Negara: Amerika Serikat

  • China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    Jakarta, CNN Indonesia

    Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat soal agresi Israel ke Palestina.

    Hal ini disampaikan oleh Zhang menyusul kekecewaan China atas gagalnya kembali resolusi gencatan senjata di Gaza karena veto dari Amerika Serikat.

    Dewan Keamanan PBB melakukan sesi konferensi darurat dengan memburuknya situasi di Gaza.

    “Risiko tinggi kehancuran total sistem dukungan kemanusiaan di Gaza, yang akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres.

    Resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) yang mendapat 13 suara dukungan, hak veto dari Amerika Serikat, dan Inggris memilih abstain.

    China termasuk dalam 100 negara yang mensponsori resolusi ini.

    Konflik yang terjadi lebih dari dua bulan telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Zhang, tindakan negatif apapun tidak bisa dibenarkan dan dipertahankan dalam perang ini.

    “Adalah suatu hal yang kontradiktif jika kita mentoleransi berlanjutnya konflik sambil mengaku peduli terhadap keselamatan dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat di Gaza. Adalah tindakan yang menipu jika kita menganjurkan pencegahan meluasnya konflik dan tetap menoleransi kelanjutannya. Sangatlah munafik jika menoleransi berlanjutnya konflik sambil hanya sekedar basa-basi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan dan anak-anak,” ungkap Zhang, dikutip dari Global Times.

    Zhang kembali menegaskan kondisi ini menunjukkan pemikiran standar ganda dari AS.

    Walaupun resolusi gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan, Zhang percaya bahwa dukungan internasional untuk berakhirnya perang mematikan ini tidak akan berkurang.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” ungkap Zhang.

    Para analis juga mendesak Amerika Serikat untuk mau mendengarkan seruan bersama komunitas internasional. Diharapkan agar Amerika bisa berkoordinasi dengan China terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Konflik Israel-Palestina telah meningkat selama dua bulan terakhir dan krisis kemanusiaan semakin parah meskipun gencatan senjata hanya berlangsung sebentar saja. PBB secara keseluruhan belum memainkan perannya dalam mendorong perdamaian karena campur tangan AS dan negara-negara lain. fungsi-fungsinya menjadi tidak bersuara,” Sun Degang, direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Fudan.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

    Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

    Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

    “Tidak ada kapal-kapal AS di sekitarnya pada saat serangan terjadi, namun [kapal perusak Angkatan Laut AS] USS MASON menanggapi panggilan mayday STRINDA dan saat ini memberikan bantuan,” demikian pernyataan komando pusat militer AS di X, seperti dikutip Reuters, Selasa (12/12).

    Seorang pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa kapal tanker STRINDA masih mampu berlayar beberapa jam setelah serangan tersebut.

    Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

    Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

    Pemiliknya di Norwegia, Mowinckel Chemical Tankers, dan manajernya, Hansa Tankers, belum memberikan komentar sejauh ini.

    Kelompok milisi Houthi sejak lama menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran vital yang menuju Israel. Hal itu dilakukan seiring dengan agresi Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

    Houthi pada Sabtu (9/12) menyatakan bakal menargetkan semua kapal yang menuju Israel, terlepas dari kebangsaan mereka. Houthi juga memperingatkan perusahaan pelayaran internasional agar tidak berurusan dengan pelabuhan-pelabuhan Israel jika tak mau diserang.

    Kelompok yang memerintah sebagian besar Yaman ini menyatakan serangannya terhadap kapal menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina. Houthi bahkan bersumpah bakal melanjutkan serangan sampai Israel menyetop agresi di Jalur Gaza.

    Houthi adalah salah satu dari beberapa kelompok yang tergabung dalam Poros Perlawanan yang beraliansi dengan Iran. Kelompok ini memusuhi Israel dan AS dan mendukung penuh perlawanan Hamas.

    Serangan terhadap kapal ini terjadi setelah serangkaian serangan serupa di Laut Merah sejak awal Desember ini.

