Xcloud.id

Negara: Amerika Serikat

  • Tangkal China, AS Hidupkan Lagi Mata-mata Kapal Selam Era Perang Dingin

    Tangkal China, AS Hidupkan Lagi Mata-mata Kapal Selam Era Perang Dingin

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan menghidupkan kembali program mata-mata kapal selam era Perang Dingin yang dimaksudkan untuk menangkal China. Program itu fokus pada peningkatan kemampuan militer untuk memata-matai musuh-musuh Washington.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/9/2023), Angkatan Laut AS pada Oktober tahun lalu memberikan nama baru Komando Pengintaian Zona Bawah Laut kepada unit pengintaian yang bermarkas di pangkalan Angkatan Laut di Pulau Whidbey, yang berjarak 80,5 kilometer di sebelah utara Seattle.

    Menurut tiga sumber yang mengetahui secara langsung rencana AS, penggantian nama untuk stasiun mata-mata di Whidbey itu menjadi pengakuan terhadap proyek militer AS yang jauh lebih besar, yakni melakukan rekonstruksi terbesar program mata-mata anti-kapal selam sejak Perang Dingin berakhir.

    Upaya membangkitkan program mata-mata senilai miliaran dolar Amerika itu, yang dikenal sebagai Sistem Pengintaian Bawah Laut Terintegrasi (IUSS), dilakukan saat China meningkatkan aktivitas latihan militer di sekitar Taiwan, yang semakin menambah kekhawatiran soal potensi konflik di kawasan tersebut.

    Proyek perombakan IUSS belum pernah dilaporkan sebelumnya. Disebutkan bahwa program itu melibatkan modernisasi jaringan kabel mata-mata akustik bawah laut Amerika dan penambahan armada kapal pengintai dengan sensor mutakhir dan mikrofon bawah laut, sebuah langkah yang bertujuan meningkatkan kemampuan militer untuk memata-matai musuh-musuhnya.

    AS telah sepakat menjual teknologi serupa kepada Australia untuk membantu meningkatkan pertahanan sekutunya di kawasan Pasifik.

    Perubahan paling inovatif dalam sistem pengintaian lautan oleh Angkatan Laut AS adalah investasi terhadap teknologi baru untuk memperkecil dan menjadikan global alat-alat pengintaian maritim tradisional. Disebutkan tiga sumber yang dikutip Reuters bahwa jaringan orisinal untuk kabel mata-mata, yang terletak di lokasi rahasia di dasar lautan, dirancang untuk memata-matai kapal selam Soviet tujuh dekade lalu.

  • Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Kanada dalam kunjungan untuk menggalang dukungan bagi negaranya saat melawan invasi Rusia. Dia tiba di Kanada pada Kamis (21/9) malam waktu setempat usai kunjungan ke Amerika Serikat.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/9/2023), Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyambut Zelensky saat dia turun dari pesawatnya di Ottawa, seperti yang terlihat di TV Kanada, dalam perjalanan dari Washington. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kanada sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022.

    Sebelumnya di Washington, Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden dan para pemimpin Kongres AS.

    Kanada adalah rumah bagi komunitas besar Ukraina, dan pemerintahan Trudeau telah menjanjikan dukungan tegas dan abadi bagi Ukraina saat negara itu memerangi pasukan Rusia.

    Pada hari Jumat (22/9), Zelensky akan mengadakan pembicaraan formal dengan Trudeau dan memberikan pidato di depan parlemen Kanada.

    Dia dan Trudeau juga akan melakukan perjalanan ke Toronto untuk bertemu dengan para pemimpin bisnis dan anggota komunitas warga Kanada asal Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

  • Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Washington –

    Presiden Ukraina Volodmyr Zelensky tiba di Gedung Putih, Washington, Amerika Serita (AS). Zelensky bertemu dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Dilansir dari AFP, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

    “Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk memerangi teror Rusia, sungguh teror,” kata Zelensky kepada Biden di Oval Office.

    Zelensky duduk bersama Biden di bawah potret mantan presiden George Washington dan Abraham Lincoln dan membaca sambutan yang telah disiapkan dari kartu, Zelensky juga berterima kasih kepada Kongres atas “dukungan yang sangat besar.”

