar dengan tetap memastikan tidak ada penyimpangan selama anak-anak beraktivitas di ruang digital.
    “Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan diri, termasuk aman di ruang digital. Melindungi anak bukan dengan melarang mereka membawa
    handphone
    (HP) ke sekolah, tetapi bagaimana anak bisa bersikap bijak,” jelas Kawiyan.
    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tanpa edukasi dan pendampingan, anak-anak akan tetap menjadi pihak yang paling rawan terhadap kekerasan di ranah digital.
    “Karena itu, penting sekali jika PP Tunas mewajibkan PSE untuk melakukan edukasi dan memberdayakan ekosistem digital kepada orangtua, anak, sekolah, dan masyarakat,” tegas Kawiyan.
    Ia berharap, pemerintah dapat menjalankan PP Tunas dengan pengawasan ketat serta memastikan produk, layanan, dan fitur yang disediakan PSE sudah ramah anak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Smailing Tour Gabung Jaringan Travel Ekslusif Virtuoso

    Smailing Tour Gabung Jaringan Travel Ekslusif Virtuoso

    Fajar.co.id, Jakarta – Smailing Platinum, divisi luxury dari Smailing Tour di Jakarta, resmi bergabung sebagai anggota Virtuoso, jaringan global terkemuka yang berfokus pada luxury travel dan pengalaman perjalanan eksklusif.

    Jaringan ini beranggotakan agensi perjalanan terbaik yang tersebar di Amerika Utara, Amerika Latin, Karibia, Asia-Pasifik, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Menurut Anthony Akili, President & CEO Smailing Tour, keanggotaan ini membuka akses yang sangat istimewa—mulai dari pengalaman perjalanan yang sangat eksklusif hingga nilai tambah yang signifikan bagi para klien, melalui itinerary yang dirancang oleh mitra penyedia luxury travel terbaik di dunia.

    “Virtuoso dikenal sangat selektif dalam memilih para anggotanya, dan kami merasa bangga dapat bergabung,” ujar Akili.

    “Afiliasi ini memungkinkan kami membangun hubungan langsung dengan penyedia layanan travel kelas dunia, sekaligus memberikan nilai lebih kuat dan pengalaman perjalanan yang semakin personal bagi para klien kami, ” tambahnya.

    Pencapaian bertepatan dengan meningkatnya momentum global untuk luxury travel. Laporan terbaru IMARC Group menunjukkan bahwa pasar luxury travel dunia telah mencapai USD 2,2295 triliun pada 2024 dan diproyeksikan terus bertumbuh stabil dengan CAGR 3,82% hingga 2033.

    Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan wisatawan akan perjalanan yang lebih nyaman, personal, dan bebas repot. Saat ini, wisatawan mencari itinerary terkurasi dan pengalaman eksklusif yang melampaui perjalanan konvensional.