    Pada 3 Desember, Houthi menyerang sejumlah kapal komersial hingga membuat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat turun tangan.

    Houthi juga membajak sebuah kapal kargo milik Inggris yang punya hubungan dengan perusahaan Israel.

    Amerika Serikat dan Inggris mengutuk serangan-serangan yang menyasar kapal-kapal di Laut Merah. Mereka pun menyalahkan Iran atas perannya mendukung gerakan Houthi.

    Iran sejauh ini menyebut sekutunya tersebut bertindak atas kehendak mereka sendiri.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai gencatan senjata di Gaza kembali gagal mencapai kesepakatan akibat veto dari Amerika Serikat.

    Veto dilayangkan Amerika Serikat saat pemungutan suara oleh DK PBB atas konflik Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” kata perwakilan Amerika Serikat di PBB, Robert Wood, dikutip dari France 24.

    Dari hasil pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab ini, sedangkan Inggris memilih abstain.

    China sebagai salah satu negara yang memegang hak veto mengaku kecewa atas gagalnya resolusi DK PBB ini.

    Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat pada Jumat (8/12).

    Dilansir dari Global Times, Zhang mengatakan bahwa inti dari rancangan usulan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) adalah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan pembebasan semua sandera.

    Hampir 100 negara menjadi sponsor dalam resolusi ini, termasuk China.

    Menurut Zhang, sangat munafik jika menoleransi lanjutnya konflik sambil basa-basi menyebut perlindungan terhadap hak asasi manusia.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” kata Zhang.

    Serupa dengan China, Rusia pun turut menentang berlanjutnya konflik di Gaza yang membunuh masyarakat sipil.

    Dmitry Polyansky, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, menuduh Amerika Serikat menjatuhkan eksekusi mati terhadap ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, dikutip dari The Guardian.

    Atas dukungan Rusia terhadap gencatan senjata di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam percakapan telepon selama 50 menit, Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya atas dukungan Kremlin kepada resolusi yang diveto Amerika Serikat.

    “Perdana Menteri menyatakan kekesalannya atas sikap anti-Israel yang dilakukan perwakilan Rusia di PBB dan forum lainnya,” kata kantor Perdana Menteri Netanyahu, dilansir dari The Times of Israel.

    Moskow sebelumnya pernah menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas pada Oktober lalu, yang menegaskan dukungan Kremlin. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Rusia.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

    Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

    Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

    Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

    Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

    1. China

    China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

    Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

    Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

    China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

    Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

    2. Amerika Serikat

    Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

    Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

    Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    3. Rusia

    Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

    Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

    Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

    Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

    Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

    4. Perancis

    Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

    Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

    Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

    Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

    5. Inggris

    Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

    Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

    Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

    Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

    Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.

  • Apa Isi Resolusi 377A yang Dipakai Mesir Lawan Veto AS di DK PBB?

    Apa Isi Resolusi 377A yang Dipakai Mesir Lawan Veto AS di DK PBB?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.

    Resolusi yang diveto AS di DK PBB berisi seruan gencatan senjata di Gaza yang hingga kini masih digempur Israel.

    Draf resolusi baru bisa diadopsi lalu diimplementasikan jika mendapat dukungan sembilan dari 15 anggota DK PBB dan tak ada veto dari anggota tetap.

    Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis. Lalu apa isi resolusi itu?

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Majelis Umum akan memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal, demikian dikutip Al Jazeera.

    Pertemuan ini bertujuan untuk membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”

    Negara anggota bisa membuat rekomendasi untuk tindakan kolektif, yang berarti bisa mengambil pilihan lebih ekstrem jika disepakati, termasuk tindakan militer.

    Untuk bisa terwujud, setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung diadakannya resolusi itu agar bisa berlaku.

    Namun, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Ini artinya usulan mereka bisa diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    Resolusi yang sangat jarang digunakan ini sebelumnya pernah dipakai beberapa kali untuk membantu menyelesaikan konflik.