    Biden memuji “keberanian luar biasa” rakyat Ukraina saat mereka melawan invasi Rusia, dan menambahkan bahwa “rakyat Amerika bertekad untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dunia mendukung Anda.”

    “Kami mendukung perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” katanya.

    Kunjungan Zelensky yang kedua pada masa perang ke Washington menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit dibandingkan ketika ia disambut sebagai pahlawan pada bulan Desember 2022.

    Dan di Kongres, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat terjebak dalam pertarungan belanja yang sengit yang dapat memicu penutupan pemerintahan AS, dan paket bantuan senilai $24 miliar untuk Ukraina juga terancam.

    (aik/aik)

  • Mahmoud Abbas Bicara di Sidang PBB, Singgung Hak-hak Rakyat Pelestina

    Mahmoud Abbas Bicara di Sidang PBB, Singgung Hak-hak Rakyat Pelestina

    Jakarta –

    Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berbicara di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York. Menurut Abbas, kedamaian di Timur Tengah tak akan terjadi tanpa rakyat Palestina mendapatkan hak-haknya.

    Dilansir dari AFP, Abbas icara di Majelis Umum PBB pada Kemis (22/9/2023), seiring dengan semakin dekatnya hubungan Arab Saudi dengan Israel.

    “Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru,” kata Abbas di Majelis Umum PBB.

    Konferensi PBB “mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan mencegah situasi memburuk lebih serius serta mengancam keamanan dan stabilitas kawasan kita dan seluruh dunia,” kata Abbas.

    Pidatonya disampaikan sehari setelah Netanyahu membahas normalisasi Saudi dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden dan ketika penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengatakan bahwa prosesnya semakin “dekat.”

    Israel dan Amerika Serikat percaya bahwa hubungan Israel dengan Arab Saudi – penjaga dua situs paling suci umat Islam – akan menjadi penentu perubahan di Timur Tengah.

    (aik/aik)

  • Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Jakarta –

    Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam Sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9/2023), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia menyebut adanya ‘drama politik’ yang hanya membantu Rusia.

    Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv.

    Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu ‘tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang’.

    Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

    Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya.

    Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Zvarych untuk menyampaikan protes mereka.

    “Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvarych.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah ‘menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia’.

    Simak Video “Video: Rusia Klaim Serang ‘Bengkel’ Drone-Area Perakitan Peralatan Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Arab Saudi dan Israel Kian Mesra, Iran Sentil Khianati Palestina

    Arab Saudi dan Israel Kian Mesra, Iran Sentil Khianati Palestina

    Jakarta –

    Arab Saudi dan Israel tengah berupaya menormalisasi hubungan diplomatiknya. Upaya itu ternyata disentil Iran yang menuduh Saudi mengkhianati Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), tuduhan itu dilontarkan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi yang mengharapkan upaya normalisasi Riyadh dan Tel Aviv tidak akan pernah berhasil. Tuduhan Raisi dilontarkan setelah Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi, menyebut hubungan negaranya dengan Israel ‘semakin hari semakin dekat’.

    “Inisiasi hubungan antara rezim Zionis dan negara mana pun di kawasan, jika bertujuan untuk memberikan keamanan bagi rezim Zionis, tentu tidak akan berhasil,” cetus Raisi dalam konferensi pers di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Kami meyakini bahwa hubungan antara negara-negara kawasan dan rezim Zionis akan menjadi tikaman dari belakang bagi rakyat Palestina dan perjuangan Palestina,” tegasnya.

    Saudi dan Israel diketahui terikat satu sama lain karena permusuhan mereka terhadap Iran, meskipun Riyadh telah berupaya meredakan ketegangan dengan Teheran melalui kesepakatan normalisasi hubungan yang dimediasi oleh China beberapa bulan lalu.

    MBS dalam wawancara dengan media terkemuka AS, Fox News, menyebut pembicaraan yang dimediasi oleh Washington sedang bergerak menuju normalisasi antara negaranya dengan Israel. Pernyataan terbaru MBS ini membantah laporan media yang menyebut proses itu ditangguhkan.

    “Setiap hari kami semakin dekat,” sebut MBS merujuk pada hubungan Saudi dan Israel.

  • Iran Rangkul Taliban Perangi Terorisme?

    Iran Rangkul Taliban Perangi Terorisme?

    Teheran –

    Iran memperluas kerja sama dengan Taliban dalam tema intelijen, tanggapi serangan teror berulang yang menewaskan puluhan warga sipil. Maraknya terorisme di Iran menunjukkan lemahnya lembaga keamanan.

    “Iran dan Taliban bekerja sama erat melawan terorisme,” kata Menteri Informasi Iran, Ismail Khatib. Dalam sebuah video yang diunggah kantor berita Tasnim pada 15 September itu Khatib menduga keras kelompok teror Islamic State yang terusir dari Suriah dan Turki kini bercokol di utara Afghanistan.

    Menteri Informasi Khatib bukan sembarang pejabat pemerintah Iran. Dia dikenal dekat dengan Garda Revolusi Iran.

    “IS bersembunyi di wilayah pegunungan, di mana pemerintahan Taliban tidak punya akses. Mereka melancarkan serangan terhadap anggota Taliban. Kami bekerja sama secara erat dengan Taliban untuk memerangi mereka,” imbuh Khatib.

    Dalam sebelas bulan terakhir, Iran mengalami dua serangan teror mematikan terhadap satu situs ziarah umat Syiah. Dalam serangan terhadap Musoleum Shah Cheragh pertengahan Agustus lalu, setidaknya delapan orang meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka.

    Sementara pada bulan Oktober 2022 silam, sebanyak 13 orang meninggal dunia dan 30 luka-luka ketika bom mengoyak kekhusyukkan di situs terpenting ketiga bagi Syiah Imam Dua Belas itu. Islamic State mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Perbatasan bersama cukup panjang

    Resminya, Iran belum mengakui kedaulatan Taliban di Afghanistan. Tapi Teheran mengupayakan langgam pragmatis dalam berhadapan dengan penguasa Kabul.

    Karena bagaimanapun juga, kedua negara saling berbagi perbatasan sepanjang 950 kilometer yang antara lain melintasi pegunungan tinggi dan sebabnya sulit diawasi. Sejak sebelum pengambilalihan kekuasaan di Afganistan, Teheran sudah menjalin relasi dengan Taliban. Kedua pihak disatukan oleh permusuhan terhadap Amerika Serikat dan misi militernya di kawasan.

    “Dengan bantuan Taliban, kami berhasil mencegah serangan teror di kota suci Mashhad,” kata anggota legislatif Iran, Mahmoud Nabavian, usai berkunjung ke Afganistan akhir bulan Agustus lalu.

    Mashhad adalah kota terbesar kedua di Iran dan terletak berjarak kurang dari 100 kilometer dari perbatasan Afganistan. Menurut Nabavian, Iran dan Taliban saling berbagi informasi intelijen dalam memerangi terorisme.

    Citra negatif bagi Republik Islam

    Bagi pengamat politik Iran di pengasingan, Ali Asfhari, serangan berulang di Shiraz mengungkap celah keamanan yang besar di Iran. Kepada DW, bekas pemimpin mahasiswa yang gencar menyuarakan reformasi pada 1990an itu menilai, geliat teror membuktikan propaganda tentang ketangguhan aparat keamanan dan dinasa rahasia dari pemerintah di Teheran merupakan ungkapan kosong.

    “Serangan-serangan ini menunjukkan, betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap aksi terorisme,” kata Asfari, sembari menambahkan, “sejak lebih dari sepuluh tahun, Iran merecoki negara lain di kawasan dengan dalih untuk mencegah masuknya terorisme. Saya yakin, kelompok jihadis Islam seperti ISIS atau Al-Kaida saat ini belum benar-benar bertekad membidik Iran dengan serangan teromya. Jika mereka sudah bertekad butal, bencana besar akan melanda negara ini.”

    rzn/as

    (nvc/nvc)

  • Komitmen Biden dan Netanyahu Menuju Normalisasi Israel-Saudi

    Komitmen Biden dan Netanyahu Menuju Normalisasi Israel-Saudi

    New York –

    Bertemu untuk pertama kalinya sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada Desember lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengisyaratkan keinginan untuk meredakan ketegangan dalam hubungan mereka. Namun, Biden juga menegaskan bahwa ia bertekad untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan antar kedua negara.

    Hal ini termasuk penolakan Biden terhadap rencana perombakan peradilan yang kontroversial dari pemerintah sayap kanan Netanyahu serta keprihatinannya terhadap garis keras Israel terhadap Palestina.

    “Saya harap kita dapat menyelesaikan beberapa hal hari ini,” kata Biden pada awal pembicaraan sambil duduk berdampingan dengan Netanyahu di sebuah ballroom hotel di New York.

    Sebuah pernyataan dikeluarkan Gedung Putih setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa Biden “menegaskan kembali keprihatinannya tentang perubahan mendasar pada sistem demokrasi Israel, jika tidak ada konsensus yang luas.”

    Biden juga menyerukan “langkah-langkah segera untuk memperbaiki situasi keamanan dan ekonomi, mempertahankan kelangsungan solusi dua negara, dan mempromosikan perdamaian yang adil dan langgeng antara Israel dan Palestina,” demikian pernyataan tersebut.

    Alih-alih melakukan pertemuan di Gedung Putih, tempat yang bergengsi serta lebih disukai Netanyahu, kedua pemimpin tersebut akhirnya mengatur pembicaraan mereka ketika keduanya menghadiri sidang tahunan Majelis Umum PBB. Biden mengundang Netanyahu untuk mengunjungi Washington sebelum akhir tahun.

    Biden bicara soal Iran dan Palestina

    Namun, isu terbesar dalam agenda tersebut adalah dorongan yang dipimpin oleh AS untuk menjalin hubungan diplomatik antara musuh lama Israel dan Arab Saudi, menjadi inti dari negosiasi kompleks yang lebih luas serta melibatkan jaminan keamanan AS dan bantuan nuklir sipil yang diminta oleh Riyadh serta konsesi Israel kepada Palestina.

    “Saya pikir di bawah kepemimpinan Anda, Bapak Presiden, kita dapat menjalin perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi,” kata Netanyahu.

    Dia mengatakan “perdamaian seperti itu akan sangat membantu untuk memajukan akhir konflik Arab-Israel, mencapai rekonsiliasi antara dunia Islam dan negara Yahudi, serta memajukan perdamaian sejati antara Israel dan Palestina.”

    Netanyahu mengatakan bahwa mereka dapat bekerja sama untuk membuat sejarah.

    “Bersama-sama,” Biden mengulangi, mengisyaratkan komitmennya terhadap upaya normalisasi, yang menurutnya tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu.

    Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada para wartawan setelah pertemuan tersebut bahwa sudah dipahami ada beberapa konsesi kepada Palestina yang harus menjadi bagian dari kesepakatan apa pun, tetapi tidak mengatakan apa saja konsesi tersebut.

    “Masih ada jalan yang harus dilalui sebelum kita sampai di sana,” kata pejabat itu.

    Biden dan Netanyahu menghabiskan beberapa waktu untuk bertemu empat mata tanpa didampingi oleh penasihat, tambah pejabat tersebut.

    Pembicaraan dengan Netanyahu dipandang sebagai kesempatan bagi Biden untuk memberikan pengarahan kepadanya dan mencoba melihat seberapa jauh Israel akan bersedia melakukan apa yang telah disebut sebagai penawaran besar yang potensial dapat membentuk kembali geopolitik di Timur Tengah.

    Pemerintah Netanyahu telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk memberikan konsesi besar kepada Palestina, yang dapat menyulitkan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk menyetujui normalisasi.

    David Makovsky, seorang pengamat Timur Tengah yang telah lama berkecimpung di Washington Institute for Near East Policy, mencatat dalam sebuah posting di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa pertemuan tersebut terjadi “265 hari setelah Netanyahu menjabat, jeda waktu terpanjang sejak tahun 1964.”

    “Potensi kesepakatan Saudi yang sangat besar membuat Biden dan Netanyahu tidak memiliki banyak pilihan selain bertemu meskipun ada perbedaan,” katanya.

    bh/ha (Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Gerakan Khalistan Dihubung-hubungkan dengan Ketegangan Kanada dan India

    Gerakan Khalistan Dihubung-hubungkan dengan Ketegangan Kanada dan India

    Pembunuhan seorang pria Kanada asal India menimbulkan ketegangan antara perdana menteri Kanada dan pejabat India.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengutip sebuah tuduhan “yang dapat dipercaya”, yang menghubungkan agen-agen pemerintah India dengan penembakan terhadap warga negara Kanada yang mendukung gerakan Khalistan.

    Hardeep Singh Nijjar, presiden kuil milik umat Sikh di Kanada, ditembak mati oleh dua pria bersenjata yang mengenakan topeng pada bulan Juni lalu.

    PM Trudeau sudah menyampaikan masalah ini kepada para pejabat tinggi India, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi, saat pertemuan KTT G20 baru-baru ini di New Delhi.

    India dengan cepat membantah tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak masuk akal”.

    Menteri Luar Negeri India mengatakan tuduhan Kanada adalah bentuk pengalihan dari masalah “teroris dan ekstremis Khalistan” yang berlindung di Kanada.

    Ia juga mengatakan India merasa khawatir dengan sejumlah politisi di Kanda yang bersimpati dengan orang-orang seperti ini.

    Sebagai tanggapan atas masalah ini, kedua negara mengusir diplomat dari masing-masing negara.

    Gerakan Khalistan

    Di tengah konflik yang bergejolak ini, mungkin ada yang berpikir: Apa itu gerakan Khalistan?

    Secara sederhana, Khalistan merupakan gerakan di India yang berupaya memerdekakan umat Sikh.

    Namun, pemerintah India menganggap gerakan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

    Sikhisme adalah agama monoteisme yang berasal dari wilayah Punjab di India di abad ke-15.

    Saat ini mayoritas penduduk di Punjab adalah penganut Sikh.

    Di kalangan umat Sikh, Khalistan artinya Tanah “Khalsa” atau “suci”.

    Gerakan Khalistan mendapat momentumnya pada tahun 1970an dan 1980an, terutama pada masa kepemimpinan Jarnail Singh Bhindranwale, yang mengadvokasi hak Sikh dan otonomi di Punjab.

    Namun, situasi ini berujung pada kekerasan, dengan puncaknya terjadi Operasi Bintang Biru yang terkenal di tahun 1984.

    Operasi Bintang Biru merupakan operasi militer yang digagas pemerintah India untuk mengusir Jarnail dan pasukan bersenjatanya dari Kuil Emas di Amritsar, sebuah situs suci umat Sikh.

    Banyak korban jiwa dalam operasi militer ini, juga kerusakan kuil, sehingga membuat marah umat Sikh di seluruh dunia.

    Beberapa bulan kemudian, perdana menteri India saat itu, Indira Gandhi yang memerintahkan operasi tersebut, dibunuh oleh pengawal Sikh di rumahnya di New Delhi, sehingga memicu kerusuhan yang memakan korban di seluruh India.

    Saat ini, gerakan Khalistan hanya mendapat sedikit dukungan di India, namun masih ada diaspora Sikh di Kanada, yang memiliki populasi Sikh terbesar di luar Punjab, selain juga di Inggris, Australia, dan Amerika yang mendukung gerakan Khalistan.

    Memiliki hubungan dengan Australia

    Kepercayaan Sikh juga sudah berkembang di Australia, khususnya selama 10 tahun terakhir.

    Menurut data statistik, jumlah orang yang berafiliasi dengan kepercayaan Sikh meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 2011.

    Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 0,8 persen dari penduduk di Australia, atau sekitar 210.400 orang.

    Namun, penting untuk dicatat, meski ada individu dan organisasi Sikh di Australia yang mungkin mendukung Khalistan, tidak semua orang Sikh memiliki perspektif yang sama.

    Gerakan ini masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam komunitas Sikh di Australia.

    Gerakan Khalistan baru-baru ini menjadi topik pembicaraan di Australia dan juga bahan diskusi di antara para pemimpin kedua negara saat bertemu.

    Di Australia, faksi-faksi pro-Khalistan baru-baru ini melakukan serangkaian “referenda” tidak mengikat yang mendukung adanya negara bagian Khalistan di India, menyebabkan bentrokan sengit di Melbourne antara pendukung mereka dan kaum nasionalis India.

    Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kuil Hindu di Brisbane, Melbourne, dan Sydney dirusak dengan slogan-slogan separatis yang mendukung Sikh, meski pelaku di balik vandalisme masih belum diketahui.

    Selasa kemarin, Australia, yang memantau perselisihan diplomatik antara Kanada dan India, mengatakan pihaknya “sangat prihatin” dengan tuduhan yang dibuat oleh Kanada.

    “Kami menjalin hubungan erat dengan para mitra mengenai perkembangan ini. Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami ke tingkat pejabat senior ke India,” ujar juru bicara Menteri Luar Negeri Penny Wong kepada ABC.

    “Kami memahami laporan-laporan ini akan sangat mengkhawatirkan sebagian komunitas Australia.”

    Tuduhan yang memperburuk hubungan kedua negara

    Brahma Chellaney, seorang profesor di Pusat Penelitian Kebijakan di New Delhi, mengatakan tanpa adanya penangkapan atau dakwaan apa pun yang dilakukan oleh pihak berwenang Kanada, tuduhan PM Trudeau semakin memperburuk hubungan Kanada dan India.

    “Ini adalah krisis diplomatik yang tidak perlu antara New Delhi dan Ottawa,” katanya.

    “Mengapa PM Trudeau hanya melontarkan tuduhan yang mengaitkannya dengan hal ini, padahal ia tahu ini akan mempunyai implikasi serius bagi hubungan India-Kanada?”

    “‘India belum pernah dituduh melakukan pembunuhan di negara-negara Barat … Membunuh para pembangkang di luar negeri adalah hal yang dilakukan oleh rezim otoriter. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Langkah India Usai 2 Orang Dilaporkan Meninggal Akibat Virus Nipah’:

  • Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    New York –

    Rusia menanggapi seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar hak veto Moskow dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dicabut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov menegaskan hak veto yang dimiliki Rusia merupakan ‘alat yang sah’ dalam hubungan internasional.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), Lavrov yang menghadiri forum Dewan Keamanan PBB pada Rabu (20/9) setelah Zelensky pergi meninggalkan ruangan, mencemooh gagasan dicabutnya hak veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengendalikan kekuatan Barat.

    “Penggunaan veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB) dengan tujuan mencegah keputusan yang dapat menyebabkan perpecahan organisasi,” tegas Lavrov dalam tanggapannya.

    Dalam pidatonya di hadapan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam forum yang sama, Lavrov menuduh Barat memicu perselisihan internal di Ukraina selama bertahun-tahun, mempersenjatai Kyiv dan mendorong negara itu ke arah konflik militer melawan Rusia.

    “Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri telah diinjak-injak berkali-kali,” sebut Lavrov.

    Lavrov juga menyatakan Rusia terbuka untuk merundingkan jalan keluar dari krisis Ukraina dan mengecam Zelensky, yang berupaya merebut kembali wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, karena tidak melakukan perundingan.

    “Ketika menyangkut perundingan, kami tidak menolak untuk melakukan perundingan. Tetapi saya ingin mengingatkan Menteri Luar Negeri yang terhormat bahwa Presiden Zelensky telah menandatangani dekrit yang melarang perundingan dengan pemerintahan (Presiden Vladimir) Putin,” tuduhnya.

    Lihat juga Video ‘Zelensky Yakin Kalahkan Rusia Usai Terima Bantuan Jet Tempur F-16’: