Negara: Amerika Serikat

  • Iran Ingatkan Bakal Ada Ledakan Hebat Usai AS Veto Gencatan Senjata

    Iran Ingatkan Bakal Ada Ledakan Hebat Usai AS Veto Gencatan Senjata

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengancam bakal ada ledakan hebat di Timur Tengah usai Amerika Serikat (AS) membatalkan resolusi PBB untuk gencatan senjata di Gaza dengan menggunakan hak veto.

    Hal itu disampaikan Amir-Abdollahian beberapa jam usai resolusi itu gagal diadopsi akibat veto AS dalam pemungutan suara di PBB pada Jumat (8/12) lalu.

    “Selama Amerika Serikat mendukung kejahatan rezim Zionis dan kelanjutan perang, ada kemungkinan muncul ledakan tak terkendali dalam situasi di kawasan itu,” kata Amir-Abdollahian kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam panggilan telepon, seperti dikutip dari AFP.

    AS menggunakan hak veto atas resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) itu lantaran menganggap hal itu tak sesuai kenyataan. Paman Sam menilai resolusi itu memungkinkan Hamas mengulangi serangan 7 Oktober silam.

    Imbas veto AS itu, kondisi warga Gaza terancam semakin memburuk atas situasi krisis yang kini dihadapi.

    Merespons itu, Amir-Abdollahian meminta agar perbatasan Rafah dibuka untuk memberikan akses kemanusiaan di Gaza.

    Dalam percakapan itu, Amir-Abdollahian turut memuji Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas penggunaan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak DK PBB mengambil sikap.

    Sekjen PBB memiliki kekuasaan terbatas dan tak dapat menginisiasi rapat atau pembahasan di DK PBB. Hal ini lantaran peran utama sekjen hanya sebagai kepala pejabat administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

    Kendati demikian, sekjen PBB diberikan mandat kuasa untuk mengangkat masalah apa pun dalam Pasal 99 piagam PBB.

    “(Itu adalah) tindakan berani untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Amir-Abdollahian juga menegaskan kepada Guterres bahwa Hamas tidak pernah melanggar perjanjian gencatan senjata, klaim yang dipakai Israel sebagai dalih untuk melanjutkan serangan usai gencatan sepekan hingga 1 Desember.

    Dia juga menambahkan bahwa dukungan AS untuk Israel “telah membuat sulit [kedua belah pihak] untuk mencapai gencatan senjata yang lama.”

    Agresi Israel di Jalur Gaza sebagai respons serbuan Hamas 7 Oktober lalu telah menewaskan nyaris 17.500 orang hingga kini. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    (mab/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Kembali Serang Gaza Usai Upaya Gencatan Senjata PBB Gagal

    Israel Kembali Serang Gaza Usai Upaya Gencatan Senjata PBB Gagal

    Jakarta, CNN Indonesia

    Israel melanjutkan serangannya terhadap militan Hamas di Gaza usai Amerika Serikat (AS) menolak upaya luar biasa PBB untuk menyerukan gencatan senjata dalam gempuran yang telah berlangsung selama dua bulan ini.

    Hamas dan Otoritas Palestina pun langsung mengutuk veto AS karena jumlah korban tewas di Gaza sudah mencapai 17.478 orang, di mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

    Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, serangan Israel di kota selatan Khun Yunis menewaskan enam orang. Sementara lima orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di Rafah.

    Israel telah bersumpah untuk menghabisi Hamas atas serangan yang dilakukan pada 7 Oktober silam, ketika para militan menerobos masuk ke perbatasan militer Gaza dan menewaskan sekitar 1.200 orang, di mana 138 di antaranya masih dalam tawanan.

    Sebagian besar wilayah Gaza telah hancur menjadi puing-puing. PBB mengatakan bahwa sekitar 80 persen penduduk di sana telah mengungsi dan dilaporkan terjadi kekurangan makanan, bahan bakar, air, dan obat-obatan.

    “Sangat dingin dan tenda ini sangat kecil. Yang saya miliki hanyalah pakaian yang saya kenakan, saya masih belum tahu apa langkah selanjutnya,” kata Mahmud Abu Rayan, yang mengungsi dari Beit Lahia di bagian utara, dilansir dari AFP.

    Sebelumnya sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang berencana menyerukan gencatan senjata telah diveto oleh AS pada Jumat (8/12).

    Utusan AS Robert Wood mengatakan bahwa resolusi tersebut “tidak sesuai dengan kenyataan” dan “tidak akan mengubah keadaan di lapangan”.

    “(Gencatan senjata) akan mencegah keruntuhan organisasi teroris Hamas, yang melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan akan memungkinkan mereka untuk terus memerintah Jalur Gaza,” ucap Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen.

    Hamas kemudian mengecam penolakan AS terhadap tawaran gencatan senjata pada Sabtu (9/12).

    Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan bahwa veto itu merupakan “aib dan cek kosong yang diberikan kepada negara penjajah untuk melakukan pembantaian, penghancuran, dan pengusiran”.

    Veto tersebut pun dikecam oleh kelompok-kelompok kemanusiaan. Bahkan Dokter Tanpa Tapal Batas (MSF) mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB” terlibat dalam pembantaian yang sedang berlangsung”.

    Militer Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah menyerang 450 target di Gaza selama 24 jam, menunjukkan rekaman serangan dari kapal-kapal angkatan laut di Mediterania.

    Kementerian Kesehatan Hamas melaporkan 40 orang tewas di dekat Kota Gaza di bagian utara, dan puluhan lainnya di Jabalia dan kota utama di bagian selatan, Khan Yunis.

    (del/agt)

  • AS Bakal Pasok Amunisi Tank Israel usai Veto Resolusi Damai DK PBB

    AS Bakal Pasok Amunisi Tank Israel usai Veto Resolusi Damai DK PBB

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat (AS) disebut bakal memasok amunisi bagi tank-tank atau kendaraan lapis baja Israel usai memveto resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Dewan Keamanan PBB, Jumat (8/12).

    Kementerian Luar Negeri AS dikabarkan telah meminta Kongres menyetujui penjualan puluhan ribu amunisi untuk tank Israel, demikian menurut sumber yang mengetahui hal tersebut kepada CNN.

    Sumber itu berujar Kemlu meminta persetujuan penjualan 45 ribu peluru untuk tank Merkava Israel. Permintaan itu diterima dalam sepekan terakhir dan sedang ditinjau oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

    Menurut sumber tersebut, kedua komite saat ini berada di bawah “tekanan” Kemlu untuk secepatnya menyetujui permintaan itu.

    Kabar ini muncul di saat komunitas global menekan AS untuk mendukung gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Agresi Israel di Jalur Gaza telah menewaskan nyaris 17.500 orang, dengan mayoritas anak-anak dan perempuan.

    Meski begitu banyak nyawa telah melayang, AS seakan tak peduli dan malah memveto pemungutan suara di DK PBB pada Jumat.

    Padahal, 13 anggota mendukung resolusi Uni Emirat Arab yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Hanya Inggris yang memilih abstain.

    Menurut AS, resolusi itu “berbeda dari kenyataan”. Inggris, sementara itu, abstain karena draf resolusi mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Terkait pasokan bantuan militer, juru bicara Kemlu AS sejauh ini enggan berkomentar.

    “Karena ini masalah kebijakan, kami tidak akan mengonfirmasi maupun mengomentari transfer atau penjualan peralatan pertahanan yang diusulkan sampai hal itu secara resmi diberi tahu kepada Kongres,” juru bicara tersebut.

    Pada awal November, Kemlu AS secara resmi memberi tahu para pemimpin Kongres bahwa mereka akan memasok peralatan bom berpemandu presisi senilai 320 juta dolar atau setara Rp4,9 triliun ke Israel.

    Kementerian Israel menyatakan lebih dari 10 ribu peralatan militer telah dikirim ke negaranya sejak awal agresi.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bantuan itu berasal dari sejumlah negara, tanpa merinci apa saja yang dikirim dan berapa banyak yang berasal dari AS.

    Kemhan Israel sejauh ini mengaku menerima 200 pesawat kargo peralatan militer dari “beberapa negara” sejak agresi dimulai. Peralatan itu mencakup amunisi, kendaraan lapis baja, hingga senjata.

    Pengiriman bantuan militer AS dimulai tak lama setelah agresi Israel di Gaza diluncurkan 7 Oktober lalu. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berada di Israel pada 13 Oktober, kala pesawat kargo C-17 berisi bantuan keamanan mendarat di Negeri Zionis.

    “Ada banyak lagi yang akan menyusul ini,” kata Austin saat itu.

    Pengiriman bantuan keamanan ke Israel ini pun berbeda dengan ke Ukraina. Sebab untuk Ukraina, AS merinci jenis dan kemampuan senjata sebelum dikirim. Namun untuk Israel, Kementerian Pertahanan AS cenderung merahasiakan.

    Menurut CNN, Kemhan AS jarang mengakui atau mengumumkan jenis senjata maupun peralatan yang mereka kirim ke Israel.

    (blq/arh)

  • Menlu Retno Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    Menlu Retno Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan kekecewaannya usai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) lagi-lagi gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

    “Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan untuk mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Retno dalam unggahan di X, Sabtu (9/12).

    Padahal, ujar Retno, resolusi tersebut telah disponsori oleh lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia.

    Ia pun menekankan komunitas global tak selayaknya cuma bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan dalam diam kekejaman Israel di Gaza.

    “Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan tanpa daya kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza,” tutur Retno.

    Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi usai Amerika Serikat memveto draf yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dalam pemungutan suara pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB, Robert Wood, seperti diberitakan AFP.

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi gencatan senjata kemanusiaan. Sementara itu, Inggris abstain.

    Perwakilan Inggris di PBB, Barbara Woodward, mengaku abstain karena draf resolusi mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Meski abstain, Woodward tetap meminta Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan dalam melakukan hal yang mereka sebut “mengatasi ancaman dari Hamas.”

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota yang mencakup 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi di DK PBB hanya bisa diadopsi jika mengantongi setidaknya sembilan suara dukungan dan tak ada yang memveto.

    Ini merupakan kegagalan kesekian oleh DK PBB dalam merespons agresi Israel di Jalur Gaza. Selama agresi lebih dari dua bulan ini, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi, yakni pada 15 November.

    Resolusi itu menyerukan jeda kemanusiaan selama beberapa hari di Gaza.

    Sejumlah pihak pun menilai Dewan Keamanan, sebagai badan terkuat di PBB, lagi-lagi gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Setidaknya lebih dari 17.400 warga Gaza tewas imbas agresi Israel sejak 7 Oktober lalu, merespons serbuan Hamas. Mayoritas korban ialah anak-anak dan perempuan.

    (blq/dna)

  • Taktik Canggih Hamas Lawan Israel: Rekam Barak IDF-Pakai Bom Rakitan

    Taktik Canggih Hamas Lawan Israel: Rekam Barak IDF-Pakai Bom Rakitan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, disebut-sebut menggunakan taktik yang kian canggih selama melawan agresi Israel di Jalur Gaza.

    Lembaga think tank asal Washington D.C., Institute for the Study of War (ISW), mengungkapkan Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka.

    Dari hasil rekaman itu, Hamas mendapati tentara Zionis bersantai di dekat Juhor ad Dik.

    Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan, hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak.

    “Kelompok [Hamas] ini bahkan mengklaim mereka memenuhi sebuah terowongan bawah tanah di bawah barak militer dengan bahan peledak dan meledakkannya ketika ada sekitar 60 tentara Israel di sana,” bunyi laporan ISW, seperti dilansir dari Al Jazeera.

    Analisis ISW menyebut Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations.

    Hamas juga disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis claymore kala menyerang pasukan dan tank-tank Israel.

    Salah satu contohnya adalah penggunaan eksplosif penetrator (EFP), bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja.

    Pakar keamanan di Global Studies Institute di Universitas Jenewa, Alexandre Vautravers, mengungkapkan dari tiga jenis EFP yang digunakan saat ini, yang paling umum adalah meledakkan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah yang menimbulkan dampak mematikan dalam radius 10-40 meter.

    Jenis EFP modern milik Hamas berkecepatan hipersonik yang bisa menembus lapisan baja tanpa mampu dicegat oleh pertahanan Trophy Israel. Hamas juga terlihat menggunakan drone satu arah untuk menargetkan pasukan Israel di Jalur Gaza utara.

    “Hamas telah mengembangkan drone selama beberapa dekade dan telah menggunakannya, namun tidak pernah secara efektif dan terutama untuk tujuan pelatihan,” kata Veronika Poniscjakova, spesialis aspek militer dalam konflik Israel-Palestina di Universitas Portsmouth di Inggris.

    Selain meningkatkan persenjataan, Hamas juga diduga sengaja melancarkan operasi di Gaza utara untuk menunda perang di Gaza selatan.

    “Hamas dan milisi Palestina lainnya telah beralih dari melakukan operasi yang tertunda menjadi melakukan pertahanan yang disengaja,” tulis ISW.

    Operasi di Gaza utara bertujuan memperlambat kemajuan Israel dan memberikan waktu yang cukup bagi Hamas untuk memindahkan pemimpin serta persenjataannya ke Gaza selatan.

    Hamas lebih berani menghadapi Israel di Gaza selatan karena gudang amunisi dan senjata utamanya berada di sana.

    “Di Jalur Gaza utara, kita telah melihat Hamas beroperasi lebih seperti kekuatan gerilya – menghindari pertempuran besar, menyelinap pergi dan kemudian kembali menyerang dan menyelinap lagi,” ucap spesialis masalah keamanan di Timur Tengah di Kings College London, Ahron Bregman.

    “Orang-orang Israel juga kurang mengenal Jalur Gaza selatan dibandingkan dengan Jalur Gaza utara,” imbuh dia.

    Ada pula dugaan bahwa Hamas sengaja mengulur waktu masa perang untuk menjatuhkan citra Israel. Peristiwa yang terjadi beberapa hari ini menunjukkan bahwa strategi militer Hamas semakin maju.

    “Waktu adalah sahabat Hamas. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak korban sipil yang akan jatuh, dan ini menguntungkan Hamas karena menurunkan citra Israel,” ungkap Poniscjakova.

    Tujuan perang yang dibawa oleh Israel berbeda dengan Hamas.

    “Hamas tidak harus meraih kemenangan besar atas Israel,” kata Bregman. “Yang harus mereka lakukan adalah mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri ketika perang ini selesai. Kemenangan Hamas adalah kemampuan untuk mengatakan, ‘Kami masih di sini’,” kata Poniscjakova.

    Kendati begitu, ISW menjelaskan militer Israel tidak tinggal diam dalam menghadapi taktik tersebut. Pasukan Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza selatan, sama seperti yang mereka lakukan pada awal agresi ketika fokus menggempur Gaza utara.

    Namun, Amerika Serikat memperingatkan Israel bahwa strategi brutal yang lawas ini cuma akan membuat Negeri Zionis gagal melawan Hamas.

    Pasalnya, serangan brutal cuma akan membuat semakin banyak korban sipil yang berjatuhan. Hal ini pun akan menyebabkan komunitas global semakin meradang dan kian tak bersimpati dengan Zionis.

    Menurut AS, Israel mesti menggunakan strategi intensitas rendah guna menghindari jatuhnya korban sipil. Israel harus bertransisi ke strategi yang lebih fokus dan sempit, yaitu menargetkan kelompok dan pemimpin Hamas.

    (blq/agt)

  • Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Jakarta, CNN Indonesia

    Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengungkapkan kekecewaan atas pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi gencatan senjata di Gaza pada Jumat (8/12). Resolusi itu tak bisa diadopsi karena diveto AS.

    Dalam pertemuan di New York itu, Riyad Mansour mengatakan hasil pemungutan suara itu “pembawa bencana.” Dari 15 anggota DK PBB, 13 mendukung resolusi, AS dan Inggris sebagai anggota tetap memilih veto dan abstain.

    “Ini sangat disesalkan dan membawa bencana,” kata Riyad Mansour, seperti diberitakan UN News, Sabtu (9/12).

    “Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah berharga, layak diselamatkan,” ia menegaskan.

    “Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana seseorang bisa membenarkan pembantaian seluruh rakyat?” ujarnya.

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

    Dalam pengambilan suara, wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab adalah teks yang terburu-buru dan tidak seimbang.

    “Itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret,” ujar Robert Wood.

    “Kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menanam benih bagi perang berikutnya,” kata Wood.

    AS sebelumnya menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

    Sementara itu, Inggris memilih abstain karena resolusi itu tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas yang melakukan serangan pada Israel.

    “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” ucap Barbara Woodward selaku perwakilan Inggris di PBB.

    Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tidak berpidato di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut. Namun, ia mengomentari resolusi gencatan senjata di Gaza melalui sebuah pernyataan.

    “Gencatan senjata hanya akan mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur,” kata Gilad Erdan.

    Amerika Serikat lebih memilih diplomasinya sendiri dibandingkan DK PBB untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel untuk lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka melakukan pembalasan terhadap Hamas.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    Israel telah membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina telah diusir dari rumah mereka.

    Per Jumat (8/12), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan 17.487 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    (tim/chri)

  • AS Usai Kedutaan di Irak Digempur Roket: Kami Punya Hak Bela Diri

    AS Usai Kedutaan di Irak Digempur Roket: Kami Punya Hak Bela Diri

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat mengecam keras serangan yang menargetkan kedutaan besarnya di Baghdad serta fasilitas yang menampung pasukan AS pada Jumat (8/12).

    Kementerian Luar Negeri AS, melalui juru bicara Matthew Miller, kemudian mendesak Irak untuk membawa pelaku penyerangan itu ke pengadilan.

    “Banyaknya milisi yang bersekutu dengan Iran yang beroperasi secara bebas di Irak mengancam keamanan dan stabilitas Irak, personel kami, dan mitra kami di kawasan,” kata Matthew Miller, seperti diberitakan Reuters.

    “Pemerintah Irak telah berulang kali berkomitmen untuk melindungi misi diplomatik serta personel militer AS, yang hadir di negara tersebut atas undangan Irak. Hal ini tidak dapat dinegosiasikan, begitu pula hak kami untuk membela diri,” tambah Miller.

    Tujuh mortir mendarat di kompleks Kedutaan Besar AS di Baghdad dalam serangan pada Jumat (8/12) waktu setempat. Hal tersebut dilaporkan seorang pejabat militer AS sambil mengungkapkan tak ada korban apa pun dari serangan itu.

    Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan kepada bangunan yang berada di Zona Hijau dan mendapatkan penjagaan ketat di Baghdad itu.

    “Serangan multi-roket diluncurkan terhadap pasukan AS dan Koalisi di sekitar Union III dan kompleks kedutaan Baghdad” kata seorang pejabat AS sambil mengungkapkan tak ada kerusakan apa pun, seperti diberitakan AFP, Jumat (8/12).

    Ia mengungkapkan pasukan AS di Irak dan Suriah juga menjadi sasaran serangan roket dan drone setidaknya lima kali lagi pada hari Jumat; tiga kali di pangkalan terpisah di Suriah, dan dua kali di pangkalan udara Ain al-Asad, sebelah barat Bagdad.

    Serangan-serangan itu jadi yang paling banyak terjadi terhadap pasukan AS dalam satu hari di kawasan tersebut, terutama sejak pertengahan Oktober, ketika AS mendukung Israel atas gempuran terhadap Hamas.

    Dalam sebuah pernyataan, seperti diberitakan AFP, kedutaan AS mengatakan “dua roket” ditembakkan ke kompleks misi di Bagdad sekitar pukul 04.15 waktu setempat.

    Indikasinya adalah serangan tersebut diprakarsai oleh milisi yang berpihak pada Iran,” kata juru bicara AS.

    Ia meminta pemerintah Irak untuk melindungi diplomat, mitra koalisi dan fasilitasnya, dan menambahkan: “Kami menegaskan kembali bahwa kami berhak untuk membela diri dan melindungi personel kami di mana pun di dunia.”

    Menanggapi serangan ini, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengarahkan badan-badan keamanan setempat untuk mengejar pelaku. Dia menggambarkan para pelaku sebagai “kelompok yang tidak mematuhi hukum dan tidak mewakili keinginan rakyat Irak”.

    Sementara itu Misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Irak mengutuk serangan tersebut.

    “Irak tidak boleh terlibat dalam konflik yang lebih luas, yang akan mengancam stabilitas yang telah dicapai dengan susah payah dan pencapaian yang telah dicapai sejauh ini,” demikian pernyataan Misi PBB di Irak.

    (tim/chri)

  • AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat memveto permintaan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Veto diberikan dalam pemungutan suara DK PBB atas konflik di Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB Robert Wood, seperti diberitakan AFP. Ia pun menambahkan resolusi tersebut “tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.”

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, Inggris abstain.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) membuat langkah yang jarang terjadi, yaitu secara resmi memperingatkan 15 anggota DK PBB mengenai ancaman global dari agresi militer Israel di Palestina yang berlangsung dua bulan.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, hampir 17.500 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Sebelumnya, AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

    Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan warga yang disandera Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Jeda tujuh hari – yang menyebabkan Hamas membebaskan beberapa sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza – berakhir pada 1 Desember.

    Setelah beberapa kali gagal dalam mengambil tindakan, Dewan Keamanan pada November 2023 menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza, yang kemudian digambarkan oleh Guterres sebagai “mimpi buruk kemanusiaan yang terus meningkat.”

    AS lebih memilih diplomasinya sendiri, dibandingkan tindakan DK PBB, untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel agar lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka membalas serangan Hamas yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    [Gambas:Twitter]

    (AFP/chri)

  • AS Usai Kedutaan di Irak Digempur Roket: Kami Punya Hak Bela Diri

    Kedutaan AS di Irak Digempur Dua Serangan Roket

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kedutaan Besar Amerika Serikat di ibu kota Irak, Baghdad, diserang dua rentetan roket pada Jumat (8/12) pagi waktu setempat. Serangan diyakini dilakukan oleh milisi sokongan Iran di Irak.

    Ledakan terdengar di dekat kedutaan di pusat ibu kota Irak, sekitar pukul 4 pagi. Akibat serangan ini, sirene peringatan roket juga sempat berbunyi.

    Dilansir Reuters, juru bicara Kedubes AS di Baghdad menyatakan tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Hingga kini belum ada kelompok yang juga mengaku bertanggung jawab.

    “Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah Irak, seperti yang telah kami lakukan dalam banyak kesempatan, untuk melakukan segala daya untuk melindungi personel dan fasilitas diplomatik dan mitra koalisi,” kata jubir tersebut dikutip Reuters.

    Selain staf diplomatik di Irak, AS memiliki sekitar 2.500 tentara di negara tersebut dengan misi untuk membantu pasukan lokal mencegah kebangkitan kelompok ISIS.

    “Kami menegaskan kembali bahwa kami mempunyai hak untuk membela diri dan melindungi personel kami di mana pun di dunia,” ujar jubir itu.

    Menanggapi serangan ini, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengarahkan badan-badan keamanan setempat untuk mengejar pelaku. Dia menggambarkan para pelaku sebagai “kelompok yang tidak mematuhi hukum dan tidak mewakili keinginan rakyat Irak”.

    Sementara itu Misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Irak mengutuk serangan tersebut.

    “Irak tidak boleh terlibat dalam konflik yang lebih luas, yang akan mengancam stabilitas yang telah dicapai dengan susah payah dan pencapaian yang telah dicapai sejauh ini,” demikian pernyataan Misi PBB di Irak.

    (dna/dan)

  • RI Upayakan AS Cs Tak Veto Voting Resolusi DK PBB soal Gaza Malam Ini

    RI Upayakan AS Cs Tak Veto Voting Resolusi DK PBB soal Gaza Malam Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap Amerika Serikat dan empat anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lain tak memveto draf resolusi soal agresi Israel ke Palestina yang akan dibahas Jumat (8/12) malam ini WIB.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan Retno tengah berupaya berkomunikasi dengan sejumlah sekutu AS terkait draf resolusi DK PBB ini. 

    “Menlu RI terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di DK PBB untuk meyakinkan agar tidak ada negara Anggota Tetap DK PBB yang menggunakan hak veto-nya,” kata juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam rilis resmi.

    Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yaitu China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

    Iqbal menerangkan pada Kamis (7/12), Retno melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Uni Eropa.

    Di hari yang sama Retno juga melakukan pertemuan dengan Dubes-Dubes Uni Eropa di Jakarta.

    Lalu pada hari ini, Retno bertemu secara khusus dengan Dubes Perancis. Salah satu yang mereka bahas yakni soal resolusi DK PBB terkait Gaza.

    DK PBB akan menggelar voting untuk mengadopsi rancangan resolusi berisikan desakan gencatan senjata lagi dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza usai Israel melancarkan agresi fase kedua sejak gencatan senjata pertama berakhir. Pemungutan suara soal draf resolusi ini dikabarkan akan berlangsung pada Jumat pagi waktu New York, Amerika Serikat.

    Pemungutan suara resolusi ini berlangsung setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan kewenangannya di bawah Pasal 99 Piagam PBB untuk mengangkat isu Gaza agar dibahas di DK PBB.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap. Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. 

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian. 

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, lebih dari 17 ribu warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Dikutip AFP, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, sangat berharap DK PBB akan mengadopsi resolusi tersebut dan akan “mendengarkan sikap Sekjen PBB yang berani, berani, dan berprinsip.”

    Sementara itu, Wakil Dubes AS di PBB, Robert Wood, mengatakan resolusi baru dari DK PBB pada tahap ini tidak akan “berguna.” Ia mengisyaratkan bahwa AS akan memveto lagi draf resolusi DK PBB soal Gaza ini.

    “Posisi kami tidak berubah. Kami sekali lagi berpikir bahwa hal terbaik yang bisa kami lakukan, untuk situasi di lapangan, adalah membiarkan diplomasi di balik layar terus berlanjut,” kata Wood.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]