    Beberapa konflik itu di antaranya Krisis Kongo pada 1960, konflik India-Pakistan pada 1971, pendudukan Uni Soviet di Afghanistan pada 1980, hingga Perang Korea.

    Elemen penting resolusi ini adalah Majelis Umum bisa, jika dianggap perlu, merekomendasikan penggunaan kekerasan.

    Rapat Darurat Digelar Hari Ini

    Usai DK PBB kembali gagal meloloskan resolusi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar rapat darurat terkait situasi di Jalur Gaza Palestina pada Selasa (12/12).

    Dalam surat yang dibagikan oleh presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis pada Senin (11/12), perwakilan Mesir dan Mauritania menyerukan pertemuan darurat khusus Majelis Umum PBB “dalam kapasitas masing-masing sebagai Ketua Kelompok Negara Arab dan Kelompok Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).”

    Dalam suratnya, Mesir dan Mauritania menganggap resolusi UNGA 377A perlu digunakan agar Majelis Umum dapat bersidang dan membuat rekomendasi ketika DK PBB “gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk bertindak sebagaimana diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    “Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama Majelis Umum PBB tersebut seperti dikutip CNN.

    Francis mengatakan rapat darurat ini diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bisakah Sekjen PBB ‘Paksa’ Gencatan Senjata di Gaza usai Diveto AS?

    Bisakah Sekjen PBB ‘Paksa’ Gencatan Senjata di Gaza usai Diveto AS?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bakal terus mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza, meski Amerika Serikat telah membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan hak veto.

    “Saya tidak akan menyerah dalam upaya mewujudkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Guterres saat bicara di Forum Doha, seperti dikutip Al-Jazeera, Minggu (10/12).

    Guterres mengatakan situasi di Gaza saat ini telah menjadi bencana kemanusiaan yang cukup besar bagi rakyat Palestina.

    “Kami belum pernah melihat begitu banyak korban sipil dalam waktu sesingkat ini selama saya menjalankan mandat di PBB,” ucap dia.

    Lantas, apakah sekretaris jenderal PBB bisa “memaksa” gencatan senjata di Gaza usai resolusi diveto?

    Dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University, Perth, Australia, Ian Wilson, menilai seruan Guterres agar DK PBB mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza tak akan bisa terwujud lantaran hak veto yang dimiliki lima anggota tetap dewan penjaga perdamaian tersebut.

    “AS akan memveto resolusi apa pun yang menyerukan gencatan senjata, tidak peduli seberapa hati-hati kata-katanya,” kata Wilson kepada Al Jazeera.

    Menurut Wilson, DK PBB sebetulnya bisa saja bertindak mengikuti saran Guterres dan mempertimbangkan resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Akan tetapi, lima anggota tetap DK PBB, yakni China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, memiliki hak untuk membatalkan keputusan semacam itu sesuai dengan posisi mereka mengenai konflik ini.

    “AS telah memveto 46 resolusi, termasuk yang mengutuk aneksasi ilegal Israel atas Dataran Tinggi Golan. Mereka benar-benar menghina tatanan berbasis aturan yang mereka klaim untuk didukung,” kata Wilson.

    “AS selalu memveto apa pun yang berusaha membatasi Israel. Ini benar-benar kontraproduktif karena seluruh dunia melihat mereka membiarkan dan menyediakan senjata untuk pembantaian besar-besaran,” lanjut dia.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika didukung oleh setidaknya sembilan suara tanpa ada satupun veto. Satu veto dari anggota tetap bisa membatalkan seluruh hasil pemungutan suara meski semua anggota menyetujui resolusi.

    Pada Rabu (6/12), Guterres menyurati Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, untuk mendesak badan itu menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Dia menyinggung Pasal 99 Piagam PBB saat menyampaikan kekhawatirannya tentang situasi di Gaza yang kian hancur akibat agresi Israel.

    “Saya menulis surat ini berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan suatu permasalahan yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” kata Guterres dalam suratnya, seperti dikutip laman resmi PBB, Rabu (6/12).

    Dewan Keamanan adalah badan yang paling kuat dan berpengaruh di PBB. DK PBB beranggotakan 15 negara, mencakup 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap atau bergilir.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Salah satu tanggung jawab utama DK PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Sekretaris jenderal PBB, sementara itu, tak punya kekuasaan luas dan tak bisa begitu saja menginisiasi rapat atau pembahasan di Dewan Keamanan. Sebab, peran utama Sekjen PBB adalah sebagai Kepala Pejabat Administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

    Kendati demikian, Sekjen PBB punya kewenangan “khusus” dengan keberadaan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal ini berisi mandat yang bisa memberikan Sekjen kuasa untuk mengangkat masalah apa pun ke Dewan Keamanan.

    “Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan isu dan masalah apa pun kepada Dewan Keamanan yang menurut penilaiannya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional,” demikian bunyi Pasal 99 Piagam PBB.

    Kendati begitu, menurut Wilson, keberadaan pasal ini juga tidak akan membuat seorang Sekjen PBB bisa mendesak Dewan Keamanan mengadopsi resolusi.

    Karena keputusan itu pada dasarnya diambil dari hasil pemungutan suara seluruh anggota, yang juga bergantung pada dipakai atau tidaknya hak veto lima anggota tetap.

  • Dana Perang Ukraina Hampir Habis, Zelensky Mau Temui Biden di AS

    Dana Perang Ukraina Hampir Habis, Zelensky Mau Temui Biden di AS

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih, Washington DC, hari ini, Selasa (12/12) waktu setempat.

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean Pierre mengatakan pertemuan tersebut akan membahas dukungan AS ke Ukraina.

    “[Bapak Presiden] menggarisbawahi komitmen dukungan AS ke masyarakat Ukraina yang tak berubah,” kata Pierre, dikutip NBC News.

    Dia lalu berujar, “Para pemimpin akan membahas kebutuhan mendesak Ukraina dan pentingnya dukungan berkelanjutan Amerika Serikat di masa kritis ini.”

    Sementara itu, kepresidenan Ukraina menyatakan pertemuan kedua pemimpin akan fokus dengan isu-isu utama seperti “proyek bersama mengenai produksi senjata dan sistem pertahanan udara.”

    Mereka juga mengatakan Zelensky dan Biden akan membahas kerja sama dan koordinasi antar negara di tahun mendatang, demikian dikutip AFP.

    Zelensky juga akan berbicara di depan Senat dan DPR AS.

    Rencana pertemuan Biden dan Zelensky berlangsung saat Gedung Putih berusaha meningkatkan upaya mereka untuk membuat Senat dan DPR menyetujui bantuan bagi Ukraina.

    Pekan sebelumnya, senat AS gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan bantuan untuk konflik perbatasan termasuk Ukraina dan Israel.

    Dari hasil pemungutan suara, hanya 49 senat mendukung dan 51 yang lain menolak RUU tersebut. Menurut aturan di AS, untuk meloloskan RUU perlu dukungan 100 angota senat. Penolakan itu mayoritas muncul dari anggota senat Partai Republik.

    RUU tersebut akan memberikan sekitar US$50 miliar atau Rp776 triliun untuk Ukraina. Dana ini mencakup bantuan di bidang keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi.

    (isa/dna)

  • Rudal-rudal Rusia Mengarah ke Kyiv Ditembak Jatuh Ukraina

    Rudal-rudal Rusia Mengarah ke Kyiv Ditembak Jatuh Ukraina

    Jakarta

    Rudal-rudal milik Rusia dilaporkan mengarah ke wilayah Ibu Kota Kyiv, Ukraina. Namun, Ukraina menyampaikan menembak jatuh rudal-rudal tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (11/12/2023), serangan rudal Rusia itu dilancarkan ke ibu kota Ukraina pada Senin (11/12) pagi sekitar pukul 04.00 waktu setempat. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat terkena serpihan rudal tersebut.

    “Para penjajah Rusia meluncurkan serangan rudal terhadap wilayah Kyiv,” sebut Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataannya.

    “Pertahanan udara menghancurkan delapan target udara yang mengudara ke arah ibu kota,” imbuh pernyataan tersebut.

    Serpihan rudal yang dihancurkan di udara itu berjatuhan ke area distrik Darnytskyi, sebelah timur Kyiv. Otoritas administrasi militer Kyiv menyebut sedikitnya empat orang mengalami luka-luka.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Para petugas medis memberikan bantuan kepada mereka di lokasi,” tutur Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, dalam postingan Telegramnya.

    “Juga, serpihan rudal ditemukan di halaman sebuah gudang di distrik Darnytskyi. Tidak ada kebakaran atau kerusakan pada bangunan tersebut,” imbuhnya.

    Otoritas Ukraina menuduh Rusia mempersiapkan serangan terhadap infrastruktur energi di wilayahnya saat musim dingin melanda, seperti yang terjadi tahun lalu.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Serangan Rusia pada 2022

    Pada musim dingin tahun 2022 lalu, serangan Rusia melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina hingga membuat jutaan orang tidak mendapatkan aliran listrik selama musim dingin yang membekukan.

    Kyiv sejak saat itu telah memperkuat sistem pertahanan udaranya dengan persenjataan dari sekutu-sekutunya di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Namun Ukraina juga mengakui masih diperlukan lebih banyak sistem pertahanan udara untuk melindungi wilayah-wilayah yang rentan.

    Ukraina Perkuat Pertahanan

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya kini memperkuat sistem pertahanan udara. Hal ini dilakukan untuk menghadapi serangan Rusia ke fasilitas energi pada musim dingin.

    Dilansir AFP, Rabu (8/11/2023) Kyiv mengatakan pihaknya memperkuat pertahanan untuk melindungi infrastruktur utama menjelang musim dingin. Kyiv mengaku khawatir akan terjadi serangan udara baru dari Rusia selama musim dingin.

    Serangan yang dilakukan pasukan Moskow tahun lalu menargetkan jaringan energi Ukraina. Hal ini menyebabkan ribuan orang tidak memiliki pemanas atau listrik dalam suhu beku untuk jangka waktu lama.

    Melalui media sosialnya, Zelensky mengatakan telah menerima laporan penerimaan amunisi. Ia menilai penguatan pertahanan udaranya telah dilakukan tepat waktu.

    “Saya menerima laporan penerimaan amunisi, perangkat keras, dan peralatan selama beberapa hari terakhir,” kata Zelensky di media sosial.

    “Sistem NASAMS tambahan dari mitra telah ditempatkan pada tugas tempur. Penguatan pertahanan udara kami tepat waktu sebelum musim dingin,” tambahnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Asal Usul Pengungsi Rohingya yang Mengundang Polemik di RI

    Asal Usul Pengungsi Rohingya yang Mengundang Polemik di RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia sejak November 2023 mencapai 1.200 jiwa.

    Kedatangan ribuan pengungsi ini mendapat reaksi pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, terutama karena fasilitas yang diberikan UNHCR dianggap berlebihan.

    Rekam jejak buruk yang dimiliki pengungsi Rohingya di Malaysia juga menambah kekhawatiran masyarakat Indonesia.

    Rohingya merupakan kelompok etnis mayoritas beragama Islam yang telah berabad-abad tinggal di Myanmar sebagai negara mayoritas beragama Budha.

    Terjadinya serangan bersenjata, kekerasan berskala besar, dan pelanggaran hak asasi manusia pada Agustus 2017, memaksa ribuan warga Rohingya keluar dari rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dilansir dari USA for UNHCR.

    Banyak dari mereka bahkan harus berjalan kaki selama berhari-hari di dalam hutan dan melalui perjalanan laut berbahaya untuk sampai di Bangladesh.

    Kelompok etnis Rohingya saat ini berjumlah lebih dari 1,1 juta orang dan tersebar di berbagai negara Asia Tenggara.

    Orang Rohingya berkomunikasi menggunakan Bahasa Rohingya atau Ruaingga. Dialek yang digunakan berbeda dengan bahasa Myanmar pada umumnya.

    Bangsa Rohingya tidak termasuk dalam 135 kelompok etnis resmi negara tersebut dan status kewarganegaraan telah ditolak Myanmar sejak 1982.

    Hampir seluruh bangsa Rohingya tinggal di pesisir barat Rakhine dan mereka tidak diperbolehkan melewati perbatasan tanpa izin dari pemerintah.

    Negara ini merupakan salah satu negara bagian termiskin di Amerika, dengan kamp-kamp yang mirip ghetto.

    Asal Etnis Rohingya

    Para sejarawan meneliti bahwa etnis Rohingya telah berada di Myanmar sejak abad ke-12.

    “Rohingya telah tinggal di Arakan sejak dahulu kala,” ungkap Organisasi Nasional Rohingya.

    Selama lebih dari 100 tahun masa pemerintahan Inggris (1824-1948), terjadi migrasi pekerja secara masal ke wilayah Myanmar dari India dan Bangladesh, dilansir dari Al Jazeera.

    Migrasi ini dianggap negatif oleh mayoritas penduduk asli.

    Setelah Myanmar berhasil mendapat kemerdekaan, migrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Inggris dinilai ilegal, sehingga mereka menolak kewarganegaraan Rohingya.

    Hal ini menyebabkan banyak umat Buddha menganggap Rohingya sebagai orang Bengali dan menolak penyebutan istilah Rohingya atas dasar politik.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Tidak lama setelah diresmikannya kemerdekaan Myanmar pada 1948, disahkan Undang-Undang Kewarganegaraan Uni.

    Undang-undang ini mengatur etnis mana yang bisa mendapatkan kewarganegaraan. Etnis Rohingya tidak tercantum dalam undang-undang ini, tetapi pemerintah mengizinkan warga Rohingya tinggal di Myanmar selama dua generasi untuk mengajukan identitas.

    Rohingya pada mulanya diberi identifikasi dan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasi. Bahkan beberapa warga Rohingya bertugas di parlemen.

    Kudeta militer pada 1962 di Myanmar menciptakan berbagai perubahan dramatis bagi penduduk Rohingya.

    Semua warga diwajibkan untuk mendapatkan kartu registrasi nasional, tetapi warga Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing.

    Penetapan Undang-Undang Kewarganegaraan baru kembali tidak memasukkan Rohingya sebagai etnis resmi.

    Undang-undang tersebut membagi kewarganegaraan menjadi tiga tingkatan. Persyaratan dasarnya adalah memiliki dokumen bukti lahir di Myanmar sebelum 1948 dan fasih dalam salah satu bahasa nasional.

    Ketidakmampuan warga Rohingya untuk memenuhi persyaratan tersebut semakin menyulitkan mereka.

    Mereka merasakan pembatasan dalam hak belajar, bekerja, bepergian, beragama, dan mengakses layanan kesehatan.

    Penganiayaan Rohingya

    Masyarakat Rohingya mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan selama beberapa dekade.

    Sejak tahun 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

    Eksodus terbesar yang menimpa mereka terjadi pada 2017 dengan gelombang kekerasan besar-besaran terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

    Seluruh desa dibakar habis, ribuan keluarga terbunuh atau terpisah dan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran terjadi.

    Human Right Watch (HRW) melaporkan bahwa Myanmar beberapa kali melakukan kampanye pembersihan etnis Rohingya.

    Saat ini, lebih dari 930.000 pengungsi Rohingya berada di Bangladesh, terutama kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara di wilayah Cox’s Bazar Bangladesh.

    Populasi pengungsi saat ini berjumlah sepertiga dari total populasi di wilayah Cox’s Bazar.

    Pada bulan Mei 2023, Topan Mocha melanda Bangladesh dan Myanmar. Bencana Topan ini merusak berbagai infrastruktur publik. Salah satu yang terdampak parah adalah pengungsi Rohingya berjumlah 930.000 jiwa.

  • Diikuti Ribuan Orang, Aksi Lawan Antisemitisme Digelar di Jerman-Belgia

    Diikuti Ribuan Orang, Aksi Lawan Antisemitisme Digelar di Jerman-Belgia

    Jakarta

    Ribuan orang di ibu kota Jerman, Berlin, turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menentang antisemitisme, kebencian, dan rasisme, pada hari Minggu (10/12) waktu setempat.

    Aksi tersebut digelar di tengah meningkatnya insiden antisemitisme di negara tersebut sejak perang antara Israel dan Hamas pecah di Gaza. Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, dan Israel membalasnya dengan serangan besar-besaran di Gaza.

    Hamas sendiri dikategorikan sebagai sebuah kelompok teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan sejumlah negara lainnya.

    Spanduk bertuliskan “Never again is now” dibentangkan

    Meski dilanda hujan deras, ribuan massa pengunjuk rasa di Berlin tetap melakukan aksinya dengan bergerak dari Tiergarten ke Gerbang Brandenburg dengan membawa spanduk besar bertuliskan “Never again is now” (tidak akan pernah lagi adalah sekarang). Slogan Never again biasanya dikaitkan dengan peristiwa Holocaust dan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan Nazi di masa lampau.

    Polisi memperkirakan jumlah peserta aksi unjuk rasa mencapai 3.200 orang. Namun, pihak penyelenggara memperkirakan sekitar 10.000 orang ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Menteri Tenaga Kerja Hubertus Heil dan Presiden Biundestag Brbel Bas juga dilaporkan turut bergabung dalam aksi tersebut.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Josef Schuster, presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman mengatakan bahwa kadang-kadang ia tidak lagi mengenal Jerman dan menyebut ada “sesuatu yang sudah tidak terkendali.”

    Pernyataannya tersebut mengacu pada meningkatnya kejahatan terhadap orang Yahudi sebesar 300% di Jerman, sejak perang Israel-Hamas meletus pada bulan Oktober silam.

    “Masih ada peluang untuk memperbaiki situasi ini, namun untuk melakukannya Anda juga harus mengakui apa yang salah dalam beberapa tahun terakhir,” kata Schuster saat mengikuti aksi unjuk rasa tersebut.

    Jerman sebelumnya telah melarang beberapa aksi pro-Palestina dalam beberapa pekan terakhir karena pada aksi-aksi di awal konflik, beberapa pengunjuk rasa justru meneriakkan slogan-slogan antisemitisme.

    Jerman juga telah mencatat ratusan pelanggaran pidana yang muncul dari serangan terhadap orang-orang Yahudi dan lembaga-lembaga Yahudi, termasuk sinagoga dan sekolah di Jerman.

    Aksi serupa dihadiri 4.000 orang di Brussels

    Selain di Jerman, aksi unjuk rasa serupa juga diadakan di ibu kota Belgia, Brussels, untuk menyuarakan dukungan bagi komunitas Yahudi di negara tersebut.

    Dalam aksinya, massa mengibarkan bendera Belgia dan mengangkat poster-poster bertuliskan beberapa slogan seperti “Anda tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk melakukan demonstrasi melawan antisemitisme,” dan “antisemitisme membunuh.”

    Joel Rubinfield yang menjabat sebagai presiden Liga Belgia Melawan Antisemitisme, mengatakan bahwa Belgia telah menyaksikan peningkatan besar dalam kebencian anti-Yahudi selama dua bulan terakhir.

    “Kita hidup di periode yang sangat rumit,” katanya seraya menambahkan bahwa aksi unjuk rasa dilakukan guna mengirimkan pesan bagi komunitas Yahudi di Belgia bahwa mereka tidak sendirian.

    gtp/hp (AP, dpa, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu